Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Pemkab Sampang alergi Muhammadiyah” di kolom pencarian Google. Penelusuran mengarah ke pemberitaan detik.com “Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ditolak Pemkab Berkegiatan di Pendopo Sampang”. 

Berita yang tayang (16/12/2025) itu memuat pembatalan izin sepihak atas penggunaan Pendopo Kabupaten Sampang sehari sebelum pelaksanaan Milad ke-114 Muhammadiyah yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Akibatnya, kegiatan dialihkan ke Pondok Pesantren Al Ittihad di Camplong dan PKBM Al-Hikmah di Karang Penang. 

Lebih lanjut, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sampang, Mohammad Soleh, menyatakan kekecewaannya atas pembatalan tersebut dan menegaskan bahwa panitia telah menempuh seluruh prosedur administrasi sesuai ketentuan Pemkab Sampang. 

Namun, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sampang yang menyebutkan bahwa mereka bersikap alergi terhadap Muhammadiyah.

TurnBackHoax kemudian menganalisis konten menggunakan alat pendeteksi AI, Undetectable. Diketahui, gambar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligelnce/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99 persen.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim “Pemkab Sampang alergi Muhammadiyah”.

Tim Pemeriksa Fakta MAFINDO (TurnBackHoax) memeriksa video yang disebarkan menggunakan perkakas pendeteksi konten buatan AI Hive Moderation, hasilnya terdeteksi video yang disebarkan adalah buatan AI dengan skor agregat 99.9%.

Berdasarkan pengamatan Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax), video tersebut menunjukkan sejumlah kejanggalan yang mengarah ke dugaan rekayasa AI, seperti pergerakan mulut anggota TNI yang tidak selaras dengan suara.

TurnBackHoax kemudian menganalisis konten menggunakan alat pendeteksi AI, Undetectable. Diketahui, video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligelnce/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 97 persen.

Melansir dari kumparan.com “Sejarah KKB dan Dampak Konflik KKB dengan TNI di Papua”, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) awalnya bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM), berdiri sejak 1965 dengan tujuan memisahkan diri dari Indonesia. Dalam memperjuangkan tuntutan kemerdekaan dan referendum, kelompok ini kerap melakukan aksi kriminal bersenjata yang menimbulkan korban jiwa hingga kini.

Untuk diketahui, konflik antara KKB dan TNI di Papua dipicu oleh ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pemerintah pusat akibat persoalan historis, isu otonomi, hak asasi manusia, ketimpangan ekonomi, serta keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, yang diperparah oleh dukungan pihak luar terhadap gerakan separatis.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “TNI tangkap anggota KKB dan WNA saat operasi penyisir

an”.

Tim Periksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim tersebut di mesin pencarian Google dengan menggunakan kata kunci “harga token listrik PLN” pada tab “berita”. Hasilnya, tidak ditemukan informasi resmi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

Penelusuran mengarah ke pemberitaan medcom “Pemerintah Jaga Daya Beli, Harga Token Listrik tak Berubah” yang tayang Senin (29/12/2025). Isinya melaporkan bahwa tidak ada kenaikan harga listrik hingga akhir tahun 2025, baik untuk prabayar maupun pascabayar.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan  informasi resmi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim “Bahlil minta PLN menaikkan harga token listrik”.