Beredar uggahan di media sosial facebook mengenai informasi manfaat menanak nasi dengan bawang putih. Dalam info tersebut disebutkan bahwa menenak nasi dengan bawang putih dapat menurunkan resiko kanker, meningkatkan imun tubuh, mengobati batuk dan flu, menurunkan kolestrol, mencegah penyakit jantung dan masih banyak lagi.

Berdasarkan penelusuran, dilansir dari republika.co.id, Menurut Dr dr Inge Permadhi SpGK, kiat seperti tidak benar. Tidak ada argumentasi ilmiah yang mendukung klaim khasiat menggunakan bawang putih utuh sebagai campuran untuk menanak nasi.

“Memasukkan bawang putih utuh saat menanak nasi dengan harapan suhu yang panas menyebabkan zatnya jadi keluar itu mitos,” jelas dokter spesialis gizi klinis ini.

Sebaliknya, menurut Inge, suhu panas justru dapat merusak. Zat aktif yang terkandung di dalam bawang putih malah bisa menjadi hilang. Berdasarkan hasil penelitian, bawang putih merupakan salah satu bumbu dapur yang mengandung antioksidan dan dapat bermanfaat bagi tubuh. Salah satu cara yang sudah banyak diketahui untuk mengonsumsi bawang putih ialah dengan memanggangnya.

“Bawang putih harus dipanggang terlebih dahulu karena kalau tidak pasti akan pedas sekali,” katanya.

Terlepas dari itu, Inge mengatakan, perlu penelitian lebih lanjut mengenai takaran bawang putih yang perlu dikonsumsi dalam sehari agar bisa mendapatkan manfaat yang diinginkan bagi tubuh.

“Perlu penelitian, apakah hanya enam saja atau malah harus satu kilogram, karena bawang putih kalau mau diambil zat aktifnya kan hanya sedikit dan zat aktif yang lainnya belum tentu yang kita cari,” katanya.

Menurut Dr dr Inge Permadhi SpGK, kiat seperti tidak benar. Tidak ada argumentasi ilmiah yang mendukung klaim khasiat menggunakan bawang putih utuh sebagai campuran untuk menanak nasi. Suhu panas justru dapat merusak. Zat aktif yang terkandung di dalam bawang putih malah bisa menjadi hilang.

Berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa informasi itu merupakan modifikasi dari hoaks lama. Pada November 2019, isu serupa pernah beredar dan sudah diperiksa faktanya dalam artikel berjudul [SALAH] Pesan Berantai Catut Disdukcapil Bandung.

Perbedaan antara narasi sekarang dengan yang dulu pada jumlah kota yang diklaim telah terjadi kasus penggunaan KTP dengan alasan skripsi. Adapun, kala itu Kapolres Cianjur, AKBP Juang Andi Priyanto mengatakan bahwa pesan tersebut merupakan berita bohong atau hoaks. “Hoaks ini,” tuturnya melalui pesan singkat, Senin (25/11/2019).

