(GFD-2025-30515) Cek Fakta: Klarifikasi Video Jokowi Tinjau Bencana Banjir di Sumatera Ini Terjadi Tahun 2024 Bukan 2025
Sumber:Tanggal publish: 04/12/2025
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan video mantan Presiden Jokowi meninjau korban banjir di Sumatera Barat pada awal Desember 2025. Postingan itu beredar sejak tengah pekan ini.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 3 Desember 2025.
Dalam video terdapat mantan Presiden Jokowi mengenakan kemeja putih digulung sedang berjalan didampingi beberapa orang dengan latar beberapa eskavator sedang bekerja membereskan puing.
Video itu disertai narasi:
"Jokowi Tiba di Lokasi Bencana Sumbar, jangan digoreng ya kubu sebelah Jokowi masih dicintai rakyat"
Akun itu menambahkan narasi:
"Jokowi sudah bukan presiden tapi masih datang ke lokasi bencana di sumbar, dan sambutan rakyat sumbar sangat luar biasa...Ternyata rakyat sangat cinta padamu..."
Lalu benarkah postingan video mantan Presiden Jokowi meninjau korban banjir di Sumatera Barat pada awal Desember 2025?
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan video yang identik dengan postingan. Video itu diunggah akun Official iNews di Youtube pada 21 Mei 2024.
Video tersebut berjudul "Temui Korban, Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Bandang di Agam, Sumbar - iNews Sore 21/05". Video itu juga disertai narasi:
"Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat penanganan banjir lahar dingin Sumatera Barat di Posko Pengungsian Batu Taba, Kabupaten Agam, Selasa (21/5/2024). Jokowi memerintahkan jajaran terkait agar menggencarkan proses evakuasi korban hilang agar dapat segera ditemukan."
Hasil pencarian di Youtube juga menemukan pemberitaan serupa seperti akun Sekretariat Presiden yang mengunggahnya pada 21 Mei 2024.
Video tersebut berjudul "Ket Pers Presiden Jokowi Usai Tinjau Lokasi Bencana Banjir Bandang dan Galodo,Kab. Agam, 21 Mei 2024"
Di sisi lain hingga saat ini belum ditemukan informasi mantan Presiden Jokowi meninjau lokasi bencana banjir di Sumbar yang terjadi pada akhir November kemarin.
Kesimpulan
Postingan video mantan Presiden Jokowi meninjau korban banjir di Sumatera Barat pada awal Desember 2025 adalah tidak benar. Faktanya video tersebut diambil pada Mei 2024.
Rujukan
(GFD-2025-30516) Cek Fakta: Tidak Benar Link Ini untuk Mengecek BSU 2025 Via Kemenaker
Sumber:Tanggal publish: 04/12/2025
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan klaim tautan untuk mengecek Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 via Kemenaker. Postingan tersebut beredar di salah satu akun Facebook pada 28 November 2025.
Berikut isi postingannya:
"Cara cek penerima BSU di bulan November 2025 via Kemanker dan BPJS ketenagakerjaan
BSU CAIR DI BULAN INI SAMPAI AKHIR TAHUN 2025"
Unggahan turut menyertakan poster yang berisi tulisan sebagai berikut:
"Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Tahap 4
- Bantuan Subsidi Upah (BSU) hadir kembal untuk membantu pekerja aktif!
- Disalurkan langsung ke rekening Bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri)
- Nominal bantuan: Rp 600.000/orang
- Syarat Penerima:
Terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerajaan
WNI & sedang bekerja
Gaii di bawah Rp 350.000 orang"
Unggahan tersebut disertai menu pendaftaran, jika diklik akan muncul link berikut:
"https://cek.form-register.my.id/?fbclid=IwY2xjawOeBGZleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwyNTYyODEwNDA1NTgAAR4NIyTUx1Hf9lmsj9n1dYiwMVErJR4EAUT1snarPEt0spgYrtlGmL-8zWzQyg_aem_ripI3G01q7B-Ox6y69UN-g"
Link tersebut mengarah pada halaman situs yang meminta sejumlah identitas, seperti nama hingga nomor Telegram.
Lalu benarkah klaim link untuk mengecek BSU 2025 via Kemenaker? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link untuk mengecek BSU 2025 via Kemenaker. Penelusuran mengarah pada artikel Liputan6.com yang tayang pada 13 Oktober 2025, berjudul "Resmi dari Pemerintah: Tak Ada BSU Tahap Kedua, Warganet Diminta Hati-hati!".
