Pelintiran daur ulang, konfirmasi oleh Imam Besar Masjid di Angola tidak ada pelarangan agama Islam di Angola. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Pencantuman “Penghayat” justru untuk mengatasi permasalahan pengosongan kolom agama dan efek yang ditimbulkan, salah satunya: anak yang tidak memiliki akta lahir karena pernikahan tidak terdaftar. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Hasil penelusuran yang dilakukan Okezone, tidak menemukan pemberitaan di media mainstream baik online nasional dan lokal serta cetak yang menyimpulkan bahwa Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ada menyebut salat Jumat Jokowi 4 rakaat.
Sehingga dapat dipastikan bahwa artikel yang memuat bahwa Luhut menyebut salat Jumat Jokowi 4 rakaat adalah hoaks.

Dari sumber media seperti CNNIndonesia pada 10 Feb 2019 didapat kutipan serupa yang bunyinya,
“Jadi kalau dibilang, misalnya, dibilang kriminalisasi ulama, darimana? Sejak saya kenal 12 tahun lalu, dia [Jokowi] tukang sembahyang, tukang puasa. Yang sebelah sana kita belum jelas juga,“

Sebagai pembanding, dari Liputan6 pada 11 Feb 2019 juga menuliskan pernyataan Luhut sebagai berikut,
“Jadi kalau dibilang, misalnya dibilang kriminalisasi ulama, darimana? Sejak saya kenal 12 tahun dia tukang sembahyang, tukang puasa. Yang sebelah sana kita belum jelas juga,“

Jadi, tidak ada sama sekali pernyataan Luhut yg mengatakan : “Bahkan shalat Jumat hingga 4 rakaat.“

Selain itu situs asiasatu.online ini sendiri sudah pernah dilaporkan sebagai situs penyebar artikel hoaks dan sudah 2 kali dibuatkan konten klarifikasinya di https://turnbackhoax.id/?s=asiasatu .

Judul berita “TKA China Punya e-KTP, Mendagri : Jangan Protes!! Petahana Punya Hak Atas Segalanya” yang ditayangkan di situs tribuninf0.blogspot.com pada hari Selasa (26/2/2019) ini mengandung unsur clickbait.

Judul berita yang dibumbui pernyataan kontroversial pastinya ada warganet yang melihat judul tersebut langsung menyebarluaskan tanpa mengecek kebenaran dari berita itu.

Faktanya, tidak pernah ada pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang bilang seperti judul berita tersebut di dalam isi beritanya.

Berikut pernyataan Tjahjo Kumolo di dalam berita bohong yang dibuat situs tribuninf0.blogspot.com :

“Ada aturan dan ada undang-undangnya, tapi yang membedakan adalah adanya kolom kewarganegaraan. Saya juga belum mendapat informasi lengkapnya dari kadis, sifatnya juga sementara,” kata Mendagri saat dihubungi, lagi pula untuk apa di besar besarkan petahana kan punya hak atas semuanya, jadi salahin kami dong ujar kemendagri Selasa (26/2/2019).

Pernyataan Tjahjo Kumolo tersebut adalah pernyataan yang sudah direkayasa.

Aslinya, pernyataan itu keluar dari mulut Plt Bupati Cianjur Herman Suherman, diambil dari berita yang dimuat di media daring detik.com pada hari Selasa (26/2/2019) yang berjudul “Heboh TKA China Punya e-KTP, Ternyata Diatur di Undang-Undang ini”.

Isi berita di situs tribuninf0.blogspot.com menjiplak berita yang dimuat oleh detik.com tersebut.