Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya warung kuliner Sop K*nt*l Jaran (alat vital kuda) di daerah Rungkut, Pasar Soponyono adalah klaim yang salah.

Faktanya, gambar tersebut adalah gambar hasil editan atau suntingan. Pada foto asli, tulisan di papan nama warung kuliner itu adalah “SOP JANDA LEPAS”. Selain itu, lokasi Sop Janda Lepas ini bukan di Pasar Soponyono, Rungkut, Kota Surabaya, melainkan di Taman Puri Cendana, Kota Bekasi.

Berdasarkan hasil penelusuran gambar, foto asli warung kuliner Sop Janda Lepas ini salah satunya pernah dimuat di situs Tribun Sumsel pada 4 Mei 2017 di artikel berjudul “Nama- Nama Warung Kuliner ini Buat Orang Senyum-senyum Sendiri, Nomor 4 Bisa Bikin Putus Sama Pacar”

Dan dari hasil penelusuran terhadap nama Sop Janda Lepas, ditemukan akun Facebook SOP JANDA LEPAS yang mencantumkan “Jl. Raya Perumahan Taman Puri Cendana, Tridaya Sakti, Tambun Sel. Kota Bekasi, Jawa Barat 17510” pada keterangan lokasinya. Alamat ini memang cocok dengan lokasi Sop Janda Lepas ketika dicari dengan menggunakan aplikasi Google Maps.

Foto warung kuliner yang identik juga ditemukan di akun Facebook SOP JANDA LEPAS dan di hasil penelusuran Google Maps.

Gambar editan / suntingan. Pada foto asli, tulisan di papan nama warung kuliner itu adalah “SOP JANDA LEPAS”. Selain itu, lokasi Sop Janda Lepas ini bukan di Pasar Soponyono, Rungkut, Kota Surabaya, melainkan di Taman Puri Cendana, Kota Bekasi.

Akun Twitter @FollowicTsadic membuat tweet disertai dengan gambar pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 07.45. Postingan tersebut mendapat Likes sebanyak 18, 9 kali Retweets dan 1 Reply. Cuitan tersebut mengklaim bahwa UU ITE hanya berlaku untuk pengkritik pemerintah atau Presiden Jokowi. Sedangkan pornografi dan konten tidak mendidik lainnya, tidak akan terjerat pasal.

Berdasarkan hasil penelusuran yang kami lakukan, terbukti bahwa UU ITE tidak hanya memberikan sanksi bagi pelaku pengkritik Jokowi, namun juga tindakan asusila dan konten tidak mendidik lainnya.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE terkait penyebaran konten pornografi, berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Berikut ancaman pidananya telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016, yang berbunyi:

“…pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Tersangka kasus pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE, adalah Jibril Abdul Aziz (26 tahun), mahasiswa dari PTN di Yogyakarta. Dilansir oleh republika.co.id, Jibril dilaporkan keluarga korban pada tanggal 9 Juli 2019 karena menyebarkan foto dan video mesum bersama mantan kekasihnya (korban). Pada tanggal 15 Juli 2019, Jibril ditangkap Ditreskrimsus Polda DIY, karena kasus penyebaran konten pornografi.

Kasus penyebaran pornografi juga menjerat akun YouTube terkenal bernama Kimi Hime. Dilansir dari tirto.id, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan konten YouTube yang bersangkutan bermuatan pornografi, pihaknya menagguhkan setidaknya 3 video yang dinilai vulgar. Kimi Hime dipanggil kominfo secara resmi melalui pesan surat elektronik dan pesan di Instagram untuk dilakukannya mediasi.

Adapun kasus lain yang terjerat pasal dalam UU ITE, yakni seorang YouTuber bernama Ferdian Paleka. Ia ditangkap lantaran kasus video prank pembagian sembako berisi sampah yang diberikan pada sejumlah transpuan di Kota Bandung.

Berdasarkan berita dari cnnindonesia.com, Ferdian dijerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE atas perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ia pun dipidana dengan ketentuan pasal 45 ayat 3 UU ITE, selain itu Kabihumas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Saptono Erlangga mengatakan Ferdinan Paleka juga terjerat pasal Pasal 36 dan Pasal 51 ayat 2 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Sempat menjadi buron dan tahanan polisi, ia kemudian dibebaskan dari penjara pada 4 Juni 2020.

