Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Pemerintah Kota Yogyakarta menyebut “broadcast” yang menyebar luas dari berbagai “platform” media sosial terkait rencana pemekaran wilayah Kota Yogyakarta dengan memasukkan sejumlah desa di Kabupaten Sleman dan Bantul merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.

“Sampai sekarang tidak ada pembicaraan terkait rencana pemekaran wilayah Kota Yogyakarta,” ujar Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat.

Ia mengatakan, tidak mengetahui asal-usul atau pihak yang pertama kali membuat “broadcast” tersebut dan dasar yang dijadikan sebagai sumber informasi yang kemudian menyebar luas ke masyarakat.

“Apakah dasarnya dari kajian secara akademik mengenai manajemen wilayah untuk Kota Yogyakarta atau kajian lain saya pun tidak tahu,” katanya.

Meskipun demikian, lanjut Octo, jika dilihat dari pembagian wilayah yang menyebar melalui
“broadcast” di media sosial tersebut menggambarkan mengenai aglomerasi Kota Yogyakarta
dengan wilayah di sekitarnya.

“Seperti di dalam 'broadcast' yang menyebar, wilayah luar Kota Yogyakarta memiliki
keterhubungan yang erat dengan wilayah perbatasan,” katanya.

Ia menyebut, dari berbagai rapat dan koordinasi yang dilakukan di tingkat Pemerintah DIY
pun tidak ada kegiatan atau rencana pemekaran Kota Yogyakarta.

“Sejauh ini, yang ada adalah rencana pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019
tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota
dan Kelurahan,” katanya.

Berdasarkan peraturan tersebut akan ada perubahan penyebutan pada berbagai nomenklatur
wilayah untuk melaksanakan urusan keistimewaan, yaitu mengubah penyebutan kecamatan
di wilayah kabupaten menjadi kapanewon, sedangkan kecamatan di wilayah kota disebut
menjadi kemantren.

Kapanewon maupun kemantren masing-masing dipimpin oleh Panewu dan Mantri Pamong
Praja. Selain itu, juga diatur mengenai susunan organisasi di kapanewon dan kemantren yaitu
jabatan Panewu Anom dan Mantri Anom yang menjadi sebutan untuk sekretaris kecamatan.

Dalam melaksanakan sebagian urusan keistimewaan, maka tugas dan fungsi kelurahan di
Kota Yogyakarta pun akan ditambah yaitu untuk bidang kebudayaan, pertanahan, dan tata
ruang.

“Sejauh ini, persiapan sedang dimatangkan. Diupayakan pada 2020 sudah bisa
diimplementasikan,” katanya.

Senada dengan Octo, Bupati Sleman Sri Purnomo menegaskan berita tersebut hanya hoaks. "Tidak ada babibu, tahu-tahu muncul isu pemekaran. Itu hanya hoaks, tidak usah ditanggapi," katanya.

Dia juga meminta warga tidak perlu resah dengan adanya berita hoax itu. "Masyarakat sudah nyaman dengan Sleman Sembada-nya," tukas Sri.

Kepala Desa Condongcatur, Reno Candra Sangaji pun memberikan bantahannya terkait kabar pemekaran Kota Yogyakarta. Ia mengatakan, tidak pernah ada pembicaraan tentang hal itu sebelumnya. "Saya cuma dapat infonya dari WA. Sepertinya hoaks karena belum ada diskusi," ujarnya.

Menurut Reno, keputusan pemekaran wilayah tidak bisa dilakukan sembarangan. Perlu ada koordinasi dan kajian yang matang. Kendati Condongcatur ada di daerah perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, dia menilai warganya tetap nyaman berada di Sleman.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa video itu merupakan isu Hoaks Lama Bersemi Kembali (HLBK). Sebab, isu tersebut sudah pernah dilakukan pemeriksaan fakta pada tahun 2017. Dari hasil pemeriksaan fakta dahulu, sejumlah dokter ahli penyakit dalam sudah membantah bahwa gumpalan hitam tersebut ialah sel kanker.

