Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan, lalu diklaim BGN menolak mentah-mentah usulan tersebut.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“purbaya ingin menyetop MBG di waktu puasa....!!! #beritaterkini PURB4YA!! INGIN MENYETOP MBG WAKTU PUASA, BADAN GIZI MENOLAK MENT4H-MENTAH!!! Program MBG dipastikan tetep berjalan Selama ramadhan, 2025!! Badan gizi men yampaikan skema distribusi agar siswa Yang berpuasa bisa membawa makanan bergizi pulang untuk buka, sementara yg Tidak berpuasa tetep bisa makan di sekolah secara tertutup
Purbaya: sampai geleng² kepala, tolong la pak harga yang puasa sedikit, bapak Muslim kan?? Masa bulan romadhon Ada mbg Kalopun di bawa pulang nanti Nasinya bvsuk Mala mub4zir.”
Unggahan tersebut disertai narasi:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“purbaya ingin menyetop MBG di waktu puasa...!!!”
Namun, benarkah Purbaya akan setop MBG selama Ramadhan?
(GFD-2026-31646) Hoaks! Purbaya akan setop MBG selama Ramadhan
Sumber:Tanggal publish: 14/01/2026
Berita
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Purbaya maupun Kementerian Keuangan yang membenarkan adanya permintaan penghentian MBG selama Ramadhan.
Sebaliknya, Purbaya sebelumnya menegaskan anggaran penanganan bencana sudah tersedia dan mencukupi, sehingga pemerintah tidak perlu mengalihkan atau mengganggu anggaran MBG dan program tetap berjalan sesuai rencana.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Jadi cukup, jadi kami tidak akan mengganggu (program, red) MBG-nya," katanya, dilansir dari ANTARA.
Sejalan dengan itu, BGN, dikutip dari ANTARA, juga menyatakan MBG tetap dilaksanakan selama Ramadhan, terutama untuk kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, karena periode 1.000 hari pertama kehidupan dinilai krusial untuk pencegahan stunting dan mendukung tumbuh kembang anak.
Dengan demikian, klaim bahwa Purbaya akan menyetop MBG selama Ramadhan tidak berdasar.
Klaim: Purbaya akan setop MBG selama Ramadhan
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Sebaliknya, Purbaya sebelumnya menegaskan anggaran penanganan bencana sudah tersedia dan mencukupi, sehingga pemerintah tidak perlu mengalihkan atau mengganggu anggaran MBG dan program tetap berjalan sesuai rencana.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Jadi cukup, jadi kami tidak akan mengganggu (program, red) MBG-nya," katanya, dilansir dari ANTARA.
Sejalan dengan itu, BGN, dikutip dari ANTARA, juga menyatakan MBG tetap dilaksanakan selama Ramadhan, terutama untuk kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, karena periode 1.000 hari pertama kehidupan dinilai krusial untuk pencegahan stunting dan mendukung tumbuh kembang anak.
Dengan demikian, klaim bahwa Purbaya akan menyetop MBG selama Ramadhan tidak berdasar.
Klaim: Purbaya akan setop MBG selama Ramadhan
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
(GFD-2026-31647) Hoaks! unggahan soal Jokowi terima dana korupsi haji dari Yaqut
Sumber:Tanggal publish: 14/01/2026
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di X menampilkan tangkapan layar yang seolah-olah memuat pernyataan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tentang Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim menerima uang kuota haji dari Yaqut hingga Rp470 triliun.
Berikut narasi judul dalam unggahan tersebut:
“Yaqut Cholil: Pak Jokowi banyak menerima uang Kuota Haji Dari Saya Secara Bertahap Ada Sekitar 470 Triliun, Saya Punya Cek Nota Transferannya”
Unggahan tersebut juga disertai narasi:
“Sesama maling saling lempar tanggungjawab”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Namun, benarkah Yaqut nyatakan Jokowi terima uang korupsi dana haji sebesar Rp470 triliun?
Berikut narasi judul dalam unggahan tersebut:
“Yaqut Cholil: Pak Jokowi banyak menerima uang Kuota Haji Dari Saya Secara Bertahap Ada Sekitar 470 Triliun, Saya Punya Cek Nota Transferannya”
Unggahan tersebut juga disertai narasi:
“Sesama maling saling lempar tanggungjawab”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Namun, benarkah Yaqut nyatakan Jokowi terima uang korupsi dana haji sebesar Rp470 triliun?
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan berita resmi dengan judul seperti pada tangkapan layar tersebut.
ANTARA menemukan bahwa tampilan unggahan itu menyerupai artikel berjudul “Pimpinan KPK Sepakat Mantan Menag Yaqut Cholil jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji” tetapi artikel tersebut tidak memuat narasi bahwa Yaqut menyebut Jokowi menerima uang korupsi dana haji sebesar Rp470 triliun.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024 karena membagi 20.000 kuota haji tambahan tidak sesuai ketentuan.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dengan demikian, klaim bahwa Yaqut menyatakan Jokowi menerima uang korupsi dana haji Rp470 triliun tidak berdasar. Tangkapan layar dalam unggahan tersebut merupakan suntingan.
Klaim: Artikel nyatakan Jokowi terima dana korupsi haji dari Yaqut
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
ANTARA menemukan bahwa tampilan unggahan itu menyerupai artikel berjudul “Pimpinan KPK Sepakat Mantan Menag Yaqut Cholil jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji” tetapi artikel tersebut tidak memuat narasi bahwa Yaqut menyebut Jokowi menerima uang korupsi dana haji sebesar Rp470 triliun.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024 karena membagi 20.000 kuota haji tambahan tidak sesuai ketentuan.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dengan demikian, klaim bahwa Yaqut menyatakan Jokowi menerima uang korupsi dana haji Rp470 triliun tidak berdasar. Tangkapan layar dalam unggahan tersebut merupakan suntingan.
