Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim mulai 1 September 2024 Pertalite tidak dijual lagi di SPBU Pertamina, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Awas Hoax, Pertamina Tetap Jual Pertalite 1 September 2024" yang dimuat situs Liputan6.com.
Dalam artikel Liputan6.com, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan, tidak ada rencana penghentian distribusi BBM jenis Pertalite pada 1 September 2024.
"Masyarakat tidak perlu termakan berita hoax. Pertalite akan terus kami salurkan sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah," tegas Heppy dalam keterangan resmi, Sabtu (31/8/2024).
Meskipun di sisi lain, ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus mendukung upaya pemerintah agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan cara melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code pada laman www.subsiditepat.mypertamina.id.
1. Persiapan Dokumen:
Siapkan dokumen yang dibutuhkan, meliputi:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- Foto Kendaraan
- Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan
2. Akses Website:
Buka website resmi Subsidi Tepat MyPertamina di alamat subsiditepat.mypertamina.id
3. Persetujuan Persyaratan:
Baca dengan seksama dan centang informasi yang menyatakan Anda memahami persyaratan yang berlaku.
4. Pendaftaran:
Klik tombol "Daftar Sekarang" untuk memulai proses pendaftaran.
5. Mengikuti Instruksi:
Ikuti setiap instruksi yang diberikan dalam website tersebut. Isi semua informasi yang diminta dengan lengkap dan akurat.
6. Menunggu Verifikasi:
Setelah menyelesaikan pendaftaran, tunggu proses pencocokan data yang dapat memakan waktu maksimal 7 hari kerja. Anda akan diberitahu melalui alamat email yang telah didaftarkan. Alternatifnya, Anda dapat secara berkala memeriksa status pendaftaran di website.
7. Mengunduh QR Code:
Apabila pendaftaran Anda sudah terkonfirmasi, unduh (download) kode QR yang diberikan. Simpan kode QR ini dengan baik karena akan digunakan untuk bertransaksi di SPBU Pertamina.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim mulai 1 September 2024 Pertalite tidak dijual lagi di SPBU Pertamina tidak benar.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan, tidak ada rencana penghentian distribusi BBM jenis Pertalite pada 1 September 2024.

Beredar sebuah informasi bahwa terdapat partai baru yang bernama Partai Perubahan yang menyebutkan beberapa tokoh yang terlibat di antaranya Anies Baswedan, Tom Lembong, hingga Rocky Gerung. Beredar juga poster, link pendaftaran, dan informasi donasi yang mengaitkan dengan Partai Perubahan.

Terkait beredarnya informasi tersebut Anies Baswedan melalui Instagramnya telah menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengedarkan informasi mengenai formulir pendaftaran, QR code, dan nomor rekening terkait dengan partai atau ormas baru yang ia buat. Anies juga meminta masyarakat untuk berhati-hati dan kritis dengan informasi yang beredar.

Pada 30 Agustus 2024, melalui video dengan judul “Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada 2024” yang tersebar di berbagai media sosialnya Anies memang pernah menyinggung terkait kemungkinan membuat partai baru, namun Anies belum secara tegas akan membuat partai baru tersebut.

Akun Facebook Cang Oge Kobes pada postingannya juga ikut menghimbau kepada masyarakat bahwa poster-poster yang beredar terkait dengan adanya Partai Perubahan yang melibatkan Anies Baswedan tersebut adalah hoaks.

Dengan demikian, link pendaftaran partai perubahan yang melibatkan Anies Baswedan, Rocky Gerung, dan beberapa tokoh nasional adalah tidak benar dengan kategori Konten Palsu.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Anies Baswedan telah menegaskan melalui video di Instagramnya bahwa tidak pernah mengedarkan informasi adanya pembentukan partai ataupun mengajak untuk bergabung ke sebuah partai baru yang ia terlibat, di mana saat ini mulai beredar adanya Partai Perubahan yang disebut melibatkan Anies Baswedan.

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi kebenaran informasi bantuan dana tersebut.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, informasi tersebut hoaks dan merupakan modus penipuan.

Dia pun meminta masyarakat berhati-hati dan jangan sampai menjadi korban penipuan.

"Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut. Agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan," kata Rizzky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/8/2024).

Masyarakat dapat menghubungi Care Center 165, aplikasi Mobile JKN, dan mengakses Pandawa (Pelayanan Melalui WA) di nomor 08118165165, jika memiliki pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi bantuan dana Rp 125 juta mengatasnamakan BPJS Kesehatan adalah hoaks.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, tidak ada bantuan dan program seperti dalam narasi yang beredar.

PKB telah menegaskan tidak akan mengalihkan dukungan kepada Anies Baswedan dalam Pilkada 2024.

"Sampai saat ini memang PKB masih tetap ikut dengan KIM Plus dan belum ada perubahan sama sekali," kata Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq, pada Kamis (29/8/2024), dikutip dari Antara.

"Jadi kalau ada pernyataan bahkan ada beberapa meme yang menyatakan bahwa kita kembali berlabuh kepada pasangan selain KIM Plus, dipastikan hoaks," ujarnya.

Sejauh ini, KPU Jakarta telah menerima data dari 13 partai pendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono.

Partai tersebut yakni Partai Nasdem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, Partai Demokrat, Perindo, Partai Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora.

Kemudian, KPU DKI Jakarta juga telah menerima data satu partai pendukung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yakni PDI-P.

Ada empat partai yang belum memberikan datanya sebagai pendukung paslon, yakni Partai Buruh, PKN, Partai Ummat, dan Partai Hanura.

Namun PKN diketahui telah secara resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

Tiga partai lainnya belum memberikan pernyataan resmi mengenai siapa calon yang akan didukung.

Apabila tiga partai sisanya membentuk koalisi, suaranya masih tidak memenuhi syarat untuk mengusung calon pada Pilkada 2024 di Jakarta.

Di sisi lain, Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya menegaskan, setelah data masuk ke KPU maka partai politik tidak dapat menarik dukungannya.

"Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota," kata Dody pada Kamis (29/8/2024) dikutip dari Antara.

Informasi dalam poster perlu dianggap sebagai narasi politik, yang bisa jadi untuk menguji respons publik.

Namun, unggahan itu bukan sikap resmi yang dikeluarkan partai politik atau pihak Anies Baswedan.

Pendaftaran calon kepala daerah juga telah ditutup KPU dan Anies Baswedan hingga kini tidak terdaftar sebagai peserta Pilkada 2024.

Poster undangan terbuka pencalonan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024, bukan sikap resmi yang dikeluarkan partai politik atau pihak Anies.

PKB dan PKN telah menyatakan dukungan untuk paslon Ridwan Kamil-Siswono.

Sementara, jika tiga partai sisanya membentuk koalisi, suaranya masih tidak memenuhi syarat untuk mengusung calon pada Pilkada 2024 di Jakarta.