Beredar sebuah narasi oleh akun Twitter @yo2thok yang mengatakan bahwa perusahaan biofarma Moderna telah membuat produksi virus dan vaksin Covid-19 sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Dalam narasi tersebut dilampirkan juga beberapa gambar dokumen “Material Transfer Agreement” antara National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Moderna dan University of North Carolina (UNC) di Chapel Hill. Dokumen tersebut tertandatangani pada 12 dan 17 Desember 2019.

Setelah ditelusuri, klaim tersebut salah. Faktanya, dokumen yang dilampirkan dalam narasi tersebut berfokus pada MERS-CoV, virus corona yang menyebabkan sindrom pernapasan Timur Tengah, yang pertama kali dilaporkan di Arab Saudi pada 2012. Virus SARS-CoV-2, virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19, tidak disebutkan di mana pun dalam dokumen tersebut. Klaim tersebut salah mengartikan kata “virus corona” sebagai Covid-19, padahal ada beberapa jenis coronavirus yang berbeda, yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 1960-an.

Lebih lanjut, dilansir dari Factcheck.afp.com, seorang juru bicara NIAID mengatakan bahwa Pusat Penelitian Vaksin dan Moderna telah berkolaborasi dalam penelitian vaksin sejak 2017. Lalu juru bicara tersebut juga menegaskan bahwa materi yang ditransfer ke UNC pada Desember 2019 adalah kandidat vaksin untuk virus Corona Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan bukan SARS-CoV-2. Hal ini juga dibenarkan oleh UNC yang mengatakan bahwa dokumen tersebut merujuk pada pengembangan vaksin mRNA untuk melindungi dari MERS

Lalu hoaks serupa juga pernah dibahas oleh Turnbackhoax.id dengan judul “[SALAH] Perusahaan Biofarmasi Moderna, Inc Mengembangkan Vaksin Covid-19 Sebelum Munculnya Pandemi” pada tanggal 2 Juli 2021.

Dengan demikian klaim oleh akun Twitter @yo2thok merupakan informasi yang keliru dan termasuk ke dalam kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Ari Dwi Prasetyo.

Beredar hoaks lama yang bersemi kembali mengenai perusahaan biofarma Moderna yang memproduksi virus Covid-19 dan vaksinnya dengan bukti dokumen “Material Transfer Agreement” coronavirus sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Faktanya dokumen tersebut bukan menyebut coronavirus SARS-CoV-2 virus melainkan coronavirus MERS-CoV yang merebak di Timur Tengah sejak tahun 2012.

Beberapa waktu lalu sempat beredar pesan singkat melalui WhatsApp dengan mengatasnamakan Bupati Bogor, yaitu Ade Munawaroh Yasin atau lebih dikenal dengan nama Ade Yasin terkait penggalangan donasi berupa uang untuk berbagai yayasan pondok pesantren dan rumah tahidz.

Namun melansir dari republika.co.id, Kadiskominfo Kabupaten Bogor, yaitu Bayu Ramawanto mengatakan bahwa sebelumnya Ade Yasin menerima komplain terkait beredarnya pesan tersebut dari pihak lain, sehingga ia menginformasikan kepada Kadiskominfo Kabupaten Bogor bahwa informasi tersebut salah.

Selanjutnya, Bayu juga akan melakukan konfimasi dengan sekretaris pribadi Bupati Bogor tersebut terkait pengajuan laporan kepolisian. Karena modus penipuan serupa dengan mencatut nama pejabat Kabupaten Bogor tidak hanya kali ini terjadi.

Selain itu, melansir dari akun Instagram resmi Kabupaten Bogor, yaitu @kapubaten.bogor, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan bahwa informasi terkait dengan penggalangan donasi berupa uang untuk berbagai yayasan pondok pesantren dan rumah tahidz dengan mengatasnamakan Bupati Bogor ialah hoax. Pemerintah Kabupaten Bogor juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan tidak percaya atas pesan yang mengatasnamakan Bupati Bogor tersebut.

Berdasarkan pada seluruh referensi, informasi terkait pesan whatsapp Bupati Bogor dengan Nomor “081358472640” memberikan donasi kepada yayasan pondok pesantren dan rumah tahidz ialah informasi salah dan masuk ke dalam kategori konten tiruan.