Dr Fielda Djuita SpRad(K) Onk Rad, menyebut hal tersebut sebagai hal yang tidak masuk akal. Pasalnya setiap kanker memiliki sifatnya tersendiri sehingga obat antara satu kanker dengan kanker yang lain tidak bisa sama.

“Misalnya kanker untuk payudara dengan prostat, itu saja sudah berbeda (obatnya),” jelasnya.

Dr Fielda juga mempertanyakan mengenai benda yang disebut-sebut sebagai potongan kanker dalam video tersebut.

“Itu jaringan apa kan kita enggak tahu, perlu diuji lebih lanjut. Tapi saya rasa tidak masuk akal, satu jenis kanker dengan kanker lainnya sudah beda-beda sifatnya. Kalau gitu, taruh saja bawang putih banyak-banyak di badan kita,” pungkasnya.

Senada dengan itu, Dr Sonar Soni Panegoro, SpB(K) Onk dari RS Kanker Dharmais juga memberikan pernyataan bahwa video tersebut adalah hoaks. Sebab, sel apa saja yang keluar dari tubuh akan mati kecuali dikultur atau dibiakkan dalam media tertentu.

“Dan kalau pun tumbuh akan terlihat 2-3 hari, jadi lambat sekali pergerakannya. Sehingga tidak mungkin bisa bergerak seperti itu. Kemudian sel kanker hidup itu warnanya putih kelabu kadang merah. Yang kehitaman kanker kulit melanoma,” paparnya.

Selain bantahan dari dokter tersebut, redaksi detik.com sudah pernah melakukan eksperimen terkait gumpalan hitam tersebut. Dari hasil eksperimen tersebut, ternyata gumpalan itu merupakan slime yang diberi warna hitam dan dimasukkan ferro atau besi ke dalamnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka video yang tersebar melalui Whatsapp tersebut merupakan HLBK dengan kategori Fabricated Content atau Konten Palsu.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa tulisan itu berasal dari laman mojok.co yang diubah judulnya. Tulisan aslinya berjudul “PUAN MAHARANI MAU RANGKAP JABATAN MENTERI DAN ANGGOTA DPR NIH?” yang tayang pada 1 Oktober 2019. Berikut tulisan tersebut:

[…] PUAN MAHARANI MAU RANGKAP JABATAN MENTERI DAN ANGGOTA DPR NIH?

MOJOK.CO – Hari ini, 1 Oktober 2019, semua anggota DPR RI 2019-2024 dilantik. Termasuk di antaranya Ibu Puan Maharani yang saat ini juga masih menjabat sebagai Menko PMK. Tapi kok surat pengunduran diri Bu Puan sebagai menteri belum keluar ya?

Surat pengunduran diri Yasonna Laoly dari jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) resmi berlaku pada 1 Oktober 2019. Tanggal yang sama saat pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024. Hal ini karena Yasonna terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara.

Yasonna menambah daftar menteri yang mengundurkan diri dalam kabinet Jokowi. Sebelum Yasonna, ada nama Imam Nahrawi dan Idrus Marham. Kedua nama terakhir ini mundur karena tersandung kasus korupsi.

Satu nama lagi, Asman Abnur, yang mundur karena partainya (PAN) mendukung pasangan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019. Selain itu, masih ada nama Khofifah Indar Parawansa yang mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri menjadi calon Gubernur Jawa Timur 2018-2023 dan pada akhirnya terpilih menjadi Gubernur Jatim.

Di antara nama-nama tersebut, publik menanti nama Puan Maharani dalam daftar menteri yang mengundurkan diri dalam kabinet Presiden Jokowi. Hal ini terkait dengan terpilihnya Puan Maharani sebagai anggota DPR 2019-2024 dari Dapil Jawa Tengah V.

