Beredar info pada pesan berantai whatsapp yang menyebutkan bahwa jika ada anak yang berkeliaran di luar rumah selama PSBB, maka akan dibawa ke kelurahan dan diberi sanksi tegas kurungan 3 bulan serta fasilitas KJP dicabut.

Setelah ditelusuri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, pada Kamis (09/10/2020) malam. Pergub ini menjadi dasar hukum atas pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta yang dimulai pada Jumat, 10 April 2020 pukul 00.00 WIB, hingga 23 April 2020.

“Di dalam Pergub ini, ditetapkan, pada prinsipnya, seluruh masyarakat Jakarta, selama dua minggu ke depan, diharapkan untuk berada di dalam rumah, dan mengurangi bahkan meniadakan kegiatan di luar. Tujuannya, untuk memangkas mata rantai penularan Covid-19, menyelamatkan diri kita, keluarga, tetangga, kolega, agar virus ini bisa kita kendalikan,” ujar Gubernur Anies dalam beritajakarta.id (10/04/2020).

Terkait sanksi bagi pelanggar PSBB, pada Pasal 27 Pergub Nomor 33 Tahun 2020 disebutkan bahwa pelanggaran pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana. Dari mulai pidana ringan dan bila berulang dapat menjadi lebih berat.

“Prosesnya nanti kita akan kerjakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan ini dilaksanakan, termasuk juga ketentuan yang ada di Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait Karantina Kesehatan, dimana bisa mendapatkan sanksi hukuman selama-lamanya 1 tahun dan denda sebesar-besarnya 100 juta rupiah,” tandas Gubernur Anies.

Selanjutnya berdasarkan hasil konfirmasi tim JalaHoaks kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terkait sanksi tersebut disampaikan bahwa Dinas Pendidikan tidak pernah mengeluarkan kebijakan/informasi mengenai sanksi tersebut.

Kesimpulannya, pesan berantai yang menyebutkan sanksi kurungan 3 bulan serta KJP dicabut terhadap anak-anak yang keluar rumah selama masa PSBB adalah tidak benar adanya. Pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak pernah mengeluarkan kebijakan atau informasi mengenai sanksi tersebut.

PENJELASAN


(1) First Draft News: “Konten yang Menyesatkan

Penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu”.

Selengkapnya di http://bit.ly/2rhTadC / http://bit.ly/2MxVN7S.

* SUMBER memelintir percakapan Xi Jinping dengan Jokowi melalui telepon mengenai kerjasama penanganan COVID-19, TIDAK ada pernyaaan Xi Jinping seperti narasi/klaim yang disebutkan.


(2) Artikel yang berkaitan, Tagar.id: “Keduanya membahas persoalan global yang saat ini melanda sebagian besar negara di dunia, tentang penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.”

Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyampaikan rasa prihatin atas wabah Covid-19 yang juga mewabah di Indonesia.

Kemudian, dia menceritakan pengalaman di negaranya dalam perang melawan Covid-19 dan menyebut siap menjadi pihak yang mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk melawan wabah virus corona.

Menurutnya, rasa optimis dapat menggugurkan segala virus termasuk coronavirus. “Kami percaya dan yakin dengan kegigihan Anda, Indonesia pasti akan mengalahkan wabah Covid-19,” ucap Xi Jinping.”

Selengkapnya di “Percakapan Jokowi dan Xi Jinping soal Wabah Corona” https://bit.ly/2V6az8B / http://archive.md/rMLza (arsip cadangan).

======

Setelah ditelusuri dengan mesin pencari kata kuci manfaat lemon dan jeruk nipis, ditemukan beberapa artikel soal manfaat lemon dan jeruk nipis, salah satunya pemberitaan dari liputan6 dengan judul “ Guru Besar IPB Sebut Buah Jeruk Ampuh Lawan Corona Covid-19."

Dalam narasinya Senyawa golongan flavonoid yaitu salah satunya hesperidin. Hesperidin ini disinyalir bisa memberikan perlindungan terhadap mikroba dan virus, menurut Guru Besar Universitas IPB yang juga Kepala Pusat Biofarmaka Tropika (TropBRC), Irmanida Batubara, dan statement Semua jenis jeruk mengandung hesperidin. Jadi tidak harus jeruk buah, kita juga bisa memanfaatkan kulit jeruk nipis, jeruk lemon dan varietas jeruk lainnya, risetnya bersama peneliti lainnya. Tambahnya

Penelusuran berikutnya dengan kata kumci lemon panas, ditemukan artikel dari turnbackhoax dengan judul “[SALAH] Profesor Chen Horin mengatakan Lemon panas dapat membunuh sel kanker.”

