Dalam video tersebut disebutkan bahwa Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani merinci utang untuk penanganan Covid-19 yang didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp1.289,3 triliun ditambah penarikan pinjaman Rp150,5 triliun. Khusus utang dari Surat Berharga Negara, di antaranya 221,4 triliun sudah dipenuhi pemerintah dari hasil lelang penerbitan surat utang pandemi corona atau Pandemic Bond dalam beberapa waktu terakhir.

Selain itu, disebutkan juga pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif baik sebab angka pertumbuhannya masih positif di tengah pandemik Corona. Jokowi juga merinci ekonomi China turun 6,8% dari sebelumnya 6%, artinya selisih penurunan kinerja ekonominya mencapai 12.8%

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa narasi yang dibacakan dalam video tersebut berasal dari pemberitaan cnnindonesia.com dengan judul “Sri Mulyani Rinci Utang Rp1.439,8 T untuk Penanganan Corona” dan “Walau Anjlok, Jokowi Sebut Ekonomi RI Lebih Baik dari China” yang keduanya terbit di cnnindonesia.com pada 6 Mei 2020. Namun, narasi dalam video yang menyebutkan hasil lelang penerbitan surat utang pandemik corona atau Pandemic Bond sebesar 221,4 triliun rupiah merupakan informasi yang tidak benar.

Dilansir dari finance.detik.com, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengungkapkan pemerintah resmi batal menerbitkan surat berharga negara (SBN) khusus penanganan pandemi Corona atau Pandemic Bond. Hal tersebut terjadi lantaran Bank Indonesia (BI) siap masuk ke pasar perdana menjadi the last resort pemerintah untuk menyerap sisa penerbitan SBN baik SUN ( Surat Utang Negara) maupun SBNS (Surat Berharga Syariah Negara). Sedangkan uang sebesar Rp 221,4 triliun merupakan realisasi penarikan SBN hingga April 2020.

Dalam video tersebut juga tidak disebutkan bahwa Pemerintahan Jokowi terancam menyerahkan Indonesia kepada China yang disebabkan oleh keadaan ekonomi negara yang semakin buruk dengan hutang yang melilit Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna Pagu Indikatif RAPBN 2021 di Istana Merdeka pada 6 Mei 2020 menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia lebih baik dari China sebab angka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif di tengah pandemik Corona.

“Coba kita lihat beberapa negara yang kontraksi dan tumbuh negatif, China turun dari plus enam persen menjadi minus 6,8 persen, artinya year on year deltanya 12,8 persen." ungkap Presiden Jokowi.

