Coba melakukan pencarian fakta terkait dengan keempat foto yang dibagikan oleh akun @BambangIrawan melalui mesin pencari gambar milik google. Padanan gambar serupa ditemukan dan pernah digunakan oleh beberapa media untuk memberitakan sebuah aksi di wilayah Banyumas. Salah satu yang menggunakan foto serupa adalah suara.com pada pemberitaan berjudul “Kantor PDIP Banyumas Digeruduk Massa Banser NU dan FPI” yang terbit pada 26 Juni 2018.

Melansir dari pemberitaan tersebut, saat itu kantor DPD PDIP Banyumas didatangi sejumlah massa karena kadernya mengganggu kegiatan NU yakni pembagian bisyarih (salam tempel). Sejumlah kiai NU lantas dipermasalahkan ke Panitia Pengawas Pemilu dan kepolisian setempat.

Mesin pencari google juga mengarahkan padanan gambar serupa dengan artikel yang diunggah oleh faktakini.net. Dalam artikelnya yang berjudul “Acara Tahlilan Dibubarkan, Banser FPI dan Kokam Kepung Kantor PDIP Banyumas” yang terbit pada 26 Juni 2018, keempat padanan gambar yang digunakan oleh akun @BambangIrawan dapat ditemukan pada artikel milik faktakini.net. Jika mengutip dua artikel tersebut, aksi geruduk kantor PDIP saat itu tidak mempunyai keterkaitan dengan isu Partai Komunis Indonesia (PKI).

Unggahan akun @BambangIrawan masuk ke dalam kategori misleading content. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.

Informasi tersebut tidak sesuai fakta. Keempat foto yang diunggah merupakan kejadian tahun 2018 di kantor PDIP Banyumas. Aksi dalam foto tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan PKI, melainkan sejumlah massa yang memprotes kader PDIP karena melaporkan salah satu pengurus NU atas dugaan politik uang.

Berdasarkan penelusuran, fo tersebut merupakan hasil suntingan atau editan. foto asli yang pertama adalah foto Uya Kuya. Foto tersebut diambil dari tayangan sebuah acara televisi dimana Uya Kuya sedang menghipnotis komedian Sule. Video tersebut diunggah oleh kanal youtube Ini Talk Show pada 24 oktober 2019.

Kemudian yang kedua adalah foto Wapres Maruf Amin yang tengah duduk sambil mengenakan masker hitam. Foto asli diambil dari tayangan di kanal youtube kompas TV saat berlangsungnya sidang paripurna dengan para Menteri pada 28 juni 2020.

Foto merupakan hasil suntingan atau editan. foto asli adalah saat Presenter Uya Kuya menghipnotis komedian Sule di sebuah acara televisi. Kemudian foto Wapres Maruf Amin yang memakai masker diambil dari tayangan youtube kompas tv saat Maruf Amin ikut serta dalam rapat paripurna bersama para Menteri pada 28 juni 2020

Dalam video tersebut disebutkan bahwa Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani merinci utang untuk penanganan Covid-19 yang didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp1.289,3 triliun ditambah penarikan pinjaman Rp150,5 triliun. Khusus utang dari Surat Berharga Negara, di antaranya 221,4 triliun sudah dipenuhi pemerintah dari hasil lelang penerbitan surat utang pandemi corona atau Pandemic Bond dalam beberapa waktu terakhir.

Selain itu, disebutkan juga pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif baik sebab angka pertumbuhannya masih positif di tengah pandemik Corona. Jokowi juga merinci ekonomi China turun 6,8% dari sebelumnya 6%, artinya selisih penurunan kinerja ekonominya mencapai 12.8%

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa narasi yang dibacakan dalam video tersebut berasal dari pemberitaan cnnindonesia.com dengan judul “Sri Mulyani Rinci Utang Rp1.439,8 T untuk Penanganan Corona” dan “Walau Anjlok, Jokowi Sebut Ekonomi RI Lebih Baik dari China” yang keduanya terbit di cnnindonesia.com pada 6 Mei 2020. Namun, narasi dalam video yang menyebutkan hasil lelang penerbitan surat utang pandemik corona atau Pandemic Bond sebesar 221,4 triliun rupiah merupakan informasi yang tidak benar.

Dilansir dari finance.detik.com, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengungkapkan pemerintah resmi batal menerbitkan surat berharga negara (SBN) khusus penanganan pandemi Corona atau Pandemic Bond. Hal tersebut terjadi lantaran Bank Indonesia (BI) siap masuk ke pasar perdana menjadi the last resort pemerintah untuk menyerap sisa penerbitan SBN baik SUN ( Surat Utang Negara) maupun SBNS (Surat Berharga Syariah Negara). Sedangkan uang sebesar Rp 221,4 triliun merupakan realisasi penarikan SBN hingga April 2020.

Dalam video tersebut juga tidak disebutkan bahwa Pemerintahan Jokowi terancam menyerahkan Indonesia kepada China yang disebabkan oleh keadaan ekonomi negara yang semakin buruk dengan hutang yang melilit Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna Pagu Indikatif RAPBN 2021 di Istana Merdeka pada 6 Mei 2020 menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia lebih baik dari China sebab angka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif di tengah pandemik Corona.

“Coba kita lihat beberapa negara yang kontraksi dan tumbuh negatif, China turun dari plus enam persen menjadi minus 6,8 persen, artinya year on year deltanya 12,8 persen." ungkap Presiden Jokowi.

Berdasarkan dari pemaparan tersebut, maka konten video yang unggah di Facebook dan YouTube masuk ke dalam kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan. Sebab, informasi di dalamnya tidak ada pernyataan mengenai Indonesia yang terancam diserahkan kepada China dan hanya menarasikan pemberitaan dari cnnindonesia.com.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim jabatan presiden diperpanjang sampai 2026 karena Pilpres akan dilaksanakan 2026 adalah klaim yang salah.

Faktanya, sejauh ini, Pilpres tetap akan digelar pada 2024. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah kabar bahwa Pilpres 2024 diundur.

Sebelumnya, Pilpres 2024 pelaksanaannya pernah diklaim akan diundur menjadi tahun 2027 dan 2029. Namun kedua klaim ini sudah dibantah di artikel berjudul [SALAH] “MPR dan KPU Sepakat Jokowi Lanjut Sampai 2027? Bagaimana Rakyat, Akan Diam Saja?” dan [SALAH] “PILPRES 2024 DIBATALKAN, ditunda sampai 2029”.

Sementara itu, terkait gambar yang diunggah oleh sumber klaim, gambar yang sama diunggah oleh akun JPNN.com pada 29 Juni 2020 dan diberi keterangan:

“ELEKTABILITAS CALON PRESIDEN
Selengkapnya :
https://m.jpnn.com/news/prabowo-ganjar-dan-rk-tiga-besar-2024-anies-tertinggal-jauh“

Baik di postingan tersebut ataupun di artikel yang disertakan, tidak ada informasi mengenai mundurnya pelaksanaan Pilpres 2024.

Tidak ada informasi valid mengenai jabatan presiden diperpanjang sampai 2026 karena Pilpres akan dilaksanakan 2026. Sejauh ini, Pilpres tetap akan digelar pada 2024. Komisioner KPU membantah kabar bahwa Pilpres 2024 diundur.