Tempo memverifikasi unggahan itu melalui situs-situs kredibel dan wawancara pakar. Hasilnya, produk non-halal tidak dianggap ilegal melainkan harus mencantumkan tanda atau keterangan non-halal.

Berita tentang produk non-halal dianggap ilegal pada 2026, sempat ditayangkan situs media Detik.com edisi 6 Oktober 2025. Pernyataan itu berasal dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan saat pertemuan media dan pengusaha dengan tema "Menuju Wajib Halal Oktober 2026: Memperkuat Ekosistem Halal dengan Tertib Halal" di Mal Ciputra Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin 6 Oktober 2025. 

"Tahun depan kan wajib halal. Kalau tidak halal, ya ilegal, sesederhana itu,” kata Haikal Hasan yang dimuat Detik. 

Pernyataan Haikal sempat menjadi kontroversi. Ia kemudian memberikan klarifikasi atas pernyataan tersebut yang salah satunya dimuat oleh Liputan6.com pada 11 Oktober 2025. 

Menurut dia, jika diperjualbelikan adalah produk halal, produk tersebut wajib mengantongi sertifikat halal. Sedangkan produk non-halal wajib diberi tanda non-halal.  

"Jadi kalau ada produk tanpa ada ingredients produk, tanpa ada keterangan produk, tapi diperjualbelikan, jelas produk itu ilegal. Itu yang saya katakan sebenarnya," kata Haikal kepada Liputan6.com 

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan  pelaku usaha yang produknya menggunakan bahan non-halal untuk mencantumkan keterangan tidak halal. Keterangan itu dapat berupa gambar, tanda, atau tulisan yang dicantumkan pada kemasan, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu pada produk. 

Sedangkan asal 93 menyatakan bahwa produk yang berasal dari bahan non-halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal berupa gambar, tulisan, dan/atau nama bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi bahan. Misalnya dengan warna merah.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana mengatakan produk non-halal tetap boleh beredar dengan catatan memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut tidak halal.

“Intinya, ini bukan melarang produk non-halal, tetapi mewajibkan semua produk, baik halal maupun non-halal, untuk memiliki kejelasan status legal melalui sertifikasi halal atau pencantuman keterangan non-halal,” kata Niti kepada Tempo, Senin, 24 November 2025.

Kewajiban sertifikasi halal untuk produk halal yang diperjualbelikan berlaku sepenuhnya pada 18 Oktober 2026 bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini akan mendapatkan peringatan, penarikan dari peredaran, atau sanksi administratif lain. 

Sertifikasi halal, kata Niti, memberikan jaminan bagi konsumen terhadap keamanan dan kenyamanan mengkonsumsi produk. Juga, menjamin hak atas informasinya yang benar, jelas, dan jujur.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim produk non-halal akan dianggap ilegal per tahun 2026 adalah klaim menyesatkan.

Tempo memverifikasi video itu menggunakan aplikasi pencarian gambar terbalik, wawancara pakar ekonomi, dan membandingkan dengan situs-situs kredibel. 

Ekonom Universitas Airlangga Surabaya, Rossanto Dwi Handoyo mengatakan perekonomian Malaysia saat ini lebih berorientasi pada industri dan jasa sehingga sektor pertanian semakin berkurang. 

Namun kekurangan pasokan beras dari petani dalam negeri dapat dipenuhi dengan mengimpor dari negara lain. Menurut dia, tidak ada kekosongan beras di Malaysia. “Selama ini Malaysia mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam tanpa kendala berarti,” kata Rossanto saat dihubungi Tempo pada Jumat, 21 November 2025.

Rossanto mengatakan Vietnam dan Thailand selama ini mendominasi suplai beras dunia karena produksi pertaniannya surplus. Adapun impor beras, seperti yang dilakukan Malaysia, lumrah dalam perdagangan internasional.  

“Dengan perdagangan yang semakin terbuka saat ini, suplai dan permintaan pangan dunia dapat terpenuhi dengan cukup fleksibel. Tergantung kemampuan finansial setiap negara,” kata Rossanto. 