Selain itu, kala itu pihak Disdukcapil Bandung sudah memberikan bantahan melalui akun Twitter resminya @DisdukcapilBdg. “Sehubungan dg informasi yg tertera dalam broadcast di WA di atas, kami sampaikan bhw Disdukcapil Kota Bandung TIDAK PERNAH MENGELUARKAN STATEMENT TERSEBUT. Namun demikian masyarakat dihimbau tetap waspada dlm pemanfaatan KTP-el utk berbagai aktivitas & pelayanan lainnya. Tks,” tulis akun tersebut pada 23 November 2019.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka postingan sumber merupakan Hoaks Lama Bersemi Kembali (HLBK) dengan modifikasi pada narasinya, yakni penambahan jumlah kota. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Fabricated Content atau Konten Palsu.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri kronologi Risma sujud di hadapan IDI di berbagai pemberitaan media lewat mesin pencarian Google. Dilansir dari Kumparan.com, kejadian itu bermula ketika digelarnya audiensi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan IDI Surabaya.
Saat itu, Risma mendengarkan penjelasan salah satu pengurus IDI Surabaya, Sudarsono, tentang penanganan pasien Covid-19 di Surabaya. Menurut Sudarsono yang merupakan dokter spesialis paru itu, salah satu penyebab tingginya kematian pasien Covid-19 adalah pasien harus menunggu untuk masuk ke ruang isolasi, terutama di RSUD dr. Soetomo.
"Saya ikut bantu di poli, di IGD, dan di ruang isolasi. Saya tahu betul kalau pasien itu harus antri untuk masuk ruang isolasi. Soetomo sudah penuh. Belum lagi, kalau malam saya pulang dari rumah sakit saya lihat warga Surabaya masih nongkrong di warung kopi banyak yang mengabaikan protokol kesehatan," kata Sudarsono.
Mendengar penjelasan tersebut, Risma tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke arah Sudarsono. "Semua salah saya. Saya yang salah," kata Risma sembari menangis dan bersujud di hadapan Sudarsono. Melihat Risma bersujud di depannya, Sudarsono dan sejumlah staf Risma yang terkejut mencoba mengangkat Risma untuk berdiri.
"Saya sudah sediakan 200 bed di RS Husada Utama kalau di RS dr. Soetomo penuh. Saya bilang silakan pakai kalau sudah penuh. Tapi kenapa saya selalu disalahkan. Padahal bantuan saya ditolak. Saya enggak bisa masuk Soetomo," kata Risma sambil terisak. Sebagai informasi, RSUD dr. Soetomo merupakan rumah sakit di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Melihat situasi itu, Ketua IDI Surabaya Brahmana Askandar mencoba menengahi Risma dan Sudarsono. "Jadi, sebetulnya permasalahannya di kapasitas kamar yang dipakai pasien konversi dari positif ke negatif. Mereka sudah diuji PCR satu kali dan hasilnya negatif. Tapi mereka belum boleh pulang kalau belum dua kali PCR. Karena, kalau mereka dipulangkan padahal masih satu kali PCR, nanti klaim rumah sakit ditolak BPJS. Di situ saja masalahnya sebenarnya. Seolah-olah kamar terisi terus, padahal pasien yang masuk dan keluar ini enggak sebanding," katanya.
Setelah mendengar penjelasan dari berbagai dokter spesialis paru dan anestesi serta perwakilan rumah sakit seluruh Surabaya, Risma pun kembali meminta maaf. "Saya memang goblok. Saya nggak pantas jadi Wali Kota Surabaya. Saya minta maaf Pak Sudarsono," kata Risma yang kembali mendatangi Sudarsono dan bersimpuh di kakinya untuk kedua kalinya sambil menangis. Melihat kejadian itu, Sudarsono dan sejumlah staf pemkot pun segera membantu Risma untuk berdiri kembali.
Kronologi serupa juga dimuat oleh Kompas.com. Pada 29 Juni 2020, Risma menggelar audiensi dengan IDI Surabaya di Balai Kota Surabaya terkait penanganan Covid-19 di wilayahnya. Tangisan Risma meledak saat Ketua Tim Penyakit Infeksi Emerging dan Remering (Pinere) RSUD dr. Soetomo, Sudarsono, menyatakan rumah sakitnya telah melebihi kapasitas. Sudarsono juga menuturkan banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
Mendengar pernyataan tersebut, Risma langsung bersujud dan menangis sambil memegang kaki Sudarsono. Sejumlah pejabat Pemkot Surabaya dan para dokter yang hadir pun berusaha menenangkan Risma. "Tolonglah kami jangan disalahkan terus," kata Risma.