Hasil Periksa Fakta Novita Kusuma Wardhani. Informasi tersebut salah. Faktanya, melansir dari akun Instagram resmi Kabupaten Bogor, yaitu @kapubaten.bogor, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan bahwa informasi terkait dengan penggalangan donasi berupa uang untuk berbagai yayasan pondok pesantren dan rumah tahidz dengan mengatasnamakan Bupati Bogor ialah hoax.

Beberapa waktu lalu sempat beredar pesan singkat melalui WhatsApp dengan mengatasnamakan Wakil Bupati Gunungkidul, yaitu Heri Susanto terkait penyaluran donasi kepada beberapa yayasan, masjid, dan panti asuhan.

Namun melansir dari pidjar.com, Kasubag Komunikasi Pimpinan, Bagian Protokol Kompim dan Rumah Tangga Sekretariat Kabupaten Gunungkidul, yaitu Sumarno menyatakan bahwa informasi terkait dengan adanya pesan singkat yang mengatasnamakan Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto untuk menyalurkan donasi kepada yayasan, masjid, dan panti asuhan ialah informasi salah.

Melansir dari kupass.com, Sumarno juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan telepon atau pesan WhatsApp yang belum jelas kebenarannya dan mencatut salah satu nama tokoh publik. Selain itu, Sumarno juga mengimbau kembali kepada masyarakat agar melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak terkait secara langsung apabila mendapatkan informasi seperti itu.

Berdasarkan pada seluruh referensi, informasi terkait pesan WhatsApp Wakil Bupati Gunungkidul dengan nomor “081329879795” menyalurkan donasi kepada yayasan, masjid, dan panti asuhan ialah informasi salah dan masuk ke dalam kategori konten tiruan.

Hasil Periksa Fakta Novita Kusuma Wardhani. Informasi tersebut salah. Faktanya, melansir dari pidjar.com, Kasubag Komunikasi Pimpinan, Bagian Protokol Kompim dan Rumah Tangga Sekretariat Kabupaten Gunungkidul, yaitu Sumarno menyatakan bahwa informasi terkait pesan singkat yang mengatasnamakan Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto untuk menyalurkan donasi kepada yayasan, masjid, dan panti asuhan ialah informasi salah.

Beberapa waktu lalu sempat beredar sebuah surat perjanjian hibah antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemerintah Kabupaten Blitar yang ditujukan untuk pembangunan 14 ruas jalan di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dengan nilai hibah sebesar Rp229,5 miliar.

Namun, melansir dari kompas.com, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, yaitu Mohammad Zainal Fatah selaku pejabat PUPR yang disebutkan dalam penandatangan Surat Perjanjian Hibah tersebut menyatakan bahwa ia dan juga pihak Kementerian PUPR tidak bertanggung jawab atas tindakan pemalsuan surat perjanjian hibah yang beredar berikut tindakan turunannya.

Mohammad Zainal juga menyatakan bahwa Kementerian PUPR tidak pernah memberikan dana hibah untuk pembangunan 14 ruas jalan di Kabupaten Blitar, serta ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dokumen hibah tersebut.

Selain itu, melansir dari pu.go.id, Kementerian PUPR juga mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Blitar untuk selalu berhati-hati dan hendaklah untuk selalu melakukan konfirmasi terlebih dahulu apabila mendapat informasi seperti itu. Kementerian PUPR juga mengimbau kepada masyarakat maupun pengguna media sosial untuk mengabaikan atau tidak perlu menanggapi hoaks yang mengatasnamakan Kementerian PUPR.

Berdasarkan pada seluruh referensi, informasi terkait pemberian dana hibah untuk pembangunan 14 ruas jalan di Kabupaten Blitar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ialah informasi salah dan masuk ke dalam konten tiruan.

Hasil Periksa Fakta Novita Kusuma Wardhani. Informasi tersebut salah. Faktanya, melansir dari kompas.com, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, yaitu Mohammad Zainal Fatah menyatakan bahwa ia dan juga pihak Kementerian PUPR tidak bertanggung jawab atas tindakan pemalsuan surat perjanjian hibah yang beredar berikut tindakan turunannya.