Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim adanya jutaan warga Jerman turun ke jalan menolak kemerdekaannya dirampas dengan dalih virus sepele pada tanggal 1 Agustus 2020 berdasarkan foto ribuan massa yang berkumpul di sebuah wilayah di dekat pelabuhan adalah klaim yang salah.

Faktanya, foto itu adalah oto tahun 2019, bukan foto terkait peserta demonstrasi terkait COVID-19 pada 1 Agustus 2020 di Jerman. Foto itu merupakan foto dokumentasi Zurich Street Parade di Swiss pada Agustus 2019. Selain itu, jumlah peserta demonstrasi terkait Covid-19 di Jerman tidak mencapai jutaan, melainkan hanya sekitar 20 ribu orang.

Foto yang identik pernah dimuat oleh laman Streetparade.com pada 16 Agustus 2019. Foto itu diberi keterangan, “Lihatlah momen terindah dari Street Parade 2019. Terima kasih banyak kepada semua artis, mitra sponsor, Love Mobile-Teams, Clubs, keluarga Elrow, Ants, Katermukke, Rakete, Daylight, dan semua penjelajah, yang telah berdansa bersama kami.”

Streetparade.com pun menyertakan tautan yang mengarah ke unggahan sebuah video di YouTube yang juga memperlihatkan momen-momen dalam Street Parade 2019. Video yang diunggah pada tanggal yang sama ini diberi judul “Official Street Parade Aftermovie 2019”.

Foto-foto dokumentasi Zurich Street Parade 2019 lainnya juga dimuat oleh Streetparade.com dalam pengumumannya yang membatalkan Street Parade 2020. Acara yang rencananya digelar pada 8 Agustus 2020 ini dibatalkan karena pandemi Covid-19. Foto-foto dokumentasi Zurich Street Parade 2019 dicantumkan di bagian bawah pengumuman itu. Dalam daftar foto ini, terselip foto unggahan sumber klaim.

Artikel tentang Zurich Steet Parade 2019 juga pernah dimuat di situs resmi Platzhirsch Hotel & Bar pada 20 Juli 2019. Menurut artikel itu, Zurich Street Parade merupakan pesta musik tekno terbesar di dunia. Dalam Zurich Street Parade, ratusan ribu penggemar musik elektronik dan tekno yang hadir dapat berjoget sepuasnya di jalanan sekitar lembah danau Zurich.

Jumlah peserta demonstrasi terkait Covid-19 di Jerman pun, menurut berbagai pemberitaan media, tidak mencapai jutaan, melainkan hanya ribuan. Dikutip dari BBC, jumlah peserta demonstrasi terkait Covid-19 di Jerman pada 1 Agustus 2020 mencapai sekitar 20 ribu orang.

Para demonstran menyatakan upaya-upaya pembatasan di tengah pandemi Covid-19, termasuk pemakaian masker, melanggar hak dan kebebasan mereka. Polisi membubarkan unjuk rasa itu dengan menyatakan bahwa penyelenggara tidak menghormati aturan terkait Covid-19, seperti menjaga jarak aman sejauh 1,5 meter dan memakai masker.

Menurut laporan BBC, sejumlah demonstran berasal dari kelompok kanan jauh dan pendukung teori konspirasi yang tidak percaya bahwa Covid-19 itu ada. Namun, beberapa demonstran lain merupakan masyarakat biasa yang hanya menolak pendekatan pemerintah Jerman terhadap pandemi Covid-19.

Foto tahun 2019, bukan foto terkait peserta demonstrasi terkait COVID-19 pada 1 Agustus 2020 di Jerman. Foto itu merupakan foto dokumentasi Zurich Street Parade di Swiss pada Agustus 2019. Selain itu, jumlah peserta demonstrasi terkait Covid-19 di Jerman tidak mencapai jutaan, melainkan hanya sekitar 20 ribu orang.