Menurut Risma, Pemkot Surabaya telah bekerja keras menangani kasus Covid-19. Risma mengatakan ia tidak ingin ada warga Surabaya yang meninggal karena Covid-19. Tapi, di sisi lain, Risma tidak ingin ada warganya yang kelaparan. "Jadi, kami ini sudah bekerja keras, berat. Apa dikira saya rela warga saya mati karena Covid-19 atau mati karena tak bisa makan?" ujarnya.
Risma menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya memang hanya berwenang mengendalikan penyebaran Covid-19 di Surabaya. Tapi mereka juga mengurus pasien yang berasal dari luar Surabaya. "Semalam, saya dan Linmas (Perlindungan Masyarakat) masih mengurus warga bukan Surabaya. Warga bukan Surabaya saja masih kami urus, apalagi warga Surabaya," ujarnya.
Video sujudnya Risma di hadapan IDI Surabaya pun diunggah ke kanal YouTube KompasTV pada 29 Juni 2020. Video itu berjudul "Risma Sujud sambil Menangis di Hadapan Dokter di Surabaya: Saya Mohon Maaf!". Dalam video itu, dijelaskan bahwa Risma bersujud dan menangis karena mendengar banyak warga Surabaya yang tidak bisa dirawat di RSUD dr. Soetomo karena jumlah pasien yang dirawat telah melebihi kapasitas.
Penjelasan RSUD dr. Soetomo
Direktur Utama RSUD dr. Soetomo, Joni Wahyudi, menanggapi pernyataan Risma soal Pemkot Surabaya yang tidak memiliki akses untuk berkomunikasi dengan rumah sakitnya yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim. Joni mengatakan hubungan antara rumah sakitnya dengan Pemkot Surabaya baik-baik saja, terutama dalam rangka koordinasi penanganan Covid-19.
"RSUD dr. Soetomo selama ini selalu menerima Pemkot Surabaya dengan baik dan tangan terbuka. Sebelumnya koordinasi juga telah dilakukan di ruang rapat RSUD dr. Soetomo, khususnya terkait permasalahan Covid-19 dantracing," ujar Joni seperti dilansir dari Tirto.id pada 29 Juni 2020.
Joni juga menuturkan, setiap sore, RSUD dr. Soetomo selalu berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan 37 daerah lainnya terkait data penyebaran Covid-19 untuk memverifikasi data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan.
Terkait pernyataan Risma soal penolakan bantuan alat pelindung diri (APD) dari Pemkot Surabaya kepada RSUD dr. Soetomo, Joni menjelaskan bahwa rumah sakitnya bukan menolak bantuan tersebut. Menurut dia, ketersediaan APD di RSUD dr. Soetomo masih mencukupi dan lebih baik digunakan oleh rumah sakit lain yang membutuhkan.
Soal data pasien Covid-19, menurut Joni, RSUD dr. Soetomo saat ini tengah merawat 1.097 pasien positif Covid-19. Dari jumlah itu, 865 di antaranya merupakan pasien yang berdomisili Surabaya. Angka tersebut setara dengan 79 persen dari total pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD dr. Soetomo.
Selain Surabaya, Joni mengatakan bahwa pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD dr. Soetomo juga berasal dari daerah lain, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan sebagainya. "Tapi yang terbanyak dari Jatim. Jatim yang terbanyak dari Surabaya," ujar Joni seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Kondisi yang sama juga terjadi di RS Lapangan atau RS Darurat yang didirikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim di Surabaya. Pasien yang dirawat juga mayoritas berasal dari Surabaya. "Kenapa? Karena memang kita di Surabaya," kata Joni.
Dikutip dari Merdeka.com, Joni mengatakan bahwa, menurut etika perawat dan pernyataan IDI dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), seluruh dokter tidak boleh membeda-bedakan pasien berdasarkan ras, agama, kedaerahan, ataupun politik.
