KOMPAS.com - Putri pendiri Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum, WEF), Nicole Schwab diklaim membuat pernyataan terkait lockdown permanen.
Istilah lockdown merujuk pada tindakan karantina atau penguncian wilayah yang diterapkan semasa pandemi Covid-19.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau merupakan hoaks.
Informasi yang mengeklaim putri pendiri WEF bicara soal lockdown permanen disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini.
Berikut yang ditulis salah satu akun pada Minggu (19/1/2025):
Putri Klaus Schwab: 'Lockdown Permanen Akan Segera Terjadi - Suka atau Tidak'
Pada versi lain, berikut teks yang disebarkan oleh akun lainnya:
Putri Klaus Schwab "Penguncian iklim permanen akan datang" Entah anda suka atau tidak suka..
(GFD-2025-25304) [HOAKS] Putri Pendiri WEF Bicara Akan Terjadi Lockdown Permanen
Sumber:Tanggal publish: 23/01/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Narasi yang beredar merupakan judul dari sebuah artikel dari situs web The People's Voice, yang terbit pada 30 Juli 2023.
Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek kredibilitas situs tersebut dengan bantuan Media Bias Fact Check.
Media Bias Fact Check mengidentifikasi situs web The People's Voice sebagai media dengan kredibilitas rendah dan bias.
Artikel dalam situs webnya memuat propaganda, konspirasi, dan informasi palsu.
The People's Voice meniru artikel dari situs Slay News berjudul "Putri Klaus Schwab: Covid Adalah Prekursor Datangnya Penguncian Iklim" yang terbit pada 29 Juli 2023.
The People's Voice hanya mengubah judulnya dan menyesatkan pernyataan yang dibuat oleh Nicole.
Artikel tersebut merujuk pernyataan Nicole Schwab yang dimuat di kanal YouTube InTent, 26 Juli 2021.
Ia bicara soal pandemi Covid-19 dan kaitannya dengan transisi hijau.
Nicole Schwab mengomentari "The Great Reset" sebuah inisiatif WEF yang diluncurkan pada Juni 2020 untuk mengeksplorasi cara-cara menghadapi pandemi di masa depan.
Tidak ada pernyataan Nicole mengenai "lockdown permanen" atau "lockdown iklim permanen".
Sebelumnya, pemeriksa fakta Lead Stories telah membantah narasi serupa.
Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek kredibilitas situs tersebut dengan bantuan Media Bias Fact Check.
Media Bias Fact Check mengidentifikasi situs web The People's Voice sebagai media dengan kredibilitas rendah dan bias.
Artikel dalam situs webnya memuat propaganda, konspirasi, dan informasi palsu.
The People's Voice meniru artikel dari situs Slay News berjudul "Putri Klaus Schwab: Covid Adalah Prekursor Datangnya Penguncian Iklim" yang terbit pada 29 Juli 2023.
The People's Voice hanya mengubah judulnya dan menyesatkan pernyataan yang dibuat oleh Nicole.
Artikel tersebut merujuk pernyataan Nicole Schwab yang dimuat di kanal YouTube InTent, 26 Juli 2021.
Ia bicara soal pandemi Covid-19 dan kaitannya dengan transisi hijau.
Nicole Schwab mengomentari "The Great Reset" sebuah inisiatif WEF yang diluncurkan pada Juni 2020 untuk mengeksplorasi cara-cara menghadapi pandemi di masa depan.
Tidak ada pernyataan Nicole mengenai "lockdown permanen" atau "lockdown iklim permanen".
Sebelumnya, pemeriksa fakta Lead Stories telah membantah narasi serupa.
Kesimpulan
Narasi yang mengeklaim putri pendiri WEF bicara soal lockdown permanen merupakan hoaks.
Klaim tersebut beredar melalui situs web yang memiliki rekam jejak menyebar konspirasi dan informasi palsu.
Tidak ada pernyataan dari Nicole Schwab mengenai "lockdown permanen" atau "lockdown iklim permanen".
