Dari hasil penelusuran, pada teleconference bersama Komisi III DPR Yasona Laoly sempat mengusulkan merevisi PP 99/2012 untuk pembebasan narapidana narkotika dengan syarat masa tahanan 5-10 tahun dan narapidana korupsi yang berusia di atas 60 tahun dan sudah menjalankan 2/3 dari masa tahanannya. Namun usulan tersebut ditolak Presiden Joko Widodo.

Dilansir dari tirto.id, Jokowi dalam rapat terbatas secara virtual dari Istana Bogor (6/4/2020) menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan pembebasan kepada napi koruptor. Pemerintah memberlakukan kebijakan pembebasan napi hanya untuk narapidana umum dan tidak akan merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang disebut sebagai PP pengetatan hukuman bagi koruptor.

Dikutip dari kompas.tv, Menko Polkuham, Mahfud MD ikut menegaskan, pemerintah hingga saat ini tetap berpegang pada sikap pada 2012 lalu dan tidak mengubah atau merevisi PP Nomor 99 tahun 2012 dan tidak ada remisi bagi napi koruptor. Serta sebanyak 30 ribu napi yang dibebaskan adalah terkait napi tindak pidana umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa informasi bahwa Setya Novanto dibebaskan karena COVID-19 adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori Konten yang Salah.

Berdasarkan hasil penelusuran, melansir dari kompas.com, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo memastikan informasi tersebut tidak benar alias hoaks. "Itu bukan perintah dari saya, hoaks," ujar Sambodo.

Dalam penelusuran lain, melansir dari idntimes.com, PSBB Depok dan Jawa Barat belum resmi dilakukan. PSBB di lima wilayah di Jawa Barat baru siap diterapkan mulai Rabu (15/4) mendatang. Lima daerah itu yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor (Bodebek).

Penerapan PSBB di Jawa Barat akan berlaku selama 14 hari mulai Rabu 15 April dini hari. Setelah 14 hari, Pemprov Jabar akan mengevaluasi untuk langkah selanjutnya.

"Pertama bahwa Menkes sudah kirimkan surat persetujuan kemarin sore yang menyatakan lima wilayah di Jabar Melakukan PSBB. Kami Koordinasi dan tetapkan bahwa PSBB ini akan dimulai hari Rabu 15 April," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat konferensi pers di Gedung Pakuan Bandung, Minggu (12/4).

Berdasarkan penjelasan tersebut, informasi mengenai PSBB pada 12 April 2020 tidak benar. Oleh sebab itu, informasi tersebut masuk dalam Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Periksa Fakta AFP, klaim bahwa video yang diunggah oleh sumber klaim adalah video keadaan di Italia terkait wabah virus Corona COVID-19 adalah klaim yang salah.

Video itu adalah unjuk rasa anti pemerintah di Baku, ibukota Azerbaijan pada Oktober 2019.

Pencarian dengan kata kunci menemukan video aslinya diunggah pada tanggal 21 Oktober 2019 di saluran YouTube jaringan berita Azerbaijan, Meydan TV, yang berbasis di Berlin.

Judul video berbahasa Azerbaijan itu adalah “Polislərin sadəcə zorakılıq və aksiyaçıları təhqir etmə görüntüləri” yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya: “Gambar-gambar kekerasan dan penghinaan polisi kepada demonstran”.

Keterangan video dalam bahasa Indonesia artinya: “Pihak berwenang dan petugas YAP mengklaim bahwa polisi tidak menggunakan kekerasan dalam aksi unjuk rasa tanggal 19 Oktober. Kami telah mengumpulkan gambar-gambar kekerasan selama unjuk rasa itu untuk Anda. Ikuti, nilai sendiri. Bagikan agar sampai kepada lembaga berwenang, mungkin mereka bakal mengambil tindakan.”

YAP adalah nama partai penguasa di Azerbaijan.

Sejumlah pengunjuk rasa di Azerbaijan ditangkap setelah serangkaian aksi demonstrasi di akhir tahun 2019. Aksi demonstrasi tersebut dilakukan terkait sejumlah isu termasuk isu pengangguran dan kebebasan politik. Human Rights Watch mengeluarkan pernyataan untuk mengutuk kekerasan polisi selama unjuk rasa itu.

BUKAN di Italia dan TIDAK terkait dengan wabah COVID-19. Video itu adalah unjuk rasa anti pemerintah di Baku, ibukota Azerbaijan pada Oktober 2019.

Muncul sebuah akun Instagran mengatasnamakan BNPB @BNPBProvinsi. Dalam keterangan yang dimuat oleh akun Instagram @BNPBProvinsi, bahwa bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan bisa mengirimkan uang ke rekening yang dicantumkan akun tersebut. Menurut pemilik akun, nantinya dana yang terkumpul akan disimpan untuk dijadikan uang kas negara.

Menanggapi adanya akun yang mengatasnamakan instansinya, BNPB pun akhirnya angkat bicara. Melalui akun Instagram resmi milik BNPB @bnpb_indonesia, dinyatakan bahwa akun tersebut adalah akun palsu. BNPB menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi. Berikut keterangan resmi yang diberikan oleh BNPB:

#SahabatTangguh mimin mau mengingatkan, saat ini ada orang-orang yang memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil keuntungan.
BNPB tidak pernah menerima donatur melalui rekening pribadi atau perorangan. **
Adapun bantuan uang untuk transfer dalam negeri hanya melalui:

Bank BRI 0329 – 01 – 004314 – 30 – 6
Nama rekening: RPL 175 PDHL BNPB COVID-19 DN.
**
Tetap hati-hati dan waspada ya

Beredar sebuah akun Instagram yang mengatasnamakan BPNB “BNPB Provinsi”. Dalam keterangan yang dimuat, bahwa bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan bisa mengirimkan uang ke nomor rekening yang dicantumkan akun @BNPBProvinsi. Menanggapi adanya akun tersebut, BNPB secara resmi melalui media sosial Instagram menyatakan bahwa akun yang mengatasnamakan BNPB tersebut adalah akun palsu.