Berdasarkan dari pemaparan tersebut, maka konten video yang unggah di Facebook dan YouTube masuk ke dalam kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan. Sebab, informasi di dalamnya tidak ada pernyataan mengenai Indonesia yang terancam diserahkan kepada China dan hanya menarasikan pemberitaan dari cnnindonesia.com.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri jejak digital foto di atas denganreverse image toolSource, Yandex, dan Google. Hasilnya, ditemukan bahwa foto tersebut telah beredar pada 2019, jauh sebelum digelarnya unjuk rasa yang menolak RUU HIP di depan gedung DPR pada 24 Juni 2020.
Foto serupa dengan sudut pandang yang berbeda pernah dimuat oleh situs Genpi.co pada 27 Juni 2019. Foto itu terdapat dalam artikel yang berjudul “Titiek Soeharto Menjadi Incaran Foto Selfie Oleh Massa Yang Melakukan Aksi Kawal MK”.
Foto tersebut diberi keterangan sebagai berikut: "Dengan menggunakan topi berwarna krem dan pakaian senada, Titiek Soeharto menjadi incaran massa yang sedang melakukan aksi kawal MK di sekitaran Patung Kuda. (Foto: Dika Raharjo)".
Kehadiran Titiek dalam kerumunan massa aksi bela MK yang berlangsung pada 27 Juni 2019 tersebut juga pernah diberitakan oleh Tempo dengan judul “Saat Massa Aksi di MK Berebut Berfoto dengan Titiek Soeharto”.
Berita ini menjelaskan bahwa Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Titiek Soeharto, ikut menghadiri aksi massa Halal Bihalal Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk mengawal sidang putusan MK. Kedatangannya menjadi pusat perhatian massa.
Titiek turun di sekitar kerumunan massa yang berada di dekat Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019. Massa yang melihat sosok Titiek pun segera mendekat. Massa juga berebut untuk berswafoto bersama putri mantan presiden Soeharto itu. Ada yang berfoto berdua, ada juga yang berfoto beramai-ramai.
Titiek mengenakan baju berwarna krem dan topi senada. Ia tampak sabar meladeni massa yang ingin berfoto dengannya. Massa menyiapkan kamera ponselnya masing-masing. Sesekali juga terlihat Titiek memegang ponsel milik massa untuk berswafoto. Setiap orang yang selesai berswafoto langsung menyalami dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih mbak, Insya Allah menang," ujar salah satu massa.
Video yang memperlihatkan momen saat Titiek mengikuti aksi Kawal MK juga pernah diunggah ke YouTube oleh kanal JPNN.COM, yakni pada 27 Juni 2019. Video itu diberi judul “Titiek Soeharto Menyapa Emak-Emak di Kerumunan Massa Aksi Kawal MK”.
Dalam keterangan video itu, dijelaskan bahwa politikus Partai Berkarya Titiek Soeharto turut menghadiri aksi Kawal MK pada 27 Juni 2019. Putri Presiden Kedua RI itu hadir menggunakan topi dan baju berwarna cokelat dibalut dengan selendang berwarna hijau. Titiek yang hadir menjadi pusat perhatian massa yang tengah berjalan ataupun beristirahat di pinggir jalan.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto di atas diabadikan saat Titiek Soeharto mengikuti demonstrasi yang menolak RUU HIP di DPR pada 24 Juni 2020 keliru. Foto tersebut merupakan foto Titiek yang mengikuti aksi Kawal MK pada 27 Juni 2019, jauh sebelum digelarnya unjuk rasa yang menolak RUU HIP pada 24 Juni lalu.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memeriksa klaim pertama, Tim CekFakta Tempo menelusuri jejak digital foto dan video di atas dengan reverse image tool Source, Google, dan Yandex. Hasilnya, terdapat dua foto yang tidak terkait dengan penolakan RUU HIP. Berikut ini fakta-fakta atas foto dan video tersebut:

Fakta: Foto ini benar foto aksi yang menolak RUU HIP oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 di depan gedung DPR, Jakarta. Dalam aksi ini, massa menuntut agar DPR mencabut RUU HIP dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Foto ini diambil dari video yang dipublikasikan oleh tvOne pada 24 Juni 2020.
Sumber: Kanal YouTube tvOneNews

Fakta: Foto ini tidak terkait dengan aksi penolakan RUU HIP. Foto tersebut merupakan foto aksi Bela Islam Jilid 3 pada 1 Desember 2016 yang meminta Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, segera ditangkap. Foto ini pernah diunggah oleh MNC TV di akun Twitter resminya, @Official_MNCTV.
Sumber: Akun Twitter MNC TV

Fakta: Foto ini bukan foto aksi penolakan RUU HIP, melainkan aksi ribuan umat Islam dari berbagai organisasi di depan gedung DPR pada 29 September 2017 untuk menuntut agar DPR membatalkan Perpu Ormas dan menolak kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Foto ini diambil oleh jurnalis VOA Indonesia, Fathiyah, dan dipublikasikan pada 30 September 2017.
Sumber: VOA Indonesia

Fakta: Foto dan video ini benar foto dan video terkait penolakan RUU HIP, tepatnya di Kalimantan Barat. Foto tersebut diambil oleh jurnalis Suara Kalbar dengan keterangan bahwa ribuan umat Islam berdemontrasi untuk menolak RUU HIP dengan konvoi bersama menuju Tugu Digulis dan kantor DPRD Kalimantan Barat pada 26 Juni 2020.
Sumber: Suara Kalbar

