Berdasarkan arsip berita Tempo, Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN, I Made Suprateka, membantah isu bahwa PLN melakukan subsidi silang antara penerima program diskon listrik dan pelanggan non subsidi secara diam-diam. Menurut dia, kenaikan tagihan listrik pada dua bulan terakhir terjadi karena penggunaan listrik konsumen yang meningkat. "Jadi, bukan karena kenaikan tarif listrik dari PLN," kata Made pada 6 Mei 2020.
Menurut Made, sejak adanya protokol Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Maret 2020, PLN melakukan sedikit modifikasi dalam penghitungan tagihan listrik. Pasalnya, petugas PLN tidak bisa lagi mengecek secara langsung meteran listrik di rumah pelanggan. Hal ini dilakukan untuk meredam penyebaran virus Corona Covid-19, mengingat petugas PLN bisa saja menjadi pembawa virus.
Dengan demikian, untuk Maret 2020, PLN menggunakan tagihan listrik rata-rata tiga bulan sebelumnya, yaitu Desember, Januari, dan Februari. Jika rata-rata tagihan pelanggan adalah 50 kWh, jumlah itulah yang ditagihkan pada Maret. Namun, karena masyarakat mulai bekerja dari rumah, dan penggunaan listrik meningkat, ada pelanggan yang tagihan listriknya naik menjadi 70 kWH. Artinya, sebanyak 20 kWh belum ditagihkan.
Pada April, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan secara penuh. Sebagian masyarakat berada di rumah selama 24 jam. Akibatnya, tagihan listrik kembali naik menjadi 90 kWH. Tagihan ini pun ditambahkan dengan 20 kWh yang belum ditagihkan pada Maret sehingga totalnya menjadi 110 kWh. Kondisi inilah, kata Made, yang membuat pemakaian listrik seolah-olah naik 100 persen, dari 50 kWh menjadi 110 kWh.
Dikutip dari Kompas.com, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan bahwa PLN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang setiap laporannya harus diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan diawasi oleh (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Karena itu, PLN tidak mungkin menaikkan tarif listrik diam-diam.
"Terhadap tuduhan PLN curang dan menaikkan tarif diam-diam, kami diawasi secara internal maupun eksternal. Jadi, dalam hal tarif listrik, kami tidak mungkin dan tidak bisa melakukan kebijakan semena-mena," kata Zulkifli dalam keterangan persnya pada 9 Mei 2020.
Menurut Zulkifli, akar masalah dari keluhan kenaikan tarif listrik pada Mei oleh sebagian pelanggan terjadi ketika diberlakukannya PSBB pada Maret. Untuk menghindari paparan virus Corona Covid-19 dengan pelanggan, petugas PLN tidak melakukan pencatatan meteran listrik sebagian pelanggan. Hitungan penggunaan listrik pun ditetapkan rata-rata selama tiga bulan terakhir.
Dengan cara ini, ada akibat kurang bayar atau lebih bayar pada bulan berjalan, yaitu April. Secara sistem, kurang bayar akan dibebankan pada pembayaran bulan berikutnya. "Dan kita semua tahu, pada April, PSBB berlangsung makin luas, dan work from homejuga makin besar. Sehingga, tagihan listrik pelanggan rumah tangga semakin besar. Ditambah dengan kurang bayar pada bulan sebelumnya, tagihan tersebut menjadi makin besar," kata Zulkifli.
Dilansir dari Kumparan.com, PLN memastikan bahwa tarif dasar listrik seluruh golongan tarif tidak mengalami kenaikan, termasuk pelanggan 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM) dan di atasnya. Seperti diketahui, penetapan tarif dilakukan tiga bulan sekali oleh pemerintah. Untuk April hingga saat ini, tarif dinyatakan tetap, sama dengan periode tiga bulan sebelumnya.
"Kami pastikan saat ini tidak ada kenaikan listrik, harga masih tetap sama dengan periode tiga bulan sebelumnya. Bahkan sejak tahun 2017 tarif listrik ini tidak pernah mengalami kenaikan," tutur Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN, I Made Suprateka, pada 3 Mei 2020.