Dalam artikel ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menepis kabar yang beredar di media sosial soal pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap kedua pada tahun 2025. Ia menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum memiliki kebijakan baru terkait program tersebut.
"Sampai sekarang itu belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait dengan BSU tahap II," kata Yassierli dalam Konferensi Pers di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin 13 Oktober 2025.
Menaker menegaskan, BSU hanya disalurkan sekali pada pertengahan tahun ini yakni di Juni dan Juli saja.
Penelusuran juga mengarah pada artikel Liputan6.com berjudul "Kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair? Simak Jadwal dan Cara Cek Status Resmi Biar Tak Tertipu"
Dalam artikel ini dijelaskan, beberapa kanal resmi yang dapat diakses untuk mengecek status penerimaan BSU. Pengecekan dapat dilakukan melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di bsu.kemnaker.go.id.
Selain itu, situs resmi BPJS Ketenagakerjaan khusus BSU di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) juga menjadi alternatif praktis untuk mengecek status BSU.
Kesimpulan
Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link mengecek BSU 2025 via Kemenaker, tidak benar.
(GFD-2025-30518) Hoaks Video Kunjungan Jokowi ke Banjir Sumatra Tahun 2025
Sumber:Tanggal publish: 04/12/2025
Berita
tirto.id - Banjir di Sumatra masih terus menarik perhatian masyarakat. Sejumlah pejabat publik pun mulai memantau langsung lokasi dan turun memberikan bantuan.
ADVERTISEMENT
Di media sosial beredar sebuah unggahan video yang menampilkan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, meninjau lokasi terdampak banjir. Video tersebut diklaim sebagai rekaman terbaru dari kunjungan Jokowi ke wilayah banjir di Sumatra. Dalam potongan video itu, Jokowi tampak berjalan menyusuri area yang terdampak banjir serta memeriksa beberapa titik kerusakan, ditemani oleh sejumlah pengawal yang mengikutinya.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Unggahan tersebut disertai narasi negatif yang mengatakan seolah Jokowi datang untuk menjadi pahlawan.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
“Presiden sudah bukan, menteri juga bukan, DPR juga bukan, eh, tiba-tiba videonya muncul sedang meninjau lokasi bencana alam di Sumatra Barat. Wah, presiden yang sekarang kalah start dengan Wawak ini. Sudah begitu, datangnya beliau ke sana, meninjau masyarakat yang terdampak bencana atau mungkin menghitung gelondongan (kayu) yang hanyut? Itu saja, ada dua kemungkinan.” ucap narator dalam unggahan yang disebar melalui akun Facebook @Agus Setiyowidodo (arsip) pada Senin (1/12/2025).
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Header Periksa Fakta Jokowi Kunjungi Lokasi Bencana Sumatra.
Hingga Kamis (4/12/2025), unggahan tersebut telah ditonton sebanyak 6,9 ribu kali, memperoleh 121 tanda suka, 102 komentar, dan dibagikan sebanyak 17 kali.
ADVERTISEMENT
Klaim serupa juga ditemukan menyebar di TikTok melalui beberapa unggahan yang menampilkan potongan video yang sama, seperti unggahan ini, ini, ini dan ini.
Kolom komentar dipenuhi beragam respon masyarakat. Sebagian pengguna tampak mempercayai narasi video tersebut merupakan kunjungan terbaru Jokowi ke lokasi banjir di Sumatra. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan keaslian konteks video.
Lantas bagaimana kebenarannya? Benarkah Jokowi baru-baru ini mengunjungi bencana banjir di Sumatra?
ADVERTISEMENT
Di media sosial beredar sebuah unggahan video yang menampilkan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, meninjau lokasi terdampak banjir. Video tersebut diklaim sebagai rekaman terbaru dari kunjungan Jokowi ke wilayah banjir di Sumatra. Dalam potongan video itu, Jokowi tampak berjalan menyusuri area yang terdampak banjir serta memeriksa beberapa titik kerusakan, ditemani oleh sejumlah pengawal yang mengikutinya.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Unggahan tersebut disertai narasi negatif yang mengatakan seolah Jokowi datang untuk menjadi pahlawan.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
“Presiden sudah bukan, menteri juga bukan, DPR juga bukan, eh, tiba-tiba videonya muncul sedang meninjau lokasi bencana alam di Sumatra Barat. Wah, presiden yang sekarang kalah start dengan Wawak ini. Sudah begitu, datangnya beliau ke sana, meninjau masyarakat yang terdampak bencana atau mungkin menghitung gelondongan (kayu) yang hanyut? Itu saja, ada dua kemungkinan.” ucap narator dalam unggahan yang disebar melalui akun Facebook @Agus Setiyowidodo (arsip) pada Senin (1/12/2025).