Klaim: Artikel nyatakan Jokowi terima dana korupsi haji dari Yaqut
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2026-31648) [SALAH] Dana Desa Dihapus, Diganti “Program untuk Rakyat”
Sumber: facebook.comTanggal publish: 14/01/2026
.png)
Berita
Pada Sabtu (3/1/2026), beredar foto [arsip] di Halaman Facebook “Abdul Kds” berisi narasi:
“HEBOH ! Dana Desa dihapus diganti d3ng4n progr4m untuk r4ky4t.
DI SUBSIDIKAN MENJADI:
1-beras murah
2-bbm murah
3-tabung gas murah
4-sembako murah
5-listrik murah
D4ripada K4des d3mo tidak j3las di Jakarta. Sudah 10 tahun d4ana d3sa, n4mun desa juga tidak ada k3majuan, h4nya Kepala desa nya yang gemuk, namun rakyat semakin kurus.
Per Rabu (14/1/2026), unggahan ditonton lebih dari 167.000 kali dan dibagikan ulang 73 kali, serta menuai 630-an komentar dan disukai sekitar 2.200-an pengguna.
Hasil Cek Fakta
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “dana desa dihapus dan diganti dengan program untuk rakyat” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi resmi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.
TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “Perencanaan Keuangan Negara Tahun 2026”. Penelusuran teratas mengarah ke laman resmi kemenkeu.go.id yang berisi informasi publik UU APBN dan Nota Keuangan. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 Dana Desa masih dianggarkan pemerintah beserta penambahan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan anggaran sekitar Rp83 triliun sebagai bagian dari dukungan terhadap desa.
Untuk diketahui, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp60,57 triliun pada TA 2026, sebagaimana tercantum dalam UU APBN 2026 yang merupakan turunan dari Nota Keuangan RAPBN 2026. Angka ini lebih rendah dibandingkan alokasi Dana Desa APBN 2025 yang sekitar Rp71 triliun. Alokasi tersebut ditujukan untuk pembangunan dasar, afirmasi desa tertinggal, dan insentif desa berprestasi.
Kesimpulan
Faktanya, program Dana Desa masih berlanjut dan dianggarkan dalam Nota Keuangan RAPBN tahun 2026. Jadi, unggahan berisi narasi “Dana Desa dihapus, diganti ‘Program untuk Rakyat’” itu merupakan konten palsu (fabricated content).
Rujukan
- https://www.facebook.com/share/1BdbXi9KG6/
- https://www.facebook.com/share/r/1CoPqMJ8o2/
- http://archive.today/r5p86
- https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan
- https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/0d55974c-45ad-48f4-8db3-3804b37d195e/Buku-II-Nota-Keuangan-RAPBN-TA-2026.pdf?ext=.pdf
(GFD-2026-31649) [SALAH] Purbaya dan Prabowo Sepakat Turunkan Harga BBM Jadi Rp7.000
Sumber: facebook.comTanggal publish: 14/01/2026
.png)
Berita
Pada Sabtu (3/1/2026), beredar foto [arsip] di Halaman Facebook “Jhie Erni Hamzah” berisi narasi:
“PRABOWO DAN PURBAYA SEPAKAT AKAN MENURUNKAN HARGA BBM 11.000 MENJADI 7.000 PERLITER DIWAKTU DEKAT.!!
Bapak Presiden republik Indonesia dan Menteri Keuangan Purbaya sepakat untuk menurunkan harga BBM menjadi 7000 perliter. Menurut Purbaya harga BBM 7000 perliter sudah memiliki keuntungan yang sangat besar. Diturunkannya harga BBM ini untuk tidak terlalu membebani masyarakat dan disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.!!
Per Rabu (14/1/2026), unggahan ditonton lebih dari 139.000 kali dan dibagikan ulang 134 kali, serta menuai 510-an komentar dan disukai sekitar 4.100-an pengguna.
Hasil Cek Fakta
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Purbaya dan Prabowo sepakat turunkan harga BBM jadi Rp7.000 per liter dalam waktu dekat” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan pernyataan Presiden dan Menteri Keuangan maupun informasi resmi lainnya terkait penurunan harga BBM.
TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “Harga Resmi BBM Tahun 2026”. Penelusuran mengarah ke pemberitaan cnbc.indonesia.com “Resmi Turun! Ini Daftar Harga BBM di Semua SPBU RI, Berlaku 5 Januari” yang dimuat Senin (5/1/2025). Berita tersebut mengulas penyesuaian harga BBM non Subsidi di tahun 2026, di mana ada penurunan harga Rp200-Rp400 per liternya, sedangkan BBM Subsidi tidak mengalami perubahan harga. Solar dan Pertalite (RON 90) tetap dibanderol masing-masing Rp6.800 dan Rp10.000 per liter.
Dikutip dari pengumuman resmi Pertamina (30/12/2025), penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Kesimpulan
Faktanya, tidak ada keputusan resmi maupun kesepakatan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menurunkan harga BBM. Dengan demikian, unggahan berisi narasi “Purbaya dan Prabowo sepakat turunkan harga BBM jadi Rp7.000 per liter dalam waktu dekat.” merupakan konten palsu (fabricated content).
Rujukan
Halaman: 844/8116