PLN memastikan informasi tarif listrik gratis yang beredar di media sosial adalah informasi palsu. Unggahan berisi klaim “Prabowo bebaskan tarif listrik selama tiga bulan” adalah konten palsu (fabricated content).
(Ditulis oleh Pekik Jalu Utomo)

Tirto mengamati keseluruhan video berdurasi hampir 3 menit tersebut. Dalam video tidak terdapat keterangan tempat dan waktu yang spesifik.

Video terlihat seperti suntingan yang menggabungkan sejumlah kejadian. Terlihat beberapa latar belakang tempat dan kejadian yang berbeda. Pengunggah juga menambahkan beberapa ilustrasi seperti kebun sawit dan meja dengan tumpukan uang.

Tirto kemudian mencoba melakukan pencocokan visual terhadap beberapa potongan gambar dalam video. Potongan yang paling mencolok, yang menunjukkan Purbaya berdiri di depan tumpukan uang menjadi fokus kami.

Hasil pencarian gambar terbalik (reverse image search) mengarahkan kami ke video berikut dari unggahan Sekretariat Presiden. Video tersebut adalah momen saat Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Di kesempatan itu Purbaya sempat berfoto dengan memegang piagam bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Momen serupa unggahan di media sosial bisa ditemukan di sekitar menit 18, video Sekretariat Presiden.

Tumpukan uang tersebut bukan hasil penyitaan uang konglomerat, melainkan hasil dari denda administratif dari 20 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang melanggar aturan di kawasan hutan, serta hasil rampasan perkara korupsi besar (minyak goreng dan gula). Uang tunai tersebut dipajang di lobi Gedung Bundar Kejaksaan Agung dan diserahkan langsung oleh Jaksa Agung kepada negara dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Tirto juga menemukan informasi dari akun Instagram @ppid.kemenkeu. ditemukan unggahan yang memberikan pernyataan bahwa berita yang menyatakan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mastermind dibalik penyitaan duit korupsi adalah tidak benar.

"Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mastermind di balik penyitaan duit korupsi adalah tidak benar atau hoaks," demikian pernyataan tertulis yang dikutip dari akun Instagram resmi PPID Kemenkeu, Senin (29/12/2025).

Berdasar rangkuman Tirto, dana Rp6 triliun yang dimaksud berasal dari dua sumber. Pertama, penagihan denda administratif kehutanan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kedua, hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan kasus dugaan korupsi di sektor kehutanan.

Uang tersebut sebelumnya dipamerkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers yang turut disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Sementara itu terkait klaim dana senilai Rp13 triliun, atau tepatnya Rp13.255.244.538.149 diserahkan Kejaksaan Agung pada Senin (20/10/2025). Dana tersebut merupakan uang pengganti dari korporasi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi CPO, antara lain Wilmar Group senilai Rp11,88 triliun, Permata Hijau Group Rp1,86 miliar, dan Musim Mas Rp1,8 triliun.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video yang mengklaim Purbaya adalah mastermind dibalik penyitaan uang korupsi konglomerat adalah adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Video yang beredar di media sosial menggunakan potongan klip dari kejadian lain yang tidak terkait dengan penyitaan uang korupsi konglomerat. Pihak Kementerian Keuangan juga telah menekankan kalau informasi yang tersebar di media sosial adalah hoaks.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Pertama-tama, Tirto mencoba mengecek keaslian laman yang diunggah akun Facebook tersebut. Analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi Pertamina. Tautan tersebut milik Cloudflarenet dengan domain oklv.buzz, dibuat pada 5 Desember 2025 dan berlaku selama 3 bulan.

Kemudian Tirto mencoba membuka tautan tersebut, pengunjung diarahkan pada pengisian kuesioner singkat yang diklaim untuk mengundi hadiah dengan mengisi pertanyaan: “Apakah kamu tahu? Pertamina? Berapa usiamu? Bagaimana menurutmu tentang Pertamina? Apakah anda pria atau wanita?”.