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Header Periksa Fakta Jokowi Kunjungi Lokasi Bencana Sumatra.
Hingga Kamis (4/12/2025), unggahan tersebut telah ditonton sebanyak 6,9 ribu kali, memperoleh 121 tanda suka, 102 komentar, dan dibagikan sebanyak 17 kali.
ADVERTISEMENT
Klaim serupa juga ditemukan menyebar di TikTok melalui beberapa unggahan yang menampilkan potongan video yang sama, seperti unggahan ini, ini, ini dan ini.
Kolom komentar dipenuhi beragam respon masyarakat. Sebagian pengguna tampak mempercayai narasi video tersebut merupakan kunjungan terbaru Jokowi ke lokasi banjir di Sumatra. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan keaslian konteks video.
Lantas bagaimana kebenarannya? Benarkah Jokowi baru-baru ini mengunjungi bencana banjir di Sumatra?
Hasil Cek Fakta
Tirto menelusuri sumber asli video dalam unggahan untuk memastikan keaslian konteks video, dengan menggunakan penelusuran gambar terbalik (reverse image search). Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut identik dengan rekaman kunjungan Joko Widodo saat meninjau lokasi bencana banjir di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada 21 Mei 2024.
Video asli itu berasal dari kanal YouTube resmi @Sekretariat Presiden berikut, yang berjudul “Ket Pers Presiden Jokowi Usai Tinjau Lokasi Bencana Banjir Bandang dan Galodo,Kab. Agam, 21 Mei 2024”.
Dalam video yang beredar, Jokowi juga terlihat mengenakan lencana merah putih yang merupakan tanda jabatan resmi yang hanya digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat (Regulasip).
Dikarenakan Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden, penggunaan lencana tersebut menunjukkan bahwa video itu berasal dari masa saat ia masih menjabat. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa cuplikan yang digunakan dalam unggahan viral tersebut bukanlah video baru.
Dengan demikian, jelas bahwa video yang beredar tidak memiliki kaitan dengan klaim yang menyebutkan bahwa Jokowi baru saja mengunjungi lokasi banjir terbaru di Sumatra. Faktanya, video itu merupakan dokumentasi lama dari tahun 2024.
Selain itu, pemantauan Tirto melalui mesin pencari tidak menemukan informasi atau laporan resmi mengenai adanya kunjungan terbaru Jokowi ke wilayah banjir di Sumatra. Hal ini semakin menguatkan bahwa klaim dalam unggahan tersebut tidak berdasar.
Video asli itu berasal dari kanal YouTube resmi @Sekretariat Presiden berikut, yang berjudul “Ket Pers Presiden Jokowi Usai Tinjau Lokasi Bencana Banjir Bandang dan Galodo,Kab. Agam, 21 Mei 2024”.
Dalam video yang beredar, Jokowi juga terlihat mengenakan lencana merah putih yang merupakan tanda jabatan resmi yang hanya digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat (Regulasip).
Dikarenakan Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden, penggunaan lencana tersebut menunjukkan bahwa video itu berasal dari masa saat ia masih menjabat. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa cuplikan yang digunakan dalam unggahan viral tersebut bukanlah video baru.
Dengan demikian, jelas bahwa video yang beredar tidak memiliki kaitan dengan klaim yang menyebutkan bahwa Jokowi baru saja mengunjungi lokasi banjir terbaru di Sumatra. Faktanya, video itu merupakan dokumentasi lama dari tahun 2024.
Selain itu, pemantauan Tirto melalui mesin pencari tidak menemukan informasi atau laporan resmi mengenai adanya kunjungan terbaru Jokowi ke wilayah banjir di Sumatra. Hal ini semakin menguatkan bahwa klaim dalam unggahan tersebut tidak berdasar.
Kesimpulan
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim kunjungan terbaru Joko Widodo ke lokasi banjir di Sumatra adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).
Video yang beredar bukan merupakan rekaman dari peristiwa banjir yang terjadi baru-baru ini, melainkan dokumentasi kunjungan Jokowi ke Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada Mei 2024. Bukti dalam video menunjukkan video diambil tahun lalu, saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Indonesia.
