Tirto menelusuri klaim ini dengan memeriksa sumber visual, pemberitaan resmi, serta arsip pernyataan Mahfud MD. Melansir Kompas.com, Mahfud MD memang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia dilantik pada Jumat (7/11/2025) lalu.

Namun, tidak ditemukan pernyataan resmi Mahfud yang mendukung ataupun memerintahkan penghentian tilang seperti yang dinarasikan dalam unggahan tersebut.

Pencarian menggunakan kata kunci “Mahfud MD Usulkan Hapus Tilang” dalam arsip berita maupun pernyataan publik Mahfud juga tidak mengarah pada informasi yang selaras dengan klaim itu.

Melansir laman Polri, disebut bahwa kepolisian memang telah menghentikan praktik tilang manual dan beralih ke penegakan hukum berbasis teknologi, seperti ETLE dan sistem Cakra Presisi.

Namun, perubahan ini merupakan kebijakan internal Polri dan tidak ada keterkaitan langsung dengan Mahfud MD dalam kapasitasnya saat ini. Tidak ada pula pernyataan resmi dari institusi kepolisian yang menyebutkan bahwa tilang dihentikan sepenuhnya; yang berubah hanyalah mekanisme penindakannya.

Tirto juga menelusuri foto yang digunakan dalam unggahan dengan melakukan reverse image search melalui Google Images.

Hasilnya menunjukkan bahwa foto tersebut berasal dari dokumentasi Antara Foto yang diambil pada Rabu (22/11/2023). Saat itu, Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam, sementara Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Foto tersebut memperlihatkan keduanya sedang berbincang menjelang pelantikan Panglima TNI di Istana Negara. Foto ini tidak memiliki keterkaitan dengan isu penghentian tilang maupun dengan posisi Mahfud MD saat ini. Penggunaan foto lama dari konteks berbeda menunjukkan adanya upaya membingkai narasi yang menyesatkan.

Secara keseluruhan, penelusuran tidak menemukan dasar faktual yang mendukung klaim bahwa Mahfud MD mengusulkan penghentian tilang atau terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait. Foto yang dipakai dalam unggahan juga tidak relevan dengan isi narasi dan berasal dari peristiwa yang berbeda.

Klaim yang menyebut Mahfud MD meminta Polri menghentikan tilang adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tidak ditemukan pernyataan resmi Mahfud MD terkait isu tersebut, sementara perubahan mekanisme tilang merupakan kebijakan internal Polri. Foto yang digunakan dalam unggahan juga tidak relevan dengan klaim dan diambil pada tahun 2023.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran BSU 2025 sebesar Rp 600.000. Penelusuran mengarah pada artikel Liputan6.com yang tayang pada 13 Oktober 2025, berjudul "Resmi dari Pemerintah: Tak Ada BSU Tahap Kedua, Warganet Diminta Hati-hati!".
Dalam artikel ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menepis kabar yang beredar di media sosial soal pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap kedua pada tahun 2025. Ia menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum memiliki kebijakan baru terkait program tersebut.
"Sampai sekarang itu belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait dengan BSU tahap II," kata Yassierli dalam Konferensi Pers di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin 13 Oktober 2025.
Sebelumnya, isu pencairan BSU di bulan Oktober sempat ramai diperbincangkan warganet, dengan banyak unggahan yang mengklaim bahwa dana bantuan segera cair.
Namun, Menaker memastikan informasi itu tidak benar. Ia menegaskan bahwa BSU hanya disalurkan sekali pada pertengahan tahun ini yakni di Juni dan Juli saja.
"Jadi, saya lihat juga ada di posting media, cek BSU bulan Oktober, itu sampai sekarang belum ada. Jadi mungkin bisa diasumsikan itu tidak ada. Jadi, BSU yang ada itu hanya sekali kemarin, bulan Juni dan bulan Juli. Belum ada sampai sekarang arahan dari Pak Presiden terkait dengan BSU," ujar Yassierli.
Penelusuran juga mengarah pada artikel Liputan6.com berjudul "Kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair? Simak Jadwal dan Cara Cek Status Resmi Biar Tak Tertipu"
Dalam artikel ini dijelaskan, beberapa kanal resmi yang dapat diakses untuk mengecek status penerimaan BSU. Pengecekan dapat dilakukan melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di bsu.kemnaker.go.id. 
Selain itu, situs resmi BPJS Ketenagakerjaan khusus BSU di  bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) juga menjadi alternatif praktis untuk mengecek status BSU.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran BSU 2025 sebesar Rp 600.000, tidak benar.

Tempo memeriksa dua konten itu lewat pencarian gambar terbalik Google dan Yandex, analisis visual, dan uji dengan alat deteksi akal imitasi. Hasilnya, keduanya terbukti buatan akal imitasi.

Secara visual, video pertama memuat sejumlah kejanggalan. Tulisan Universitas Gadjah Mada pada ijazah tampak buram sementara elemen lain justru jelas. Ada juga sosok fotografer yang memotret dari belakang. Posisi ini janggal karena fotografer lazimnya mengambil gambar dari depan, kecuali pada situasi khusus. Anomali konten semacam ini biasanya terjadi pada video hasil buatan AI generatif.

Alat pendeteksi video AI Hive Moderation menyatakan, kemungkinan video pertama dibuat dengan AI mencapai 99,9 persen. Sedangkan analisis dengan alat Zhuque AI Detection Assistant, kemungkinan pelibatan AI mencapai 99,78 persen.



Konten kedua memakai foto yang sama dengan potret Jokowi saat masih menjabat presiden. Lokasinya di Istana Negara, Jakarta, pada 7 Oktober 2022, sebagaimana dipublikasikan situs resmi Sekretariat Kabinet RI.