Klaim tersebut beredar melalui situs web yang memiliki rekam jejak menyebar konspirasi dan informasi palsu.
Tidak ada pernyataan dari Nicole Schwab mengenai "lockdown permanen" atau "lockdown iklim permanen".
Rujukan
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=122195048444189218&set=a.122109956858189218
- https://www.facebook.com/photo?fbid=122138308220189218&set=a.122109956858189218
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=1711924565989873&set=a.122220864960259
- https://mediabiasfactcheck.com/news-punch/
- https://www.youtube.com/watch?v=O45_LSRpO5g
- https://leadstories.com/hoax-alert/2023/08/fact-check-wef-founder-klaus-schwabs-daughter-did-not-say-permanent-climate-lockdowns-coming.html
- https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D
(GFD-2025-25303) [HOAKS] 3 Kementerian Menyetujui Sekolah Libur Selama Ramadhan 2025
Sumber:Tanggal publish: 23/01/2025
Berita
KOMPAS.com - Tiga kementerian diklaim telah menyetujui dan memutuskan bahwa sekolah akan libur selama Ramadhan 2025 atau 1446 Hijriah.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut keliru dan perlu diluruskan.
Informasi yang menyebut tiga kementerian telah menyetujui libur selama Ramadhan 2025 disebarkan oleh akun Facebook ini dan ini.
Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Jumat (17/1/2025):
Sudah Disetujui 3 KementerianSekolah bakal diliburkan selama RAMADHAN 2025., tinggal menunggu Surat Edaran bersama
Sudah Disetujui Sekolah Bakal Diliburkan pada Bulan Ramadan 2025
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut keliru dan perlu diluruskan.
Informasi yang menyebut tiga kementerian telah menyetujui libur selama Ramadhan 2025 disebarkan oleh akun Facebook ini dan ini.
Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Jumat (17/1/2025):
Sudah Disetujui 3 KementerianSekolah bakal diliburkan selama RAMADHAN 2025., tinggal menunggu Surat Edaran bersama
Sudah Disetujui Sekolah Bakal Diliburkan pada Bulan Ramadan 2025
Hasil Cek Fakta
Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri telah dikeluarkan untuk menetapkan jadwal libur dan pembelajaran semala Ramadhan 2025.
Surat Edaran Bersama Mendikdasmen, Menag, dan Mendagri telah diterbitkan pada Selasa (21/1/2025). Dokumennya dapat dilihat di sini.
Pada awal Ramadan, siswa diberikan kesempatan belajar mandiri selama lima hari, yakni 27-28 Februari dan 3-5 Maret 2025.
Selama belajar mandiri di rumah, siswa tetap diharapkan menjalankan kegiatan belajar yang telah ditugaskan oleh sekolah.
Siswa akan kembali ke sekolah selama dua minggu, mulai 6 hingga 25 Maret 2025.
Kemudian, untuk perayaan Idul Fitri, siswa akan menikmati libur selama sembilan hari yakni 26-28 Maret dan 2-8 April 2025.
Setelah perayaan Idul Fitri, kegiatan belajar-mengajar akan kembali berlangsung mulai 9 April 2025 di seluruh sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan.
Sebelumnya, memang sempat ada wacana libur sekolah selama satu bulan penuh selama Ramadhan.
Hal tersebut sempat dibenarkan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi'i.
Dilansir Kompas.com, kebijakan libur sekolah selama satu bulan penuh pada bulan Ramadhan pernah diterapkan pada era Presiden keempat, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Kebijakan yang sama juga diterapkan pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan diteruskan hingga masa pemerintahan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.
Kendati demikian, terkait Ramadhan 2025, sejauh ini tidak ada keputusan yang menyetujui libur satu bulan penuh.
Surat Edaran Bersama Mendikdasmen, Menag, dan Mendagri telah diterbitkan pada Selasa (21/1/2025). Dokumennya dapat dilihat di sini.
Pada awal Ramadan, siswa diberikan kesempatan belajar mandiri selama lima hari, yakni 27-28 Februari dan 3-5 Maret 2025.
