Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Agama saat ini, Gus Yaqut telah resmi menandatangani surat larangan pelaksanaan sholat jumat bagi warga yang beragama muslim. Video tersebut juga menampilkan interaksi antara salah satu warga yang menolak ditertibkan oleh pihak berwenang.

Namun setelah dilakukan penelusuran, diketahui klaim yang menyatakan bahwa Menteri Agama, Gus Yaqut telah menandatangani surat larangan sholat jumat adalah hoaks. Faktanya di dalam video tersebut tidak ada surat dari menag tentang pelarangan sholat jumat.

Menelusur lebih lanjut, surat yang ditampilkan di dalam video tersebut ternyata bukan surat larangan pelaksanaan sholat jumat oleh Menteri Agama. Surat tersebut ternyata merupakan Surat Edaran Walikota Kupang Nomor: 005/HK.188.45.443.1/1/2021 tertanggal 25 Januari 2021 tentang peningkatan kewaspadaan dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan dan meminimalkan penularan transmisi lokal Covid-19 di Kota Kupang.

Surat edaran ini pun tidak mengartikan bahwa pemerintah melarang masyarakat untuk menjalankan ibadah sholat jumat. Dalam klarifikasinya, Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata mengizinkan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap ketiga. Tapi syaratnya harus menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 dijalankan selama kegiatan. Jadi ada beberapa batasan seperti membatasi jumlah orang yang berada di dalam rumah ibadah dan memperketat rangkaian pelaksanaan protokol kesehatan.

Dalam video tersebut juga tampak adanya konflik di masyarakat tentang penolakan aturan peniadaan sholat jumat. Namun konflik tersebut pun terjadi bukan karena keluarnya surat oleh walikota Kupang.

Konflik tersebut ternyata terjadi pada Maret 2020 lalu antara pihak pengurus masjid Al Markaz Makssar dengan masyarakat yang menolak untuk dilarang beribadah berjamaah di dalam masjid.

Melansir dari keterangan di akun Youtube Tribun Timur, masyarakat menolak keputusan dari pengurus masjid Al Markaz yang melarang melakukan sholat berjamaah di dalam masjid. Hal ini dikarenakan pengurus masjid ingin tetap melakukan imbauan dari pemerintah berdasarkan Fatwa bernomor 14/2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Fatwa itu dimaksudkan agar masyarakat muslim menghindari penyebaran virus Covid-19.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan Menteri Agama Gus Yaqut telah menandatangani surat larangan sholat jumat bagi masyarakat adalah hoaks kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Klaim tersebut salah. Faktanya Menag tidak pernah mengeluarkan surat yang melarang umat untuk melaksanakan ibadah sholat jumat. Namun hal ini terkait dengan imbauan untuk beribadah sholat jumat dari rumah dan pembatasan kegiatan di rumah ibadah semasa pandemi Covid-19 berlangsung.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya artikel berjudul “Jokowi Kembali Maju di Pilpres 2024, Rakyat akan Sangat Bahagia Sebab Rakyat Amat RI Amat Menyayanginya” adalah klaim yang keliru.

Faktanya, judul artikel itu adalah hasil editan atau suntingan. Judul asli artikel tersebut adalah “Jokowi Kembali Maju di Pilpres 2024?, Rakyat akan Sangat Marah!” yang dimuat di situs fin.co.id pada 17 Februari 2021.

Artikel itu sendiri berisi pendapat dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin yang menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diisukan bakal kembali bertarung di Pilpres 2024 sehingga Jokowi akan memimpin selama 3 periode. Ujang Komarudin menilai, isu tersebut bisa saja terjadi. Dia menduga ada orang-orang terdekat Jokowi yang membisik Jokowi agar maju kembali.

“Mungkin ada orang-orang disekililingnya yang dorong-dorong Jokowi 3 periode, maju lagi di Pilpres 2024. Kebanyakan dari lingkaran Istana. Kan jika 2024 nanti Jokowi sudah tak jadi presiden lagi. Mereka-mereka itu yang akan tergusur dari kekuasaannya,” ujar Ujang dikutip dari Pojoksatu, Rabu (17/2).

Ujang mengatakan, jika Jokowi kembali maju untuk 3 periode, maka rakyat sangat marah. “Yang pasti, kalau tiga periode rakyat bisa marah,” ungkap Ujang.

Dosen Universitas Islam Al-Azhar itu mengatakan, jika memaksakan Jokowi kembali bertarung di 2024, maka demokrasi Indonesia tercederai. “Saya kira tak akan sehat bagi demokrasi, jika dipaksakan tiga periode. Kan itu pasal pembatasan masa jabatan presiden 2 periode diatur dalam konstitusi, demi kebaikan,” jelasnya.