"Itu etika kedokteran. Artinya, kalau Pemprov Jatim membuat rumah sakit khusus untuk masyarakat Jatim, dan orang Kalimantan, orang Jawa Tengah, enggak boleh masuk, itu enggak etis, enggak diperkenankan di dunia kedokteran. Coba dibuka etika kedokteran," ujar Joni.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Risma sujud di hadapan IDI karena warganya yang terinfeksi Covid-19 tidak diterima di RSUD dr. Soetomo menyesatkan. Risma sujud dan menangis setelah mendengar penjelasan dari salah satu dokter bahwa RSUD dr. Soetomo telah melebihi kapasitas. Dokter tersebut juga menuturkan banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, data menunjukkan bahwa 79 persen pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD dr. Soetomo berdomisili Surabaya.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Denganreverse image toolGoogle, Tim CekFakta Tempo menemukan bahwa keempat foto itu pernah dimuat oleh situs Faktakini.net pada 26 Juni 2018, jauh sebelum digelarnya demonstrasi menolak RUU HIP pada 24 Juni 2020. Foto-foto itu terdapat dalam artikel yang berjudul "Acara Tahlilan Dibubarkan, Banser FPI Dan Kokam Kepung Kantor PDIP Banyumas".
Artikel ini menjelaskan bahwa Banser Purwokerto berunjuk rasa ke kantor PDIP Banyumas karena massa PDIP membubarkan acara tahlilan NU. Selain Banser, aksi tersebut juga didukung oleh Laskar FPI dan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda (Kokam) Muhammadiyah.
Unjuk rasa itu terjadi setelah sebelumnya beberapa pengurus NU Ranting Susukan, Kecamatan Sumbang, Banyumas, dilaporkan ke panitia pengawas (panwas) karena membagikan berkat (berisi nasi dan lauk) saat acara doa bersama untuk orang yang meninggal (tahlilan). Pembagian berkat itu dinilai sebagai politik uang karena bersamaan dengan kontestasi pilkada setempat.
Berbekal petunjuk ini, Tempo menelusuri pemberitaan terkait dengan memasukkan kata kunci “Banser dan FPI kepung kantor PDIP Banyumas” di mesin perambah Google. Lewat cara ini, Tempo menemukan sejumlah pemberitaan yang membenarkan adanya peristiwa tersebut.
CNN Indonesia mempublikasikan berita mengenai peristiwa itu pada tanggal yang sama, yakni 26 Juni 2018, dengan judul "Polisi: PDIP Minta Maaf ke NU dan Cabut Laporan Politik Uang". CNN Indonesia menulis bahwa puluhan anggota Banser NU, bersama FPI menggeruduk kantor PDIP Banyumas, Jawa Tengah.
Mereka memprotes tindakan pengurus PDIP Banyumas yang melaporkan sejumlah kiai karena diduga melakukan politik uang berupa pembagian bisyaroh (berkat). Banser, yang mana merupakan sayap dari NU, tidak terima dengan perlakuan tersebut. Mereka kemudian mendatangi kantor PDIP Banyumas bersama sejumlah anggota ormas lainnya.
Dalam berita tersebut, CNN Indonesia menggunakan foto yang sama dengan salah satu foto unggahan akun Bambang Irawan.
Foto unggahan akun Facebook Bambang Irawan (kiri) dan foto yang dimuat oleh CNN Indonesia (kanan).
Selain foto tersebut, kesamaan lainnya terletak pada foto kantor PDIP Banyumas dengan jendela berwarna putih dan spanduk berfotokan Megawati yang terpasang di depan kantor. Ciri-ciri kantor PDIP dalam foto yang diunggah akun Bambang Irawan dengan foto yang dimuat CNN Indonesia sama. 
Foto unggahan akun Facebook Bambang Irawan (kiri) dan foto yang dimuat oleh CNN Indonesia (kanan).
Lewat pencarian di Google Maps, berdasarkan arsip foto pada Mei 2018, ciri kantor PDIP Banyumas itu, yakni warna jendela dan spanduk Megawati, sama dengan yang terlihat dalam unggahan akun Bambang Irawan maupun CNN Indonesia. Spanduk Megawati tersebut tidak terpasang lagi pada dokumentasi Google Maps per Maret 2019.
Gambar tangkapan layar arsip foto Google Maps pada Mei 2018.
Pemberitaan yang sama dimuat oleh situs media arus utama lain pada 26 Juni 2018, misalnya Suara.com dan Jawapos.com. Berita yang dimuat Suara.com berjudul "Kantor PDIP Banyumas Digeruduk Massa Banser NU dan FPI", sedangkan judul berita Jawapos.com adalah "Aksi Banser dan FPI Geruduk Kantor PDIP Banyumas Berakhir Damai".

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto-foto di atas adalah foto-foto FPI dan Banser yang menggeruduk kantor PDIP di Purwokerto untuk menolak RUU HIP menyesatkan. Aksi unjuk rasa dalam empat foto itu terjadi pada 2018 saat massa memprotes kader PDIP karena melaporkan salah satu pengurus NU atas dugaan politik uang.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id