Jika posisi Puan disamakan dengan Yasonna yang sama-sama menteri, seharusnya surat pengunduran diri Puan sudah bisa diketahui publik karena per hari ini (1/10) seluruh anggota DPR terpilih bakal dilantik.

Masalahnya, Puan belum juga berniat mundur dan masih akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai menteri. Paling tidak, Puan diketahui masih mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla di sidang Majelis Umum PBB dan kunjungan ke beberapa negara.

Pelantikan Presiden Jokowi di periode kepresidenan kedua rencananya akan berlangsung 20 Oktober 2019. Jika mengacu pada pelantikan Presiden pada 2014, pengumuman kabinet dan jajaran menteri akan berlangsung seminggu setelahnya (5-6 hari setelah pelantikan presiden-wakil presiden).

Jika mengacu sejak pelantikan dan tidak ada surat pengunduran diri dari jabatan menteri, artinya Puan berpotensi merangkap jabatan selama 20 hari lebih. Kalaupun ada surat pengunduran diri, belum ada pengumuman resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Padahal seharusnya tidak boleh seorang pejabat eksekutif (menteri) yang sekaligus menjadi pejabat legislatif (anggota DPR). Mau satu atau dua hari, tentu hal ini merupakan tindakan tidak elok karena menyalahi logika trias politica. Tambah lagi, citra DPR RI saat ini sedang buruk-buruknya. (K/A) […]

Dari pembacaan terhadap tulisan itu, dapat disimpulkan bahwa tulisan itu bukanlah sebuah berita melainkan opini dari penulis terhadap pelantikan Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Adapun, melalui penelusuran lainnya, diketahui bahwa Puan Maharani telah mengajukan pengunduran diri sebagai Menko PMK. Lalu, Presiden Joko Widodo pun sudah menunjuk pelaksana tugas sementara (Plt) Menko PMK, yakni Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Berikut kutipan sejumlah pemberitaan tersebut:

CNN Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2019:

[…] Puan Maharani Mundur dari Kursi Menko PMK Sejak Kemarin

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengaku sudah mengundurkan diri dari Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sejak kemarin, (30/9).

Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar dirinya bisa dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini.

"Kemarin tanggal 30 (September), saya sudah izin pamit pada Presiden (Joko Widodo) untuk mengundurkan diri sebagai Menko PMK untuk bisa dilantik pada 1 Oktober ini sebagai anggota DPR," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (1/10).

Sema seperti Puan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi Yasonna Laoly juga sudah mundur karena hari ini dilantik menjadi anggota DPR. Yasonna mengundurkan diri pada Jumat (27/9) pekan lalu.

Jokowi sudah menunjuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai Pelaksana tugas (Plt) Menkumham.

Namun untuk Puan, belum ada keterangan dari Istana siapa yang ditunjuk menjadi Plt.

Puan dan Yasonna adalah politikus PDI Perjuangan yang terpilih menjadi anggota DPR RI. Puan maju di Daerah Pemilihan V Jawa Tengah. Sementara Yasonna maju di Daerah Pemilihan Sumatera Utara I.

Pada Pemilu 2019 PDIP kembali jadi pemenang dengan mendapat 18 kursi di DPR RI. […]

Detik.com pada tanggal 1 Oktober 2019:

[…] Dilantik Jadi Anggota DPR, Puan Maharani Sudah Mundur dari Menko PMK

Jakarta - Politikus PDIP Puan Maharani resmi dilantik menjadi anggota DPR 2019-2024. Puan pun sudah melepas jabatannya di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Jusuf Kalla.

"Sesuai dengan undang-undang bahwa pejabat negara itu tidak boleh merangkap jabatan," kata Puan Maharani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Puan diketahui menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Dia mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Jokowi sejak 30 September 2019.

"Jadi kemarin tanggal 30 September saya sudah izin pamit kepada presiden untuk mengundurkan diri sebagai Menko PMK untuk bisa dilantik sebagai anggota DPR," sebut Puan.

