Beredar sebuah surat oleh Gubernur Kalimantan Timur tentang Permohonan Pengamanan Pelaksanaan Pilkada ditujukan kepada Kepala Pimpinan Direksi Perusahaan di Kalimantan Timur. Pada surat tersebut tertera nama dan nomer rekening atas nama Achmad Abidin dengan nomer rekening 123-000-993005-0.

Berdasarkan penelusuran, surat tersebut PALSU dan tidak benar dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Melansir dari nomorsatukaltim.com Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Isran Noor, ketika dikonfirmasi melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim, Syafranuddin menegaskan bahwa Gubernur tidak pernah menerbitkan surat untuk meminta partisipasi anggaran dari Perusahaan untuk pelaksanaan pilkada serentak 2020.

“Nomor dan urusan suratnya saja aneh. Coba perhatikan, nomor suratnya ke Sungai Kunjang, permasalahannya ke Sambutan, jadi dapat dipastikan surat itu tidak benar seribu persen,” ujar Syafranuddin, Senin (9/11/2020).
Kasus seperti ini marak terjadi. Ditinjau dari berita yang beredar mengenai surat edaran palsu yang mencatut nama Gubernur, pernah terjadi di Papua Barat. Dilansir dari turnbackhoax.com, dengan judul “Surat Gubernur Papua Barat Meminta Bantuan Dana Pengamanan Pelaksanaan Pilkada Papua Barat 2020“, format yang digunakan oknum adalah sama persis.

Dengan demikian, surat tersebut tidak berasal dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Isran Noor. Surat tersebut masuk dalam kategori konten palsu.

Hasil periksa fakta Rahmah An Nisaa (Uin Sunan Ampel Surabaya).

Surat Palsu. Faktanya, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim, Syafranuddin menegaskan Gubernur tidak pernah menerbitkan surat yang bertujuan meminta sejumlah dana untuk Pilkada 2020

Akun Facebook Verry Yadilham mengunggah foto surat yang menginformasikan adanya pemadaman listik di beberapa wilayah Bogor tanggal 4 dan 5 November 2020. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk mempersiapkan segala keperluan dan akan ada bantuan dalam bentuk unit genset untuk kebutuhan listrik yang bersifat mendesak bagi pelanggan prioritas.

Berdasarkan hasil penelusuran, surat tersebut merupakan surat palsu. Mengutip dari Tribunnews Bogor, Humas PLN Unit Induk Pembanguan (UIP) 3 Bogor, Deni Hermawan menyatakan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar dan tidak ada pemadaman listrik seperti yang diinformasikan dalam surat tersebut. Melalui Akun Twitter PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Bogor Kota (@pln_bogorkota), PT PLN (Persero) juga meminta masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi tersebut.

Dengan demikian, unggahan akun Facebook Verry Yadilham dapat dikategorikan sebagai Konten Palsu karena Humas PLN Unit Induk Pembanguan (UIP) 3 Bogor, Deni Hermawan menyatakan bahwa surat yang beredar itu tidak benar dan tidak ada pemadaman listrik seperti yang tertulis dalam surat tersebut.

Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat Mafindo Universitas Pendidikan Indonesia)

Surat palsu. Faktanya, mengutip dari Tribunnews Bogor, Humas PLN Unit Induk Pembanguan (UIP) 3 Bogor, Deni Hermawan menyatakan bahwa surat yang beredar itu tidak benar dan tidak ada pemadaman listrik seperti yang tertulis dalam surat tersebut.

Akun Facebook Titi Purwaningsih membagikan sebuah gambar pada 9/11/2020 tentang surat pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dengan mencatut nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementrian PANRB).

Surat bernomorkan B/1069/M.SM.01.00./2020 memuat informasi keputusan terkait kuota kosong dalam Seleksi CPNS Tahun 2019 yang dapat diisi oleh tenaga honorer guru, administrasi, tenaga penyuluh pertanian, dan tenaga kesehatan. Disebutkan juga bahwa pengisian kuota kosong tersebut berdasarkan domisili di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan diangkat menjadi PNS tanpa tes. Kemudian surat tersebut ditanda tangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo.

Setelah ditelusuri, informasi surat tersebut adalah salah. Terkait dengan beredarnya surat palsu tersebut, dilansir dari laman menpan.go.id Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian mengemukakan bahwa surat tersebut adalah palsu.

“Kami tegaskan bahwa surat tersebut adalah palsu dan Menteri PANRB tidak pernah mengeluarkan surat tersebut,” jelasnya di Jakarta, Senin (09/11).

Andi menjelaskan bahwa Kementerian PANRB bersama BKN dan DPR RI tidak pernah mengeluarkan keputusan mengenai pengisian formasi kosong pada Seleksi CPNS yang dapat diisi oleh tenaga honorer, terlebih tanpa tes dan langsung pengangkatan. Hasil akhir Seleksi CPNS Tahun 2019 sendiri telah diumumkan secara serentak pada 30 Oktober lalu.

Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi, terlebih jika mengatasnamakan Kementerian PANRB dan meminta sejumlah imbalan.

Dengan demikian, informasi mengenai surat pengangkatan tenaga honorer oleh Kementerian PANRB adalah salah dan termasuk dalam kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Konaah (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta).

Surat palsu. Dilansir dari laman menpan.go.id, Kementerian PANRB mengemukakan bahwa surat tersebut adalah palsu. Kementerian PANRB bersama BKN dan DPR RI tidak pernah mengeluarkan keputusan mengenai pengisian formasi kosong pada Seleksi CPNS yang dapat diisi oleh tenaga honorer, terlebih tanpa tes dan langsung pengangkatan.

Akun Facebook Riyanti Moge Stang mengunggah sebuah gambar pada 9/11/2020 yang memperlihatkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Terawan Agus Putranto memegang penghargaan dengan klaim narasi piala penghargaan dari WHO untuk Pak Terawan.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim pada unggahan gambar tersebut adalah salah. Faktanya, foto tersebut diabadikan pada saat dr. Terawan menerima penghargaan berupa Lifetime Achievement Award dari Ketua Umum Leprid Paulus Pangka di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta pada 17/6/2019.

Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia (Leprid) memberikan apresiasi berupa Lifetime Achievement Award kepada Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta, Mayjen TNI Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad (K) RI. Apresiasi ini diberikan atas prestasi dr. Terawan sebagai penemu metode cuci otak (brain wash) dengan modifikasi program Digital Subtraction Angiography (DSA) untuk penyakit stroke.

Dengan demikian, klaim piala penghargaan dari WHO untuk Pak Terawan adalah salah, karena tidak sesuai fakta dan termasuk pada kategori konten yang salah.

Hasil Periksa Fakta Konaah (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta).

Bukan penghargaan dari WHO. Foto tersebut diabadikan pada saat dr. Terawan menerima penghargaan berupa Lifetime Achievement Award dari Ketua Umum Leprid Paulus Pangka di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta pada 17/6/2019. Apresiasi ini diberikan atas prestasi dr. Terawan sebagai penemu metode cuci otak (brain wash) dengan modifikasi program Digital Subtraction Angiography (DSA) untuk penyakit stroke.