PENJELASAN: Akun Facebook @OzilAthapariz mengunggah informasi perihal akan ditutupnya jalur perbatasan Sintang Pinoh per taggal 20 hingga 29. Narasi tersebut diunggah pada 10 Mei 2020, dan telah dibagikan oleh 20 pengguna Facebook lainnya. Namun saat ini, baik unggahan dan akun @OzilAthapariz tidak dapat ditemukan kembali dalam laman pencarian Facebook.

Menanggapi unggahan tersebut, pihak kepolisian setempat pun akhirnya angkat bicara. Melansir dari tribunnews.com, Polres Melawi menyatakan bahwa terkait informasi adanya penutupan jalur perbatasan Sintang Pinoh adalah tidak benar. Kepala Dinas Kesehatan dr Ahma Jawahir melalui aplikasi percakapan Whatsapp dengan tegas menyatakan informasi tersebut tidak benar alias hoaks.

“Sudah saya konfirmasi pak bupati, itu tidak benar pak waka,” tulisnya.

Adapun terkait pembatasan transportasi saat ini diatur melalui permenhub Nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 H. Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Peraturan ini mengatur pembatasan di wilayah-wilayah yang telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), zona merah penyebaran Covid-19 dan wilayah aglomerasi telah diterapkan PSBB.

Beredar pada pesan berantai whatsapp sebuah informasi yang menyebutkan bahwa rezim ini sengaja menciptakan zona merah agar masyarakat tidak dapat bergerak.

Selain itu dalam pesan tersebut terdapat narasi bahwa masyarakat sengaja dibuat positif corona yang dimasukkan melalui alat rapid test dengan mencantumkan link artikel dari viva.co.id yang berjudul “Kacau, Alat Rapid Test China Bikin Orang Negatif Jadi Positif Corona” yang di muat, pada 7 Mei 2020.

Berdasarkan penelusuran, Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim COVID-19 dimasukan dalam tubuh masyarakat melalui rapid test agar berstatus positif dan membuat zona merah COVID-19, dengan mengunjungi tautan artikel situs viva.co.id.

Artikel tersebut mengulas tentang perbedaan hasil tes cepat COVID-19 melalui metode rapid test dengan dengan hasil tes swab PCR, pada warga di dusun yakni Banjar Serokadan di Desa Abuan, Bangli, Bali.

Hasil rapid test 443 orang positif, sehingga Pemprov Bali melakukan isolasi satu dusun yang dihuni 1.210 orang warga.

Namun setelah diuji ulang dengan tes PCR, 275 orang malah dinyatakan negatif. Sementara hasil untuk 139 orang lain masih ditunggu hasil swab-nya.

Dalam artikel tersebut tidak terdapat kalimat yang menyatakan COVID-19 sengaja dimasukan dalam tubuh masyarakat melalui rapid test agar berstatus positif dan membuat zona merah COVID-19.

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyatakan, klaim tentang COVID-19 dimasukkan dalam tubuh masyarakat melalui rapid test agar berstatus positif dan membuat zona merah, tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Apakah yang menulis berani mempertanggungjawabkan tulisannya?,” kata Yurianto saat berbincang dengan Liputan6.com.

Klaim yang menyebutkan bahwa alat rapid test sudah dimasuki virus corona adalah klaim yang menyesatkan. Hal itu diketahui setelah 443 orang yang di tes menggunakan rapid test positif setelah di tes ulang menggunakan PCR 275 orang malah dinyatakan negatif. Sementara hasil untuk 139 orang lain masih ditunggu hasil swab-nya.

PENJELASAN


(1) First Draft News: “Konten yang Salah

Ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah”

Selengkapnya di http://bit.ly/2rhTadC / http://bit.ly/2MxVN7S.

* SUMBER menyebut Serat Selulosa sebagai plastik.

–

“Konten yang Menyesatkan

Penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu”.


* SUMBER membagikan kembali pelintiran yang sebelumnya sudah diklarifikasi.


(2) Liputan6.com @ 10 Des 2019: “BPOM juga menulis bahwa dalam proses pembuatannya, pangan yang mirip gel ini terbentuk dari jutaan benang selulosa yang berlapis-lapis.

“Lapisan yang banyak tersebut juga membuat nata de coco bisa memerangkap cairan. Jika ditekan, cairan tersebut akan keluar dan yang tertinggal adalah benang-benang serat yang menyerupai lembaran tipis. Lembaran tipis inilah yang diisukan atau disebut-sebut seolah-olah lembaran plastik.””

Selengkapnya di “Cek Fakta Kesehatan: Nata De Coco Tidak Bisa Dicerna karena Mengandung Plastik?” https://bit.ly/2YWxs0C / https://archive.md/KN4DS (arsip cadangan).

======

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan Tahapan pemilu Terbaru 2020 adalah salah.

KPU Kabupaten Garut menyatakan informasi tersebut tidak legal dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,karena sampai saat ini belum ada Peraturan KPU RI terbaru terkait tahapan Pemilihan Serentak. Sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2020, penyelenggaraan pemilihan ditunda dari September ke Desember 2020 karena bencana non alam.

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) akan segera mematangkan revisi peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan kepala daerah 2020. Langkah ini menyusul diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

“KPU akan segera menindaklanjuti dengan mematangkan rancangan revisi peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal yang selama ini sudah kita susun,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Rabu (5/5/2020) malam.

KPU pun menyambut baik terbitnya Perppu soal Pilkada ini. Menurut Pramono, Perppu telah mengakomodir usulan KPU untuk mempertegas kewenangan menunda dan melanjutkan Pilkada.

“Sebelumnya tidak diatur dengan jelas siapa yang berwenang untuk menunda Pilkada jika gangguan bersifat nasional,” ujar Pramono.

Sebagaimana bunyi Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 122A, disebutkan bahwa kewenangan untuk menunda Pilkada berada di tangan KPU.

Dalam pasal itu juga disebutkan, bahwa kewenangan untuk menetapkan kelanjutan Pilkada yang semula ada di ranah eksekutif, kini menjadi wewenang KPU pula. Menurut pasal tersebut, KPU dapat melanjutkan tahapan Pilkada setelah melalui persetujuan bersama dengan pemerintah dan DPR.

Pramono mengatakan, dalam menentukan tahapan Pilkada, pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti BNPB dan Kemenkes, untuk mendapat kepastian mengenai penyelesaian pandemi Covid-19.

“Sehingga KPU mendapat kepastian apakah hari pemungutan suara Pilkada 2020 dapat dilaksanakan sesuai Pasal 201A Ayat (2), yakni di bulan Desember tahun ini, atau harus diambil waktu lebih lama lagi, sehingga harus menggunakan ketentuan Pasal 201A ayat (3),” kata Pramono.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Perppu ini mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember atau bisa lebih lama lagi tergantung situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air. Perppu itu diteken Presiden Jokowi pada Senin (4/5/2020) kemarin.