Berdasarkan data pada seluruh referensi, klaim bahwa UU ITE hanya menjerat pengkritik Jokowi adalah tidak tepat dan termasuk dalam kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga)

Faktanya, UU ITE juga mengatur tentang penyebaran konten pornografi atau tindak asusila, melalui media/dokumen elektronik, serta konten bermuatan negatif selainnya seperti penghinaan dan pencemaran nama baik. Telah diatur pula sanksi pidana bagi pelaku yang terjerat pasal. Beberapa kasus di masyarakat telah terbukti bahwa jeratan UU ITE tidak hanya berlaku bagi pengkritik pemerintah atau Presiden Jokowi.

Pengguna Twitter rahulrajnews mengunggah sebuah video (19/10) yang menunjukkan kondisi di dalam sebuah rumah ketika sedang terjadi gempa bumi. Video tersebut juga disertai dengan keterangan yang menyebutkan bahwa video tersebut menunjukkan kondisi ketika gempa bumi dengan kekuatan 7.5 magnitut melanda wilayah sekitar Sand Point, Alaska, Amerika Serikat.

Berdasarkan hasil penelusuran, gempa bumi dengan kekuatan 7.5 magnitut memang melanda wilayah sekitar Sand Point pada 18 Oktober 2020 waktu setempat. Namun, video yang diunggah oleh pengguna Twitter rahulrajnews tersebut tidak diambil pada saat gempa bumi itu terjadi, melainkan merupakan video yang diambil ketika gempa bumi berkekuatan 7.0 magnitut melanda kota Anchorage, Alaska, Amerika Serikat, pada 30 November 2018 waktu setempat. Video asli diunggah oleh pengguna Twitter JamesEastonCFO.

Informasi dengan topik serupa juga pernah dimuat dalam situs Reuters dengan judul artikel ‘Fact check: Old Alaska Quake Footage from 2018 Recycled’ dan mengategorikannya sebagai false.

Dengan demikian, informasi yang diunggah oleh pengguna Twitter rahulrajnews tersebut dapat dikategorikan sebagai Konteks yang Salah/False Context.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini (Universitas Diponegoro).

Informasi yang salah. Faktanya, video tersebut tidak diambil pada saat gempa bumi melanda wilayah sekitar Sand Point, Alaska, melainkan merupakan video yang diambil ketika gempa bumi berkekuatan 7.0 magnitut melanda kota Anchorage, Alaska, Amerika Serikat, pada 30 November 2018 waktu setempat.

Beredar narasi lewat aplikasi Whatsapp yang menyatakan bahwa akan diberikan kartu bahan bakar gas senilai 600.000 rupiah di SPBU Shell terdekat jika masyarakat mendaftar kartu Prakerja melalui link yang disediakan di akhir narasi.

Dilansir dari media liputan6.com, pihak humas PT Shell Indonesia menyatakan bahwa narasi tersebut adalah hoaks. Pihak PT Shell Indonesia juga menyatakan bahwa tidak memiliki program pemberian kartu bahan bakar yang dikaitkan dengan program tersebut. Untuk itu, PT Shell Indonesia menghimbau masyarakat mewaspadai penipuan bermodus penawaran untuk pendaftaran Program Prakerja dengan janji/iming-iming pemberian kartu bahan bakar Shell bernominal tertentu.

Kartu Prakerja sendiri berfokus pada pemberian insentif dan pelatihan terhadap masyarakat yang belum bekerja atau kepada yang sudah bekerja namun ingin meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. 8 mitra yang telah resmi bekerjasama dalam program Kartu Prakerja ini adalah Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Pijar Mahir, Sekolahmu, serta Sistem Informasi Ketenaga Kerjaan (Sisnaker) Kementerian Tenaga Kerja. Jadi dapat dipastikan bahwa tidak ada perusahaan bahan bakar seperti PT Shell Indonesia yang menjadi mitra dari Kartu Prakerja.

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan senilai 600.000 oleh PT Shell Indonesia melalui pendaftaran Kartu Prakerja adalah hoaks kategori fabricated content.

Hasil periksa fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Hal tersebut tidak benar. Faktanya, PT Shell Indonesia tidak pernah bermitra pada program Kartu Prakerja.