Baca juga:Pertamina Prediksi Konsumsi BBM Naik 3,2 % di Periode Nataru

Jawaban akan diverifikasi, lalu muncul ucapan "selamat jawaban telah disimpan". Setelah itu pengunjung seolah diberi kesempatan untuk mendapatkan hadiah dengan memilih kotak berwarna biru sebanyak 3 kali. Pengunjung yang berhasil membuka kotak berisi uang akan diminta mempromosikan hadiah tersebut ke 5 grup atau 20 teman dan mengklaim hadiah dengan menghubungi nomor WhatsApp tertera.

Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Phishing merupakan modus penipuan siber untuk mendapatkan data-data pribadi dengan menyamar sebagai pihak terpercaya seperti bank atau lembaga lain menggunakan tautan berbahaya untuk mencuri data korban.

Sebab, tidak ada satu pun informasi resmi yang menyatakan Pertamina mengadakan hadiah tahun baru berupa uang tunai.

Vice President Corporate Communicaton Pertamina, Muhammad Baron, kepada Tirto menegaskan seluruh program promosi Pertamina disampaikan melalui saluran komunikasi resmi perusahaan yakni website www.pertamina.com, akun sosial media @pertamina serta aplikasi resmi MyPertamina.

Salah satu promo yang dilakukan Pertamina diunggah akun Instagram resmi @pertaminapatraniaga. Dalam unggahan itu, PT Pertamina memberikan hadiah spesial akhir tahun di SPBU dengan memberikan beragam promo. Hadiah yang dibagikan yaitu, menukar poin MyPertamina jadi merchandise eksklusif; hemat hingga Rp20.000 untuk pengisian Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex; lebih hemat hingga Rp10.000 untuk pembelian tabung & isi ulang Brightgas dan berbagai promo cashback sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian klaim Pertamina bagikan tautan pendaftaran hadiah tahun baru sebesar Rp1.500.000 adalah tidak benar. PT Pertamina tidak pernah membagikan tautan dan informasi tersebut.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim informasi tautan pendaftaran hadiah tahun baru dari PT Pertamina bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang disertakan bukan berasal dari media resmi Pertamina dan berujung permintaan untuk membagikan data pribadi pengunjung lewat WhatsApp. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

Baca juga:Pertamina Tambah Layanan Serambi MyPertamina di 34 Titik

Pertamina mengimbau masyarakat agar waspada terhadap penipuan undian atau hadiah Natal 2025 & Tahun Baru 2026 yang mengatasnamakan Pertamina, baik disampaikan melalui Whatsapp, SMS, maupun email.

Pertama-tama Tim Riset Tirto melakukan Google Reverse Image pada gambar unggahan di Facebook yang beredar, dan kami diarahkan pada foto yang ada di situs resmi Presiden RI. Foto tersebut sama persis seperti yang diunggah di Facebook, namun konteks aslinya sama sekali berbeda.

Dalam laman resmi Presiden RI, foto Prabowo dan Lula berjabat tangan diambil ketika momen pertemuan bilateral antara Indonesia dan Brasil di Istana Merdeka, Jakarta, (23/10/2025).

Saat itu, Indonesia dan Brasil sepakat membangun kemitraan ekonomi komprehensif untuk memperkuat perdagangan dan investasi. Tidak ada sama sekali informasi terkait pemberian dana Rp16,7 Triliun untuk memulihkan hutan tropis di Brasil dalam pertemuan itu.

Tirto lantas mencari pemberitaan kredibel media nasional soal klaim itu dengan melakukan pencarian di mesin pencari Google. Alhasil, kami menemukan bahwa klaim Indonesia bakal memberikan dana Rp16,7 Triliun kepada Brasil untuk pemulihan hutan tropis, kemungkinan diambil dari informasi yang dicatut keliru saat perhelatan Konferensi ke-30 Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa (COP30) di Belem, Brasil.

Dalam laman resmi Kementerian Kehutanan, pemerintah Indonesia mendukung peluncuran Tropical Forest Forever Facility (TFFF) Country Access Platform, sebuah inisiatif baru yang dirancang mempercepat akses pendanaan jangka panjang terhadap negara-negara pemilik hutan tropis, termasuk Indonesia.

