Presiden RI, Joko Widodo, batal menyaksikan Arema FC vs Persebaya Surabaya di leg II final Piala Presiden 2019. Jokowi ada agenda lain di Jakarta.

Arema vs Persebaya digelar di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kapbupaten Malang, Jumat (12/4/2019) malam pukul 20.00 WIB. Singo Edan mempunyai keuntungan gol tandang menatap laga itu. Hasil imbang maksimal 1-1 akan mengantarkan Singo Edan menjadi juara edisi keempat Piala Presiden.

Jokowi sempat diagendakan hadir untuk hadir langsung ke stadion, tapi kemudian batal. Hal itu seperti diungkapkan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Kementerian dan Lembaga, Adita Irawati.

"(Jokowi) tidak jadi ke Malang karena ada kegiatan lain di Jakarta," kata Dita saat dihubungi detikcom.

Sebagai perwakilan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, yang akan datang langsung ke stadion.

Lebih lanjut lagi, Dita menegaskan bahwa Jokowi akan memantau dari jauh jalannya leg II final Piala Presiden 2019.

"Presiden melihat kompetisi sebagai bagian penting perkembangan sepakbola nasional," kata Dita.

"Tetap akan memantau perkembangan Piala Presiden meski tak ada di Malang," dia menambahkan.

Melalui akun facebooknya, Idawati Murdaningrum ( facebook.com/idawati.murdaningrum ), wanita yang wajahnya dilingkari di dalam foto tersebut memberikan klarifikasi sebagai berikut :

Assalamu’alaikum Wr Wb,

Berkaitan dengan berita yang dikeluarkan oleh Tribunsantri.com berjudul “Keterangannya di TVOne Janggal, Foto Panwaslu Malaysia Yaza Azzahra Berpose Dua Jari Bersama Relawan 02 Viral” yang viral pagi ini, saya ingin menyampaikan klarifikasi. Foto yang dilingkari pada foto Relawan 02 adalah saya. Idawati Murdaningrum. Bukan foto ibu Yaza Azzahra. Adalah benar saya Relawan 02. Saya adalah Anggota Satgas Prasasti Malaysia. Saya dan Ibu Yaza adalah 2 orang yang berbeda. Jadi dengan nyata, tribunsantri telah menyebarkan berita yang tidak benar alias HOAX!
Dan saya menyatakan keberatan foto saya dg lingkaran dicantumkan di berita tersebut. Oleh karena itu saya meminta tribunsantri.com untuk segera mengkoreksi kesalahan ini, menyampaikan permohonan maaf kepada saya dan pihak-pihak lain yang dirugikan. Koreksi dan permohonan maaf itu harus dimuat di tribunsantri.com dan media lain.

Apabila Tribunsantri.com gagal menunjukkan i’tikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini, maka saya akan mengambil langkah-langkah hukum.

Demikian klarifikasi dan pernyataan ini saya buat dengan sebenar2nya. Terimakasih.

Foto yang digunakan oleh SUMBER adalah hasil suntingan, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Tersebar kabar melalui aplikasi pesan percakapan Whatsapp, foto beberapa orang dengan cukuran rambut botak plontos yang berpakaian kaos warna dominannya putih dan hijau. Aktifitas dalam foto tersebut terlihat seperti mekanisme dalam pembuatan e-KTP.

Namun foto yang disebarkan dalam foto itu ditambahkan narasi dalam aplikasi pesan Whatsapp yang berbunyi,”PARAH…MEMAKSAKAN HAL YANG TAK WAJAR TERUS DILAKUKAN DEMI AMBISI KEKUASAAN… Pembuatan KTP buat orang2 gila..Beneran ada di bekasi.”

Setelah dilakukan penelusuran, media daring poskotanews.com membuat berita yang berjudul “Dukcapil Bekasi Kembali Lakukan Perekaman e-KTP Orang Dengan Gangguan Jiwa”. Dalam berita tersebut dijelaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Bekasi, Taufiq Rachmat Hidayat mengatakan pihaknya terus melakukan perekaman e-KTP bagi warganya termasuk penyandang disabilitas jiwa atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

“Sampai saat ini masih berlangsung. Targetnya, semua warga akan terekam data kependudukannya,” kata Taufiq, Kamis (11/4).

Diketahui perekaman e-KTP bagi ODGJ ini sempat merebak di media sosial. Hal ini dikaitkan dengan prosesi penyampaian hak dalam pemilihan umum yang akan berlangsung.

Kemudian, jika pembuatan e-KTP ini dikaitkan dengan narasi memaksakan hal yang tak wajar terus dilakukan demi ambisi kekuasaan adalah keliru atau tidak benar adanya.

Pihak KPU melalui Ketuanya, Arief Budiman menegaskan, KPU tidak pernah mendata warga yang sudah dinyatakan gila masuk dalam daftar pemilih. KPU hanya mendata dan mendatangi warga yang punya gangguan kesehatan jiwa.

"Orang gila itu tidak boleh memilih. KPU hanya mendata warga sebagai pemilih yang memiliki kesehatan jiwanya terganggu, bukan gila ya, bukan orang gila yang di jalanan enggak pake
baju dan makan apa saja di jalan," kata Arief, Selasa (12/2).

Arief juga menjelaskan Mahkamah Konstitusi pada 2008 sudah memutuskan warga yang terganggu jiwanya namun masih punya kesadaran untuk memilih, bisa diikutsertakan untuk menyalurkan hak pilihnya. Hal itupun sudah diterapkan pada pelaksanaan Pemilu 2009 dan 2014 lalu.

Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), Eka Viora juga menyatakan praktek Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memilih dalam Pemilu sudah dilakukan dari Pemilu sebelumnya. "Kesempatan memilih dalam pemilu bagi ODGJ telah berlangsung sejak 1995 berdasarkan berbagai ketentuan yang tercantum dalam undang-undang," kata Eka, Senin (8/4).