Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, Pagar Nusa Indonesia memang pernah mengunggah gambar berisi ucapan duka atas meninggalnya seorang remaja perempuan bernama Syafrila Nugrahani pada 12 Juli 2019 di akun Instagramnya, @pagarnusaindonesia.

Namun, ucapan duka itu ditujukan untuk mengenang seratus hari wafatnya Syafrila yang merupakan salah satu srikandi Pagar Nusa yang meninggal pada 2 April 2019.

Tempo juga menemukan video atraksi pemecahan batu bata di atas kepala itu diunggah pertama kali di YouTube salah satunya oleh akun Asepp Kencleng. Video itu diunggah pada 25 Agustus 2019 dengan judul “Tragis Kepala Bocor Atraksi Pagar Nusa”.

Tempo tidak menemukan adanya akun lain yang membagikan video tersebut sebelum 25 Agustus 2019.
Artinya, ada ketidaksesuaian antara waktu meninggalnya Syafrila dengan waktu diunggahnya video itu pertama kali di YouTube. Syafrila meninggal sebelum video itu beredar.

Untuk memperkuat dugaan ini, Tempo menelusuri laman Pagar Nusa Indonesia di Facebook. Di laman tersebut, terdapat klarifikasi dari Pagar Nusa Purbalingga pada 27 Agustus 2019 yang menyebutkan bahwa Syafrila Nugrahani bukanlah srikandi Pagar Nusa yang ada dalam video atraksi pemecahan batu bata di atas kepala.

Pagar Nusa Purbalingga pun menyatakan, “Almarhumah meninggal karena kecelakaan sepeda motor pada 2 April 2019.

Tempo juga menelusuri pemberitaan media arus utama tentang viralnya video ini. Dikutip dari Tribunnews.com, Ketua Pagar Nusa Kabupaten Purbalingga, Muhammad Abdul Kholiq Mukhlis, memastikan atraksi tersebut tidak dilakukan oleh perguruan silat Pagar Nusa di wilayah Kabupaten Purbalingga.

"Dari informasi yang kami terima, atraksi itu dilakukan di luar daerah untuk menyemarakkan peringatan HUT RI pada Agustus 2019 lalu," kata Abdul Kholiq kepada Tribunnews.com pada Jumat, 6 September 2019.

Surat itu dipastikan hoaks. BPPT tidak pernah mengeluarkan surat seperti itu.

Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan, pihaknya baru mendapatkan surat tersebut pada hari ini, Rabu (11/9/2019).

“Baru diterima tadi via e-mail salah satu mitra BPPT,” ujar Hammam saat dihubungi Kompas.com, Rabu siang.

Hammam menegaskan, surat yang beredar dan mengatasnamakan BPPT itu adalah surat palsu.

“Ya, palsu. Kop surat, tanda tangan malah tidak mirip dengan tanda tangan saya,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kerja Sama dan Humas (HKH) BPPT Ardi Matutu mengungkapkan, tindakan pemalsuan instansi ini merupakan unsur pidana.

“Terkait surat penipuan, pertama bahwa penipuan ini sangat tidak benar, karena penipuan ini mengatasnamakan Kepala BPPT dan instansi pemerintah lainnya,” ujar Ardi saat dihubungi secara terpisah, Rabu.

Selain itu, unsur pidana lain yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab ini antara lain memalsukan tanda tangan Kepala BPPT, memalsukan kop surat, dan cap lembaga BPPT.

“Intinya tidak ada hal surat tersebut. Surat palsu ini akan sangat merugikan masyarakat,” kata dia.

Ardi mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap surat palsu yang mengatasnmakan BPPT.

Atas kejadian ini, BPPT telah melaporkan penipuan ke Markas Besar (Mabes) Polri.

Ia berharap, pihak kepolisian dapat segera mengusut tuntas untuk menimbulkan efek jera terhadap pihak yang melakukan penipuan.

Melalui akun Twitter, @BPPT_RI, BPPT juga meminta masyarakat yang menemukan surat serupa segera hubungi pihak berwajib atau telepon ke (021) 3169534.

Menanggapi hal tersebut, pihak Pemerintah Indonesia memberikan bantahannya. Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membantah asap yang menyelimuti wilayah Sarawak, Malaysia, berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Asap yang muncul di wilayah tersebut diduga berasal dari local hotspot.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, dari pengamatan Citra Satelit Himawari pada 4-5 September 2019, teridentifikasi adanya peningkatan jumlah titik panas secara mencolok di beberapa wilayah ASEAN, terutama di Semenanjung Malaysia dan sebagian Vietnam.

Berbanding terbalik di wilayah Riau, daerah dekat Malaysia. Pada tanggal tersebut, seluruh wilayah Riau bersih karena curah hujan 23 mm dalam sehari. Arah angin pun pada saat itu dari Tenggara mengarah ke Barat Laut dengan kecepatan 5-10 knots.

“Asap di Sumatra tidak terdeteksi lintasi Selat Malaka karena terhalang angin kencang dan dominan di Selat Malaka,” ujar Dwikorita.

Lonjakan jumlah hotspot terlihat hampir merata di wilayah Semenanjung Malaysia pada 7 September 2019 sebanyak 1423 titik, dari sebelumnya 1038 titik pada 6 September 2019. Sementara itu, di Riau dan perbatasan Sumatra bagian timur, terjadi penurunan jumlah hotspot, yakni dari 869 titik pada 6 September 2019 menjadi 544 titik pada 7 September 2019.