Tidak ditemukan adanya laporan resmi mengenai kunjungan terbaru mantan Presiden tersebut ke wilayah banjir di Sumatra. Dengan demikian, unggahan yang beredar menggunakan konteks yang keliru dan memunculkan narasi yang menyesatkan.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Video yang beredar bukan merupakan rekaman dari peristiwa banjir yang terjadi baru-baru ini, melainkan dokumentasi kunjungan Jokowi ke Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada Mei 2024. Bukti dalam video menunjukkan video diambil tahun lalu, saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Indonesia.
Tidak ditemukan adanya laporan resmi mengenai kunjungan terbaru mantan Presiden tersebut ke wilayah banjir di Sumatra. Dengan demikian, unggahan yang beredar menggunakan konteks yang keliru dan memunculkan narasi yang menyesatkan.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Rujukan
(GFD-2025-30774) Hoaks Menkeu Purbaya Tolak Usulan DPR RI Terkait Pajak Baru
Sumber:Tanggal publish: 04/12/2025
Berita
tirto.id - Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa tengah menjadi sorotan dan media darling, semenjak penunjukannya, September 2025 lalu. Komentar-komentarnya yang cenderung tegas dan tak berbelit-belit membuatnya menjadi sosok yang populer di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
Tak heran kalau ada sangat banyak pernyataan serta kebijakannya yang disebarluaskan di media sosial. Tirto menemukan sebuah unggahan yang mengutip Purbaya, namun dengan narasi yang mencurigakan.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Konten tersebut diunggah dalam grup obrolan pada platform Facebook dengan nama “Menkeu Purbaya Fans”, oleh akun “Omar Rini” (arsip) pada Minggu (30/11/2025). Narasi di unggahan itu mengatakan Purbaya menolak adanya pajak baru bagi masyarakat yang diusulkan oleh DPR RI.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
"DPR ajuin tambahan pajak baru bagi rakyat, purbaya tak mau tunduk tolak tegas pajak baru," begitu tulisan yang terpampang dalam gambar unggahan. Selain teks tersebut, gambar dalam unggahan menunjukkan insert foto Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Purbaya yang terpisah.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Bersama foto tersebut terdapat narasi yang menceritakan kronologi penolakan Purbaya terhadap pajak yang diajukan oleh DPR, di keterangan penyerta unggahan.
“Tambahan pajak lagi? Saya tidak akan tunduk!” Suara Purbaya menggema di ruang rapat, membuat semua kepala langsung terangkat. Di ruang rapat yang tegang itu, beberapa anggota DPR datang membawa usulan baru tambahan pajak yang akan langsung membebani rakyat. Mereka bicara tentang “kebutuhan negara”, tentang “penyeimbangan anggaran”, tapi Purbaya hanya menatap mereka dengan sorot tajam yang tidak apa2 bisa disembunyikan.” begitu potongan narasi dituliskan dalam unggahan tersebut.
ADVERTISEMENT
Periksa Fakta DPR Ajukan Pajak Tambahan. foto/hotline periksa fakta tirto
Hingga artikel ini ditulis pada Rabu (03/12/2025), unggahan tersebut telah mendapatkan 9.8 ribu tanda suka, 4,2 ribu komentar, 383 kali dibagikan. Kebanyakan komentar, setidaknya yang teratas, menunjukkan percaya dan meyakini narasi tersebut.
Tirto juga menemukan narasi serupa dari unggahan akun Facebook lain, dari akun “Aisyah Aza” di ruang obrolan grup Kata-kata Nasehat Bijak. Di Instagram unggahan serupa kami temukan dari unggahan akun @ajosyahril_amiruddin.
Lantas, benarkah unggahan yang mengklaim penolakan Purbaya terkait pajak baru yang diusulkan DPR RI?
ADVERTISEMENT
Tak heran kalau ada sangat banyak pernyataan serta kebijakannya yang disebarluaskan di media sosial. Tirto menemukan sebuah unggahan yang mengutip Purbaya, namun dengan narasi yang mencurigakan.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Konten tersebut diunggah dalam grup obrolan pada platform Facebook dengan nama “Menkeu Purbaya Fans”, oleh akun “Omar Rini” (arsip) pada Minggu (30/11/2025). Narasi di unggahan itu mengatakan Purbaya menolak adanya pajak baru bagi masyarakat yang diusulkan oleh DPR RI.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
"DPR ajuin tambahan pajak baru bagi rakyat, purbaya tak mau tunduk tolak tegas pajak baru," begitu tulisan yang terpampang dalam gambar unggahan. Selain teks tersebut, gambar dalam unggahan menunjukkan insert foto Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Purbaya yang terpisah.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Bersama foto tersebut terdapat narasi yang menceritakan kronologi penolakan Purbaya terhadap pajak yang diajukan oleh DPR, di keterangan penyerta unggahan.