DPR RI hari ini resmi melantik 575 anggota Dewan periode 2019-2024, termasuk Puan Maharani yang mendapat suara terbanyak se-Indonesia. Selain Puan, Yasonna Laoly juga mengajukan pengunduran diri dari jabatan Menkum HAM karena dilantik sebagai anggota DPR 2019-2024. […]

Republika.co.id pada tanggal 1 Oktober 2019:

[…] Puan Maharani Telah Mengundurkan Diri Sejak Kemarin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR terpilih periode 2019-2024 fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani resmi dilantik pada Selasa (1/10). Puan mengaku sudah mengundurkan diri sebagai menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK).

"Jadi kemarin tanggal 30 saya sudah izin pamit kepada presiden untuk mengundurkan diri sebagai PMK untuk bisa dilantik 1 Oktober ini sebagai anggota DPR," kata Puan dalam konferensi pers fraksi PDI Perjuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ia juga mengakui bahwa dirinya telah ditunjuk oleh partai untuk menjadi calon ketua DPR. Namun secara resmi ia baru akan berkomentar setelah rapat badan musyawarah yang digelar sore ini.

"Sebagai anggota DPR dua periode saya berharap bahwa ke depan ini DPR akan bisa menghasilkan undang-undang yang produktif, tidak banyak namun bisa matang sesuai dengan situasi kondisi di lapangan," ujarnya.

Tidak hanya Puan, menteri kabinet pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla lainnya Yasonna Laoly yang berasal dari PDI Perjuangan telah lebih dulu mengundurkan diri. Dalam surat permohonan pengunduran diri, Yasonna mengundurkan diri terhitung mulai 1 Oktober 2019.

"Hal ini berkaitan dengan terpilihnya saya sebagai anggota DPR Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatra Utara I, serta tidak diperbolehkan rangkap jabatan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menjelaskan menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan," demikian bunyi surat pengunduran diri Yasonna. […]

Kompas.com pada tanggal 1 Oktober 2019:

[…] Puan Mundur, Jokowi Tunjuk Darmin Nasution Jadi Plt Menko PMK

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebagai Pelaksana Tugas Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Darmin menggantikan Puan Maharani yang telah mengundurkan diri setelah dilantik jadi anggota DPR.

"Pak Darmin (jadi Plt Menko PMK)," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati saat dikonfirmasi, Selasa (1/10/2019).

Menurut Adita, penunjukan Darmin dilakukan

Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan konten dalam petroksi[dot]blogspot[dot]com masuk ke dalam kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

Kabar ditangkapnya LA ini diamini oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Edi Suranta Sitepu.

“Iya betul, iya ada orangnya,” kata Edi saat dihubungi detikcom, Rabu (2/10/2019).

Namun Edi membantah jika LA ditangkap karena melecehkan bendera. Edi menegaskan, LA ditangkap karena ikut merusuh dalam aksi 30 September 2019 lalu.

“Bukan karena masalah pelecehan bendera, tetapi karena ikut demo. Dia membuat kerusuhan saat demo, intinya itu,” kata Edi.

Edi juga meluruskan informasi soal status LA. Menurutnya, LA sudah lulus sekolah, tetapi pada saat ditangkap mengenakan celana seragam SMA/SMK.

“Dia pada saat ditangkap bukan pelajar, tetapi dia menggunakan celana abu-abu yang digunakan oleh anak STM. Dia baru lulus STM,” tutur Edi.

Edi menyebut, LA sudah dua kali ikut dalam aksi demo pada tanggal 23 September dan 30 September. Namun, Edi belum mau memberikan penjelasan lebih lanjut soal apakah aksinya ini dikoordinir atau tidak.

“Nanti, nanti, masih penyelidikan,” lanjut dia.

Informasi terbaru terkait kasus ini adalah kini kasusnya dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat.

“Ya, sudah dilimpahkan ke Polres Jakarta Pusat,” ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Edy Suranta Sitepu di Jakarta, Kamis.