Dalam narasinya WHO menyatakan tidak ada bukti bahwa obat saat ini dapat mencegah atau menyembuhkan penyakit. WHO tidak merekomendasikan pengobatan sendiri dengan obat apa pun, termasuk antibiotik, sebagai pencegahan atau penyembuhan untuk COVID-19. Selain itu, klaim bahwa lemon panas dapat membunuh sel kanker adalah klaim yang tidak didukung oleh bukti medis yang kredibel.

Penelusuran berikutnya ditemukan kembali dari artikel turnbackhoax.id dengan judul “[SALAH] “Untuk mengalahkan virus korona adalah mengambil lebih banyak makanan alkali yang berada di atas tingkat pH virus.”

Dalam narasinya konsumsi makanan alkali seperti jeruk dengan pH yang lebih tinggi tidak bisa membunuh COVID-19. Klaim ini mengutip penelitian yang terbit pada 1991, jauh sebelum COVID-19 muncul pada Desember 2019.

Penelusuran berikutnya dengan mesin pencari mengenai benarkah ramuan tersebut dari palestina, ditemukan artikel dari factcheck luar negeri dengan judul “Lemon Juice Tea Does Not Cure COVID-19 in Israel, or Anywhere Else.”

Dalam narasinya klaim bahwa campuran teh lemon, dan sodium bicarbonate bisa menyembuhkan COVID-19 dan mencegah kematian akibat wabah tersebut di Israel adalah salah. Dan tidak ditemukan hasil penelitiannya.

Penelusuran terakhir, dikutip dari pemberitaan liputan6 dengan judul ” Cek Fakta: Hoaks Resep Lemon dan Teh Panas untuk Sembuhkan COVID-19 dari Palestina.”

Dalam narasinya. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr Daeng M Faqih. Ia menyatakan bahwa hal tersebut belum terbukti benar dan belum ada penelitian ilmiahnya.

Jadi hasil penelusuran mengenai ramuan obat virus corona dengan teh hangat dan jeruk nipis yang beredar di Whatsapp, merupakan tidak benar dan belum teruji secara ilmiah, dan narasi obat tersebut dari palestina juga sesat. Maka informasi tersebut dinyatakan Misleading Content atau Konten yang menyesatkan.

Melalui hasil penelusuran, diketahui bahwa video rapat tersebut merupakan video lama. Hal tersebut diketahui merupakan hasil suntingan dari video berjudul “25 Apr 2018 Rapimtas Bag 3/3 - Persiapan Memasuki Bulan Ramadhan” di kanal Youtube “PEMPROV DKI JAKARTA.”

Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI memang mengadakan program buka puasa untuk warga miskin. Program itu ditujukan kepada warga miskin di 223 RW se-DKI Jakarta.

Program buka puasa bersama warga miskin yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kala itu dilakukan selama 20 hari pertama bulan Ramadan. Berikut beberapa kutipan pemberitaan terkait program tersebut:

Tirto.id:

[…] Pemprov DKI Siapkan Buka Puasa Bersama Warga Miskin di 223 RW

tirto.id - Pada bulan Ramadhan 1439 hijriah, Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar buka puasa bersama warga Jakarta yang kurang mampu.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pihaknya sudah mendata 223 RW di DKI Jakarta yang masuk kategori miskin untuk mempersiapkan kegiatan buka puasa bersama tersebut.

"Kita buat kolaborasi, saya kemarin instruksikan dimulai dari 223 RW yang masuk kategori miskin, jadi nanti di RW yang masuk kategori ini kita akan lakukan penyiapan buka puasa ke sana dan kita melibatkan juga pihak-pihak masyarakat, nah ini lagi ditata semuanya," kata Anies di Balai Kota Jakarta, pada Jumat(11/5/2018).

Anies menambahkan masyarakat juga bisa membantu dalam pelaksanaan buka puasa bersama dengan warga Jakarta yang kurang mampu. Menurut dia, hal ini sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menggelar kegiatan di bulan Ramadhan tahun ini.

“Nanti kegiatannya pasti akan diumumkan supaya masyarakat bisa terlibat. Saya sampaikan kemarin bahwa kita tidak usah memonopoli semuanya tinggal cukup umumkan tempat-tempatnya supaya bisa terlibat nanti penyediaannya bisa disana itu yah," kata Anies.