“Pada 5 September Indonesia diduga kirimkan asap dari Sumatra ke Malaysia. Dari satelit Himawari terlihat di Riau mulai muncul hotspot sedikit, tapi di Semenanjung Malaysia hotspot rapat di pantai, meluas hotspot-nya,” papar Dwikorita.

Terkait kemungkinan asap kiriman dari Kalimantan Barat, dia menjelaskan, berdasarkan analisis dari Citra Satelit Himawari dan Geohotspot BMKG, terdeteksi terjadi lonjakan titik panas di Serawak dan Kalimantan Barat pada 4 September 2019.

Terpantau penurunan titik panas pada 8 September 2019 di Serawak namun meningkat kembali pada 9 September 2019. Pada waktu yang sama, di Kalimantan Barat, titik panas terlihat turun.

“Bukan berarti yang di Serawak kiriman dari Kalbar. Karena di Serawak hotspot-nya juga banyak,” tegasnya.

Senada dengan Dwikorita, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga membantah dengan keras kabut asap yang mengganggu Malaysia disebabkan karena kebakaran hutan di Indonesia. Siti menegaskan bahwa asap yang dikeluhkan Malaysia dalam beberapa hari terakhir ini mayoritasnya berasal dari sejumlah wilayah di negeri Jiran itu sendiri.

Ia mengatakan bakal mengirimkan surat protes kepada Duta Besar Malaysia terkait masalah karhutla. Siti meminta agar Malaysia menyajikan data yang tepat soal kabut asap yang menyelimuti wilayahnya.

“Saya akan menulis surat kepada Dubes (Malaysia) untuk diteruskan kepada Menterinya. Jadi saya kira supaya yang betul datanya,” kata Siti.

Siti memastikan, dari rapat dengan BMKG, saat ini tak ada asap lintas batas (transboundary haze) dari Indonesia ke negara lain, termasuk Malaysia. Ia mengakui kabut asap sempat melintasi batas Indonesia pada 8 September, namun hanya terjadi satu jam dan telah hilang kembali.

Siti tak terima Malaysia hanya menyebut asap karhutla yang menutupi Kuala Lumpur hanya berasal dari wilayah Indonesia. Menurutnya, asap karhutla itu juga berasal dari wilayah Malaysia sendiri, seperti Serawak dan Semenanjung Malaya.

“Ada informasi yang dia (Malaysia) tidak buka. Karena sebetulnya asap yang masuk ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, itu dari Serawak kemudian dari Semenanjung Malaya, dan juga mungkin sebagian dari Kalbar. Oleh karena itu seharusnya obyektif menjelaskannya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Siti menyatakan pihaknya sudah bekerja sistematis dalam menangani masalah karhutla dan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Ia juga menegaskan tidak ada asap karhutla di Riau masuk ke Singapura.

“Tidak benar ada asap dari Riau masuk ke Singapura. Kenapa? Karena pada beberapa hari itu, angin kencang bergerak di Semenanjung. Jadi tidak mungkin dari Riau menyeberang ke sebelah kanan,” ujarnya.

Namun Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menegaskan, ucapan Wiranto adalah kabar bohong. MRP tidak pernah mengeluarkan maklumat seperti yang diungkapkan Wiranto.

“Bukan dari MRP. Itu hoax!” kata Murib kepada reporter Tirto, Selasa (10/9/2019).

Timotius Murib mengatakan belum merevisi surat maklumat nomor 05/MRP/2019 tentang Seruan kepada mahasiswa asal provinsi itu yang sedang sekolah di kota mana pun di dalam negeri untuk kembali ke Bumi Cendrawasih itu.

“Dalam rapat Panitia Musyawarah anggota MRP meminta Kepala Polri mengeluarkan seruan atau maklumat jaminan keamanan bagi anak-anak pelajar dan mahasiswa seluruh indonesia baru kami akan revisi maklumat MRP nomor 5 tersebut,” ujar Timotius kepada Tempo, Selasa, 10 September 2019. Hingga saat ini sikap tersebut pun masih dalam pembahasan majelis dan belum mencapai kata final.

Selain itu beredar pula poster bergambar Timotius yang disertai kutipan surat maklumat hoaks. Timotius mengatakan, itu juga hoaks.

“Saya belum pernah komentar seperti itu. Kecuali ada hasil keputusan lembaga yang dapat saya sampaikan,” ujarnya.

Timotius berujar, sikap MRP masih sesuai dengan maklumat mereka, pada 21 Agustus 2019 lalu yang bernomor seri, 05/MRP/2019. Isinya bila tidak ada jaminan keamanan dan kenyamanan dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, TNI, Polri di setiap kota studi maka diserukan untuk kembali melanjutkan dan menyelsaikan studinya di tanah Papua. Surat itu ditandatangani oleh Timotius.

Tim CekFakta Tempo menelusuri akun Facebook Sekretariat Majelis Rakyat Papua. Dalam salah satu unggahannya pada 9 September 2019, Sekretariat MRP menyatakan bahwa maklumat yang beredar tersebut adalah hoaks. Sekretariat MRP pun meminta publik untuk mengabaikan maklumat yang beredar itu.

Sekretariat MRP juga mengunggah maklumat terakhir yang dikeluarkan oleh MRP terkait seruan kepada mahasiswa Papua. “Diinformasikan kepada semua masyarakat Papua bahwa maklumat yang dikeluarkan oleh MRP Nomor 05/MRP/2019 tanggal 21 Agustus 2019 itu yang sah dikeluarkan oleh Majelis Rakyat Papua.”