Video yang mempertontonkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam video itu dikatakan bahwa Said Aqil baru saja memberikan dukungan kepada Prabowo.

Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa isu tersebut tidak benar. Sebab, video yang beredar di Youtube pada tanggal 6 April 2019 itu berasal dari video liputan kunjungan Prabowo dan Sandiaga Uno ke Kantor PBNU.

Peristiwa kunjungan itu terjadi di bulan Agustus 2018. Adapun, video yang disunting merupakan bagian ketika Said Aqil memberikan pernyataan memberikan kartu anggota NU kepada Prabowo.

Selain itu, pihak PBNU pun memberikan bantahan terkait persebaran video tersebut. Ketua PBNU bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan, Robikin Emhas mengatakan, pesan tersebut didaur ulang. Ditulis lagi seakan berita baru. Video lama juga diviralkan kembali dengan narasi beraroma Pilpres 2019.

“Padahal isinya tentang peristiwa tanggal 16 Agustus 2018 ketika Pak Prabowo dan Pak Sandi silaturahmi ke PBNU. Sebelum menjadi capres dan cawapres. Bahkan ada berita dan video tahun 2014 yang direproduksi dan dipublikasikan sekarang seakan peristiwa terkini,” ujar Robikin.

Ia juga menyatakan, penyebaran informasi menyesatkan tersebut sangat tidak terpuji dalam upaya meraih dukungan. Jauh dari akhlak yang diajarkan Islam.

“Sukses Pemilu adalah sukses bangsa Indonesia. Mari berpartisipasi wujudkan Pemilu yang bermartabat, berintegritas. Jangan gunakan hoaks, hate speech, dan fake news,” ujarnya.

Robikin juga menjelaskan, sebagai mandataris Muktamar, Ketum PBNU tidak boleh kampanye. Karena itu dalam beberapa kesempatan Kiai Said Aqil memilih mendoakan suksesnya Pemilu untuk Indonesia yang lebih baik.

Pernyataan mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen (purn) JS Prabowo tentang pembatalan terbang pesawat calon Presiden Prabowo Subianto di Halim Perdanakusuma pada Senin (1/4) gara-gara diganggu jet tempur tidak tepat. Menurutnya, apa yang disampaikan JS Prabowo tentang pesawat calon presiden nomor urut 02 yang batal terbang dari Halim terjadi di dua hari yang berbeda.

“Apa yang disampaikan Pak JS Prabowo kurang tepat. Karena yang beliau sampaikan terjadi pada dua hari yang berbeda, dan dua-duanya sama sekali tidak melibatkan Sukhoi,” kata Samyoga dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (3/4).

Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menyesalkan pernyataan Habib Rizieq yang menyebut Menlu Retno Marsudi menggalang kemenangan untuk capres Jokowi kepada staf KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh. Agus menyebut Rizieq menyampaikan fitnah. “Sangat tidak benar Menlu RI datang ke Arab Saudi untuk mengarahkan KBRI dan KJRI untuk menyukseskan pasangan capres-cawapres tertentu. Tuduhan MRS dalam video yang dibuat di Kota Suci Madinah tersebut adalah merupakan fitnah,” ujar Agus kepada detikcom, Senin (1/4/2019).

Kumparan memang benar menurunkan berita dari hasil pernyataan Pimpinan KPK, Basaria Pandjaitan pada 1 April 2019 berjudul ‘KPK Singgung Kebocoran Pendapatan Negara: Harusnya Dapat Rp 4000 T’.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengungkapnya dalam sambutan di Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintahan Daerah di Jawa tengah di Gumaya Tower Hotel, Semarang.

"KPK mulai tahun kemarin tidak hanya konsen pada biaya atau keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara agar sesuai tujuan. Mulai tahun kemarin sudah bicara berapa harusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran," kata Basaria, Senin (1/4).

Menurut Basaria, angka itu didapat dari hasil penghitungan yang dilakukan Litbang KPK. Namun, ia tidak menjelaskan lebih detail mengenai hal tersebut.

"Perhitungan Litbang KPK, harusnya bisa terima Rp 4000 triliun, tapi kenyataannya APBN kita Rp 2000 triliun sekian, jadi hampir separuh, lebih mungkin. Kalau kita maksimal dan benar tidak ada kebocoran, maka Rp 4000 triliun bisa dicapai," ujar Basaria.

Ia menambahkan, salah satu upaya mencegah kebocoran yaitu melalui penerapan sistem elektronik dalam penghitungan pendapatan. Ia menyebut sejumlah daerah sudah menerapkan sistem elektronik untuk memantau pendapatan dari pajak, seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir.

Selain di Kumparan, pernyataan KPK itu juga dimuat di Detik pada 1 April 2019 berjudul ‘Sebut Kebocoran, KPK: Pendapatan Indonesia Seharusnya Rp 4.000 T’.

Namun, kebocoran anggaran itu sudah berlangsung lama. Wakil Ketua KPK M Jasin pada 2008 pernah menyebut bahwa Kebocoran dalam anggaran negara diyakini sudah terjadi sejak 10 tahun sejak Indonesia merdeka. Bahkan kebocorannya hampir setengah dari anggaran atau 40 persen.

“Anggaran sejak Prof Soemitro (Soemitro Djojohadikusumo-mantan Menkeu) kerap mengalami kebocoran 30-40 persen. Anggaran itu sistemnya membuka peluangnya terjadi penyimpangan antar departemen," ujarnya Jasin dikutip detik.com.

Soemitro Djojohadikusomo menjabat Menteri Keuangan RI yakni pada 1952-1953 dan 1955-1956. Ia juga adalah ayah dari calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Berdasarkan fakta-fakta itu bahwa pernyataan KPK tentang kebocoran anggaran negara sebesar Rp 2000 T adalah benar. Namun kebocoran anggaran negara ini sudah berlangsung lama.