Ujang mengatakan, alasan dibatasi kekuasaan dalam kontitusi itu agar terhindar dari praktik korupsi. “Kekuasaan yang terlalu lama dipegang seseorang itu cenderung korup, akan cenderung disalahgunakan,” imbuhnya.

Apalagi tambah Ujang, kondisi bangsa saat ini juga tidak lebih baik dari sebelumnya. Terbukti, kasus-kasus korupsi masih terus merajalela, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sebagai contoh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini telah menetapkan dua mantan menteri yang baru setahun terakhir menjabat, sebagai tersangka. Ujang bilang, jika partai- partai politik diam jika ada pihak berupaya mengamandemen UUD1945 demi tujuan politik praktis, maka rakyat akan sangat marah.

“Bisa saja parpol-parpol tinggal diam, karena sudah tersandera oleh kekuasaan. Kartunya sudah dipegang semua. Namun, jika parpol diam, saya kira bisa saja rakyat yang akan marah natinya” jelasnya.

Selain itu, foto Presiden Jokowi yang disertakan di artikel itu, adalah foto Presiden Jokowi ketika menyampaikan keterangan pers terkait revisi UU KPK, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019) pagi. Foto ini diunggah pertama kali di situs setkab.go.id dalam artikel berjudul “Ingin KPK Lebih Kuat, Presiden Jokowi Tidak Setuju Sejumlah Substansi Revisi UU KPK”

Judul editan / suntingan. Judul asli artikel tersebut adalah “Jokowi Kembali Maju di Pilpres 2024?, Rakyat akan Sangat Marah!” yang dimuat di situs fin.co.id pada 17 Februari 2021.

Beredar akun Twitter Bank BSI @bankbsi, membalas ke beberapa akun Twitter nasabah dan mencantumkan link untuk memulai percakapan di Whatsapp.

Dari hasil penelusuran, akun Twitter resmi Bank BSI (@bankbsi_id) telah mengklarifikasi tentang keberadaan akun palsu tersebut dan mengimbau agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Bank BSI serta menjaga data diri agar tidak diinformasikan kepada pihak lain, termasuk pihak yang mengatasnamakan Bank BSI.

“Assalamualaikum Sahabat BSI, dapat kami informasikan akun tsb adalah palsu ya. mohon waspada terhadap indikasi penipuan yg mengatasnamakan BSI dan mohon waspada dalam menjada data diri seperti : kode password transaksi (One Time Password/OTP), PIN, User ID, nomor CVC dan password e-Banking agar tidak diinformasikan kepada pihak lain, termasuk kepada pihak yang mengatasnamakan BSI ya. Terima kasih :)”, tulis akun Twitter resmi @bankbsi_id.

Melihat dari penjelasan tersebut, akun Twitter Bank BSI (@bankbsi) adalah tidak benar dan termasuk dalam Konten Tiruan/Imposter Content. Segala bentuk informasi yang terdapat di dalamnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Periksa Fakta Rahmah An Nisaa (Uin Sunan Ampel Surabaya).

Akun palsu, akun resmi Bank BSI adalah @bankbsi_id dan @bsihelp serta memiliki logo centang biru sebagai akun terverifikasi. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Bank BSI.

Melalui laman media sosial Facebook Grup Bersama Menuju Indonesia Unggul, pemilik akun Myrtha Soeroto membagikan sebuah kiriman yang menyertakan gambar Putin disertai narasi “Jaringan teroris JAD, JI, dan ISIS mengapa sulit diberangus ? Coba ikuti saja langkah Presiden Putin”. Postingan tersebut mendapat respon sebanyak 366 suka, 36 komentar, dan 12 kali dibagikan.

Setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari usnews.com pernyataan Presiden Vladimir Putin adalah palsu. Usnews menyebutkan bahwa kutipan tersebut bukan berasal dari Putin, melainkan actor dalam Film Man on Fire, Denzel Washington.

Informasi bohong ini merupakan hoax lama yang kembali diunggah. Dalam artikel detik.com dengan judul “Pernyataan Putin Soal Mengirim Teroris ke Tuhan Palsu, Penyebar Minta Maaf” ini terbit pada 19 November 2015. Remi Maalouf, yang menulis kutipan seolah-olah dari Putin pun telah meminta maaf atas “pencatutan” nama Putin dalam pernyataan tersebut.

Berdasarkan seluruh referensi yang ada, pernyataan Putin mengirim teroris ke Tuhan itu termasuk hoaks dengan kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Rahmah An Nisaa (Uin Sunan Ampel Surabaya).

Faktanya, ini merupakan hoaks lama dari 2015 dan bukan tulisan dari Presiden Rusia Vladimir Putin, melainkan kutipan yang berasal dari Film “Man on Fire”, yang diucapkan oleh Denzel Washington.