Beredar sebuah tangkapan layar dari aplikasi tiktok mengenai kesaksian seorang wanita yang mengalami bintitan dan di operasi karena 3 hari tidak kempes. Hal tersebut diklaim terjadi akibat menangis dan tidak mencuci mukanya sebelum tidur.

Berdasarkan penelusuran, dilansir dari kompas.com, dokter spesialis mata bidang retina di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, dr Grimaldi Ihsan, menyampaikan, apa yang dialami wanita dalam foto itu diduga bernama penyakit selulitis.

“Karena tidak terlihat seperti apa gangguannya, (tertutup kasa), seperti itu lebih ke arah selulitis di kelopak mata, jadi kayak bisul gitu,” kata Grimaldi kepada Kompas.com, Jumat (26/6/2020).

Selulitis merupakan infeksi pada jaringan lunak yang terdapat di rongga mata yang meliputi otot dan jaringan lemak.

Dirinya mengungkapkan bahwa menangis terlalu lama bukanlah menjadi penyebab adanya selulitis.

“Tidak benar kalau (infeksi itu) disebabkan oleh menangis kemudian tidur,” ujar Grimaldi.

Ia menambahkan, ketika menangis, kemudian mengucek-ucek mata dan kebetulan tangan untuk mengucek ternyata tidak bersih, maka dapat menjadi kontaminasi. Terkait infeksi yang dialami perempuan itu, Grimaldi mengungkapkan, infeksi bakteri juga dapat disebabkan oleh kurang bersihnya make up pada wajah wanita yang menimbulkan penumpukan kotoran dan menginfeksi ke dalam kelopak mata.

Dilansir dari alodokter.com, Penyebab utama bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus. Bakteri yang umum hidup di kulit ini dapat menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Penyebab lain dari bintitan adalah kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata.

Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena bintitan, yaitu seperti menyentuh mata dengan tangan yang kotor, menggunakan kosmetik yang sudah kedaluwarsa, tidak membersihkan bekas kosmetik pada mata sebelum tidur, memakai lensa kontak yang tidak steril, mengalami peradangan pada ujung kelopak mata (blefaritis), dan mengalami penyakit rosacea yang menyebabkan kulit wajah memerah.

Bukan Karena menangis, bintitan atau hordeolum bisa terjadi karena mengucek mata dengan tangan yang kotor, menggunakan kosmetik kadaluarsa, tidak membersihkan kosmetik sebeum tidur, memakai lensa kontak yang tidak steril, Mengalami penyakit rosacea yang menyebabkan kulit wajah memerah.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Sebab, pihak Pemerintah Kota Surabaya sudah memberikan bantahan terkait informasi tersebut. Melalui laman Facebook resminya, yakni Sapawarga Kota Surabaya, menyatakan bahwa pesan berantai whatsapp tersebut hoaks.

“Selama masa New Normal Pandemi Covid-19, seluruh pelayanan Dispendukcapil hanya melalui klampid.disdukcapilsurabaya.id,” tulis akun Sapawarga Kota Surabaya.

Adapun, Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji pernah menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Dispendukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lain-lain. Cukup mengakses klampid.disdukcapilsurabaya.id, masyarakat bisa mengurusnya dari rumah.

“Kami sejak 23 Maret lalu, mengalihkan seluruh pelayanan ke online. Sampai sekarang masih seperti itu. Caranya untuk bisa mengakses, pemohon harus punya akun dulu. Jadi tidak sembarang orang mudah mengakses tanpa akun. Karena itu kan data kependudukan, bahaya kalau bisa diubah oleh orang lain,” kata Agus,” kata Agus pada Jumat 12/6/2020.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka konten pesan berantai tersebut tidak benar. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Fabricated Content atau Konten Palsu.

Untuk memastikan apakah informasi tersebut bersumber dari CNN Indonesia, Tim CekFakta Tempo memasukkan kata kunci sesuai judul tulisan dalam gambar di atas, yakni "pembakar bendera PDI-P", ke kolom pencarian situs CNN Indonesia. Hasilnya, tidak ditemukan berita yang dimaksud. Cara penulisan PDIP oleh CNN Indonesia pun bukan "PDI-P", melainkan "PDIP".
Tempo kemudian melakukan pencarian berita terkait di media lain dengan memasukkan kata kunci "pembakar bendera PDIP simpatisan PDIP" ke mesin pencarian Google. Hasilnya, juga tidak ditemukan berita yang dimaksud. Justru, Tempo menemukan beberapa artikel cek fakta terkait klaim "pembakar bendera PDIP dalam demonstrasi RUU HIP adalah simpatisan PDIP yang menyamar" yang menyatakan bahwa klaim itu keliru.
Lalu, Tempo menelusuri dua foto yang tercantum dalam gambar di atas. Caranya, dengan memasukkan foto-foto itu kereverse image tool Source dan Google. Hasilnya, diketahui bahwa foto pertama yang memperlihatkan sejumlah pria berpeci yang membakar bendera berwarna merah berlogo PDIP merupakan gambar tangkapan layar dari sebuah video.
Foto tersebut pernah dimuat oleh situs Publika News pada 25 Juni 2020 dalam artikelnya yang berjudul "Hasto Bakal Proses Hukum Pembakar Bendera PDIP". Foto itu diberi keterangan, "Pembakaran bendera PDIP dan PKI dalam aksi menolak RUU HIP di depan Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6). (Foto: tangkapan layar YouTube)."
Adapun video yang menjadi sumber dari gambar tangkapan layar tersebut pernah diunggah oleh kanal YouTube tvOneNews pada 25 Juni 2020 dengan judul "Bendera PDIP Dibakar Saat Demo Tolak RUU HIP". Dalam keterangannya, kanal tvOneNews menulis, "PDIP merespons aksi pembakaran bendera partai saat aksi tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), kemarin. PDIP akan menempuh jalur hukum."
Terkait foto kedua, yang memperlihatkan seorang polisi yang sedang menunjuk tato di lengan seorang pria berpeci, pernah diunggah oleh akun Instagram Polres Rembang, @polresrembang, pada 9 Juni 2017, jauh sebelum demonstrasi RUU HIP digelar pada 24 Juni 2020. Pria itu adalah salah satu anggota Front Pembela Islam (FPI) yang datang ke Rembang, Jawa Tengah, untuk mengikuti pengajian haul Kiai Zubair di Pondok Pesantren Al Anwar Sarang.
Gambar tangkapan layar unggahan akun Instagram Polres Rembang pada 9 Juni 2017.
Dalam keterangannya, Kapolres Rembang Ajun Komisaris Besar Sugiarto menjelaskan bahwa foto tersebut adalah foto ketika Polres Rembang memfasilitasi para anggota FPI dengan pakaian muslim baru. Penjelasan Sugiarto ini untuk membantah isu ketika itu bahwa polisi Rembang melucuti atribut anggota FPI.
"Atribut yang dikenakan oleh para anggota FPI yang datang ke Rembang kami minta untuk melepasnya, kemudian kami ganti dengan baju koko baru. Itu bukan melucuti, tapi kami mengganti, cara menyampaikannya juga dengan bahasa humanis," kata Sugiarto.
Dilansir dari Kumparan.com, juru bicara FPI Slamet Maarif mengakui bahwa pria dalam foto itu merupakan anggota FPI. Namun, Slamet tidak mau mengungkap identitas pria tersebut secata detail. "Itu anggota FPI yang kemarin. Alhamdulillah tadinya preman dan bertobat menjadi muslim yang taat setelah dibina FPI," ujar Slamet pada 11 Juni 2017.
Pembakaran bendera PDIP
Video pembakaran bendera PDIP saat demonstrasi menolak RUU HIP di depan gedung DPR pada 24 Juni 2020 viral di media sosial. Demonstrasi itu diikuti sejumlah ormas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI, yakni Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persaudaraan Alumni (PA) 212, dan FPI.
Pembakaran bendera itu pun menuai reaksi dari kader partai tersebut. Bahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah agar seluruh kadernya merapatkan barisan. Tak lama setelah itu, seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jakarta melaporkan aksi pembakaran bendera tersebut ke enam polres di Jakarta serta Polda Metro Jaya.
Dalam laporan bernomor LP/3.656/6/VI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ (Polda Metro Jaya) itu, pihak PDIP melaporkan sekelompok massa yang melakukan demonstrasi dan membakar bendera partainya. Mereka juga membawa bukti berupa video aksi pembakaran bendera berlambang banteng dengan moncong putih tersebut.
Pada 29 Juni 2020, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan polisi telah memeriksa lima saksi terkait kasus tersebut. "Sudah ada lima yang diklarifikasi karena masuk penyelidikan, di antaranya dua saksi ahli dan tiga pelapor sendiri," ujarnya. Menurut Yusri, pihaknya masih membutuhkan waktu untuk mendalami kasus ini. Apalagi, laporan kasus ini baru diterima polisi pada 26 Juni 2020.
Sebelumnya, sebelum PDIP melaporkan pembakaran bendera partainya ke Polda Metro Jaya, Yusri mengatakan bahwa koordinator lapangan (korlap) dalam demonstrasi pada 24 Juni 2020 di depan gedung DPR itu telah dimintai klarifikasi oleh polisi. Hal itu, menurut Yusri, untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. "Kalau korlap (dimintai klarifikasi) iya, oleh intel, diambil keterangan ada apa ini terjadi," ujar Yusri pada 26 Juni 2020.
Dilansir dari CNN Indonesia, korlap aksi menolak RUU HIP di depan gedung DPR pada 24 Juni 2020, Edy Mulyadi, menyebut pembakaran bendera, termasuk bendera PDIP, dalam unjuk rasa tersebut di luar rencana. Edy menuding tindakan tersebut dilakukan oleh penyusup yang sengaja mencari gara-gara. "Bisa spontanitas atau ada penyusup yang sengaja cari gara-gara," ujar Edy pada Kamis 25 Juni 2020.
Edy mengklaim pihaknya tidak pernah berencana untuk melakukan pembakaran dalam unjuk rasa tersebut, baik bendera palu arit maupun bendera PDIP. Menurut dia, insiden tersebut di luar kendali dirinya sebagai korlap yang memegang pengeras suara di atas mobil komando. Edy juga mengaku tak kuasa menghentikan aksi tersebut. Alasannya, massa sudah kadung emosional dan kecewa pada RUU HIP.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim dalam gambar di atas, bahwa CNN Indonesia menerbitkan berita pada 24 Juni 2020 bahwa pembakar bendera PDIP dalam demonstrasi RUU HIP adalah simpatisan PDIP yang menyamar, keliru. Tidak ditemukan berita di CNN Indonesia yang berisi klaim tersebut. Begitu pula di media lain, tidak ditemukan berita bahwa pembakar bendera PDIP dalam demonstrasi RUU HIP adalah simpatisan PDIP yang menyamar.
Terkait foto yang dicantumkan dalam gambar itu, foto pertama memang berasal dari video peristiwa pembakaran bendera PDIP dalam demonstrasi menolak RUU HIP di depan gedung DPRD pada 24 Juni 2020. Namun, foto kedua bukanlah foto pelaku pembakaran yang diklaim telah ditangkap oleh polisi, melainkan foto salah satu anggota FPI di Rembang pada 2017. Hingga kini, polisi masih menyelidiki siapa pelaku pembakaran bendera PDIP tersebut.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Klaim 1:Tes swab PCR dibuat tidak akurat agar sampai kapan pun Covid-19 seolah-olah tidak pernah hilang. Sampel swab tidak dimurnikan dulu. Tidak jelas urutan genetik apa yang dibandingkan.
Fakta:
Hingga saat ini,reverse transcriptasePCR dianggap sebagai metode standar emas (gold standard) yang digunakan untuk mendeteksi Covid-19. Metode ini tidak hanya digunakan di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain di Asia, Eropa, dan Amerika. Dilansir dari jurnal PubMed Central, tes PCR merupakan tes berbasis deteksi asam nukleat yang memiliki sensitivitas yang memadai untuk membantu mendiagnosis infeksi dini.
Meski memiliki akurasi yang lebih tinggi ketimbang tes antibodi (rapid test), tes PCR tetap memiliki potensi negatif palsu. Namun, potensi ini bukan diakibatkan oleh kesengajaan agar Covid-19 tetap selalu ada seperti klaim dalam video di atas. Negatif palsu bisa terjadi karena tiga hal. Pertama, jika infeksi yang terjadi pada seseorang yang dites masih terlalu dini atau malah terlambat sehingga tidak terdapat virus dalam jumlah yang cukup di sel mereka. Kedua, jika layanan kesehatan tidak mengumpulkan jumlah sampel yang cukup, misalnya swab kurang. Ketiga, jika jarak waktu antara pengambilan sampel dan tes terlalu lama, yang membuat RNA virus terurai.
Dengan adanya risiko negatif palsu tersebut, dokter biasanya tidak hanya mengandalkan tes untuk menentukan apakah seseorang mengidap Covid-19. Jika seseorang menunjukkan gejala klasik Covid-19 dan berada di lokasi wabah, dokter kerap mendiagnosis seseorang terkena Covid-19 meskipun hasil tesnya negatif.
Klaim 2:Bill Gates mengatakan mereka yang sudah divaksin Covid-19 harus ditato sertifikat digital. Sertifikat digital itu dibuat oleh Tattoo ID dan tertera dalam situs ID2020.org. Tato tersebut berkode 666 atau tato dajal. Vaksin dan sertifikat digital ini kemudian akan dihubungkan dengan chip implan transaksi online (microchip).
Fakta:
Rumor ini pernah beredar pada April 2020, dan Tim CekFakta Tempo telah menerbitkan artikel cek fakta yang membantah rumor tersebut. Dilansir dari Reuters, rumor mengenai rencana Bill Gates untuk memakai implanmicrochipdalam melawan pandemi Covid-19 memang bermula dari wawancara pendiri Microsoft tersebut dengan para pengguna Reddit. Setelah wawancara itu berakhir, muncul sebuah tulisan berjudul "Bill Gates will use microchip implants to fight coronavirus".
Ditulis layaknya sebuah berita, tulisan yang menyesatkan itu menyebut bahwa "quantum dot dye" atau "quantum dot tattoo", teknologi yang ditemukan oleh Bill and Melinda Gates Foundation, bakal digunakan sebagai kapsul yang diimplan ke manusia yang memiliki "sertifikat digital". Teknologi ini disebut dapat menunjukkan siapa saja yang sudah menjalani tes Covid-19.
Kepada Reuters, salah satu penulis utama makalah penelitian mengenai quantum dot dye, Kevin McHugh, mengatakan, "Teknologi quantum dot dye bukan berbentuk microchip atau kapsul yang bisa diimplan ke manusia, dan setahu saya tidak ada rencana menggunakan teknologi ini untuk memerangi pandemi Covid-19."
Dalam wawancara di Reddit itu, Bill Gates memang sempat menyebut "sertifikat digital". Namun, penyebutan "sertifikat digital" itu untuk menjawab pertanyaan mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan ekonomi dunia. Dalam wawancara itu, Bill Gates sama sekali tidak menyinggung masalah microchip.
Organisasi cek fakta Amerika Serikat, FactCheck, juga telah memverifikasi klaim "Bill Gates berencana menggunakan vaksin Covid-19 untuk melacak orang-orang dengan microchip". Menurut mereka, klaim itu keliru. Gates Foundation mengkonfirmasi bahwa penelitian mengenai quantom dot dye tidak terkait dengan vaksin Covid-19. Begitu pula dengan sertifikat digital.
Bill Gates merupakan salah satu orang terkaya di dunia, yang menempatkan sebagian kekayaannya itu dalam berbagai organisasi dan inisiatif amal melalui Bill and Melinda Gates Foundation. Fokus utama yayasan ini, dan filantropi Bill Gates secara umum, adalah mengurangi ketidaksetaraan dalam bidang kesehatan, dengan fokus pada negara berkembang.
Melalui organisasi-organisasi ini, Bill Gates juga mendanai penelitian terkait solusi teknologi untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat di komunitas termiskin secara global. Sejak 2015, ia telah mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kurangnya kesiapsiagaan dunia dalam menghadapi bencana pandemi.
Salah satunya karena pembelaannya terhadap vaksin, Bill Gates menjadi sasaran utama gerakan anti-vaksin selama lebih dari satu dekade terakhir. Permusuhan yang dibangun selama bertahun-tahun oleh klaim palsu dari kelompok-kelompok anti-vaksin itu, yang meningkat selama pandemi Covid-19, telah menciptakan teori konspirasi seputar Covid-19 yang semakin luas dan berpusat pada Bill Gates.
Klaim 3:ID2020 adalah bagian dari konspirasi vaksin global.
Fakta:
Sebenarnya, ID2020 adalah organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika yang bertujuan untuk membantu miliaran orang yang tidak berdokumen, seperti pengungsi. Mereka yang tidak berdokumen ini adalah kelompok rentan yang tanpa perlindungan hukum, tidak dapat mengakses layanan dasar dan berpartisipasi sebagai warga negara atau pemilih, serta bertransaksi dalam ekonomi modern. Organisasi pemeriksa fakta Amerika, Snopes, menulis bahwa ID2020, atau Digital Identity Alliance, didanai oleh beragam yayasan dan perusahaan, termasuk Microsoft dan GAVI yang didanai oleh Bill Gates.
ID2020 Alliance menyediakan dana dan bantuan lain untuk proyek identitas digital dalam rangka melindungi privasi. Setiap individu atau organisasi yang memenuhi kriteria dapat mengajukan proposal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem di mana individu memiliki kendali penuh atas identitas pribadi atau dokumentasi kesehatannya. Sementara produk akhirnya adalah sistem yang memungkinkan informasi semacam itu dapat diakses di mana saja tapi hanya dengan persetujuan pemilik.
Salah satu proyek percontohan yang terkait dengan ID2020 adalah MyPass, upaya untuk memberikan identifikasi digital kepada populasi tuna wisma di Austin, Texas. Proyek tersebut berupaya membuat repositori identifikasi dan dokumen medis berbasis cloud. Versi awal, mereka menggunakan beberapa kombinasi kartu kode QR yang diberikan kepada individu yang berpartisipasi. Namun, kepesertaan dalam penelitian ini bersifat sukarela. Proyek berikutnya berada di Tanzania dan Bangladesh, yang melakukan pencatatan online pada bayi.
Proyek-proyek tersebut tidak terkait dengan pandemi Covid-19 dan tidak menyuntikkan apapun ke dalam tubuh manusia, atau sesuatu yang memungkinkan segala jenis pelacakan aktif atau pengawasan. Namun, teori konspirasi telah mendorong fakta-fakta di atas ke dalam narasi yang tidak berdasar.
Klaim 4:Covid adalah singkatan dari Certificate of Vaccination ID.
Fakta:
Pemberian nama Covid-19 merujuk pada singkatan dari “coronavirus disease 2019” atau penyakit yang disebabkan oleh virus Corona pada 2019. Nama Covid-19 tersebut diumumkan oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pada 11 Februari 2020. Sesuai pedoman internasional, nama tersebut tidak merujuk pada lokasi geografis, hewan, individu, ataupun kelompok tertentu.
Klaim 5:Konsep “new normal” diambil dari serial televisi tentang LGBT.
Fakta:
Tidak ada kaitan antara “new normal” sebagai konsep kenormalan baru untuk beradaptasi dengan Covid-19 dan serial televisi berjudul "Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Covid-19 adalah singkatan dari Certificate of Vaccination ID dan konsep “new normal” bermuatan LGBT, keliru. Nama Covid-19 merujuk pada singkatan dari “coronavirus disease 2019" atau penyakit yang disebabkan oleh virus Corona pada 2019. Adapun serial televisi yang berjudul “The New Normal”, yang di dalamnya menyinggung LGBT, tidak berkaitan dengan pandemi Covid-19 karena ditayangkan pada 2012, jauh sebelum terjadinya pandemi Covid-19.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Rujukan