Berdasarkan pemeriksaan fakta di atas, narasi bahwa PLN diam-diam menaikkan tagihan listrik pelanggan non subsidi untuk biayai program diskon listrik bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona Covid-19, menyesatkan. Tagihan listrik pelanggan naik dalam dua bulan terakhir karena penggunaan listrik konsumen meningkat selama pemberlakuan PSBB danwork from home.
Selain itu, untuk menghindari paparan virus Corona Covid-19 dengan pelanggan, petugas PLN tidak melakukan pencatatan meteran listrik sebagian pelanggan. Hitungan penggunaan listrik pun ditetapkan rata-rata selama tiga bulan terakhir. Dengan cara ini, ada akibat kurang bayar atau lebih bayar pada bulan berjalan. Secara sistem, kurang bayar akan dibebankan pada pembayaran bulan berikutnya.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cekf akta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk mendapatkan konteks utuh pernyataan Refly Harun, Tim CekFakta Tempo menonton hingga selesai video yang dikutip dalam artikel di situs Pojok Satu yang menjadi sumber artikel Law-justice.co. Video yang berdurasi sekitar 26 menit ini berjudul "Badan Usaha Milik Negara Bukan Badan Usaha Milik Neneklu!!!".
Dalam video itu, Refly sebenarnya menjawab pertanyaan warganet terkait pencopotannya sebagai komisaris utama di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pelabuhan, PT Pelindo I, dan pandangannya soal kritik yang dilontarkan oleh pejabat BUMN terhadap pemerintah.
Seperti diketahui, Refly diangkat sebagai Komisaris Utama Pelindo I oleh eks Menteri BUMN Rini Soemarno pada 2018. Seharusnya, Refly menjabat selama lima tahun atau hingga 2023. Namun, pada 20 April 2020, Refly dicopot berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-123/MBU/04/2020.
Warganet menduga Refly dicopot karena kerap mengkritik pemerintah meskipun menduduki kursi sebagai Komisaris Utama Pelindo I. Yang terakhir, Refly mengkritik kasus Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra yang mengirim surat kepada camat di seluruh Indonesia agar mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek, perusahaan Andi, dalam penanggulangan Covid-19. Surat itu berkop Sekretariat Kabinet.
Dalam videonya, Refly menjawab bahwa tidak ada larangan bagi komisaris BUMN untuk mengkritik pemerintah. Sebab, dia melontarkan kritik itu dalam kapasitasnya sebagai akademisi, khususnya ahli hukum tata negara. Selain itu, BUMN adalah badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah. BUMN adalah instrumen untuk mewujudkan tujuan negara seperti yang tertuang dalam Sila Ke-5 Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.
"Jadi, ketika kita bekerja di BUMN, saya merasa bukan bekerja untuk pemerintah, tapi bekerja untuk negara. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita kritisi dari kebijakan pemerintah, kita berpikir bahwa itu juga untuk kepentingan negara. Saya kan tidak mengajarkan untuk memberontak, untuk memprovokasi aksi massa, tapi saya mengajarkan sebuah ilmu pengetahuan," katanya.
Refly pun mencontohkan dosen di perguruan tinggi negeri atau peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tetap bisa mengkritik kebijakan publik pemerintah meskipun mereka mendapatkan gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Keterlibatan ASN dalam pilpres