Dia menjelaskan kegiatan seperti ini digelar karena selama ini buka puasa bersama selalu identik dengan kegiatan berbuka bareng para tokoh.

"Selama ini seringkali kalau mengadakan buka puasa bersama tokoh, sementara banyak warga miskin di Jakarta yang dalam kenyataannya di saat buka puasa justru dalam kondisi lapar. Karena itu kita harus memikirkan mereka-mereka yang menjalankan puasa di saat secara ekonomi amat lemah. Jadi saya siapkan untuk mereka bisa buka puasa bersama," kata Anies. […]

Liputan6.com:

[…] Pemprov DKI Sediakan Buka Puasa Gratis di 223 RW

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI bersama Dompet Duafa dan Aksi Cepat Tanggap akan menyediakan buka puasa gratis di 223 RW di Jakarta.

"Setiap hari selama satu bulan (ramadan),” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Anies menyatakan, dia tak ingin ada warga yang merasakan kelaparan. Menurutnya ada sekitar 220 RW dengan warga yang miskin, oleh karena itu bukber akan dilaksanakan terlebih dahulu di RW tersebut.

"Kita tidak ingin ada warga lapar di ibu Kota. Mulai sekarang di bulan puasa menyiapkan buka puasa bagi semua. Dan sekarang dimulai dari RW yang masuk kategori padat, masyarakatnya mayoritas miskin dan jumlahnya kira-kira lebih dari 220 RW,” kata Anies Baswedan.

Nantinya, warga yang mampu bisa ikut membantu dengan mengirimkan makanan atau uang. Anies Baswedan berharap kegiatan itu dapat ditiru daerah lain.

"Dan mudah-mudahan kalau kita bisa laksanakan di ibu Kota, di tempat-tempat lain pun mengikutinya," imbuhnya. […]

Cnnindonesia.com:

[…] Pemprov DKI Jakarta Siapkan Bukber di 223 RW Selama Ramadan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyediakan makanan atau hidangan buka puasa bersama (bukber) untuk 223 RW di Jakarta selama bulan Ramadan 1439 hijriah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penyediaan hidangan buka puasa itu didasari kondisi ketimpangan di Jakarta.

"Di satu sisi restoran-restoran penuh, sudah booked satu bulan, sisi lain kampung-kampung ada yang lengang karena buka puasa yang terbatas," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/5).

Anies menyatakan ratusan RW yang akan disiapkan hidangan buka puasa bersama itu adalah di wilayah-wilayah yang masuk kategori padat dan masyarakatnya mayoritas miskin.

"Kita tidak ingin ada warga yang merasakan lapar di ibu kota," ujar mantan Menteri Pendidikan tersebut.

Nantinya, kata Anies setiap RW akan mendapat sekitar 400 paket hidangan untuk buka puasa bersama. Namun, sambungnya, jumlah tersebut juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing RW.

"Dari pembicaraan yang sudah dilakukan selama ini, sudah terkumpul jumlah RW-nya, sudah diketahui kira-kira kebutuhannya, saya harap nanti ini bisa dikelola dengan baik," tuturnya.

Dalam program itu, Pemprov DKI Jakarta menggandeng Dompet Dhuafa dan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Dompet Dhuafa akan mengoordinasi di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara ACT di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu.

Tahun Uji Coba

Anies menyampaikan untuk Ramadan pada tahun ini memang baru mengadakan buka bersama untuk sebagian wilayah DKI Jakarta. Hal itu, kata Anies juga sebagai langkah uji coba. Harapannya, lanjut Anies akan ada lebih banyak wilayah yang ikut serta pada ramadan di masa mendatang.

Lebih lanjut, Anies pun meminta kepada para walikota untuk menjadikan program buka puasa bersama tersebut sebagai pilot project guna mendorong seluruh jajaran lebih intens dalam bekerja sama dengan masyarakat.

"Kita manfaatkan momen ini dan kami membayangkan ke depan nanti, interaksi yang muncul harus diteruskan, saya tahu persis para lurah, camat sudah berinteraksi dengan warga," kata Anies.

Kementerian Agama RI telah mengumumkan penetapan awal Ramadan 1439 Hijriah jatuh pada Kamis (17/5). Pengumuman itu disampaikan setelah sidang isbat yang digelar di Kantor Kemenag, Jakarta, Selasa (15/5). […]

Berdasarkan penjelasan tersebut, video yang telah beredar bukan terjadi di tahun 2020, melainkan tahun 2018. Adapun, program buka puasa tersebut tidak terkait dengan COVID-19. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.