Fakta: Foto dan video ini benar foto dan video terkait penolakan RUU HIP, yakni di Purwakarta, Jawa Barat. Aksi tersebut digelar di depan kantor DPRD Purwakarta pada 26 Juni 2020. Tempo membandingkannya dengan video yang dimuat oleh Tribun Jabar, dan ditemukan kesamaan pada warna kepala truk dan orang-orang yang berorasi di atas truk.
Sumber: Kanal YouTube TribunJabar Video

Fakta: Video ini benar video aksi yang menolak RUU HIP yang berlangsung di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 27 Juni 2020.
Sumber: Kanal YouTube Official iNews
Pemberitaan unjuk rasa tolak RUU HIP
Untuk memeriksa klaim "apakah benar hanya tvOne yang memberitakan aksi penolakan RUU HIP oleh sejumlah ormas Islam", Tempo memasukkan kata kunci “unjuk rasa tolak RUU HIP” di Google dan YouTube. Hasilnya, terdapat 4.780 artikel di situs berbahasa Indonesia yang terkait dengan unjuk rasa tolak RUU HIP dalam sepekan terakhir.
Artikel berita tersebut ditulis oleh berbagai media online Indonesia, baik media nasional maupun lokal. Demikian halnya dengan berbagai televisi Indonesia yang juga memuat rekaman aksi penolakan RUU HIP di berbagai daerah. Hasil pencarian bisa disimak melalui gambar di bawah ini:
Gambar tangkapan layar hasil pencarian Google mengenai pemberitaan aksi penolakan RUU HIP.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim dalam unggahan akun Facebook Lutfi MDj sebagian benar. Beberapa foto dan video yang diunggah oleh akun tersebut memang menunjukkan aksi penolakan RUU HIP di berbagai daerah. Namun, terdapat pula klaim yang salah atas dua foto yang sebenarnya memperlihatkan peristiwa pada 2016 dan 2017, yang tidak terkait dengan penolakan RUU HIP. Klaim yang salah berikutnya adalah bahwa hanya tvOne yang memberitakan unjuk rasa tolak RUU HIP tersebut. Faktanya, sebagian besar media, baik nasional dan lokal, menayangkan aksi penolakan RUU HIP.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim bahwa Covid-19 adalah singkatan dari Certificate of Vaccination ID dan konsep “new normal” bermuatan LGBT adalah klaim yang keliru.

Nama Covid-19 merujuk pada singkatan dari “coronavirus disease 2019″ atau penyakit yang disebabkan oleh virus Corona pada 2019. Adapun serial televisi yang berjudul “The New Normal”, yang di dalamnya menyinggung LGBT, tidak berkaitan dengan pandemi Covid-19 karena ditayangkan pada 2012, jauh sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Berikut penjelasan selengkapnya yang dilansir dari cekfakta.tempo.co:

Klaim 1: Tes swab PCR dibuat tidak akurat agar sampai kapan pun Covid-19 seolah-olah tidak pernah hilang. Sampel swab tidak dimurnikan dulu. Tidak jelas urutan genetik apa yang dibandingkan.

