Suara.com - Media sosial diramaikan dengan kabar adanya program rumah gratis dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dalam narasi yang beredar, Kementerian PKP mempunyai program penyerahan 25.000 unit rumah bagi masyarakat tanpa penghasilan tetap.

Pada unggahan akun Facebook disebutkan bagi masyarakat yang ingin mengikuti program rumah gratis, dapat mendaftar melalui link atau tautan yang terdapat dalam unggahan itu.

Postingan tersebut menampilkan foto Menteri PKP Maruarar Sirait. Adapun narasi yang dalam unggahan sebagai berikut:

"Program penyerahan 25.000 unit rumah untuk masyarakat Indonesia yang tidak memiliki gaji tetap seperti pedagang atau pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan yang tidak menentu.

Segera daftarkan diri anda melalui link di bio."

Lantas benarkah tautan pendaftaran rumah gratis dari Kementerian PKP itu?

Suara.com - Beredar unggahan yang menampilkan daftar 25 ruas jalan di Jakarta yang akan dikenakan tarif mulai dari Rp5.000 hingga Rp19.000.

Dalam postingan di media sosial itu disebutkan sejumlah ruas jalan yang akan berbayar tersebut antara lain MT Haryono, Gatot Subroto, MH Thamrin, Fatmawati dan Panglima Polim.

Unggahan tersebut menarasikan jika kebijakan itu merupakan bagian dari penerapan sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP).

Diketahui, ERP bertujuan mengendalikan kepadatan lalu lintas dengan memungut retribusi secara elektronik bagi pengguna kendaraan bermotor yang melewati ruas jalan tertentu pada jam-jam sibuk.

Apakah benar ada 25 ruas jalan di Jakarta dikenakan tarif hingga Rp19.000?

SuaraLampung.id - Sebuah unggahan di media sosial belakangan ramai dibagikan yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan turun tangan melakukan audit terhadap pemakaian dana desa yang terindikasi korupsi. Narasi dibuat seolah berasal dari pernyataan resmi pihak militer, dan langsung memicu reaksi dari netizen di berbagai platform seperti Facebook, WhatsApp, dan TikTok.

Berikut narasinya: “Inilah contoh kepala desa yang tertangkap menyalahgunakan bansos dan dana desa. Bantuan rakyat bukan untuk pribadi kalian. Ini uang negara yang seharusnya tepat sasaran bukan untuk memperkaya diri sendiri. Jika ditempat kalian ada kepala desa yang menyelewengkan dana desa bansos laporkan kepada kita. Kami akan segera bertindak. Yang setuju dengan TNI, kepala desa diaudit berikan like”

Hingga Jumat (14/1/2026) unggahan telah mendapatkan 26.900 tanda suka, menuai 2.900 komentar dan telah dibagikan ulang sebanyak 2.500 kali oleh pengguna Facebook lainnya.

Namun sebelum Anda ikut percaya atau menyebarkannya, simak dulu cek fakta lengkap berikut ini — karena klaim tersebut ternyata hoaks dan menyesatkan.

Beberapa versi unggahan bahkan menyebut bahwa panglima TNI sudah memutuskan langsung dan akan mulai bergerak dalam waktu dekat, lengkap dengan gambar simbol TNI dan suasana “rapat strategis”.

Tim pemeriksa fakta dari TurnBackHoax.ID / Mafindo menelusuri klaim tersebut dan menemukan bahwa:

1. Tidak ada pernyataan resmi dari TNI yang menyatakan bahwa militer akan mengaudit penggunaan dana desa.2. Tidak ada rilis dari Panglima TNI atau Kepala Staf TNI yang menyebutkan rencana audit semacam itu.3. Pihak TNI secara umum tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengaudit dana desa — tugas audit dana negara berada di lembaga seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau aparat penegak hukum lainnya.4. Media arus utama nasional kredibel seperti Kompas, Tempo, Detik, Antara, maupun media besar lainnya tidak pernah memberitakan isu semacam itu.5. Unggahan yang beredar tampak berasal dari akun tidak terverifikasi atau sumber anonim yang tidak menyertakan sumber resmi atau tautan rujukan.

Dengan demikian, klaim mengenai TNI yang akan melakukan audit dana desa tidak disokong oleh fakta atau pernyataan resmi apapun.

Suara.com - Sebuah unggahan di media sosial X (dulu Twitter) memantik cukup banyak perhatian publik. Akun Professor Online (@ProfOnline_id) mengunggah sebuah tangkapan layar dari akun media online nasional Kumparan.

Dalam gambar tangkapan layar itu tertulis sebuah judul berita "MUI Dukung Serangan Israel ke Iran: Syiah Bukan Islam, Syiah Adalah Kafir Yang Halal Dimusnahkan".

Dalam unggahannya akun tersebut turut menulis:

"Alhamdulillah... akhirnya Israel dapat dukungan dari ormas Islam Indonesia yang sangat terpercaya oleh umat. Dan mendukung serangan Israel ke Iran, karena syiah bukan islam. Syiah adalah kafir. Halal dimusnahkan.. subhanaallah," tulis akun Professor Online.

Postingan di X itu diunggah pada Selasa 17 Juni 2025. Hingga Rabu (18/6/2025) pukul 13.44 WIB, mendapatkan 140 komentar dan 183 tanda suka. Unggahan itu juga sudah 44 kali diposting ulang.

Lantas benarkah MUI mendukung serangan Israel ke Iran?

Pemeriksaan Fakta

Tim Cek Fakta Suara.com mencoba menelusuri berita yang diunggah di akun Professor Online dengan mengecek di laman resmi Kumparan.com. Salah satunya dengan menulis judul berita tersebut di kolom pencarian. Hasilnya tidak ada berita atau artikel tersebut di laman Kumparan.com

Pengecekan kemudian menggunakan kata kunci "MUI Israel" di kolom pencarian. Kemudian muncul beberapa pemberitaan terkait MUI dan perang Israel-Iran.

Muncul salah satu berita dengan foto identik dengan judul berita yang diunggah akun Professor Online. Sosok yang ada di dalam foto tersebut adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim didampingi Wakil Ketua Baznas RI Mokhamad Mahdud saat memberikan keterangan pers usai penyambutan delegasi.

Judul berita di laman asli Kumparan juga amat berbeda dengan judul yang diunggah akun Professor Online. Judul di Kumparan tertulis "MUI Kutuk Israel Serang Warga Palestina yang Hendak Salat ID di Masjid Al Aqsa,". Artikelnya bisa dicek di sini.

Foto yang sama juga ada dalam judul berita lain di Kumparan yakni "MUI Usai Pidato Prabowo di KTT Negara D-8: Dorong Persatuan Negara Muslim". Untuk artikelnya bisa dicek di sini.

Pencarian kemudian dilakukan dengan menggunakan kata kunci "MUI Iran". Hasilnya tidak ada judul berita sebagaimana yang diposting akun X Professor Online.