Sebuah pesan berisi rekrutmen Perwira TNI Angkatan Udara (AU) Tituler beredar melalui aplikasi perpesanan Whatsapp. Dalam pesan tersebut dicantumkan beberapa syarat beserta kontak yang dapat dihubungi bila berminat.

Saat dikonfirmasi mengenai pesan tersebut, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah menegaskan bahwa informasi rekrutmen tersebut tidak benar atau hoaks.

“Itu (rekrutmen prajurit tituler) tidak benar,” ujar Indan.

Selain itu, melalui akun Instagram resmi TNI AU @militer.udara juga membantah pesan Whatsapp tersebut. Apabila ingin mendapatkan informasi tentang rekrutmen prajurit TNI AU, dapat dilihat akun resmi milik TNI AU diajurit.tni-au.mil.id atau menghubungi kontak Subdisdiajurit (021) 8709390 atau melalui WhatsApp layanan pengaduan 081383668698.

“Terkait dengan beredarnya informasi rekrutmen Perwira dan Bintara TNI AU tituler melalui pesan berantai WA, dengan ini TNI AU tegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar”. tulis akun Instagram resmi TNI AU.

Sehingga, klaim mengenai rekrutmen Perwira TNI/AU Tituler yang beredar melalui Whatsapp termasuk hoaks dengan kategori konten palsu.

Hasil periksa fakta Aisyah Adilah (Anggota Komisariat MAFINDO Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta)

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah menegaskan bahwa informasi rekrutmen tersebut tidak benar atau hoaks.

Sebuah akun Facebook bernama BPJS mengunggah foto pelayanan BPJS dengan menambahkan keterangan bahwa BPJS Kesehatan Indonesia akan memberikan dana sebesar Rp50 juta kepada seluruh TKW yang berada di luar negeri.

Dilansir dari Liputan6, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf memastikan bahwa akun tersebut bukan merupakan akun Facebook BPJS Kesehatan.

“Kami pastikan akun itu hoaks. Media sosial resmi BPJS Kesehatan sudah terverifikasi,” katanya melalui WhatsApp, Jumat (26/2/2021).

Iqbal menjelaskan semua informasi soal BPJS Kesehatan bisa dilihat melalui situs www.bpjs-kesehatan.go.id. Kemudian, akun media sosial resmi milik BPJS Kesehatan adalah @BPJSKesehatanRI untuk di Facebook dan bpjskesehatan_ri di Instagram.

Hoaks yang mengatasnamakan BPJS marak beredar akhir-akhir ini, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Kediri Hernina Agustin Arifin mengungkapkan BPJS Kesehatan beberapa kali dicatut untuk melakukan upaya penipuan. Pada tahun 2020 lalu pihaknya menerima laporan adanya upaya penipuan berkedok wawancara kerja fiktif. Motifnya, penyelenggara rekrutmen menawarkan tiket dan akomodasi untuk wawancara kerja di Jakarta. Rekrutmen fiktif ini diumumkan melalui sebuah website.

“Baik rekrutmen dan pelamar yang seolah-olah lolos diumumkan di web itu. Tidak lama kemudian pelamar ditawari ke Jakarta untuk mengikuti wawancara. Mengundang wawancaranya mendadak sehingga tidak punya persiapan. Penyelenggara rejrutmen fiktif ini menawari untuk dipesankan akomodasinya, baik tiket pesawat maupun penginapan di Jakarta. Untungnya semua pelamar menyadari upaya penipuan ini sehingga tidak pernah ada korban,” tutup Hernina.

Sehingga, klaim mengenai BPJS Kesehatan yang memberikan dana sebesar Rp50 juta kepada seluruh TKW termasuk hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Aisyah Adilah (Anggota Komisariat MAFINDO Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta)

Klaim tersebut salah. Faktanya, akun yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun BPJS yang telah terverifikasi.

Setelah ditelusuri, ternyata tidak semua pemilik E-KTP dapat. Melainkan bantuan sebesar Rp3,5 juta itu ditujukan bagi para pengusaha Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengalami kesulitan selama pandemi Covid-19. Bantuan tersebut dapat diperoleh dengan mendaftar melalui dtks.kemensos.go.id, setelah itu para pendaftar diseleksi dan bagi yang lolos seleksi masuk dalam Kelompok Penerima Manfaat atau KPM PKH Graduasi. KPM PKH Graduasi yang terseleksi akan menerima pendampingan dan bantuan sosial insentif modal usaha sebesar Rp3,5 juta/KPM.

Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan modal kewirausahaan sosial KPM PKH, yaitu merupakan warga miskin atau rentan miskin, anggota KPM PKH yang telah digraduasi, dan memiliki usaha.

Sehingga, klaim mengenai pemilik E-KTP yang mendapatkan bantuan dana Rp3,5 juta termasuk hoaks dengan kategori konten yang salah.

Bukan untuk seluruh pemilik E-KTP. Faktanya, bantuan tersebut hanya diberikan kepada pengusaha yang mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengalami kesulitan selama pandemic Covid-19.

Melansir dari Tribun News, Nadia menegaskan bahwa nomor WhatsApp miliknya telah diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab dan nomor rekening yang diberikan oleh peretas adalah bukan miliknya. Lebih lanjut, Nadia juga mengimbau masyarakat untuk mengabaikan pesan WhatsApp yang meminta sejumlah dana mengatasnamakan dirinya.

Dengan demikian, akun WhatsApp yang mengatasnamakan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten Tiruan/Imposter Content.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, telah menegaskan bahwa nomor WhatsApp miliknya telah diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab. Siti Nadia juga menyatakan bahwa nomor rekening yang diberikan oleh peretas adalah bukan miliknya.