CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali menjelaskan tentang pengertian exit poll yang juga merupakan bagian dari survei. Kata dia, Exit poll berbeda dengan quick count dan real count.

Ia mengatakan exil poll selalu dilakukan beberapa saat setelah pemilih telah menyalurkan pilihan politiknya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bantah beredarnya hasil exit poll dari pemungutan suara pemilu 2019 di luar negeri. KPU menegaskan bahwa pihaknya hanya mengatur regulasi tersebut di pemilu dalam negeri.

"Yang kami atur adalah exit poll di dalam negeri. Sudah diatur demikian, dua jam setelah pencoblosan selesai," ujar Viryan Azis di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin 15 April 2019.

"Exit poll itu kan pendekatannya berbasis kepada regulasi dengan pengaturan waktu di dalam negeri," imbuhnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyatakan, metode penghitungan exit poll memiliki kelemahan jika dilakukan di luar negeri. Pasalnya, pencoblosan di luar negeri tidak semua dilakukan melalui TPS, tapi juga melalui pos dan kotak suara keliling (KSK).

"Mungkin saja, tapi hanya untuk TPS, kalau metode pos, siapa yang ditanya. Kan baru dihitung nanti bareng-bareng tanggal 17 April. Metode KSK juga nanti dihitung tanggal 17," ucap Hasyim kepada wartawan, Senin 15 April 2019.

Bahwa Exit Poll bukan menjadi acuan penghitungan suara yang sah. Narasi yang beredar dikategorikan sesat.

Diminta komentar soal peredaran informasi contekan itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Muladi Wibowo, kepada Solopos.com, Selasa (16/4/2019), menyatakan dalam rapat KPU dan Bawaslu tingkat Jawa Tengah, Sabtu (13/4/2019), soal kertas contekan itu dibahas.

Salah satu hasil rapat itu adalah “Pemilih dilarang membawa kertas contekan sebagai bantuan dalam memberikan suaranya, dan KPPS 4 dan 5 memastikan pemilih tidak membawa bahan tersebut”.

Di samping larangan itu, pemilih juga dilarang membawa HP ke bilik suara, mendokumentasikan, hingga mengunggah ke medsos.

Dugaan kecurangan terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) Hong Kong. Ada bermacam versi, salah satunya yang mengaitkannya dengan profil petugas panitia pemilu di luar negeri (PPLN)

"Lagi, Terjadi Dugaan Kecurangan di Hongkong, dijelaskan disini hampir 90% petugasx wong Cino.DAN LUAR BIASA KACAU BALAU!

Kawan2 bisa membaca sendiri. Parah banget. ????

Yaa Allah.... Model Pemilihan beginian kok kita masih disuruh Percaya KPU?," demikian klaim yang dimuat dalam akun Twitter @RatuAnissah.

Konten yang diunggah @RatuAnissah telah diteruskan sebanyak 547 kali dan mendapat 87 komentar warganet.

Penelusuran Fakta
Dari hasil penelusuran, syarat untuk menjadi Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri adalah warga negara Indonesia (WNI).

Hal ini sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, kemenlu.go.id. Selain WNI, ada sejumlah syarat lainnya yang harus dipenuhi sebagai Ketua dan Anggota PPLN.

Di antaranya dalah tidak pernah menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah dan tidak pernah dipidana penjara, dan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Selain itu, berdasarkan laporan dari Migrant Care ada sejumlah kendala dari faktor eksternal dalam pelaksanaan pemilu di Hong Kong sehingga merugikan WNI.

Hal ini sebagaimana dikutip dari kompas.com dalam judul artikel 'Migrant Care Temukan Ada 4 Kendala Pemilu 2019 di Hong Kong'.

KOMPAS.com – Hari ini pemungutan suara pendahuluan di beberapa negara tujuan pekerja migran Indonesia hari ini (14/4/2019) digelar, salah satunya adalah Hong Kong. Di Hong Kong, warga negara Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Calon Legislatif DPR-RI Dapil DKI Jakarta 2.