Menanggapi informasi tersebut, pihak PT KAI angkat bicara. Melansir dari liputan6.com, Vice President PT KAI Daop 3 Cirebon, Wisnu Pramudyo menegaskan bahwa semua informasi rekrutmen dan pemenuhan SDM hanya diumumkan melalui website resmi PT KAI di recruitment.kai.id.

“PT KAI mengingkatkan kepada masyarakat untuk waspada akan penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen KAI. Jika menemukan info rekrutmen yang tidak bersumber dari situs tersebut agar dapat mengabaikannya, tegas Wisnu.

Dalam proses rekrutmen, PT KAI juga tidak memungut biaya seperpun seperti halnya uang muka, uang tanda jadi, penggantian biaya akomodasi atau segala jenis biaya serupa. Dengan demikian, masyarakat yang menemukan informasi seputar rekrutmen PT KAI namun meminta mengganti sejumlah uang, dapat dipastikan panggilan kerja tersebut adalah hoaks.

Surat tersebut palsu. PT KAI menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat seperti halnya yang beredar. PT KAI meminta masyarakat untuk selalu waspada, serta mengabaikan informasi seputar rekrutmen PT KAI yang tidak bersumber dari situs resmi.

Melihat adanya informasi yang tidak sesuai dengan fakta, pihak Pasar Mayestik pun akhirnya angkat bicara. Melansir dari republika.co.id, Kepala Pasar Mayestik, Riskan menegaskan bahwa pegadang yang meninggal tersebut bukan dikarenakan virus corona atau Covid-19 melainkan sakit paru-paru dan flek jantung.

“Kita dapatkan dari penelusuran teman-teman antar pedagang, lewat nomor telepon juga dari keluarganya, dari security juga,” jelas Riskan.

Riskan juga meluruskan terkait dengan lokasi pedagang yang meninggal bukan di lantai dasar melainkan di lantai semi basement.

“Lokasinya saja sudah salah karena di lantai dasar Pasar Mayestik saja tidak ada yang jualan hantaran seperti keranjang-keranjang gitu,” pungkasnya.

Lebih lanjut Riskan juga menjelaskan terkait informasi suami dan anaik si pegadang dirawat di RSUD Cengkareng, ia kembali menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Hoaks, tidak ada,” tegasnya kembali.

Senada dengan Riskan, klarifikasi juga dituturkan oleh Perumda Pasar Jaya. Melansir dari kompas.com, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Arief Nasrudin menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoaks.

“Kita jelaskan informasi tersebut adalah hoaks dan kita minta masyarakat tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar,” tegas Arief.

Bukan disebabkan oleh Covid-19. Pegadang tersebut meninggal dikarenakan terkena serangan jantung. Diketahui pula bahwa si pedagang memiliki riwayat penyakit yaitu pembengkakan hati dan flek jantung.

Menanggapi informasi yang beredar, pihak Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa data tersebut merupakan informasi palsu.

Kepala BPS Kabupaten Aceh Barat, Mughlisuddin menegaskan jika data pertumbuhan ekonomi terhadap 23 Kabupaten/Kota di Aceh tersebut adalah hoaks. Ia menjelaskan bahwa data BPS yang benar, hanyalah data yang terdapat dalam website resmi BPS yakni aceh.bps.go.id.

“Intinya data BPS hanya yang ada di website resmi,” jelas Mughlisuddin.

Lanjut Mughlisuddin menegaskan, apabila terdapat pihak yang melakukan pengolahan data dari BPS, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pelaku penyebar data dalam mempublikasikannya. Ia juga menambahkan bahwa persebaran konten itu sendiri juga perlu ditelusuri, baik pihak pembuat atau pun yang menyebarkan.

“Perlu di telusuri yang mempublikasikan,” katanya menegaskan.

Pihak BPS Provinsi Aceh menyatakan bahwa data yang beredar mengatasnamakan BPS merupakan informasi palsu. Masyarakat diimbau untuk mengecek segala data terkait BPS Provinsi Aceh di website resmi aceh.bps.go.id.