Fakta:
Hingga saat ini, reverse transcriptase PCR dianggap sebagai metode standar emas (gold standard) yang digunakan untuk mendeteksi Covid-19. Metode ini tidak hanya digunakan di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain di Asia, Eropa, dan Amerika. Dilansir dari jurnal PubMed Central, tes PCR merupakan tes berbasis deteksi asam nukleat yang memiliki sensitivitas yang memadai untuk membantu mendiagnosis infeksi dini.
Meski memiliki akurasi yang lebih tinggi ketimbang tes antibodi (rapid test), tes PCR tetap memiliki potensi negatif palsu. Namun, potensi ini bukan diakibatkan oleh kesengajaan agar Covid-19 tetap selalu ada seperti klaim dalam video di atas. Negatif palsu bisa terjadi karena tiga hal. Pertama, jika infeksi yang terjadi pada seseorang yang dites masih terlalu dini atau malah terlambat sehingga tidak terdapat virus dalam jumlah yang cukup di sel mereka. Kedua, jika layanan kesehatan tidak mengumpulkan jumlah sampel yang cukup, misalnya swab kurang. Ketiga, jika jarak waktu antara pengambilan sampel dan tes terlalu lama, yang membuat RNA virus terurai.
Dengan adanya risiko negatif palsu tersebut, dokter biasanya tidak hanya mengandalkan tes untuk menentukan apakah seseorang mengidap Covid-19. Jika seseorang menunjukkan gejala klasik Covid-19 dan berada di lokasi wabah, dokter kerap mendiagnosis seseorang terkena Covid-19 meskipun hasil tesnya negatif.

Klaim 2: Bill Gates mengatakan mereka yang sudah divaksin Covid-19 harus ditato sertifikat digital. Sertifikat digital itu dibuat oleh Tattoo ID dan tertera dalam situs ID2020.org. Tato tersebut berkode 666 atau tato dajal. Vaksin dan sertifikat digital ini kemudian akan dihubungkan dengan chip implan transaksi online (microchip).

Fakta:
Rumor ini pernah beredar pada April 2020, dan Tim CekFakta Tempo telah menerbitkan artikel cek fakta yang membantah rumor tersebut. Dilansir dari Reuters, rumor mengenai rencana Bill Gates untuk memakai implan microchip dalam melawan pandemi Covid-19 memang bermula dari wawancara pendiri Microsoft tersebut dengan para pengguna Reddit. Setelah wawancara itu berakhir, muncul sebuah tulisan berjudul “Bill Gates will use microchip implants to fight coronavirus”.
Ditulis layaknya sebuah berita, tulisan yang menyesatkan itu menyebut bahwa “quantum dot dye” atau “quantum dot tattoo”, teknologi yang ditemukan oleh Bill and Melinda Gates Foundation, bakal digunakan sebagai kapsul yang diimplan ke manusia yang memiliki “sertifikat digital”. Teknologi ini disebut dapat menunjukkan siapa saja yang sudah menjalani tes Covid-19.
Kepada Reuters, salah satu penulis utama makalah penelitian mengenai quantum dot dye, Kevin McHugh, mengatakan, “Teknologi quantum dot dye bukan berbentuk microchip atau kapsul yang bisa diimplan ke manusia, dan setahu saya tidak ada rencana menggunakan teknologi ini untuk memerangi pandemi Covid-19.”
Dalam wawancara di Reddit itu, Bill Gates memang sempat menyebut “sertifikat digital”. Namun, penyebutan “sertifikat digital” itu untuk menjawab pertanyaan mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan ekonomi dunia. Dalam wawancara itu, Bill Gates sama sekali tidak menyinggung masalah microchip.
Organisasi cek fakta Amerika Serikat, FactCheck, juga telah memverifikasi klaim “Bill Gates berencana menggunakan vaksin Covid-19 untuk melacak orang-orang dengan microchip”. Menurut mereka, klaim itu keliru. Gates Foundation mengkonfirmasi bahwa penelitian mengenai quantom dot dye tidak terkait dengan vaksin Covid-19. Begitu pula dengan sertifikat digital.
Bill Gates merupakan salah satu orang terkaya di dunia, yang menempatkan sebagian kekayaannya itu dalam berbagai organisasi dan inisiatif amal melalui Bill and Melinda Gates Foundation. Fokus utama yayasan ini, dan filantropi Bill Gates secara umum, adalah mengurangi ketidaksetaraan dalam bidang kesehatan, dengan fokus pada negara berkembang.
Melalui organisasi-organisasi ini, Bill Gates juga mendanai penelitian terkait solusi teknologi untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat di komunitas termiskin secara global. Sejak 2015, ia telah mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kurangnya kesiapsiagaan dunia dalam menghadapi bencana pandemi.
Salah satunya karena pembelaannya terhadap vaksin, Bill Gates menjadi sasaran utama gerakan anti-vaksin selama lebih dari satu dekade terakhir. Permusuhan yang dibangun selama bertahun-tahun oleh klaim palsu dari kelompok-kelompok anti-vaksin itu, yang meningkat selama pandemi Covid-19, telah menciptakan teori konspirasi seputar Covid-19 yang semakin luas dan berpusat pada Bill Gates.