“Tambahan pajak lagi? Saya tidak akan tunduk!” Suara Purbaya menggema di ruang rapat, membuat semua kepala langsung terangkat. Di ruang rapat yang tegang itu, beberapa anggota DPR datang membawa usulan baru tambahan pajak yang akan langsung membebani rakyat. Mereka bicara tentang “kebutuhan negara”, tentang “penyeimbangan anggaran”, tapi Purbaya hanya menatap mereka dengan sorot tajam yang tidak apa2 bisa disembunyikan.” begitu potongan narasi dituliskan dalam unggahan tersebut.
ADVERTISEMENT
Periksa Fakta DPR Ajukan Pajak Tambahan. foto/hotline periksa fakta tirto
Hingga artikel ini ditulis pada Rabu (03/12/2025), unggahan tersebut telah mendapatkan 9.8 ribu tanda suka, 4,2 ribu komentar, 383 kali dibagikan. Kebanyakan komentar, setidaknya yang teratas, menunjukkan percaya dan meyakini narasi tersebut.
Tirto juga menemukan narasi serupa dari unggahan akun Facebook lain, dari akun “Aisyah Aza” di ruang obrolan grup Kata-kata Nasehat Bijak. Di Instagram unggahan serupa kami temukan dari unggahan akun @ajosyahril_amiruddin.
Lantas, benarkah unggahan yang mengklaim penolakan Purbaya terkait pajak baru yang diusulkan DPR RI?
Hasil Cek Fakta
Tim Riset Tirto menelusuri narasi penolakan Purbaya terhadap pajak baru usul DPR. Kami mencoba mengambil cuplikan narasi yang tersebar di media sosial itu. Hasil pencarian mengarahkan ke sebuah artikel dari situs newslan.id berikut.
Artikel tersebut tak mencantumkan informasi kapan dan di momen apa Purbaya menyampaikan penolakan pajak dari DPR. Hal ini membuat kecurigaan akan narasi tersebut makin kuat. Meski mencantumkan informasi kalau mereka adalah media cetak, online, dan TV, situs tersebut tak terdaftar di Dewan Pers.
Kami juga tidak bisa menemukan informasi dari media kredibel ataupun keterangan resmi dari Kementerian Keuangan, situs resmi DPR, ataupun dari pihak Purbaya sendiri yang mendukung kebenaran narasi tersebut.
Kami malah menemukan artikel dari Suara Merdeka, yang mengatakan klaim yang Purbaya menolak usulan DPR RI terkait pajak baru adalah tidak benar.
“Saya tidak pernah menyebut kata-kata 'Tambahan pajak lagi? Saya tidak akan tunduk!, hal itu tidak benar alias hoaks,” kata Purbaya saat dikonfirmasi Suara Merdeka, Senin (1/12/2025).
Bantahan Purbaya juga dikonfrimasi oleh Republik Merdeka. "Tidak pernah ada peristiwa seperti itu antara saya dan DPR," tegas Purbaya, Selasa (2/12/2025). “Tolong beritakan bahwa ini hoaks,” sambungnya mengutip situs RMOL.id
Mengutip situs resmi Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Purbaya memang menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis, 27 November 2025. Purbaya menyampaikan kepada DPR RI terkait pertumbuhan ekonomi 5,04 persen pada Triwulan III 2025.
Pada kesempatan itu dia juga sempat membahas soal kegagalan negara menciptakan lapangan kerja dan perlambatan ekonomi. Purbaya juga sempat membahas soal pajak. Namun konteksnya, dia mengatakan kalau kinerja pengumpulan pajak yang cenderung melemah karena lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak awal tahun.
Kami tidak menemukan adanya usulan pajak baru dan perdebatan antara Purbaya dan anggota Komisi XI DPR RI terkait hal itu.