Selama belajar mandiri di rumah, siswa tetap diharapkan menjalankan kegiatan belajar yang telah ditugaskan oleh sekolah.
Siswa akan kembali ke sekolah selama dua minggu, mulai 6 hingga 25 Maret 2025.
Kemudian, untuk perayaan Idul Fitri, siswa akan menikmati libur selama sembilan hari yakni 26-28 Maret dan 2-8 April 2025.
Setelah perayaan Idul Fitri, kegiatan belajar-mengajar akan kembali berlangsung mulai 9 April 2025 di seluruh sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan.
Sebelumnya, memang sempat ada wacana libur sekolah selama satu bulan penuh selama Ramadhan.
Hal tersebut sempat dibenarkan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi'i.
Dilansir Kompas.com, kebijakan libur sekolah selama satu bulan penuh pada bulan Ramadhan pernah diterapkan pada era Presiden keempat, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Kebijakan yang sama juga diterapkan pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan diteruskan hingga masa pemerintahan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.
Kendati demikian, terkait Ramadhan 2025, sejauh ini tidak ada keputusan yang menyetujui libur satu bulan penuh.
Kesimpulan
Narasi yang menyebut tiga kementerian telah menyetujui libur selama Ramadhan 2025 perlu diluruskan.
Lamanya libur yang termuat dalam Surat Edaran Bersama Mendikdasmen, Menag, dan Mendagri, Selasa (21/1/2025), bukanlah satu bulan penuh.
Jumlah hari liburnya yakni lima hari di awal puasa dan sembilan hari saat perayaan Idul Fitri.
Lamanya libur yang termuat dalam Surat Edaran Bersama Mendikdasmen, Menag, dan Mendagri, Selasa (21/1/2025), bukanlah satu bulan penuh.
Jumlah hari liburnya yakni lima hari di awal puasa dan sembilan hari saat perayaan Idul Fitri.
Rujukan
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=1776333416552165&set=a.139091723609684
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=8711317182331392&set=a.137639013032628
- https://kemenag.go.id/informasi/surat-edaran-bersama-mendikdasmen--menag--dan-mendagri-tentang-pembelajaran-di-bulan-ramadan-1446-h-2025-m
- https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/01/110000365/kilas-balik-libur-sekolah-1-bulan-selama-ramadhan-wamenag-sebut-ada-wacana?page=all#page2
- https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D
(GFD-2025-25302) [HOAKS] Prabowo Pecat Seluruh Pimpinan KPK karena Gagal Penjarakan Hasto
Sumber:Tanggal publish: 23/01/2025
Berita
KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto diklaim memecat seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena gagal memenjarakan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Hasto ditetapkan menjadi tersangka dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan pada 23 Desember 2024 lalu.
Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun belum ada penahanan terhadap Hasto. Ia masih menjalani pemeriksaan terkait kasus itu.
Meski begitu, narasi yang menyatakan Prabowo memecat pimpinan KPK terkait kasus Hasto merupakan konten hoaks.
Narasi yang mengeklaim Prabowo memecat seluruh pimpinan KPK karena gagal memenjarakan Hasto Kristiyanto muncul di media sosial, salah satunya dibagikan akun Facebook ini.
Akun tersebut membagikan tautan video di kanal YouTube ini dengan judul:
Seluruh Pimpinan KPK Dipecat Presiden! Gagal Penjarakan Hasto, KPK Kalah Oleh Intimidasi Partai!
Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang menyebut Prabowo memecat seluruh pimpinan KPK karena gagal memenjarakan Hasto
Hasto ditetapkan menjadi tersangka dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan pada 23 Desember 2024 lalu.
Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun belum ada penahanan terhadap Hasto. Ia masih menjalani pemeriksaan terkait kasus itu.
Meski begitu, narasi yang menyatakan Prabowo memecat pimpinan KPK terkait kasus Hasto merupakan konten hoaks.
Narasi yang mengeklaim Prabowo memecat seluruh pimpinan KPK karena gagal memenjarakan Hasto Kristiyanto muncul di media sosial, salah satunya dibagikan akun Facebook ini.