Menurut laporan Global Trade Algorithmic Intelligence Center (GTAIC), Malaysia mengimpor beras sebesar 1.695,3 ton pada 2024. Volume impor ini meningkat 20,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Impor Malaysia itu dipenuhi dari Vietnam sebesar 39,4 persen, Pakistan (21,3 persen) India (20,7 persen), Thailand (12,8 persen), dan Kamboja (5 persen).

Perusahaan Padiberas Nasional Bhd (Bernas), pemegang konsesi impor beras putih di Malaysia, telah dua kali menurunkan harga beras putih impor. Pada Desember 2024, harga diturunkan RM 3.000 menjadi RM 2.800 per metrik ton. Sedangkan pada Mei 2025, harga kembali turun menjadi RM2.600, menurut Free Malaysia Today.

Pada April 2025, Malaysia mencari peluang untuk mengimpor beras dari Indonesia. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, setelah ada lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertanian berbicara dengan berbagai perusahaan dan pemerintah Malaysia.  Pengusaha Malaysia meminta sekitar 2.000 ton beras per bulan meskipun volume itu akan disesuaikan dengan kapasitas pasokan Indonesia. 

Dengan ketergantungan yang besar dari negara lain, pemerintah Malaysia menargetkan untuk mengurangi impor beras pada 2027. Produksi lokal diharapkan tumbuh sebesar 3 persen per tahun hingga mencapai 1,5 juta ton, menurut The Star.



Tidak seluruh video terkait dengan persoalan beras di Malaysia. Pada detik ke-50, video memperlihatkan Anwar Ibrahim berkunjung ke Bangladesh. Tayangan itu identik dengan berita kantor berita Malaysia, Bernama TV. 

Pertemuan Anwar dengan pemimpin sementara Bangladesh Muhammad Yunus terjadi pada awal Oktober 2024. Keduanya membahas upaya untuk mempererat hubungan antar negara.

Dilansir Benarnews, setelah pertemuan itu Anwar Ibrahim justru mengumumkan komitmennya untuk menerima 18 ribu tenaga kerja asal Bangladesh dan mencegah perlakuan perbudakan modern terhadap mereka. Ia tak menyinggung soal pasokan beras.



Pada menit ke-01.05, video memperlihatkan perdebatan di antara anggota parlemen Malaysia dalam rapat yang dipimpin Wakil ketua DPR Malaysia, Alice Lau Kiong Yieng, pada Oktober 2023, sebagaimana diberitakan Kosmos.com.my.

Agenda rapat itu awalnya untuk membahas ketersediaan beras nasional. Namun, rapat berubah menjadi adu mulut yang tidak berkaitan dengan persoalan beras. Perdebatan dimulai Khoo Poay Tiong, politikus dari daerah konstituen Kota Melaka, menyindir Tan Sri Muhyiddin Yassin, mantan Perdana Menteri Malaysia yang menjadi anggota parlemen. Khoo Poay Tiong menyindir anak atau mertua Muhyiddin yang kabur ke luar negeri.

Sindiran itu dianggap di luar topik yang dibahas dalam sidang hingga berkembang menjadi perdebatan yang melibatkan kelompok oposisi yang mendukung Muhyiddin. Beberapa umpatan kasar pun muncul hingga perdebatan berakhir dengan dikeluarkannya Poay Tiong dari ruang rapat.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan Malaysia tidak memiliki pasokan beras adalah menyesatkan. 

Pertanian dalam negeri Malaysia memang tidak dapat menyediakan beras sepenuhnya, namun mereka memenuhi kebutuhan beras melalui impor.

Faktanya video tersebut merupakan momen ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menghancurkan dan menenggelamkan 31 kapal penangkap ikan ilegal di lima lokasi berbeda pada Senin (22/2/2016). Unggahan berisi klaim “Indonesia tenggelamkan 31 kapal China di Natuna” adalah konteks yang salah (false context).
(Ditulis oleh Pekik Jalu Utomo)

Konteks asli video adalah momen Ali Ngabalin berbicara mengenai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Unggahan video berisi klaim “Ali Ngabalin sebut masyarakat bodoh karena dukung Menkeu Purbaya” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).