Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Pusat Penelitian Laut Dalam LIPI (P2LD) menyatakan kabar bahwa posisi Maluku berada di tubir jurang dan akan ambles jika ada longsor palung laut, sebagaimana informasi yang sedang beredar di masyarakat saat ini, adalah hoaks.

"Maluku tidak berada di tubir jurang. Memang ada palung laut tapi bukan jurang seperti dibayangkan oleh masyarakat yang bisa longsor begitu saja," kata Kepala P2LD LIPI Nugroho Dwi Hananato.

Nugroho pun menyatakan, informasi yang beredar tidak benar lantaran tidak memiliki landasan dan fakta ilmiah. Oleh karena itu, menurutnya, masyarakat diimbau untuk tidak panik dan khawatir akan terjadi bencana mengerikan sebagaimana disebutkan dalam gambar yang beredar.

"Itu bukan foto tiga dimensi tapi gambar data batimetri atau morfologi dasar laut yang dikirimkan dari satelit. Gambarnya diperkecil jadi jaraknya terlihat dekat tapi sebenarnya jaraknya jauh," ucapnya.

Ahli geologi itu menjelaskan palung laut terdalam di dunia bukan di Maluku, melainkan Palung Mariana di Kepulauan Mariana, Filipina yang memiliki kedalaman sekitar 11.000 meter di bawah permukaan laut, sedangkan di Maluku, palung terdalam berada di Laut Banda, dengan kedalaman diperkirakan 7.700 meter di bawah permukaan laut.

Bebatuan penyusun lereng bawah laut di dalam zona subduksi seperti Laut Banda, umumnya tersusun oleh campuran kerak benua dan kerak samudera sehingga tidak mudah patah maupun longsor begitu saja.

Ia menyebut belum ada bukti maupun fakta ilmiah yang bisa menjelaskan bahwa longsornya lereng Palung Banda juga bisa ikut menenggelamkan Ambon, Pulau-Pulau Lease, dan Seram.

Senada dengan Nugroho, Ahli tsunami dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr Abdul Muhari memberikan klarifikasi atas berbagai hal, mulai dari foto yang digunakan, hingga isu dua pulau besar yang akan ambles ke palung laut.

Pertama, mengenai foto perairan Kepulauan Maluku yang digunakan oleh penyebar informasi, disebut sebagai foto biasa yang dapat dengan mudah didownload di Google. Muhari juga menyebutkan, satelit tidak dapat menunjukkan potret kedalaman laut.

“Gambar tersebut bukanlah foto satelit 3D, karena satelit tidak bisa membuat foto dasar laut apalagi hingga kedalaman 7 km di bawah permukaan laut,” kata Muhari.

Lebih lanjut mengenai foto, ia menyebut peta itu adalah gambar batimetri yang dimanipulasi sedemikian rupa dan dilengkapi dengan keterangan berbau ilmiah untuk menakuti masyarakat.

Selain itu, mengenai pulau yang bisa longsor ke dasar lautan, Muhari menyebut selama ini belum ada sejarah gempa dan tsunami di dunia yang menenggelamkan pulau sebesar Ambon dan Seram. Dengan begitu, asumsi tidak dapat dibenarkan.

Terlebih dengan adanya hasil penelitian dari Australia dan Inggris oleh Jonathan M. Pownall, Gordon S. Lister, dan Robert Hall yang menunjukkan tidak adanya bukti kuat bahwa segmen Palung Banda bersifat aktif.

“Jadi jika ada berita atau tulisan yang mengaitkan hasil penelitian tersebut dengan prediksi-prediksi kejadian gempa atau tsunami yang akan terjadi di Ambon, maka itu adalah hoaks,” tegas Muhari.

Untuk itu, masyarakat diminta untuk tidak panik dan termakan hoaks yang beredar. “Ini harus kita sikapi dengan bijak dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan persiapan rencana evakuasi mandiri yang baik,” kata Muhari.

KOMPAS.com - Pekan lalu, Kepolisian mulai mengenalkan adanya SIM yang juga berfungsi sebagai e-money yang digadang-gadang akan rilis di seluruh Indonesia secara bertahap pada 22 September 2019 mendatang. Sebelum peluncuran ini, beredar kabar bahwa untuk mendapatkan SIM dengan e-money dilakukan pemutihan SIM terlebih dahulu. Salah satu pengguna Facebook OLC, mengunggah foto yang menampilkan wujud Smart SIM pada bagian depan dan belakang. Pengunggah juga membubuhkan keterangan foto yang berisi informasi bahwa pemutihan SIM ini berlaku mulai 25 Agustus 2019. " Pemutihan SIM yang sudah mati dan buat SIM baru, berlaku mulai tanggal 25 Agustus 2019. Tolong dibantu share ya, agar yang memiliki SIM mati bisa diperbarui tanpa mengulang tes lagi. Berlaku seluruh Indonesia," tulis OLC dalam unggahannya, Jumat (30/8/2019). Adapun informasi yang belum jelas kebenarannya pun banyak tersebar di media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram, bahkan aplikasi pesan WhatsApp.
Penjelasan Kakorlantas Menanggapi hal itu, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Refdi Andri mengatakan bahwa informasi yang beredar adalah hoaks. "Itu hoaks. Enggak ada pemutihan SIM, enggak bener itu nanti kita klarifikasi kalau begitu," ujar Refdi saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (5/9/2019). Menurutnya, pihak kepolisian hanya memberlakukan pembuatan SIM dan perpanjangan SIM. "Kalau pembuatan SIM baru kan sudah jelas itu mekanismenya sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) No.9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, jadi enggak ada pemutihan-pemutihan," ujar Refdi. Kemudian, Refdi mengatakan bahwa pihaknya masih tetap menjalankan pembuatan SIM dan perpanjangan SIM dengan proses yang sama seperti sebelumnya. Launching Smart SIM Tidak ada perbedaan dari sisi persyaratan, mekanisme, dan besaran-besaran PBB. Faktanya, Kepolisian baru akan meluncurkan Smart SIM di seluruh Indonesia pada 22 September 2019 mendatang. "Ya rencananya itu kita launching Smart SIM pada saat Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-64 pada 22 September 2019," ujar Refdi. Selain itu, Kepolisian melalui akun Twitternya Divisi Humas Polri, @DivHumas_Polri mengonfirmasi kabar pemutihan SIM untuk pembuatan SIM baru adalah kabar tidak benar. Berikut bunyi twitnya: "Beredarnya informasi pemutihan SIM yang sudah mati dan pembuatan SIM baru tidak perlu mengulang tes lagi dan belaku di seluruh Polda pada tanggal 25 Agustus 2019 adalah hoaks atau tidak benar."

Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I, Roby Hervindo mengatakan isu kelangkaan yang beredar di masyarakat Kota Padang merupakan informasi yang keliru. Pertamina menurut Roby menjamin stok tersedia sesuai HET di tingkat pangkalan.

“Saat ini berkembang isu kelangkaan di masyarakat dengan mengacu data stok dan harga di pengecer. Ini keliru, karena Pertamina menjamin stok tersedia sesuai HET di tingkat pangkalan. Pengecer bukan distributor resmi elpiji 3 kg sehingga tidak bisa dijadikan patokan,” kata Roby.

Pihaknya menindaklanjuti laporan di seputar kota Padang dengan memeriksa stok di pangkalan-pangkalan. Dari pemeriksaan lapangan, posisi stok per Selasa (08/10) ternyata tersedia. Misalnya di pangkalan Gindera wilayah Padang Selatan, tersedia 150 tabung. Pangkalan Jafri di Lubuk Begalung ada 250 tabung, Pangkalan Musli wilayah Bungus Teluk Kabung terpantau 50 tabung dan pangkalan dewi wilayah Padang Timur tercatat 310 tabung.

"Kami himbau warga agar membeli elpiji 3 kg di pangkalan. Dan jangan mudah terhasut isu kelangkaan. Isu seperti ini dimanfaatkan pengecer untuk menahan stok dan mengerek harga. Semakin ramai diisukan, semakin dimanfaatkan oleh pengecer," kata Roby. Terbukti berdasarkan pantauan Pertamina, harga di tingkat pengecer sudah meroket hingga Rp. 27 ribu per tabung.

Berdasarkan catatan Pertamina, penyaluran elpiji 3 Kg subsidi pada bulan Oktober di Kota Padang sebanyak 20.560 tabung per hari. Ini meningkat sebesar satu persen jika dibandingkan bulan sebelumnya sejumlah 20.384 tabung.

Wilayah Kota Padang terbagi menjadi 11 Kecamatan dan saat ini disuplai oleh 780 pangkalan. Rencana jumlah total penyaluran untuk bulan Oktober ini sebesar 646.240 tabung. Jumlah ini bertambah enam persen dibanding bulan lalu sebesar 611.520 tabung.

"Hari ini kami melaporkan kondisi stok pangkalan pada Disperindag Kota Padang dan aparat keamanan. Juga memohon dukungan pemda dan aparat meredam isu kelangkaan tidak makin meluas serta menyebabkan keresahan warga," lanjut Roby.

Apabila warga menemukan pangkalan yang melanggar aturan HET, atau mengalami kendala pasokan agar dapat melaporkan ke Pertamina melalui saluran telepon Pertamina 135. Pertamina menindaklanjuti semua laporan yang masuk.

Atas beredarnya isu tersebut, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan bantahan bahwa akan menyuntikkan dana ke Bank Muamalat.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas, dan Corporate Secretary BNI, Meiliana, sekaligus membantah pemberitaan berlandaskan rumor oleh analis asing yang menyebutkan Bank Mandiri dan BNI telah menyepakati due diligence untuk penambahan modal Bank Muamalat Indonesia.

“Kami menyayangkan media-media nasional yang memuat pernyataan analis internasional yang menyatakan ada rumor tentang rencana Bank Mandiri dan BNI yang akan melakukan investasi di Bank Muamalat,” kata Rohan.

Sebagaimana diberitakan, terdapat rumor melalui analisis yang dilakukan oleh Macquarie yang menyatakan bahwa bank milik negara, yaitu Bank Mandiri dan BNI, sepakat untuk melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap Bank Muamalat.

"Kami tegaskan bahwa BNI belum memiliki keinginan atau rencana untuk melakukan akuisisi Muamalat," ujar Meiliana.

Bantahan serupa pun dikemukakan oleh pihak BRI. Corporate Secretary BRI Hari Purnomo mengatakan, terkait dengan adanya berita bahwa bank BUMN akan melakukan akuisisi terhadap Bank Muamalat, BRI tidak memiliki rencana terkait aksi korporasi tersebut.

"Saat ini, untuk pengembangan bisnis perbankan Syariah, BRI masih fokus pada pengembangan BRISyariah, anak usaha BRI yang bergerak di bidang perbankan syariah," kata Purnomo.