Klaim 3: ID2020 adalah bagian dari konspirasi vaksin global.

Fakta:
Sebenarnya, ID2020 adalah organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika yang bertujuan untuk membantu miliaran orang yang tidak berdokumen, seperti pengungsi. Mereka yang tidak berdokumen ini adalah kelompok rentan yang tanpa perlindungan hukum, tidak dapat mengakses layanan dasar dan berpartisipasi sebagai warga negara atau pemilih, serta bertransaksi dalam ekonomi modern. Organisasi pemeriksa fakta Amerika, Snopes, menulis bahwa ID2020, atau Digital Identity Alliance, didanai oleh beragam yayasan dan perusahaan, termasuk Microsoft dan GAVI yang didanai oleh Bill Gates.
ID2020 Alliance menyediakan dana dan bantuan lain untuk proyek identitas digital dalam rangka melindungi privasi. Setiap individu atau organisasi yang memenuhi kriteria dapat mengajukan proposal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem di mana individu memiliki kendali penuh atas identitas pribadi atau dokumentasi kesehatannya. Sementara produk akhirnya adalah sistem yang memungkinkan informasi semacam itu dapat diakses di mana saja tapi hanya dengan persetujuan pemilik.
Salah satu proyek percontohan yang terkait dengan ID2020 adalah MyPass, upaya untuk memberikan identifikasi digital kepada populasi tuna wisma di Austin, Texas. Proyek tersebut berupaya membuat repositori identifikasi dan dokumen medis berbasis cloud. Versi awal, mereka menggunakan beberapa kombinasi kartu kode QR yang diberikan kepada individu yang berpartisipasi. Namun, kepesertaan dalam penelitian ini bersifat sukarela. Proyek berikutnya berada di Tanzania dan Bangladesh, yang melakukan pencatatan online pada bayi.
Proyek-proyek tersebut tidak terkait dengan pandemi Covid-19 dan tidak menyuntikkan apapun ke dalam tubuh manusia, atau sesuatu yang memungkinkan segala jenis pelacakan aktif atau pengawasan. Namun, teori konspirasi telah mendorong fakta-fakta di atas ke dalam narasi yang tidak berdasar.

Klaim 4: Covid adalah singkatan dari Certificate of Vaccination ID.

Fakta:
Pemberian nama Covid-19 merujuk pada singkatan dari “coronavirus disease 2019” atau penyakit yang disebabkan oleh virus Corona pada 2019. Nama Covid-19 tersebut diumumkan oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pada 11 Februari 2020. Sesuai pedoman internasional, nama tersebut tidak merujuk pada lokasi geografis, hewan, individu, ataupun kelompok tertentu.

Klaim 5: Konsep “new normal” diambil dari serial televisi tentang LGBT.

Fakta:
Tidak ada kaitan antara “new normal” sebagai konsep kenormalan baru untuk beradaptasi dengan Covid-19 dan serial televisi berjudul “The New Normal” yang pernah ditayangkan oleh CNBC. Serial televisi tersebut dirilis pada 2012 dan berakhir pada 2013, jauh sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Cerita da

Nama Covid-19 merujuk pada singkatan dari “coronavirus disease 2019″ atau penyakit yang disebabkan oleh virus Corona pada 2019. Adapun serial televisi yang berjudul “The New Normal”, yang di dalamnya menyinggung LGBT, tidak berkaitan dengan pandemi Covid-19 karena ditayangkan pada 2012, jauh sebelum terjadinya pandemi Covid-19.