Foto yang digunakan adalah foto unggahan tahun 2013, yang artinya dari konteks waktu (tahun) tidak cocok karena kejadian di Selandia Baru adalah di 2019. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Foto yang sama di 2016 lalu dipelintir menjadi “Negara Indonesia-China”. Mengacu ke informasi mengenai negara-negara yang dilayani, konteks yang benar adalah Laos, Thailand dan Vietnam. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Salah satu foto yang digunakan diambil dari akun Instagram “Syma Beauty”, berdasarkan klarifikasi dari pemilik foto dia BUKAN termasuk korban. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Pernyataan Sandiaga Uno itu sebelumnya pernah disampaikan saat ia berkampanye di Sragen, Jawa Tengah. Sandiaga kemudian mengunggah video yang berisi keluhan dari Ibu Liswati di Sragen lewat twitternya, Ahad, 30 Desember 2018.

Di video berdurasi 58 detik itu, Liswati mengaku sebagai pasien kanker payudara yang tidak ditanggung biaya pengobatannya oleh pemerintah.

Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaifuddin mengatakan lembaganya masih menanggung sebagian dari obat untuk penderita kanker payudara.

"Selama obatnya mengikuti ketentuan dalam formularium obat nasional (fornas)," kata Arief saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 2 Januari 2019. Formularium ini ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang disusun bersama tim pakar.

Hanya saja, menurut Arief, memang tidak semua obat ditanggung untuk BPJS. Ini terjadi karena BPJS tidak bisa memutuskan sendiri, tapi harus mengacu pada keputusan Dewan Pertimbangan Klinis. Salah satunya adalah ketika BPJS tidak lagi menjamin obat kanker payudara Trastuzumab atau Herceptin per 1 April 2018.

Lebih jauh, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Maya Amiarny Rusady mengatakan jaminan Trastuzumab sebenarnya masih diberikan, tetapi hanya untuk pasien anker stadium awal. Nah, belum diketahui apakah Liswati yang curhat kepada Sandi adalah penderita kanker stadium ?awal atau metastasis (suatu kondisi di mana sel kanker menyebar ke sejumlah organ tubuh lainnya).

Sebab, Dewan Pertimbangan Klinis telah memutuskan bahwa Trastuzumab atau Herceptin pada pasien kanker stadium metastasis tidaklah efektif. Sehingga, pasien bakal diarahkan untuk mengkonsumsi jenis obat yang lebih efektif. Itu sebabnya, BPJS pun mengeluarkan Trastuzumab dari daftar obat yang mendapat jaminan.
Lewat juru bicara Nopie Hidayat, BPJS Kesehatan memberikan penjelasan terkait keputusannya untuk menghentikan penjaminan obat Traztuzumab. "Terkait dengan tidak dijaminnya obat Traztuzumab, hal ini sudah sesuai dengan keputusan Dewan Pertimbangan Klinis yang menyatakan obat ini tidak memiliki dasar indikasi medis untuk digunakan bagi pasien kanker payudara metastatik walaupun dengan restriksi," demikian Nopie.

Nopie melanjutkan, keputusan itu memang berlaku awal April, tetapi untuk peserta JKN-KIS yang masih menjalani terapi Trastuzumab dengan resep sebelum tanggal 1 April 2018 masih dijamin BPJS Kesehatan.

"Pengobatan dijamin BPJS kesehatan hingga siklus pengobatannya selesai sesuai peresepan maksimal Formularium Nasional," tambah Nopie.

Dengan langkah ini, Nopie melanjutkan, tak dimasukkannya Traztuzumab dari paket manfaat program JKN-KIS tidak menghambat proses pengobatan peserta. Sebab, masih menurut Nopie, masih banyak obat pilihan yang tercantum dalam Formularium Nasional.

"Dokter penanggung jawab pasien akan memilih obat untuk terapi kanker payudara pasien sesuai dengan pertimbangan kondisi klinis pasien," dia menegaskan.

Namun, hingga berita ini diturunkan, BPJS Kesehatan belum menanggapi rencana gugatan hukum yang akan dilakukan Edy Haryadi.

Sebelumnya, Edy Hidayat, warga Jakarta Timur, mengunggah kisah istrinya, Yuniarti Tanjung, yang divonis menderita kanker payudara ke media sosial. Selama ini, Edy menggunakan BPJS Kesehatan untuk proses pengobatan istrinya. Namun, sejak awal April lalu, BPJS Kesehatan tak lagi menjamin obat Traztuzumab. Edy amat berharap BPJS Kesehatan mengubah kebijakannya karena harga obat ini di pasaran amat mahal, yaitu mencapai Rp 25 juta.