Melalui hasil penelusuran, diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Camat Tebet, Jakarta Selatan, Dyan Airlangga membantah kabar penutupan pasar itu karena ada pedagang terpapar COVID-19.

"Itu hoaks, pasar tetap buka tidak ada penutupan," kata Dyan di Jakarta, Rabu (15/4/2020).

Dyan mengaku telah menghubungi Kepala Pasar Tebet Barat untuk mengkonfirmasi pesan berantai di media sosial bahwa dua pedagang yang positif Corona Covid-19. "Itu hoaks, saya sudah hubungi langsung kepala pasarnya," kata Dyan.

Dyan mengatakan, di wilayah Tebet terdapat tiga pasar, yakni Tebet Barat, Tebet Timur dan Bukit Duri. Ketiga pasar ini tetap beroperasi melayani sejak awal pandemi Corona.

Camat Tebet memastikan pasar-pasar tetap beroperasi melayani pembeli selama masa tanggap darurat Corona dengan menyediakan kebutuhan pokok.

"Sesuai arahan Gubernur, pasar tetap beroperasi untuk menyediakan kebutuhan pokok masyarakat," kata Dyan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka informasi yang beredar tidak benar. Oleh sebab itu, maka konten informasi tersebut masuk ke dalam kategori Fabricated Content atau Konten Palsu.

Melalui hasil penelusuran, diketahui informasi yang dibagikan itu keliru. Diketahui bahwa perampokan sebenarnya terjadi di Jl. Sumbawa, RT 34, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan Ipda Putu Gede Ega Purwita mengatakan bahwa pelaku perampokan berhasil membawa kabur uang senilai Rp20 juta.

“Korbannya ini adalah keponakan pengusaha pempek selamat. Sebelumnya korban ini baru dari Bank di kawasan pasar, lalu hendak menukarkan uang Rp 20 juta dengan nominal kecil dan kemudian dirampok di depan halaman rumah,” kata Putu Gede.

Korban yang diketahui berinisial DW itu awalnya membawa uang senilai Rp 20 juta. Uang itu rencananya akan diberikan ke rumah pamannya. Ketika hendak masuk ke rumah, korban didatangi dua pria menggunakan motor dan merampok uang yang dibawa korban.

Aksi perampokan senjata api ini juga sempat terekam kamera CCTV. Dari rekaman itu, pelaku sempat menembak korban lantaran ingin merebut uang yang dibawa oleh korban tersebut.

"Korban ini sempat melindungi tasnya yang berisikan uang, isi tasnya itu pecahan 10 ribu 20 ribu dengan total 20 juta. Lalu korban ditembak dengan senjata api rakitan, korban ditembak di bagian lengan dan kini sudah dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat," ujar Putu Gede.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kejadian lokasi perampokan tidak seperti pada klaim postingan. Oleh sebab itu, maka konten postingan tersebut masuk ke dalam kategori False Context atau Konten yang Salah.

Berdasarkan hasil penelusuran, melansir dari kompas.com, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo memastikan informasi tersebut tidak benar alias hoaks. "Itu bukan perintah dari saya, hoaks," ujar Sambodo.

Dalam penelusuran lain, melansir dari idntimes.com, PSBB Depok dan Jawa Barat belum resmi dilakukan. PSBB di lima wilayah di Jawa Barat baru siap diterapkan mulai Rabu (15/4) mendatang. Lima daerah itu yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor (Bodebek).

Penerapan PSBB di Jawa Barat akan berlaku selama 14 hari mulai Rabu 15 April dini hari. Setelah 14 hari, Pemprov Jabar akan mengevaluasi untuk langkah selanjutnya.

"Pertama bahwa Menkes sudah kirimkan surat persetujuan kemarin sore yang menyatakan lima wilayah di Jabar Melakukan PSBB. Kami Koordinasi dan tetapkan bahwa PSBB ini akan dimulai hari Rabu 15 April," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat konferensi pers di Gedung Pakuan Bandung, Minggu (12/4).

Berdasarkan penjelasan tersebut, informasi mengenai PSBB pada 12 April 2020 tidak benar. Oleh sebab itu, informasi tersebut masuk dalam Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

Dari hasil penelusuran, pada teleconference bersama Komisi III DPR Yasona Laoly sempat mengusulkan merevisi PP 99/2012 untuk pembebasan narapidana narkotika dengan syarat masa tahanan 5-10 tahun dan narapidana korupsi yang berusia di atas 60 tahun dan sudah menjalankan 2/3 dari masa tahanannya. Namun usulan tersebut ditolak Presiden Joko Widodo.

Dilansir dari tirto.id, Jokowi dalam rapat terbatas secara virtual dari Istana Bogor (6/4/2020) menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan pembebasan kepada napi koruptor. Pemerintah memberlakukan kebijakan pembebasan napi hanya untuk narapidana umum dan tidak akan merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang disebut sebagai PP pengetatan hukuman bagi koruptor.

Dikutip dari kompas.tv, Menko Polkuham, Mahfud MD ikut menegaskan, pemerintah hingga saat ini tetap berpegang pada sikap pada 2012 lalu dan tidak mengubah atau merevisi PP Nomor 99 tahun 2012 dan tidak ada remisi bagi napi koruptor. Serta sebanyak 30 ribu napi yang dibebaskan adalah terkait napi tindak pidana umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa informasi bahwa Setya Novanto dibebaskan karena COVID-19 adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori Konten yang Salah.