Dalam video itu, Refly menjelaskan bahwa hal yang dilarang oleh Undang-Undang adalah keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), termasuk pengurus BUMN, terlibat sebagai anggota tim sukses kampanye dan pengurus partai politik. Pada menit 20:59, Refly menunjukkan buku yang diterbitkannya pada awal Januari 2019 yang berjudul "Politik Keledai Pemilu: Catatan Hukum Refly Harun".
Refly pun menjelaskan isi bukunya, "Saya termasuk yang mengkritik komisaris-komisaris BUMN yang ikut berkampanye bagi incumbent. Kenapa? Bukannya saya enggak suka pemerintah, enggak. Saya ingin menegakkan aturan, konstitusi, Undang-Undang. Karena Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 menyatakan yang namanya komisaris, dewan pengawas, direksi, dan karyawan BUMN dilarang dilibatkan kampanye. Bahkan dikatakan, mereka yang dilibatkan kampanye itu bisa diancam hukuman dua tahun penjara dan atau denda Rp 24 juta. Jadi, saya tidak mau terlibat dalam kampanye. Kritis tetap, karena saya menjalankan fungsi akademik. Jadi, saya tidak nyebong atau ngampret."
Pernyataan Refly inilah yang kemudian dikutip oleh situs Pojok Satu, yang kemudian diamplifikasi oleh situs Law-justice.co. Dengan demikian, isi artikel itu memang benar berdasarkan pernyataan Refly. Namun, dalam video Refly maupun artikel itu, tidak terdapat informasi bahwa kemenangan Jokowi adalah hasil kejahatan antek Cina.
Dalam videonya, Refly hanya mengatakan:
"Sudah bukan rahasia umum lagi, banyak ASN yang terlibat dalam kampanye pilpres. Misalnya, dosen-dosen perguruan tinggi negeri yang sering terang-terangan ingin memihak, bahkan berkampanye untuk salah satu pasangan calon. Lebih banyak lagi yang terlibat adalah PPPK, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. ASN juga, tapi yang non-PNS. Sering mereka tidak sadar bahwa status mereka adalah ASN yang harus netral. Karena direkrut oleh pemerintah, sering mereka merasa harus memihak kepada pemerintah. Pemikiran itu tidak keliru. Keberpihakan mereka sebatas kepada pemerintah, bukan kepada calon presiden. Dalam realitas sehari-hari, memang sukar dibedakan antara presiden dan petahana yang menjadi calon presiden. Antara menjelaskan kebijakan presiden dan mengkampanyekan calon presiden petahana memang sukar dibedakan, walaupun sebenarnya tetap saja ada garis pembatasnya.
Di tengah kondisi seperti itu, di mana semua pihak ingin merapat dengan kekuasaan atau yang bakal berkuasa, saya mengambil sikap untuk netral terhadap kedua pasangan calon agar dapat lebih berpikir jernih dan lebih bebas dalam mengemukakan pendapat. Secara formal, saya memang harus netral karena masih tercatat sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), salah satu BUMN yang bergerak di bidang kepelabuhan. Jadi, ketika netral dalam pemilu, bagi pengurus BUMN, it’s a must! Tapi kan kita tahu, banyak sekali pengurus BUMN yang berkampanye, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Yang terang-terangan, misalnya memobilisasi alumni. Nah, karena yang berkuasa tetap sama, ya aman. Tapi coba kalau yang berkuasa berbeda orangnya, ya sudah, maka politisasi BUMN ini akan senantiasa terjadi. Saya menginginkan agar BUMN itu profesional.”