Platform yang diluncurkan oleh Pemerintah Brasil ini bertujuan membantu negara-negara hutan tropis memenuhi persyaratan teknis dan institusional untuk memperoleh pembiayaan dari mekanisme TFFF. Dukungan tersebut mencakup proses diagnostik cepat, penyediaan bantuan teknis yang terkoordinasi, serta penguatan kerja sama negara-negara berkembang agar dapat saling bertukar pengalaman dan solusi dalam perlindungan hutan.

Baca juga:Komisi I: Perjanjian Damai Palestina-Israel Harus Lekas Terwujud

Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Selain berpartisipasi aktif dalam pengembangan platform, Indonesia juga terlibat sebagai anggota Interim Steering Committee yang mencerminkan posisi strategis Indonesia dalam diplomasi kehutanan global.

“Platform ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kapasitas negara dalam mengakses pembiayaan jangka panjang, meningkatkan sistem pemantauan hutan, serta memastikan tata kelola keuangan publik yang akuntabel dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat adat dan lokal,” kata Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati.

Sementara itu, pendanaan senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun yang disampaikan pemerintah Indonesia dalam agenda pembukaan Leader’s Summit COP30 di Belem, Brasil, rencananya dikumpulkan melalui nilai ekonomi karbon sebagai solusi. Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam acara Belém Leader Summit, Brasil, Jumat (7/11) waktu setempat.

Baca juga:Menkeu Sebut Daerah Tetap Nikmati Belanja Pusat Meski TKD Turun

Dilansir Antara, Hanif menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menargetkan transaksi senilai Rp16 triliun dari perdagangan karbon dengan mutu tinggi di semua sektor. Namun bakal diprioritaskan pada sektor alam maupun sektor energi dan industri.

"Terutama di sektor alam, yaitu sektor forestry dan ocean. Kemudian di sektor tech-based dari sektor energi dan industri. Jadi dua sektor itu kita harapkan berkontribusi sampai di angka 90 juta ton CO2 dengan nilai transaksi kami perkirakan sampai Rp16 triliun," kata Hanif.

Indonesia disebutnya telah mencapai reduksi emisi dengan volume mencapai 1 miliar ton CO₂ ekuivalen dalam kurun 2015–2024 yang telah diverifikasi UNFCCC, badan PBB yang menaungi perundingan iklim global. Indonesia memiliki catatan penurunan emisi sebesar 550 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2015–2020, serta hampir 400 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2020–2024. Jika ditotal, emisi direduksi mendekati 1 miliar ton CO₂ ekuivalen, yang telah diakui secara internasional.

Baca juga:Pemerintah Siapkan Sistem Integrasi Pembelian LPG 3 Kg Pakai KTP

“Angka inilah yang menurut kami alangkah baiknya dipublikasikan di IDX [bursa karbon] untuk ditawarkan, sehingga angka ini yang harus kembali ke hutan dalam bentuk pendanaan TFFF, ini salah satu usulan dari kami,” kata Hanif.

Dengan begitu, Indonesia sebetulnya berjanji berkomitmen mengumpulkan dana sebesar Rp16,7 Triliun untuk dialokasikan ke dalam mekanisme TFFF. Angka itu diproyeksi didapat dari kredit karbon yang diungkap ketika perhelatan COP30 di Brasil, November 2025.

TFFF memang diusulkan Brasil sebagai tuan rumah COP30. Tapi mengartikan bahwa target alokasi dana TFFF akan dipakai langsung oleh Brasil adalah keliru. TFFF adalah platform yang diisi oleh berbagai negara untuk pendanaan jangka panjang terhadap negara-negara pemilik hutan tropis, termasuk Indonesia.

false & misleading

Foto yang ditampilkan dalam unggahan Facebook tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan klaim yang dibagikan. Tirto menduga narasi ini terbangun karena kekeliruan dalam mencatut informasi dalam Konferensi ke-30 Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa (COP30) di Belem, Brasil.

=========

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.