Ancaman perang teknologi ini pun sudah dinyatakan berbagai kalangan di dunia, mulai dari kalangan pengusaha hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB, melalui lembaga The United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) sudah memperingatkan bahwa robot dan kecerdasan buatan (AI) bisa membuat dunia tidak stabil, sehingga perlu suatu pusat kajian yang khusus.

"AI dan robot-robot yang diciptakan, memiliki serangkaian ancaman potensial bagi manusia: Mulai dari kekhawatiran umum atas automasi dan pengangguran massal sebagai dampaknya, hingga kekhawatiran lebih dramatis bahwa robot-robot pembunuh akan dikerahkan oleh mereka yang memiliki niat jahat. Atau justru mereka yang bisa memerintah sendiri," demikian peringatan UNCIRI, seperti dikutip dalam futurism.com.

Kalangan pengusaha pun mengutarakan kecemasan serupa. Salah satunya dari Jack Ma saat berbicara di World Economic Forum yang berlangsung di Davos, Swiss, Januari lalu. Bagi dia, perkembangan teknologi bisa picu Perang Dunia Ketiga.

"Perang Dunia I adalah karena revolusi teknologi pertama. Lalu revolusi teknologi kedua menyebabkan perang dunia kedua. Sekarang ini adalah revolusi teknologi yang ketiga," kata Ma, seperti dikutip CNBC, 24 Januari 2019.

Begitu pula dari Elon Musk, miliarder pemilik SpaceX dan Tesla. Menurut Musk, bila tidak bisa dikontrol, teknologi kecerdasan buatan pun akan bisa jadi bumerang di masa depan.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) 2018 yang dirilis oleh Transparansi International, skor Indonesia adalah 38 dan berada di peringkat 89 dari 180 negara yang disurvei. Angka/skor ini meningkat 1 poin dari tahun 2017 lalu.

“Hal ini menunjukkan upaya positif antikorupsi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, kalangan bisnis dan juga masyarakat sipil,” ungkap Wawan Suyatmiko, peneliti Transparency International Indonesia.

Terdapat dua sumber data yang menyumbang kenaikan CPI Indonesia di tahun 2018. Yakni Global Insight Country Risk Ratings dan Political and Economy Risk Consultancy. Sementara itu, lima dari sembilan indeks mengalami stagnasi, yakni World Economic Forum, Political Risk Service, Bertelsmann Foundation Transformation Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings, World Justice Project – Rule of Law Index.

Sedangkan dua mengalami penurunan yakni IMD World Competitiveness Yearbook dan Varieties of Democracy.

Sejak kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2002, skor Indeks Korupsi indonesia hingga 2017 telah menanjak 18 poin. Pada 2014 misalnya, skor Indonesia sebesar 34 dan skor tahun 2004 sebesar 22.

Sementara Per 31 Desember 2018, di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.

Berdasarkan hasil survei Transparency International, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia 2018 naik ke peringkat empat di ASEAN. Indonesia berhasil menggeser posisi Thailand yang turun ke posisi enam.

Padahal, sebelumnya Indonesia berada di bawah Thailand. Transparency International menyebut IPK Indonesia naik satu poin menjadi 38 dari skala 1-100 pada 2018. Di ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Sementara di dunia, peringkat Indonesia mengalami peningkatan. Pada 2018, Indonesia berada di peringkat 89 dari 180 negara. Tahun sebelumnya, Indonesia berada di peringkat 96.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyebut korupsi di Indonesia terus menurun. Penindakan kasus korupsi pada 2018 turun sebesar 41,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, kasus korupsi terus terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data yang dituliskan di atas, pernyataan ini sebagian benar

Ketua KPU Arief Budiman menampik kekhawatiran sejumlah pihak tentang penggunaan kotak suara berbahan karton dalam pemilu 2019. Arief mengatakan banyak negara menggunakan jenis kotak suara tersebut.

"Saya pernah datangi negara-negara penyelenggara pemilu di hampir semua benua, di Afrika, Eropa, Asia," kata dia di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Sabtu, 15 Desember 2018.

Menurut Arief, di sejumlah negara bahkan menggunakan kotak karton yang bahannya lebih tipis. Dia mengatakan tidak ada masalah dalam penggunaan kotak tersebut. "Aman saja," kata dia.

Dia mengatakan kotak suara jenis ini sudah dipakai dalam empat kali pemilihan umum. Dia juga mengatakan bahan dasar kotak tersebut kedap air.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan bahwa informasi tersebut tidak pernah dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, sehingga merupakan hoaks alias kabar bohong. "Bisa demikian (hoaks)," kata dia saat dihubungi Tempo di Jakarta, Rabu, 27 Maret 2019.

Selain itu, pembahasan mengenai alokasi anggaran untuk kartu pra kerja ini belumlah final. Anggaran untuk kartu ini, kata Nufransa, tidak tersedia di APBN 2019 karena baru akan dimasukkan pada Rancangan APBN 2020. Selain itu, kemungkinan alokasi juga bakal dilakukan usai Pemilu Presiden 2019.