Unggahan yang berisi video seorang dosen mengundurkan diri setelah cair dari situs judol merupakan kategori konten yang dimanipulasi (manipulated content), faktanya selain terdeteksi audio atau suaranya suntingan/editan menggunakan AI dengan skor agregat 98.6% di video aslinya yang dibicarakan adalah mengenai pengunduran diri setelah viral karena guling-guling ketika cekcok dengan tetangga.

Tempo memverifikasi klaim itu dengan mewawancarai pakar kesehatan dan menelusuri artikel dari situs medis kredibel. Hasil verifikasi menunjukkan menempelkan es di tengkuk dapat meredakan beberapa jenis sakit kepala tetapi tidak menyembuhkan penyebab utamanya.

Ketua PP PERDOSRI Dr. dr. Rumaisah Hasan, Sp.K.F.R., SubSp. N.M. (K)., FEMG., AIFO-K, menjelaskan suhu dingin memicu vasokonstriksi yang menekan peradangan dan menghambat transmisi sinyal nyeri sehingga memberi efek analgesik.

“Efek yang dirasakan mungkin merupakan respons relaksasi akibat stimulus dingin yang kuat pada sistem saraf otonom,” ujar Rumaisah kepada Tempo, Selasa, 11 November 2025.

Namun, Rumaisah mengingatkan, belum ada rujukan ilmiah yang dapat memperkuat terapi tersebut. Selain itu, efek relaksasi yang ditimbulkan oleh es tidak sepenuhnya dapat menyembuhkan sumber penyakit yang mendorong sakit kepala. 

Dilansir Detik.com, dr Muhammad Rhadian Arief, SpBS dari RS Medistra DKI Jakarta juga menilai penggunaan es sebagai pereda migrain perlu hati-hati. Jika dilakukan terlalu sering, bisa menimbulkan dampak psikologis mirip ketergantungan, ketika seseorang merasa migrain setiap kali berada di tempat panas.

Selain itu, meletakkan es di permukaan kulit dapat memberikan resiko tertentu di antaranya:

Untuk mengurangi risiko tersebut, berikut beberapa tips untuk meletakkan es di bagian tengkuk:

Verifikasi Tempo menyimpulkan klaim bahwa meletakkan es di tengkuk dapat mengobati pusing, migrain, menstimulasi emosional, dan meremajakan tubuh hanya sebagian benar.

Kompres es di tengkuk memang bisa meredakan nyeri seperti sakit kepala dan migrain, tapi tidak menyembuhkan penyebabnya. Adapun manfaat menstimulasi emosional dan meremajakan tubuh belum terbukti secara ilmiah.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan video yang identik dengan postingan. Video itu diungga Raffi Ahmad di akun Instagramnya, @raffinagita1717 yang sudah bercentang biru atau terverifikasi pada 11 Juni 2024.
Namun dalam video asli, Raffi sama sekali tidak membicarakan terkait promosi situs judol tertentu. Video itu berisi pernyataan Raffi untuk mundur dari keterlibatan pembangunan beach club di Gunung Kidul, Yogyakarta.
Penelusuran dilanjutkan dengan memeriksa video menggunakan website pendeteksi AI, Hive Moderation. Hasilnya, 99,8 persen video dalam postingan merupakan modifikasi AI.
 

Postingan video Raffi Ahmad sedang mempromosikan situs judi online tertentu adalah hoaks.

Setelah menyaksikan video dari awal sampai akhir, Tim Riset Tirto tak menemukan adanya rekaman pembacaan putusan soal Gibran dinyatakan melanggar UU dan KUH Perdata. Dalam video, narator hanya mengatakan bahwa agenda sidang hari itu yakni pembacaan gugatan oleh pihak penggugat.

Untuk mencari asal mula dan konteks utuh rekaman aslinya, kami mencoba mengambil salah satu frame video dan memasukkannya ke mesin telusur Google Image. Hasilnya, Tirto menemukan klip identik diunggah kanal YouTube tvOneNews pada hari sidang gugatan digelar, yakni Senin (3/11/2025).

Menurut keterangan, penggugat menuduh Gibran dan KPU melakukan perbuatan melawan hukum karena syarat pendaftaran calon wakil presiden diduga tidak terpenuhi. Agenda sidang hari itu merupakan pembacaan penetapan, setelah sebelumnya sempat tertunda karena keberatan penggugat atas kuasa hukum KPU.

“Penggungat yakni Subhan Palal menegaskan, seluruh dokumen dan bukti telah dipersiapkan untuk dibuka pada tahap pembuktian. Ia juga mengungkapkan kekecewaan terhadap perbedaan data pendidikan Gibran di situs resmi KPU, yang menyebutkan pendidikan terakhirnya adalah S1,” ujar narator dalam video asli.

Sepanjang video, tidak ada informasi terkait putusan hakim atas gugatan yang dilayangkan. Saat melakukan penelusuran Google, Tirto juga tidak menemukan adanya berita kredibel maupun resmi yang melaporkan hakim menyatakan Gibran melanggar UU.

Sebagai tambahan informasi, seorang pengacara bernama Subhan Palal menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025).

Subhan mengatakan bahwa dalam sidang perdananya ini dia membawa sejumlah dokumen gugatan yang harus diserahkan. Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah.

“Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” tutur Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025).

Dalam gugatannya, Subhan menunjuk dua pihak sebagai tergugat, yaitu Gibran secara pribadi serta KPU sebagai penyelenggara pemilu. Jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun, dengan perhitungan agar dibagi rata ke seluruh warga negara.

Teranyar, Subhan juga membacakan isi gugatan perdatanya terhadap Gibran di persidangan pada Senin (3/11/2025), di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Bahwa Tergugat 1 saat mencalonkan diri sebagai Wapres RI diketahui dan sadar bahwa syarat pendidikannya cacat hukum, tidak memenuhi syarat cawapres karena tidak pernah tamat SMA atau sederajat,” ujar Subhan membacakan isi petitum dalam sidang di PN Jakpus.

Namun, belum ada putusan dari persidangan ini.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa narasi hakim menyatakan Gibran melanggar UU dan KUH Perdata bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Video yang beredar identik dengan klip yang diunggah kanal YouTube tvOneNews pada hari sidang gugatan Gibran digelar, yakni Senin (3/11/2025). Menurut keterangan, penggugat menuduh Gibran dan KPU melakukan perbuatan melawan hukum karena syarat pendaftaran calon wakil presiden diduga tidak terpenuhi.

Sepanjang video asli, tidak ada informasi terkait putusan hakim atas gugatan yang dilayangkan. Saat melakukan penelusuran Google, Tirto juga tidak menemukan adanya berita kredibel maupun resmi yang melaporkan hakim menyatakan Gibran melanggar UU.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios