Tempo memverifikasi konten itu dengan membandingkannya dengan sumber terpercaya. Hasilnya, TNI tidak pernah melakukan operasi pembebasan sandera di Gaza. 

Proses pembebasan sandera di Gaza terjadi sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, bukan melalui operasi TNI. Situs Al Jazeera melansir bahwa Hamas dan Israel telah melaksanakan kesepakatan pertukaran tahanan berdasarkan perjanjian gencatan senjata. Hasil dari kesepakatan itu hampir 2.000 warga Palestina yang dipenjara harus dibebaskan dari penjara-penjara di Israel. Demikian juga Hamas harus membebaskan 20 tawanan Israel.

Pada Senin, 13 Oktober 2025 gelombang pertama tujuh sandera telah diserahkan kepada Komite Internasional Palang Merah (ICRC). Militer Israel kemudian mengkonfirmasi bahwa 13 sandera lainnya yang dibawa dari Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 juga telah dipindahkan.

Hingga Desember 2025, Indonesia tidak mengirim pasukan militer aktif ke Gaza untuk operasi tempur atau pembebasan sandera. Siaran pers Pusat Penerangan TNI menjelaskan pada 17 Agustus 2025, TNI melaksanakan misi distribusi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina. Misi ini sepenuhnya selesai pada 14 September 2025. 

Selain misi distribusi bantuan, TNI juga mengirimkan, Satuan Tugas Kesehatan TNI bernama Patriot Usada IV di Gaza.

Sebelumnya, TNI menyatakan kesiapan untuk mengirimkan hingga 20.000 personel guna misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan. Namun hal ini tetap menunggu mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Terkait kesiapan 20 ribu prajurit dan latihan. Angka 20 ribu adalah kapasitas kekuatan TNI yang telah disiapkan dalam kerangka dukungan perdamaian dan kemanusiaan," ujar Kapuspen TNI Mayjen Freddy Ardianzah seperti dikutip dari Antara, Minggu, 16 November 2025.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan) Kolonel (Arm) Rico Sirait mengatakan pemerintah Indonesia pada prinsipnya bersikap bersedia berkontribusi sesuai kapasitas dan pengalaman panjang dalam misi perdamaian. TNI dan Kementerian pertahanan juga belum menentukan skema pemberangkatan pasukan serta jadwal pengirimannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim TNI bebaskan 6.000 sandera di Gaza adalah keliru.

Konten yang beredar adalah hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9 persen. Jadi, unggahan berisi klaim “Anwar Usman menyatakan Jokowi bersalah dalam kasus pemalsuan ijazah” itu merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Cek Fakta Murianews.com mencoba mencari kebenaran video tersebut dengan melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google.



Hasilnya, tidak ditemukan laporan dari sumber resmi atau media kredibel yang mengonfirmasi adanya peristiwa pecahnya akuarium besar di Kota Bandung.



Tim Cek Fakta Murianews.com kemudian menganalisi video tersebut menggunakan alat pendeksi Artificial Intelligence (AI), Hive Moderation. Hasilnya menunjukan video tersebut dibuat dengan menggunakan Artificial Intelligence (AI).



Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Undetectable.ai, yang mengonfirmasi bahwa audio dalam video merupakan hasil rekayasa suara buatan AI.



Kesimpulan...

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisa yang dilakukan Tim Cek Fakta Murianews.com, video yang menggambarkan akuarium di mal bandung pecah merupakan disinformasi jenis false content (konten palsu).



Video tersebut merupakan hasil rekayasan yang dibuat dengan bantuan kecerdasarn buatan atau Artificial Intelligence (AI). Pemanfaatan AI dalam cuplikan gambar itu telah disematkan TikTok pada bagian bawah konten.



Informasi valid terkait insiden akuarium di mal ini juga tidak ditemukan di media massa lokal maupun nasional, serta pihak berwajib.

Tempo memverifikasi konten itu menggunakan pencarian gambar terbalik, membandingkan narasinya dengan berita media kredibel, dan menganalisisnya dengan alat deteksi AI. Hasilnya, PBB tidak menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana internasional. 

Mula-mula Tempo memverifikasi gambar yang menampilkan seorang pria berjas biru dalam video tersebut melalui teknik pencarian gambar terbalik. Hasil penelusuran menunjukkan pria itu adalah Presiden Majelis Umum PBB, Dennis Francis. Rekaman tersebut menampilkan Dennis saat membacakan hasil pemungutan suara Resolusi A/ES-10/L.27 tentang perlindungan warga sipil serta penegakan kewajiban hukum dan kemanusiaan pada Desember 2023.



Kanal YouTube PBB menyiarkan video asli tersebut pada akhir Desember 2023. Dokumen PBB menyebut resolusi itu bertujuan melindungi warga sipil Palestina serta Israel di tengah agresi militer. Sidang mengesahkan resolusi melalui pemungutan suara yang mencatat 153 negara mendukung, 10 menentang, serta 23 abstain.

Pertemuan Sidang Umum PBB tersebut membahas gencatan senjata di Jalur Gaza. PBB mendesak seluruh pihak mematuhi kewajiban sesuai Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan membebaskan sandera tanpa syarat.

Video Majelis Umum PBB tersebut tidak berhubungan dengan bencana Sumatera. Konteks peristiwa dalam video terjadi jauh sebelum bencana di Sumatera berlangsung.



Gambar dari akun kedua yang memperlihatkan peserta sebuah rapat, juga berasal dari forum yang sama. Konteks asli dari gambar tersebut adalah video sidang PBB untuk Resolusi A/ES-10/L.27, akhir Desember 2023. Acara itu digelar sebelum terjadi banjir bandang Sumatera akhir November 2025.



Sementara itu, visual yang diklaim sebagai ruang rapat PBB tersebut menampilkan kondisi yang berbeda dengan aslinya. Tribunnews sebenarnya menggunakan gambar buatan akal imitasi itu sebagai ilustrasi berita pada 23 September 2025.

Analisis melalui perangkat deteksi akal imitasi AI Or Not menyimpulkan probabilitas sebesar 62 persen bahwa konten tersebut merupakan buatan akal imitasi. Perangkat deteksi Image Whisperer juga memberikan simpulan serupa.



Tidak Ada Penetapan Bencana Sumatera sebagai Bencana Internasional

Pemerintah Indonesia masih menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana skala provinsi hingga 1 Januari 2026. Otoritas juga menutup pintu bagi bantuan internasional.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal status bencana internasional. Tingkatan status darurat bencana hanya mencakup skala kota, provinsi, serta nasional.

PBB juga tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan status bencana di suatu negara menjadi bencana internasional. Laporan Tempo menyebutkan tugas utama PBB berfokus pada lima bidang yang meliputi penjagaan perdamaian dan keamanan internasional, perlindungan HAM, penyaluran bantuan kemanusiaan, dukungan pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim, serta penjunjungan tinggi hukum internasional.

Walau demikian, Kantor Perwakilan PBB di Indonesia terus memantau situasi daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Mereka menyatakan terlibat aktif bersama pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di tiga provinsi terdampak.

“Di lapangan sendiri, PBB telah mendukung upaya pemerintah Indonesia melalui bantuan teknis sesuai dengan mandat program yang tengah berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat,” bunyi pernyataan resmi Kantor Perwakilan PBB di Indonesia kepada awak media pada Senin, 15 Desember 2025.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan PBB menetapkan banjir bandang Sumatera sebagai bencana internasional adalah klaim keliru.