Faktanya, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Dengan demikian, unggahan video berisi klaim “Nadiem Makarim menyerahkan Rp450 triliun kepada Jokowi” adalah konten menyesatkan (misleading content).

Faktanya, tsunami Aceh 2004 disebabkan oleh gempa bumi berkekuatan 9,2 SR, bukan ledakan nuklir, dan kapal induk USS Abraham Lincoln tidak berada di dekat Aceh saat kejadian. Dengan demikian, unggahan berisi klaim “uji coba nuklir AS sebabkan gempa dan tsunami Aceh 2004” adalah konten menyesatkan (misleading content).

Untuk mengetahui kebenaran klaim, Tirto mula-mula mengamati dengan seksama tangkapan layar berita di unggahan. Dari amatan Tirto, terdapat kejanggalan dalam penulisan judul berita, yaitu penggunaan huruf kapital yang tidak konsisten.

Kejanggalan tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa judul berita telah dimanipulasi. Untuk memastikan kecurigaan tersebut, Tirto memasukkan judul berita ke dalam mesin pencarian Google. Hasilnya, Tirto tidak menemukan berita dari Gelora News dengan judul tersebut.

Tirto kemudian menelusuri portal Gelora News dan menemukan berita lain yang diunggah pada 14 Januari 2026 dengan foto yang sama, yakni menampilkan Joko Widodo tersenyum, memakai peci hitam, dan kemeja biru. Namun, judul serta isi berita tersebut tidak memuat pernyataan mengenai Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2029.

Berita yang ditemukan berjudul “Rismon Sianipar: Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh”. Berita tersebut membahas soal pernyataan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang mempermasalahkan bukti ijazah pendidikan Joko Widodo hanya berupa transkrip nilai sarjana muda. Rismon mempertanyakan keaslian ijazah Joko Widodo sebagai lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Baca juga:Video dari Kerumunan Demonstran Iran Menyalakan Senter Buatan AI

Hingga artikel ini ditulis, tidak ada sumber kredibel yang menyebut Joko Widodo menyatakan Gibran dan Kaesang akan maju di pemilihan presiden 2029.

Penelusuran fakta menunjukkan, klaim yang menyebut Joko Widodo menyatakan bahwa Gibran dan Kaesang akan menjadi Presiden pada 2029 adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Baca juga:Tidak Benar Jokowi akan Bertaubat jika Ijazahnya Terbukti Palsu

Judul berita yang beredar tidak ditemukan di Gelora News dan foto yang digunakan diambil dari pemberitaan lain dengan konteks berbeda.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum. KUHP mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum.

Masuk ke tahun 2026, Indonesia resmi menjalankan fase baru dalam sistem peradilan pidana lewat pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tenten KUHP. Beleid ini sebenarnya telah disahkan pada tahun 2022, kemudian disahkan dan diundangkan pada 2 Januari 2023, serta baru mulai resmi berlaku pada 2 Januari 2026.d

Tempo menyebut KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan masa kolonial Hindia Belanda dan akan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Tirto menelusuri klaim yang menyebut pengesahan KUHP dilakukan untuk melumpuhkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Penelusuran lewat mesin pencarian dan pemberitaan media nasional menunjukkan tidak ada informasi atau laporan yang memverifikasi klaim tersebut, baik dari pernyataan resmi pemerintah maupun laporan media arus utama yang kredibel.

Laporan yang paling mendekati dengan narasi tersebut adalah informasi dari CNN Indonesia berikut. Dalam artikel tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan penilaiannya bahwa sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berpotensi mempengaruhi kewenangan aparat penegak hukum tertentu, termasuk penyidik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan.

KUHP dan KUHAP merupakan dua undang-undang yang berbeda. Menurut penjelasan Tempo, KUHP mengatur substansi tindak pidana, yakni perbuatan apa saja yang dapat dipidana beserta sanksinya.

Sementara itu, KUHAP merupakan hukum pidana formil yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam menjalankan kewenangannya. KUHAP mengatur prosedur penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga proses persidangan atas tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

Direktur YLBHI menjelaskan bahwa dalam KUHAP yang baru disahkan, penyidik Bea Cukai berpotensi kehilangan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku penyelundupan barang ilegal tanpa perintah dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dalam konteks tersebut, YLBHI meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencermati ketentuan dalam KUHAP terbaru. Permintaan ini berkaitan dengan pernyataan Purbaya pada Oktober 2025 yang menyebut rencana melakukan penindakan besar-besaran terhadap pelaku penyelundupan barang ilegal. Saat itu, Purbaya menyatakan telah mengantongi daftar nama pihak-pihak yang terlibat dan siap menindaklanjutinya melalui proses hukum.

Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, klaim yang beredar di media sosial diduga berangkat dari penilaian YLBHI terhadap KUHAP, namun kemudian keliru dikaitkan dengan KUHP.

Narasi tersebut membingkai seolah-olah pengesahan KUHP dilakukan untuk melumpuhkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, padahal substansi yang dipersoalkan YLBHI berkaitan dengan hukum acara pidana, bukan hukum pidana materiil.

Imabuan YLBHI juga lebih menyoroti kepada kewenangan Polri yang diperkuat ketimbang pelemahan dari Kemekeu.

Secara umum tidak didapatkan fakta ataupun kejadian yang menunjukkan KUHP baru melemahkan Purbaya ataupun Kementerian Keuangan.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebut pengesahan KUHP dilakukan untuk melumpuhkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa adalah klaim yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan. Narasi di media sosial bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading)

Hingga penelusuran dilakukan, tidak ditemukan pernyataan resmi maupun pemberitaan kredibel yang mendukung narasi tersebut. Tidak ada kejadian ataupun fakta yang menunjukkan adanya pelemahan Kementerian Keuangan dari pengesahan KUHP.

=========

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.