Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa korban pembacokan di Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) bukanlah Ade Samsul Hehanussa. Adapun, nama korban yang sebenarnya ialah Syamsul Lussy (38). Adapun, menurut keterangan pihak kepolisian setempat, korban meninggal lantaran sejumlah luka di tubuhnya.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat menjelaskan kronologis kasus penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Ohoirat mengatakan awalnya korban bersama keluarga menumpangi speedboat dari Lastetu Negeri Kamariang menuju Hualoy. Mereka harus menggunakan speedboat ke Hualoy karena tidak bisa lewat jalur darat menyusul ketegangan warga Hualoy dan Latu sejak Januari 2019.

Namun dalam perjalanan speedboat yang ditumpangi korban dan keluarganya macet, mengalami gangguan dan terdampar hingga perairan hutan Latu. Massa mendatangi korban dan menganiayanya hingga tewas. Penganiayaan itu disaksikan istri dan anak-anak korban.

“Ketika mendapat kabar ada speedboat terdampar. Dan saat personel TNI-Polri tiba di lokasi, korban sudah dibacok. Untuk situasi keamanan sudah dikerahkan personel Polres dan Brimob ke TKP untuk melakukan pengamanan,” tandas Ohoirat.

Penulusuran selanjutnya terkait foto tangkapan layar ucapan bela sungkawa kepada sosok bernama Bang Obing. Diketahui, melalui penelusuran media sosial, sosok Bang Obing bukanlah Ade Samsul Hehanussa dan juga bukan warga Kecamatan Amalatu, Kabupaten SBB, Maluku.

Adapun, sosok bernama Bang Obing memiliki nama asli Moh Sobir dan beliau merupakan warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurut beberapa akun media sosial Facebook koleganya, Bang Obing meninggal lantaran sakit dan sempat dirawat di RS Hermina.

Dengan demikian, konteks sosok Bang Obing dikatakan sebagai Ade Samsul Hehanussa tidak tepat. Selain itu, korban pembacokan di Kecamatan Amalatu, Kabupaten SBB, Maluku yang sebenarnya bernama Syamsul Lussy, bukan Ade Samsul Hehanussa. Meninggalnya Syamsul tidak terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2019, melainkan terkait konflik antara warga di Desa Latu dengan Desa Hualoy di Kecamatan Amalatu, Kabupaten SBB. Maka dari itu, informasi yang tersebar di media sosial itu masuk kategori false connection.

Situng BUKAN yang menentukan hasil pemilu secara nasional karena proses penetapan berdasarkan BERITA ACARA MANUAL yang dilakukan berjenjang di masing-masing tingkatan, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Atas beredarnya video yang menyangkut nama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya M Fikser memberikan pernyataan tegas bahwa sosok perempuan itu bukanlah Wali Kota Surabaya.

“Sosok di video itu bukan Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Rismaharini. Video tersebut juga tidak berlokasi di Surabaya,” kata M Fikser, Kamis (2/5/2019).

Berdasarkan pernyataan M Fikser, jelas bahwa video yang berdurasi 2 menit 5 detik tersebut adalah hoax.

Klarifikasi ini juga dimuat di akun fanspage terverifikasi milik Humas Pemkot Surabaya dengan narasi :

“KLARIFIKASI VIDEO HOAX ATAS NAMAKAN BU RISMA!
Pemkot Surabaya menyatakan bahwa video ini tidak benar Bu risma terlibat dalam video ini.
Dalam video ini, kejadiannya juga tidak berada di Surabaya.
Yuk kita jangan ikut dalam menyebarkan video hoax!!”

Setelah ditelusuri, orasi wanita tersebut ternyata adalah bagian dari aksi yang dilakukan puluhan orang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Jumat, 26 April 2019. Mereka menuntut lembaga penyelenggara Pemilu itu untuk tidak curang dalam penghitungan suara pemilu.

Massa tampak berkumpul di depan kantor KPU yang terletak di Sumber, Banjarsari, Solo. Sebuah truk yang dimodifikasi menjadi panggung orasi juga terparkir di depan pintu masuk kantor itu.

Sejumlah personel Kepolisian dan TNI berjaga-jaga di sekitar kantor itu. Polisi juga memasang kawat berduri untuk yang diletakkan depan kantor KPU.

Fakta ini diperkuat setelah tangkapan layar dari video tersebut dibandingkan dengan foto yang dimuat di situs viva.co.id dan foto tampilan depan kantor KPU Surakarta yang dimuat di Goggle Maps.

Anggito Abimanyu mengklarifikasi tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebut keuangan BPKH “menipis”. “Dana BPKH berkecukupan dan aman”, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.