Setelah video disimak sampai tuntas, tidak ditemukan informasi valid Prabowo memecat seluruh pimpinan KPK karena gagal memenjarakan Hasto.

Narator justru lebih banyak membahas video di kanal YouTube Kompas TV ini.

Video itu adalah momen ketika Hasto memenuhi panggilan KPK pada 13 Januari 2024.

Pemanggilan tersebut yakni terkai kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk proses pergantian antarwaktu anggota DPR RI 2019-2024, Harun Masiku.

Sementara, sampai saat ini tidak ada informasi valid soal pemecatan pimpinan KPK periode 2024-2029.

Adapun pimpinan KPK yang dilantik Prabowo pada Desember 2024 yakni Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.

Selain itu, undang-undang yang ada saat ini tidak memungkinkan seorang presiden untuk secara langsung memecat pimpinan KPK, apalagi terkait kasus yang ditangani lembaga antirasuah itu.

Pemecatan pimpinan KPK memang membutuhkan keputusan presiden, namun ada mekanisme panjang sebelum keppres ditandatangani. Proses itu misalnya proses pemeriksaan yang dilakukan Dewan Pengawas KPK.

Narasi yang mengeklaim Prabowo memecat seluruh pimpinan KPK karena gagal memenjarakan Hasto Kristiyanto tidak benar atau hoaks.

Judul yang digunakan dalam video tidak sesuai dengan isinya. Narator hanya membahas peristiwa saat Hasto memenuhi panggilan KPK pada 13 Januari 2024.

Hasto diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk proses pergantian antarwaktu anggota DPR RI 2019-2024, Harun Masiku.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim situs resmi PLN untuk mendaftar diskon tarif listrik 50 persen, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Beredar Hoaks Pendaftaran Diskon Tarif Listrik 50 Persen, Begini Cara PLN Bagikannya" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 27 Desember 2024.
Artikel Liputan6.com menyebutkan, PT PLN (Persero) memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen periode Januari dan Februari 2025, untuk pelanggan dengan daya dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah, keringanan ini dimanfaatkan sejumlah oknum untuk menyebar hoaks.
Hoaks yang muncul terkait diskon tarif listrik sebesar 50 persen periode Januari dan Februari 2025, berupa pendaftaran mengikuti program keringanan tersebut.
Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto mengatakan, terkait dengan kebijakan tarif listrik, PLN memang memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen periode Januari dan Februari 2025, untuk pelanggan dengan daya dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah.
Gregorius mengungkapkan, diskon tarif listrik tersebut langsung bisa dinikmati masyarakat tanpa melakukan regitrasi baik untuk pelanggan pascabayar dan prabayar.
"Diskon 50 persen bagi pelanggan pascabayar akan dinikmati secara otomatis dan tanpa perlu mendaftar dan tanpa biaya. Pelanggan tidak perlu melakukan registrasi," kata Gregorius, saat berbincang dengan Liputan6.com, dikutip Jumat (27/9/2024).
Gregorius menjelaskan, untuk pelanggan pascabayar potongan 50 persen akan langsung didapat ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk periode bulan Januari dan Februari 2025.
Sementara bagi pelanggan prabayar cukup membeli setengah 50 persen dari biasanya untuk mendapatkan energi (kWh) yang sama di manapun, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, atau pun di agen-agen.
Terkait dengan pendaftaran promo token listrik gratis yang ada di media sosial, PLN memastikan informasi yang beredar adalah hoaks atau bahkan mungkin bersifat scam.
"PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan PLN," tutup Gregorius.
 
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim situs resmi PLN untuk mendaftar diskon tarif listrik 50 persen tidak benar.Diskon tarif listrik tersebut langsung bisa dinikmati masyarakat tanpa melakukan regitrasi baik untuk pelanggan pascabayar dan prabayar.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video tersebut menggunakan Google Lens. Hasilnya, ditemukan artikel bantahan dari pemeriksa fakta Logically Facts, 16 Januari 2025.

Artikel itu menyebutkan, visual yang sama ditemukan dalam video berdurasi 2:13 yang diunggah kanal YouTube AP Archive pada 21 Juli 2015.

Video AP Archive berjudul "Hamas fighters train for possible Israel attack". Berdasarkan deskripsi yang dicantumkan, video AP Archive diambil pada 15 September 2007.

Deskripsi video juga menyebutkan bahwa para pejuang Hamas sedang melakukan latihan tempur di dekat perbatasan untuk mengantisipasi serangan Israel.

Visual dalam video yang beredar di Facebook sama dengan visual yang ditayangkan dalam video AP Archive pada minutasi 0:59 sampai 1:09. 

Terlihat para pejuang Hamas yang mengenakan pakaian militer melepaskan tembakan ke udara dan bersujud di tanah sambil meneriakkan slogan-slogan.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim menunjukkan pejuang Hamas merayakan gencatan senjata dengan Israel perlu diluruskan.

Video tersebut dibagikan dengan konteks keliru. Video tersebut adalah latihan tempur pejuang Hamas pada 2007 untuk mengantisipasi serangan Israel.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo membantah narasi Gereja GIDI Efesus di Distrik Oksop dijadikan sebagai pos militer.

Ia menyatakan, Distrik Oksop saat ini aman dan kondusif, dengan masyarakat setempat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan.

"Distrik Oksop dalam kondisi aman dan terkendali. Mari kita bersama-sama menjaga Papua tetap damai, menjauhi provokasi, dan tidak mudah termakan isu yang tidak bertanggung jawab," ujarnya pada Senin (20/1/2025), dikutip dari situs Tribrata Polri.

Di sisi lain, laporan terkait kondisi Distrik Oksop disampaikan oleh Vikaris Paroki Gereja Katolik Roh Kudus Mabilabol Oksibil Pastor Kletus Togodli Pr.

"Sekitar 56 rumah di Kampung Mimin yang rusak, masyarakat bilang TNI yang merusak," kata Kletus dikutip dari Jubi.

Ia mengatakan, ada sekitar 100 prajurit di Kampung Mimin dan menempati Gereja GIDI Efesus.

Sebagai konteks, sejak 28 November 2024, warga dari Kampung Mimin, Kampung Oksop, Kampung Atener, Kampung Alutbakon, dan Kampung Oktumi mengungsi.

Mereka berlindung ke hutan dan wilayah Oksibil, ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang karena takut dengan kehadiran TNI.

Ketua Departemen Hukum dan HAM Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), Pdt Jimmy Koirewoa membenarkan bahwa ribuan warga mengungsi ke Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang.

"Dari 3.318 warga yang mengungsi ini terdapat 54 balita dan 23 lansia, lima ibu hamil, dan dua pasien dengan kondisi penyakit berat," ujarnya, dikutip dari pemberitaan Kompas.com sebelumnya.

Mgr Yanuarius You dari Keuskupan Jayapura meminta aparat keamanan untuk menarik pasukannya dari Distrik Oksop.

"Atas nama umat dan masyarakat Oksop, agar militer yang saat ini menguasai wilayah mereka agar ditarik mundur," kata dia.

TNI memang melakukan penyisiran anggota TPNPB di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Ribuan warga dari Kampung Mimin, Kampung Oksop, Kampung Atener, Kampung Alutbakon, dan Kampung Oktumi mengungsi karena takut dengan aktivitas militer.

Namun, Satgas Operasi Damai Cartenz membantah narasi Gereja GIDI Efesus di Distrik Oksop dijadikan sebagai pos militer.