Akun tersebut membagikan tautan video di kanal YouTube ini dengan judul:
Seluruh Pimpinan KPK Dipecat Presiden! Gagal Penjarakan Hasto, KPK Kalah Oleh Intimidasi Partai!
Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang menyebut Prabowo memecat seluruh pimpinan KPK karena gagal memenjarakan Hasto
Hasil Cek Fakta
Setelah video disimak sampai tuntas, tidak ditemukan informasi valid Prabowo memecat seluruh pimpinan KPK karena gagal memenjarakan Hasto.
Narator justru lebih banyak membahas video di kanal YouTube Kompas TV ini.
Video itu adalah momen ketika Hasto memenuhi panggilan KPK pada 13 Januari 2024.
Pemanggilan tersebut yakni terkai kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk proses pergantian antarwaktu anggota DPR RI 2019-2024, Harun Masiku.
Sementara, sampai saat ini tidak ada informasi valid soal pemecatan pimpinan KPK periode 2024-2029.
Adapun pimpinan KPK yang dilantik Prabowo pada Desember 2024 yakni Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.
Selain itu, undang-undang yang ada saat ini tidak memungkinkan seorang presiden untuk secara langsung memecat pimpinan KPK, apalagi terkait kasus yang ditangani lembaga antirasuah itu.
Pemecatan pimpinan KPK memang membutuhkan keputusan presiden, namun ada mekanisme panjang sebelum keppres ditandatangani. Proses itu misalnya proses pemeriksaan yang dilakukan Dewan Pengawas KPK.
Narator justru lebih banyak membahas video di kanal YouTube Kompas TV ini.
Video itu adalah momen ketika Hasto memenuhi panggilan KPK pada 13 Januari 2024.
Pemanggilan tersebut yakni terkai kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk proses pergantian antarwaktu anggota DPR RI 2019-2024, Harun Masiku.
Sementara, sampai saat ini tidak ada informasi valid soal pemecatan pimpinan KPK periode 2024-2029.
Adapun pimpinan KPK yang dilantik Prabowo pada Desember 2024 yakni Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.
Selain itu, undang-undang yang ada saat ini tidak memungkinkan seorang presiden untuk secara langsung memecat pimpinan KPK, apalagi terkait kasus yang ditangani lembaga antirasuah itu.
Pemecatan pimpinan KPK memang membutuhkan keputusan presiden, namun ada mekanisme panjang sebelum keppres ditandatangani. Proses itu misalnya proses pemeriksaan yang dilakukan Dewan Pengawas KPK.
Kesimpulan
Narasi yang mengeklaim Prabowo memecat seluruh pimpinan KPK karena gagal memenjarakan Hasto Kristiyanto tidak benar atau hoaks.
Judul yang digunakan dalam video tidak sesuai dengan isinya. Narator hanya membahas peristiwa saat Hasto memenuhi panggilan KPK pada 13 Januari 2024.
Hasto diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk proses pergantian antarwaktu anggota DPR RI 2019-2024, Harun Masiku.
Judul yang digunakan dalam video tidak sesuai dengan isinya. Narator hanya membahas peristiwa saat Hasto memenuhi panggilan KPK pada 13 Januari 2024.
Hasto diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk proses pergantian antarwaktu anggota DPR RI 2019-2024, Harun Masiku.
Rujukan
(GFD-2025-25301) Cek Fakta: Tidak Benar Ini Situs Resmi PLN untuk Mendaftar Diskon Tarif Listrik 50 Persen
Sumber:Tanggal publish: 24/01/2025
Berita
Liputan6.com, Jakarta- Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim situs resmi PLN untuk mendaftar diskon tarif listrik 50 persen, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 20 Januari 2024.
Klaim situs resmi PLN untuk mendaftar diskon tarif listrik 50 persen berupa tulisan sebagai berikut.
