Seorang pegawai marketing di salah satu hotel di Makassar berinisial MW dipolisikan oleh Front Pembela Islam karena dianggap menghina pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi.
Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Indratmoko membenarkan laporan tersebut. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidakan untuk menemukan dugaan pelanggaran yang ada di status MW.
"Baru kita terima laporannya masih penyelidikan," kata Indratmoko saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (23/4/2019).
Indratmoko mengatakan, pihaknya telah memediasi antara FPI dengan MW di ruang pertemuan Polrestabes Makassar pada Senin (22/4/2019). Mediasi ini dilakukan setelah MW mendatangi FPI untuk meminta maaf.

Mediasi ini dilakukan agar keduanya bisa menemui kesepakatan damai. Namun, mediasi tersebut berujung pada laporan FPI ke polisi.
"Kita sarankan kalau ada yang merasa keberatan agar membuat laporan dan itu yang sedang kita lakukan penyelidikan. Tapi mudah-mudahan bisa damai," kata Indratmoko.

Juru bicara FPI Sulsel Armand Rachman saat dikonfirmasi Kompas.com membenarkan hal ini. Menurutnya, perkataan MW di media sosial yang diunggah sekitar tanggal 19 April 2019 lalu sudah menghina Sandiaga Uno karena menggunakan kata-kata kotor.
"Ada bahasanya bahasa kotor untuk Sandiaga. Ini kan situasi dan kondisi sangat peka saat ini. Karena kita di sini orang Bugis-Malassar kan lihat sensitif itu barang," kata Armand. Armand meminta Kapolda dan Kapolrestabes untuk mengusut kasus ini. Menurutnya, hal-hal seperti ini merupakan pelanggaran yang bisa menghasut masyarakat.
Terkait MW yang telah datang meminta maaf, menurutnya hal itu tidak berpengaruh karena perkataan yang dilontarkan oleh MW melanggar undang-undang IT yang bersifat menghasut dan menyebarkan ujaran kebencian.
"Artinya jika kita bandingkan dengam bahasanya Ahmad Dhani yang hanya bilang idiot, itu juga diproses hukum. Ini kan sudah bicara kotor, mana yang lebih kasar. Kita tidak mau bicara diseminasi hukum tapi kita bicara fakta di lapangan," katanya.

Armand mengatakan, pihaknya memilih melapor ke Polrestabes Makassar pada Senin malam. Ia membantah ada intimidasi yang dilakukan pihaknya terhadap terlapor.

"Kami akan mengawal kasus ini hingga selesai," pungkasnya.

Beredar video di Youtube dan Whatsapp yang disertai narasi sebagai berikut :
“Warga madura potong tangan pelaku kecurangan yang mencoblos 100 surat suara pemilu 2019” serta “ini bukti QISHOS yg main coblos 100 surat suara dicoblos sendiri, masyarakat madura lalu memotong tangan pelaku”

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sorong mengeluarkan surat terbuka untuk Prof Dr.KH Ma’ruf Amin dengan nomor surat 060/A/MUI-KS/IV/1440H tertanggal 22 April 2019. Intinya, pihak MUI Sorong ingin agar Ma'ruf Amin mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai calon wakil presiden dari kubu nomor urut 01.

Sebab, MUI Sorong menilai bahwa kubu tim pemenangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01 telah melakukan kecurangan. Sekretaris MUI Sorong, Agung Sibela, membenarkan bahwa surat tersebut memang telah dikeluarkan oleh MUI Sorong. Bahkan, ia juga ikut menandatangangi surat tersebut ditandatangani, bersama Ketua MUI Sorong, H. ABD. Manan Fakaubun.

“Iya benar, surat tersebut dikeluarkan oleh MUI Sorong. Surat kita kirim untuk orang tua Pak Ma’ruf Amin, karena kita ini anak-anaknya. Intinya bahwa kita menginginkan Pemilu berjalan aman, baik, dan jujur,” ujar Agung Sibela, ketika dikonfirmasi Rabu siang (24/4).

Pihak MUI Sorong, kata Agung, juga menginginkan agar Ma’ruf Amin mengucapkan kata-kata dan kalimat-kalimat yang menyejukkan, mengingat dirinya adalah seorang tokoh agama dan Ketua Umum MUI.

“Kita menginginkan agar beliau (Ma’ruf Amin) mengucapkan bahasa-bahasa yang menyejukkan. Mengingat KH Ma’ruf Amin merupakan salah satu tokoh agama dan Ketua MUI,” ujarnya.

Ma'ruf menanggapi soal desakan mundur terhadap dirinya itu di sela menghadiri acara Silaturahim dan Doa bersama atas kelancaran dan kesuksesan Pemilu 2019 di Pondok Pesantren Habib Hilal Alaidid, Kota Yogyakarta, Rabu 24 April 2019.

"Ngawur itu, masak MUI mengurusi itu," kata Ma'ruf.


Ma'ruf menilai lembaga seperti MUI tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam urusan politik seperti pemilu. Apalagi mengeluarkan desakan agar dirinya mengundurkan diri dari kursi cawapres.

"Tidak boleh MUI ikut campur urusan teknis (seperti mendesak mundur pencalonan)," ujarnya.

Sebuah video yang memperlihatkan emak-emak sedang geruduk KPU Jombang tersebar luas di media sosial.

Video berdurasi 2 menit 59 detik itu dipublikasikan akun youtube Tv explore news pada Jumat (19/4). Video ini berjudul Indikasi Curang Emak-emak Labrak Gudang KPU di Jombang Jatim.

Video itu juga menyebutkan sejumlah emak-emak melabrak Kantor KPU Kabupaten Jombang karena mencurigai ada kecurangan pada Pemilu di kota santri ini.

“Relawan emak-emak Prabowo-Sandi geruduk kantor atau gudang KPU karena curiga dengan gerak-gerik petugas yang ingin memindahkan kotak surat suara ke tempat yang tidak lazim takut indikasi curang emak-emak pun labrak dan masuk ke Gudang," narasi lengkapnya.