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Refly Harun menyebut kemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 adalah hasil kejahatan antek Cina keliru. Video Refly maupun artikel di situs-situs di atas sama sekali tidak menyinggung bahwa kemenangan Jokowi adalah hasil kejahatan antek Cina. Dalam video ataupun artikel-artikel itu, Refly hanya menyinggung soal banyaknya komisaris BUMN yang ikut berkampanye selama Pilpres 2019.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cekf akta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa pesan berantai tersebut tidak benar. Dilansir dari batamclick.com, Camat Batam Kota, Aditya Guntur menegaskan kalau berita itu tidak benar alias bohong, alias hoaks.

“Tidak benar, itu informasi hoaks,” ungkapnya pada Batamclick.

Dijelaskan mantan Lurah Belian itu, hingga saat ini baru satu orang warga Taman Raya tahap V yang dinyatakan positif Corona, dan kini telah dirawat di rumah sakit.

“Hanya satu orang, itu saja. Tadi kita rapid tes ada 105 orang, alhamdulillah semua hasilnya NON REAKTIF,” sebutnya.

Senada dengan Aditya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi juga menegaskan bahwa isi dari pesan berantai tersebut hoaks.

"Hoaks. Tidak ada itu," kesalnya, Selasa (5/5/2020).

Menyusul adanya Garin Masjid (marbot) positif corona dengan kasus nomor 34 Batam, tim medis melakukan screning dan tracing closes contact di kawasan Taman Raya Batam Kota.

Adapun, pada Jumat 8 Mei 2020, Didi menyatakan bahwa 19 orang yang berkontak dengan pasien COVID-19 sudah melakukan swab test dan dinyatakan negatif COVID-19. Sedangkan, satu orang lagi belum diambil swab orofringe.

Adapun, untuk istilah zona merah COVID-19 perlu dipahami bahwa bila suatu wilayah dikategorikan sebagai zona merah maka itu artinya penularan COVID-19 tidak terkendali. Di zona merah, semua aktivitas sosial ditangguhkan, termasuk pemberhentian sekolah, tempat ibadah, dan perkantoran.

Semua perjalanan di zona merah akan dibatasi, kecuali beberapa perjalanan yang sifatnya darurat, seperti penyaluran logistik dan penanganan medis. Wilayah di zona merah akan menerapkan intervensi ketat, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia atau lockdown.

Hingga kini, Batam belum melakukan PSBB. Adapun, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyebutkan bahwa Kota Batam tidak seperti daerah lain yang diwajibkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurutnya, Batam merupakan sebuah pulau dengan akses masuk terbatas, hanya melalui Bandar Udara dan Pelabuhan Laut.

"Jadi hanya dua pintu masuk tersebut, sedangkan akses kedua pintu tersebut sudah ditutup pemerintah pusat. Maka, otomatis Batam sudah karantina," ungkap Amsakar yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 pada pewarta, Minggu (10/5).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kabar bahwa Taman Raya Tahap V Zona Merah COVID-19 tidak benar. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam Fabricated Content atau Konten Palsu.

Berdasarkan hasil penelusuran, faktanya klaim tersebut salah. Dikutip dari laman TribunJatim.com, Ketua Penanggulangan Covid-19 RSUD Dr H Slamet Martodirdjo Pamekasan, dr Syaiful Hidayat membantah bahwa video viral itu bukan terjadi di ruang isolasi RSUD Pamekasan. "Videonya itu memang benar PDP mengamuk, tapi bukan di Pamekasan. Kalau ada yang bilang di ruang isolasi RSUD sini, itu hoax," kata Syaiful.

Selain itu, Syaiful Hidayat menjelaskan, di ruang isolasi RSUD Pamekasan warna cat ruangannya tidak seperti yang terekam di video viral tersebut. Melainkan cat dindingnya, kata dia berwarna hijau dan kuning, sedangkan di video viral tersebut berwarna putih.

Ditemukan terdapat artikel pemberitaan terkait lokasi video tersebut, dikutip melalui laman kompas.com yang menyebutkan peristiwa itu terjadi di ruang perawatan Melati 3C, RSUD Tongas, Kabupaten Probolinggo.

Jubir Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo, Anang Budi Yoelijanto mengatakan, kakek itu seorang PDP asal Kecamatan Wonomerto yang berusaha melarikan diri. Dua petugas sekuriti berusaha menahannya, tapi kakek berhasil keluar dari ruangan.

"Sekarang sudah aman, semua sudah tertangani dan berhasil diamankan. Ada miskomunikasi saja. Dia berada dalam pengawasan kami," kata Anang, Jumat (8/5/2020).

Anang menambahkan, PDP itu merupakan pasien rujukan dari RSUD dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo, dengan riwayat darah tinggi. "Dua kali dilakukan rapid test, non-reaktif. Hanya saja dalam rujukan itu hasil rontgen, ada infeksi. Dia akan ditempatkan di puskesmas untuk observasi," ujar Anang.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka konten yang beredar di Facebook dapat masuk ke dalam kategori False Context atau Konten yang Salah