Artikel tersebut tak mencantumkan informasi kapan dan di momen apa Purbaya menyampaikan penolakan pajak dari DPR. Hal ini membuat kecurigaan akan narasi tersebut makin kuat. Meski mencantumkan informasi kalau mereka adalah media cetak, online, dan TV, situs tersebut tak terdaftar di Dewan Pers.
Kami juga tidak bisa menemukan informasi dari media kredibel ataupun keterangan resmi dari Kementerian Keuangan, situs resmi DPR, ataupun dari pihak Purbaya sendiri yang mendukung kebenaran narasi tersebut.
Kami malah menemukan artikel dari Suara Merdeka, yang mengatakan klaim yang Purbaya menolak usulan DPR RI terkait pajak baru adalah tidak benar.
“Saya tidak pernah menyebut kata-kata 'Tambahan pajak lagi? Saya tidak akan tunduk!, hal itu tidak benar alias hoaks,” kata Purbaya saat dikonfirmasi Suara Merdeka, Senin (1/12/2025).
Bantahan Purbaya juga dikonfrimasi oleh Republik Merdeka. "Tidak pernah ada peristiwa seperti itu antara saya dan DPR," tegas Purbaya, Selasa (2/12/2025). “Tolong beritakan bahwa ini hoaks,” sambungnya mengutip situs RMOL.id
Mengutip situs resmi Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Purbaya memang menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis, 27 November 2025. Purbaya menyampaikan kepada DPR RI terkait pertumbuhan ekonomi 5,04 persen pada Triwulan III 2025.
Pada kesempatan itu dia juga sempat membahas soal kegagalan negara menciptakan lapangan kerja dan perlambatan ekonomi. Purbaya juga sempat membahas soal pajak. Namun konteksnya, dia mengatakan kalau kinerja pengumpulan pajak yang cenderung melemah karena lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak awal tahun.
Kami tidak menemukan adanya usulan pajak baru dan perdebatan antara Purbaya dan anggota Komisi XI DPR RI terkait hal itu.
Kesimpulan
Penelusuran menunjukkan bahwa unggahan yang mengklaim Purbaya menolak pajak baru yang diusulkan DPR RI adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).
Narasi yang beredar di media sosial tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Rapat terakhir Purbaya dengan Komisi XI DPR RI terjadi pada 27 November 2025 dan pada kesempatan itu, tidak ada perdebatan soal pajak baru.
Purbaya dalam beberapa kesempatan di awal Desember 2025, juga telah menegaskan kalau narasi yang beredar di media sosial, terkait perdebatan dia dan anggota DPR soal pajak baru tidak pernah terjadi dan narasi itu adalah hoaks.
Narasi yang beredar di media sosial tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Rapat terakhir Purbaya dengan Komisi XI DPR RI terjadi pada 27 November 2025 dan pada kesempatan itu, tidak ada perdebatan soal pajak baru.
Purbaya dalam beberapa kesempatan di awal Desember 2025, juga telah menegaskan kalau narasi yang beredar di media sosial, terkait perdebatan dia dan anggota DPR soal pajak baru tidak pernah terjadi dan narasi itu adalah hoaks.
Rujukan
- https://web.facebook.com/groups/3340208006132657/permalink/3427351687418288/?mibextid=wwXIfr&rdid=whmDdIgNsbMX9mEY#
- https://archive.today/dgQ5e
- https://web.facebook.com/groups/487123489373334/posts/1597359638349708/?_rdc=1&_rdr#
- https://www.instagram.com/reel/DRqrqVnEh8i/
- https://newslan.id/2025/12/01/purbaya-tolak-usulan-dpr-ri-terkait-pajak-baru-yang-bebani-rakyat/
- https://dewanpers.or.id/data
- https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/13416348232/menkeu-purbaya-sebut-pemberitaan-terkait-dirinya-berdebat-panas-dengan-dpr-adalah-hoax
- https://rmol.id/amp/2025/12/02/688742/purbaya-tepis-keras-kabar-bersitegang-dengan-dpr-soal-pajak-baru-
- https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/menkeu-raker-kom-xi-nov-25
- https://tirto.id/purbaya-ungkap-dampak-kegagalan-negara-ciptakan-lapangan-kerja-hmHM
- https://tirto.id/purbaya-akui-ekonomi-lambat-karena-salah-urus-kebijakan-hmFs
- https://tirto.id/penerimaan-seret-purbaya-singgung-mau-naikkan-pajak-anggota-dpr-hmGE
Halaman: 935/7929