Pada foto  aslinya, Jokowi memegang kertas saat berpidato yang bertuliskan nama FIFA. Saat itu, Jokowi sedang menjelaskan rencana pembentukan Tim Transformasi Sepakbola Indonesia oleh pemerintah dan FIFA, organisasi sepakbola dunia.

Sementara konten Jokowi memegang ijazah adalah hasil suntingan. Kejanggalannya terlihat jelas dari visual, salah satunya jari tangan kiri Jokowi yang tampak jauh lebih besar dibanding tangan kanannya.

Analisis visual tersebut diperkuat dengan hasil deteksi AI or NOT yang menyatakan kemungkinan 70 persen menggunakan AI. Salah satu analisis AI or NOT menunjukkan, 52 persen kemungkinan konten itu hasil sintetis dengan AI generatif Stable Diffusion.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa dua konten yang diklaim sebagai momen Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya adalah klaim keliru.

Tempo menelusuri video itu dengan membandingkan kontennya pada informasi dari sumber kredibel serta menganalisis visualnya memakai alat deteksi akal imitasi. Hasilnya, Indonesia tetap mengekspor berbagai komoditas ke Eropa meski tidak seluruhnya bahan makanan. Bagian visual yang diklaim menggambarkan kekacauan di Eropa ternyata sebagian dibuat dengan akal imitasi.

Ekonom Universitas Airlangga (Unair) Prof. Rossanto Dwi Handoyo, SE., M.Si., Ph.D, mengatakan, tidak ada penghentian ekspor bahan makanan Indonesia ke Eropa kecuali nikel dan minyak kelapa sawit (CPO).

Namun pembatasan itu tidak membuat Eropa mengalami krisis atau kerusuhan karena kebutuhan minyak sawit dapat digantikan jenis minyak lain, seperti minyak biji bunga matahari, minyak jagung, dan minyak zaitun atau olive oil. 

“Tidak ada kekacauan di Eropa meski harga CPO Indonesia jauh lebih murah” kata Rossanto pada Tempo, Jumat, 21 November 2025.

Pada 2018, Uni Eropa memberlakukan kebijakan RED II yang melarang penggunaan minyak sawit sebagai bahan biofuel. Kebijakan Uni Eropa itu dinilai dapat menurunkan ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar Uni Eropa. 

Kemudian pada 2022, Uni Eropa menyetujui undang-undang baru untuk mencegah perusahaan menjual kopi, minyak sawit, kedelai dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi ke pasar mereka. Indonesia termasuk negara yang terkena dampak aturan baru itu bersama Brasil dan Kolombia.

Dampak kebijakan itu, ekspor minyak sawit mentah dan olahan Indonesia ke Uni Eropa (UE) terus mengalami penurunan sejak tahun 2018. Pada 2018, ekspor minyak sawit Indonesia ke UE mencapai 5,7 juta ton. Ekspor kembali turun pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing 4,1 juta ton dan 3,3 juta ton saja.

Menurut ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky, hubungan dagang Indonesia-Uni Eropa saat ini akan semakin terbuka.

Sebab setelah hampir 10 tahun negosiasi, Indonesia dan Uni Eropa (UE) akhirnya sepakat menandatangani Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) alias perdagangan bebas pada 23 September 2025 di Bali. Perjanjian yang berlaku efektif pada 2027 ini membuat 95 persen produk ekspor Indonesia mendapat bebas tarif masuk ke negara-negara Uni Eropa.

“Perjanjian tersebut justru akan membuka keran perdagangan lebih luas dengan Eropa,” kata Riefky pada Tempo, Kamis, 20 November 2025.

Perdagangan Indonesia dengan EU tercatat surplus pada beberapa tahun terakhir, sebagaimana ditulis Tempo. Dalam empat bulan pertama tahun 2025, surplus mencapai 2,33 miliar dollar Amerika. Nilia itu lebih besar dari periode yang sama tahun 2024 sebesar 1,75 miliar dollar Amerika. 

Berdasarkan nilai transaksi ekspor, Uni Eropa menjadi mitra dagang terbesar kelima untuk Indonesia. Sementara bagi Uni Eropa, Indonesia sebagai mitra dagang global di urutan ke-33. Meski tren ekspor minyak sawit turun, namun masih mencatatkan sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia ke Uni Eropa.  



Video yang beredar pada menit ke-2:20, memperlihatkan sebuah botol di dalam toko yang dibandrol dengan 1.5 dolar Amerika. Padahal, mata uang resmi di 20 negara anggota Uni Eropa adalah Euro, termasuk di Prancis, sebagaimana foto dari Flickr.com.

Sementara pada detik ke-27, video memperlihatkan rak toko dengan latar belakang Menara Eiffel. Gambar rak toko tersebut memiliki kejanggalan karena tak memiliki atap sehingga menara di belakangnya terlihat.



Pemindaian menggunakan Was It AI dan AI or NOT menyatakan bahwa bagian tersebut menggunakan AI dengan kemungkinan sebesar 79 persen.

Sementara, pada menit ke-4:10, video yang menampilkan suasana rapat. Namun, Was It AI juga melabelinya sebagai konten AI. Demikian juga AI or NOT dengan skor probabilitas mencapai 99 persen.



Kemudian pada menit ke-4:52, menunjukkan gambar pengibaran bendera merah putih. Dua alat deteksi,  Was It AI dan AI or NOT mendapatkan 98 persen kemungkinan gambar itu mengandung komponen AI.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Eropa mengalami kekacauan setelah Indonesia menghentikan ekspor bahan makanan ke benua itu adalah klaim keliru.