Migrant Care turut melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilu di beberapa lokasi pemungutan suaran di Hong Kong, seperti di Queen Elizabeth Stadium (Wan Chai) dan District Kai Fong Association Hall (Tsim Sha Tsui).

Antusiasme pekerja migran Indonesia terlihat dari antrean yang mengular di lokasi pemungutan suara.

Peningkatan partisipasi ini sudah diprediksi sebelumnya oleh data pemuktahiran DPT yang dikumpulkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negri (PPLN) setempat.

Dari pantauan langsung di lapangan, Migrant Care menemukan sejumlah kendala dari faktor eksternal dalam pelaksanaan pemilu di Hong Kong sehingga merugikan WNI, seperti berikut:

- Masih adanya dokumen yang ditahan oleh majikan dan agen sehingga calon pemilih tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.

- Limitasi durasi waktu libur membuat calon pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) terancam gugur hak pilihnya karena waktu yang terbatas.

- Beberapa calon pemilih menyatakan tidak mendaftar melalui mekanisme online sebelumnya. Hal itu dikarenakan adanya ketakutan dokumen yang diunggah bakal disalahgunakan.

- Bagi calon pemilih yang telah terdaftar melalui pos namun surat suaranya kembali (retur) terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena minimnya informasi terkait kasus ini.

Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo yang memantau langsung penyelenggaraan pemilu di Hong Kong mengatakan, antusiasme calon pemilih tidak diimbangi dengan respons dari penyelenggara, misal dalam mengantisipasi DPK.

"Tidak ada panitia yang memilah DPT dan DPK di antrean terluar, sehingga calon pemilih DPK yang sudah mengantre lama sejak pagi, harus keluar dan menunggu kembali pada waktu yang ditentukan," katanya.

"Migrant Care sebagai pemantau pemilu independen mendesak adanya opsi alternatif untuk dapat mengakomodir hak memilih Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong," imbuhnya.


Kabar soal kecurangan pemungutan suara di Hongkong karena petugas PPLN adalah warga China ternyata tidak benar.

Belum ada bukti sahih kecurangan pemungutan suara di Hong Kong, hanya saja terdapat beberapa kendala yang dialami WNI ketika ingin menggunakan hak suara di TPS. Narasi yang dibangun tidak sesuai dengan fakta dan kejadian sebenarnya.

Kabar soal kecurangan pemungutan suara di Hongkong karena petugas PPLN adalah warga China ternyata tidak benar.

Belum ada bukti sahih kecurangan pemungutan suara di Hong Kong, hanya saja terdapat beberapa kendala yang dialami WNI ketika ingin menggunakan hak suara di TPS. Narasi yang dibangun tidak sesuai dengan fakta dan kejadian sebenarnya.

Berdasarkan hasil penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, untuk daerah pemilihan luar negeri, capres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla mengungguli pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Jokowi-JK unggul dengan perolehan suara sebesar 364.283 suara (53,15 persen), sedangkan Prabowo-Hatta memperoleh 313.600 suara (46,26 persen)

Berikut hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk daerah pemilihan luar negeri seperti dimuat Liputan6.com dalam artikel berjudul 'Hasil Rekap KPU: Jokowi Menang 23 Provinsi, Prabowo 10 Provinsi pada 22 Juli 2014'.

Berikut perolehan suara sah Pemilu Presiden 2014:

1. Kalimantan Barat

Prabowo-Hatta : 1.032.354 suara

Jokowi-JK : 1.573.046 suara

2. Nusa Tenggara Barat

Prabowo-Hatta : 1.844.178 suara

Jokowi-JK : 701.238 suara

3. Aceh

Prabowo-Hatta : 1.089.290 suara.

