Tempo memverifikasi konten tersebut melalui wawancara, alat deteksi akal imitasi, dan penelusuran pemberitaan kredibel. Hasilnya, meski pemerintah memang mewacanakan kebijakan redenominasi, belum ada desain uang kertas baru yang diterbitkan.

Redenominasi merupakan penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah daya belinya. Rencana ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029 yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 3 November 2025.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa desain uang baru belum dibuat. Proses redenominasi masih dalam tahap penyusunan Rancangan Undang-Undang Redenominasi yang telah masuk Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2025–2029 di DPR RI. “Bank Indonesia bersama pemerintah dan DPR akan terus membahas proses redenominasi,” kata Ramdan dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 11 November 2025.

Menurut Ramdan, redenominasi bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. Analisis Tempo menggunakan alat deteksi akal imitasi terhadap desain uang Rp1 miliar menunjukkan gambar tersebut buatan AI, dengan kemungkinan keterlibatan AI sebesar 96 persen menurut alat AI or NOT. 



Demikian juga dengan menggunakan Hive Moderation,  kemungkinan 99,9 persen gambar melibatkan AI.



Pro-Kontra Redenominasi

Dalam artikel Tempo, ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai rencana redenominasi menunjukkan kegagalan pemerintah memprioritaskan hal yang esensial, yakni meningkatkan produktivitas nasional demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Menurutnya, redenominasi tidak berdampak pada daya beli, pendapatan riil, maupun penciptaan lapangan kerja.

Syafruddin menjelaskan, di banyak negara, redenominasi dilakukan karena tekanan ekonomi seperti hiperinflasi. Namun Indonesia tidak berada dalam kondisi itu. Sebaliknya, kebijakan ini justru memerlukan biaya besar karena negara harus mencetak ulang seluruh uang dan koin, serta memperbarui perangkat lunak dan sistem pencatatan perbankan.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga menilai kebijakan redenominasi belum tepat diterapkan. Ia menekankan perlunya mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan nasional saat ini karena biaya redenominasi akan ditanggung bersama oleh negara dan swasta. Huda memperkirakan, penyesuaian sistem kerja dan percetakan uang baru bisa memakan biaya hingga ratusan miliar rupiah.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan gambar uang yang beredar adalah hasil redenominasi rupiah yang dilakukan oleh pemerintah adalah klaim keliru.