"PLN Peduli hadirkan gratis voucher listrik bagi pengguna dengan KWh 2200 kebawah
Daftar sekarang sebelum batas yang ditentukan melalui website resmi PLN Peduli di bawah 👇👇👇"
Tulisan tersebut disertai dengan tautan yang diklaim sebagai situs resmi untuk mendaftar diskon listrik 50 persen, berikut tautannya.
"https://pendaftaran2025.info/plnsubsidi/?fbclid=IwY2xjawH_wxlleHRuA2FlbQIxMQABHe9gjQ0BKDmGxMwMFkM0YrppdnLt8QseA70Zml2hrDfjuxWGbWD__zDdvw_aem_5orGVv6nO_tP2deXqJ7_ag"
Jika tautan tersebut diklik, mengarah pada halaman situs yang menyajikan logo PLN disertai tulisan sebagai berikut.
"PENDAFTARAN PELANGGAN LISTRIK DISKON 50%
Pemerintah memberikan diskon 50 persen kepada pelanggan daya listrik 450 Volt Ampere (VA) sampai 2.200 VA pada Januari-Februari 2025. Ini merupakan bagian dari insentif imbas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tahun depan
Silahkan untuk melengkapi form Pendaftaran dibawah ini dengan benar"
Dalam tulisan ini juga terdapat formulir digital yang meminta sejumlah identitas, seperti nama, ID pelanggan, golongan daya dan nomor telegram aktif.
Benarkah klaim situs resmi PLN untuk mendaftar diskon tarif listrik 50 persen? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Ikuti Kuis Cek Fakta Liputan6.com di Aplikasi Youniverse dan menangkan saldo e-money jutaan rupiah.
Caranya mudah:
* Gabung ke Room Cek Fakta di aplikasi Youniverse
* Scroll tab ke samping, klik tab “Campaign”
* Klik Campaign “Kuis Cek Fakta”
* Klik “Check It Out” untuk mengikuti kuisnya
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim situs resmi PLN untuk mendaftar diskon tarif listrik 50 persen, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Beredar Hoaks Pendaftaran Diskon Tarif Listrik 50 Persen, Begini Cara PLN Bagikannya" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 27 Desember 2024.
Artikel Liputan6.com menyebutkan, PT PLN (Persero) memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen periode Januari dan Februari 2025, untuk pelanggan dengan daya dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah, keringanan ini dimanfaatkan sejumlah oknum untuk menyebar hoaks.
Hoaks yang muncul terkait diskon tarif listrik sebesar 50 persen periode Januari dan Februari 2025, berupa pendaftaran mengikuti program keringanan tersebut.
Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto mengatakan, terkait dengan kebijakan tarif listrik, PLN memang memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen periode Januari dan Februari 2025, untuk pelanggan dengan daya dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah.
Gregorius mengungkapkan, diskon tarif listrik tersebut langsung bisa dinikmati masyarakat tanpa melakukan regitrasi baik untuk pelanggan pascabayar dan prabayar.
"Diskon 50 persen bagi pelanggan pascabayar akan dinikmati secara otomatis dan tanpa perlu mendaftar dan tanpa biaya. Pelanggan tidak perlu melakukan registrasi," kata Gregorius, saat berbincang dengan Liputan6.com, dikutip Jumat (27/9/2024).
Gregorius menjelaskan, untuk pelanggan pascabayar potongan 50 persen akan langsung didapat ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk periode bulan Januari dan Februari 2025.
Sementara bagi pelanggan prabayar cukup membeli setengah 50 persen dari biasanya untuk mendapatkan energi (kWh) yang sama di manapun, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, atau pun di agen-agen.
Terkait dengan pendaftaran promo token listrik gratis yang ada di media sosial, PLN memastikan informasi yang beredar adalah hoaks atau bahkan mungkin bersifat scam.
"PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan PLN," tutup Gregorius.
Kesimpulan
Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim situs resmi PLN untuk mendaftar diskon tarif listrik 50 persen tidak benar.Diskon tarif listrik tersebut langsung bisa dinikmati masyarakat tanpa melakukan regitrasi baik untuk pelanggan pascabayar dan prabayar.
Halaman: 940/6627