Jokowi-JK : 913.309 suara

4. Sumatera Selatan

Prabowo-Hatta : 2.132.163 suara

Jokowi-JK : 2.027.049 suara

5. Kalimantan Selatan

Prabowo-Hatta : 941.809 suara

Jokowi-JK 939.748 suara

6. Kepulauan Riau

Prabowo-Hatta : 332.908 suara

Jokowi-JK : 491.819 suara

7. Jambi

Prabowo-Hatta : 871.316 suara

Jokowi-JK : 897.787 suara

8. Bangka Belitung

Prabowo-Hatta : 200.706 suara

Jokowi-JK : 412.359 suara

9. DIY

Prabowo-Hatta : 977.342 suara

Jokowi-JK : 1.234.249 suara

10. Bengkulu

Prabowo-Hatta : 433.173 suara

Jokowi-JK : 523.669 suara

11. Sulawesi Barat

Prabowo-Hatta : 165.494 suara

Jokowi-JK : 456.021 suara

12. Kalimantan Tengah

Prabowo-Hatta : 468.277 suara

Jokowi-JK : 696.199 suara

13. Gorontalo

Prabowo-Hatta : 378.735 suara

Jokowi-JK : 221.497 suara

14. Sulawesi Tenggara

Prabowo-Hatta : 511.134 suara

Jokowi-JK : 622.217 suara

15. Sumatera Barat

Prabowo-Hatta : 1.797.505 suara

Jokowi-JK : 539.308 suara

16. Bali

Prabowo-Hatta: 614.241 suara

Jokowi-JK: 1.535.110 suara

17. Riau

Prabowo-Hatta: 1.349.338 suara

Jokowi-JK: 1.342.817 suara

18. Maluku

Prabowo-Hatta: 433.981 suara

Jokowi-JK: 443.040 suara

19. Sulawesi Tengah

Prabowo-Hatta: 632.009 suara

Jokowi-JK: 767.151 suara

20. Jawa Tengah

Prabowo-Hatta: 6.485.720 suara

Jokowi-JK: 12.959.540 suara

21. Jawa Barat

Prabowo-Hatta: 14.167.381 suara

Jokowi-JK: 9.530.315 suara

22. Lampung

Prabowo-Hatta: 2.033.924 suara

Jokowi-JK: 2.299.889 suara

23. Sulawesi Utara

Prabowo-Hatta: 620.095 suara

Jokowi-JK: 724.553 suara

24. Kalimantan Timur

Prabowo-Hatta: 687.734 suara

Jokowi-JK: 1.190.156 suara

25. Papua Barat

Prabowo-Hatta: 172.528 suara

Jokowi-JK : 360.379 suara

26. Banten

Prabowo-Hatta: 3.192.671 suara

Jokowi-JK: 2.398.631 suara

27. NTT

Prabowo-Hatta: 769.391 suara

Jokowi-JK: 1.488.076 suara

28. Sulawesi Selatan

Prabowo-Hatta: 1.214.857 suara

Jokowi-JK: 3.037.026 suara

29. Maluku Utata

Prabowo-Hatta: 306.792 suara

Jokowi-JK: 256.601 suara

30. DKI Jakarta

Prabowo-Hatta: 2.528.064

Jokowi-JK: 2.859.894

31. Jawa Timur

Prabowo-Hatta 10.277.088 suara

Jokowi-JK 11.669.313 suara.

32. Papua

Prabowo-Hatta 769.132 suara

Jokowi-JK: 2.026.735 suara

33. Sumatera Utara

Prabowo-Hatta: 2.831.514 suara

Jokowi-JK: 3.494.835 suara

34. Luar Negeri

Prabowo-Hatta: 313.600 suara

Jokowi-JK: 364.257 suara

Bahwa benar pasangan Jokowi-JK menjadi pemenang dalam Pilpres 2014, khususnya di daerah pemilihan luar negeri.

Namun, kemenangan tersebut bukan 80 persen seperti yang diklaim.

Jokowi-JK unggul dengan perolehan suara sebesar 364.283 suara (53,15 persen), sedangkan Prabowo-Hatta memperoleh 313.600 suara (46,26 persen)