Kenyataannya, penyertaan modal PDAM sebesar Rp 1 triliun itu sampai 2035. Seperti yang disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, belum lama ini. Penyertaan modal yang lalu, menurut Andi Arif Agung, juga berlaku sampai di 2020 yakni Rp 10 miliar. Karena itu harus ditindaklanjuti maka akan dilanjutkan penyertaan modal itu sampai tahun 2035 atau 15 tahun ke depan dengan besaran Rp 1 triliun. Terkait pelayanan, PDAM Tirta Manggar Balikpapan hanya bisa memenuhi 76 persen penyediaan air bersih.

Dari informasi Dirut PDAM Tirta Manggar Balikpapan, Haidir Effendi, penyediaan air PDAM di Kota Balikpapan hanya dapat menenuhi sebesar 79 persen. Sejumlah kendala dihadapi PDAM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya, kekurangan sumber air baku, belum bisa mengoptimalkan air bersih dari air laut, serta sumber air alternatif seperti sumur bor kurang efektif, dan deposit air tanah yang kurang bagus.

“Pada dasarnya PDAM Balikpapan ingin melayani kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Namun, secara kuantitas PDAM hanya dapat memenuhi kebutuhan sebesar 79 persen, serta yang optimal 44 persen dari total penduduk Balikpapan,” ujar Haidir, belum lama ini.

Namun demikian, data berbeda dibeber Dosen Fakultas Ekonomi Unsrat, Magdalena Wullur.
Sesuai Data Pusat Statistik (BPS) Sulut Tahun 2020, pada tahun 2015 IPM Kota Manado adalah yang tertinggi sebesar 77,32.
Pada tahun 2016 IPM Kota Manado ada pada tingkat tertinggi yaitu 77,59.
Pada tahun 2017, IPM Kota Manado masih yang tertinggi yakni sebesar 78,05.
Pada tahun 2018 IPM Kota Manado pada adalah yang tertinggi sebesar 78,41.

Untuk Kabupaten Minsel pada tahun 2015 ada pada 69,18 setelah Kabupaten Minahasa (73,59) dan Kabupaten Minahasa Utara (71,09).

Tahun 2016 IPM Minsel ada pada 69,97 setelah Kabupaten Minahasa (74,37) dan Kabupaten Minut (71,49 kemudian pada tahun 2017 IPM Kabupaten Minsel ada di 70,05 setelah Kabupaten Minahasa (74,59) dan Kabupaten Minut (7,2).

Pada tahun 2018 IPM Kabupaten Minsel sebesar 70,86 setelah Kabupaten Minahasa (74,97) dan Kabupaten Minut (73,05).
Pada tahun 2019 IPM Minsel masih di bawah Kabupaten Minahasa (75,47) dan Kabupaten Minut (73,95) yakni sebesar 71,68.

“Jadi, kesimpulannya, tidak benar jika dikatakan IPM Kabupaten Minsel adalah yang tertinggi di tanah Minahasa sekalipun,” ujar Magdalena.

Berdasarkan penelusuran tim cek fakta, hasil Ujian Nasional (UN) SMA/SMK tahun 2019, Sulut berada di deretan terbawah nasional. Untuk SMA di urutan 32 dari 34 provinsi, sementara SMK di urutan 31 atau ketiga terbawah secara nasional.

Menanggapi pernyataan Vonny, Cagun Steven O Kandouw mengatakan, kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari nilai lulusan siswa SMA dan SMK. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya.

“Apalagi saat ini UN sudah dihapus,” ujar Kandou.

Menanggapi hal ini, akademisi dari Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Manado (Unima) di Tondano Dr Aldjon Dapa mengatakan, kualitas pendidikan artinya indikator penilaian mutu pendidikan berlaku untuk semua jenjang mulai dari Pendidikan Anau Usia Dini (PAUD) hingga SMA dan SMK.

“Ada 8 indikator penilaian kualitas atau mutu pendidikan,” ujar Aldjon.

Delapan indikator pendidikan itu adalah kompetensi lulusan, isi pendidikan, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pendidikan, serta pembiayaan pendidikan. (*)

Sementara itu, Magdalena Wullur, Dosen Fakultas Ekonomi Unsrat membeberkan data gini ratio di Sulut slang tahun 2015-2018.

Dijelaskan Magdanlena, pada tahun 2015 gini rasio Kota Kotamobagu adalah yang tertinggi sebesar 0,412 kemudian yang kedua yaitu Kabupaten Minut sebesar 0,405 dan yang ketiga tertinggi yaitu Kabupaten Minsel sebesar 0,399.

Kemudian pada tahun 2016 gini rasio Kab Minut adalah yang tertinggi sebesar 0,425 kemudian yang kedua yaitu Kota Kotamobagu sebesar 0,413 dan yang ketiga tertinggi yaitu Kota Bitung sebesar 0,389.
Pada tahun 2017 gini rasio Kota Manado adalah yang tertinggi sebesar 0,388 kemudian yang kedua yaitu Kabupaten Minsel sebesar 0,377 dan yang ketiga tertinggi yaitu Kabupaten Minahasa sebesar 0,362.

Pada tahun 2018, Manado kembali menjadi yang tertinggi yaitu sebesar 0,401 disusul Kabuapten Minsel dan Minahasa sebesar 0,397.

Rasio Gini (Gini ratio) diartikan sebagai ukuran derajad ketidakmerataan distribusi hasil pembangunan.

Semakin besar atau melebar indeks tersebut, berarti kelompok miskin lebih lambat untuk menjadi kaya, sedangkan yang sudah kaya justru lebih cepat untuk bertambah kaya.

“Jadi makin besar angkanya, makin buruk sebenarnya kesenjangannya,” jelas Magdalena.