Dari hasil penelusuran diketahui klaim tersebut salah. Penampakan buaya dalam video berdurasi 29 detik tersebut sebenarnya terjadi di Pantai Menara Manggar, Belitung Timur. Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Sudarno memastikan informasi yang disampaikan di video tersebut hoaks. Sudarno menyebut peristiwa itu terjadi di Pantai Menara Manggar, Belitung Timur.

“Tidak benar video beredar di medsos bahwa buaya di Pantai Tapak Paderi,” kata Sudarno saat diminta konfirmasi oleh news.detik.com pada Jumat, 30/10/2020.

Video serupa dapat ditemui pada kanal Youtube “Bangka Pos Official” dengan judul ‘Buaya Besar Muncul di Pinggir Pantai Menara Manggar, Jadi Tontonan Anak-anak’. Dalam video dijelaskan jika video penampakan buaya tersebut diunggah pada Senin, 26/10/2020. Dalam video itu terlihat ramai orang-orang didominasi anak kecil yang heboh dengan kemunculan buaya tersebut. Dari penelusuran di atas, klaim video penampakan buaya di Bengkulu masuk kategori Konten yang Salah.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Tempo, klaim bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron memohon-mohon jangan boikot produk-produk asal Prancis adalah klaim yang menyesatkan.

Faktanya, desakan untuk menghentikan seruan boikot produk Prancis dilontarkan oleh Kementerian Luar Negeri Prancis, bukan Presiden Emmanuel Macron. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Prancis berkata, “Seruan untuk boikot ini tidak berdasar dan harus segera dihentikan, serta semua serangan terhadap negara kita, yang didorong oleh minoritas radikal.”

Dilansir dari Tempo.co, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait di situs media kredibel dengan memasukkan kata kunci “Macron mohon Timur Tengah akhiri boikot” di mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan sejumlah berita, baik dari media dalam negeri maupun media asing, bahwa Prancis memang meminta seruan boikot terhadap produk-produknya dihentikan. Namun, pernyataan itu dilontarkan oleh Kementerian Luar Negeri Prancis, bukan Presiden Emmanuel Macron.

Dilansir dari Kompas.com, yang mengutip BBC pada 26 Oktober 2020, Kementerian Luar Negeri Prancis mendesak negara-negara Timur Tengah mengakhiri seruan boikot terhadap produk Prancis. Menurut kementerian, saat ini, terdapat seruan “tidak berdasar” untuk memboikot barang-barang Prancis yang “didorong oleh minoritas radikal”.

Produk Prancis telah dihapus dari beberapa toko di Kuwait, Yordania, dan Qatar. Reaksi dari beberapa negara di Timur Tengah ini muncul setelah Macron mengomentari pemenggalan seorang guru Prancis, Samuel Paty, yang mempertunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas. Macron mengatakan Paty “dibunuh karena Islamis menginginkan masa depan kami”, tapi Prancis “tidak akan melepaskan kartun kami”.

Penggambaran Nabi Muhammad dapat dianggap pelanggaran yang serius bagi umat Islam, karena tradisi Islam secara eksplisit melarang gambar Muhammad dan Allah (Tuhan). Namun, sekulerisme negara dianggap sebagai pusat identitas nasional bagi Prancis, sehingga membatasi kebebasan berekspresi untuk melindungi perasaan satu komunitas tertentu, kata negara, merusak persatuan.

Dikutip dari berita di CNN Indonesia pada 26 Oktober 2020, Kementerian Luar Negeri Prancis meminta agar seruan boikot terhadap produk mereka yang dilakukan di berbagai negara Timur Tengah segera dihentikan. Dalam sebuah pernyataan pada 25 Oktober malam, Kementerian Luar Negeri Prancis berkata diplomatnya sedang bergerak untuk menanyakan negara-negara di mana boikot dilakukan atau seruan kebencian diliontarkan.

“Di banyak negara di Timur Tengah, seruan untuk boikot produk Prancis dan secara lebih umum, seruan untuk berdemonstrasi melawan Prancis, dalam istilah yang terkadang penuh kebencian, telah disebarkan di media sosial,” kata Kementerian Luar Negeri Prancis seperti dilansir dari Associated Press.

Dilansir dari Reuters, pada 25 Oktober 2020, Prancis mendesak negara-negara Timur Tengah untuk menghentikan perusahaan ritel yang memboikot produk Prancis. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, terdapat seruan untuk memboikot produk Prancis, terutama produk makanan, di beberapa negara Timur Tengah.

Menurut Kementerian Luar Negeri Prancis, terdapat pula seruan untuk demonstrasi melawan Prancis atas penerbitan kartun satir Nabi Muhammad. “Seruan untuk boikot ini tidak berdasar dan harus segera dihentikan, serta semua serangan terhadap negara kita, yang didorong oleh minoritas radikal,” demikian bunyi pernyataan itu.

Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut sebenarnya merupakan video evakuasi jamaah masjid di kota Clichy-la-Garenne karena telah habis kontrak sewa pada 22 Maret 2017 waktu setempat. Video asli diunggah oleh kanal YouTube RifOnline TV pada 23 Maret 2017 yang lalu. Melansir dari Le Parisien, Masjid Clichy merupakan bangunan milik pemerintah kota yang dijadikan masjid oleh asosiasi muslim melalui sewa tidak tetap yang hanya bisa diperbarui sekali pada bulan Juni 2015 lalu. Pemerintah kota Clichy-la-Garenne kemudian memerintahkan evakuasi ke masjid lain di Rue des Trois-Pavillions.

Dengan demikian, informasi yang diunggah oleh pengguna Facebook Pengobatan Saragih tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.

Setelah ditelusuri, Dinas Komunikasi dan Informatika Tangerang Selatan, secara tegas membantah kepemilikan akun media sosial Facebook atas nama Airin Rachmi Diany itu. Diskominfo Tangsel dengan tegas menyebutkan bahwa akun tersebut palsu. Melalui m.merdeka.com Kepala Dinas Kominfo Tangerang Selatan, Fuad menjelaskan.

“Terkait dengan munculnya akun Facebook atas nama Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany yang digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi penipuan. Bahwa akun Facebook tersebut palsu. Dikarenakan Wali Kota Tangsel tidak memiliki akun resmi di Facebook” dikonfirmasi pada Rabu (28/10/20).

Pihak Kominfo Tangerang Selatan telah melaporkannya ke kepolisian. Fuad mengimbau kepada masyarakat untuk tidak merespon semua percakapan atau permintaan yang mengatasnamakan ibu Wali Kota lewat akun Facebook palsu tersebut.

Dengan demikian akun Facebook yang mengatasnamakan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany adalah tidak benar sehingga hal ini masuk dalam kategori konten palsu.