Tempo memverifikasi video yang beredar itu menggunakan pencarian gambar Google. Ditemukan informasi terkonfirmasi terkait gambar-gambar yang ada dalam video tersebut.

Berikut hasil penelusurannya:

Verifikasi Video

Video 1



Gambar pertama yang ditampilkan memperlihatkan poster berlogo UNHCR yang meminta tanah untuk pengungsi Rohingya. Sesungguhnya poster tersebut adalah konten hoaks yang telah dikonfirmasi UNHCR melalui akun Instagram resmi mereka.

Mereka mengatakan beberapa poster telah mencatut nama dan logo UNHCR untuk menyebarkan kebohongan. Mereka mengatakan, informasi dari UNHCR dipublikasikan di akun Instagram resmi mereka @UNHCRIndonesia. Mereka juga meminta masyarakat mewaspadai konten hoaks dan akun palsu yang mengatasnamakan UNHCR.

Video 2



Gambar kedua yang ditampilkan dalam video yang beredar ialah foto Usman Hamid. Foto yang sama ditemukan dalam beberapa berita, namun yang pertama mengunggahnya ialah Media Indonesia, pada berita bertanggal 8 April 2021.

Berita itu berisi kritik Usman terhadap penerapan sewenang-wenang penegak hukum pada pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia menantang Pemerintah RI untuk menjadi yang terdepan dalam menjamin kebebasan berekspresi, tanpa ketakutan akan dikriminalisasi.

Foto Usman tersebut sesungguhnya tidak berkaitan dengan isu pengungsi Rohingya di Indonesia. Namun foto telah direkayasa sehingga seakan-akan dia meminta Pulau Galang untuk dijadikan tempat tinggal pengungsi Rohingya.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membantah adanya kesepakatan antara pihaknya dengan UNHCR untuk menempatkan pengungsi Rohingya di Pulau Galang, sebagaimana diberitakan Antara, 2 Januari 2024.

"Rumor itu tidak benar dan disebarkan oleh akun-akun media sosial yang tidak bertanggung jawab. Saya tegaskan belum ada kesepakatan apapun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang," kata Ansar.

Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya dan terprovokasi informasi yang belum jelas sumbernya. Dikatakannya kabar bohong tersebut bisa menyebabkan kegaduhan, sehingga perlu diwaspadai.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan UNHCR meminta Pulau Galang untuk tempat tinggal pengungsi Rohingya merupakan klaim keliru.

Gambar-gambar yang ada dalam video yang beredar tersebut telah dipalsukan sehingga seakan-akan menunjukkan UNHCR meminta Pulau Galang untuk tempat tinggal pengungsi Rohingya. Padahal kabar itu hoaks.

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait melalui sejumlah media kredibel. Hasilnya, pemerintah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai untuk UMKM atau BLT UMKM per bulan Oktober hingga Desember 2022 senilai Rp 1,2 juta. Calon penerima dapat mengecek melalui tautan eform.bri.co.id. Untuk bansos 2024 informasinya dapat dicek melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. 

Tautan yang disematkan melalui keterangan pada poster di atas bukanlah situs resmi. Jika di-klik akan mengarah pada sebuah situs yang berbahaya.



Berdasarkan arsip berita Tempo, BLT UMKM senilai Rp 1,2 juta ini diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang memenuhi syarat. BLT digelontorkan untuk membantu permodalan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini juga sebagai langkah pemerintah mengantisipasi dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Untuk memperolehnya, penerima bansos tersebut perlu memiliki usaha yang jelas untuk bisa mendapatkan bantuan ini. Karena BLT UMKM ini berbeda dengan bantuan subsidi lainnya, maka pelaku usaha perlu berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mendapatkannya.

Dikutip dari Detik.com, para calon penerima dapat segera mengecek apakah termasuk penerima bantuan ini atau tidak melalui tautan eform.bri.co.id. Untuk mendapatkan bantuan ini syaratnya adalah sebagai berikut:

Cara Daftar BLT UMKM eform.bri.co.id : 

Dilansir dari Viva.co.id, untuk tahun 2024, BLT sebesar Rp 2,4 juta bisa didapatkan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Bantuan ini bukan dari program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang harus daftar lewat e-form BRI, tapi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2024.

BPNT 2024 adalah program yang memberikan bantuan pangan sebesar Rp 200 ribu per bulan selama 12 bulan kepada keluarga miskin dan rentan miskin. Totalnya bisa mencapai Rp 2,4 juta per tahun.



Bantuan sosial (Bansos) di tahun 2024 bisa dicek melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk melihat apakah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi penerima manfaat (PM) bisa di cek ke situs cekbansos.kemensos.go.id.

"Jenis-jenis Bansos Kemensos yakni, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Pangan Beras 10 Kg dan BLT Mitigasi Risiko Pangan," dikutip dari laman cnbcindonesia.com.

Berdasarkan verifikasi Tempo, poster disertai klaim syarat dan tautan pendaftaran BLT UMKM 2022 adalah keliru. 

Pemerintah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai untuk UMKM atau BLT UMKM per bulan Oktober hingga Desember 2022 senilai Rp 1,2 juta. Calon penerima dapat mengecek apakah termasuk penerima bantuan ini atau tidak melalui tautan eform.bri.co.id. Untuk bansos 2024 informasinya dapat dicek melalui situs cekbansos.kemensos.go.id. 

Tempo memverifikasi video yang beredar itu menggunakan pencarian gambar Google. Ditemukan informasi terkonfirmasi terkait gambar-gambar yang ada dalam video tersebut.

Berikut hasil penelusurannya:

Verifikasi Video

Video 1



Gambar pertama yang ditampilkan memperlihatkan poster berlogo UNHCR yang meminta tanah untuk pengungsi Rohingya. Sesungguhnya poster tersebut adalah konten hoaks yang telah dikonfirmasi UNHCR melalui akun Instagram resmi mereka.

Mereka mengatakan beberapa poster telah mencatut nama dan logo UNHCR untuk menyebarkan kebohongan. Mereka mengatakan, informasi dari UNHCR dipublikasikan di akun Instagram resmi mereka @UNHCRIndonesia. Mereka juga meminta masyarakat mewaspadai konten hoaks dan akun palsu yang mengatasnamakan UNHCR.

Video 2



Gambar kedua yang ditampilkan dalam video yang beredar ialah foto Usman Hamid. Foto yang sama ditemukan dalam beberapa berita, namun yang pertama mengunggahnya ialah Media Indonesia, pada berita bertanggal 8 April 2021.

Berita itu berisi kritik Usman terhadap penerapan sewenang-wenang penegak hukum pada pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia menantang Pemerintah RI untuk menjadi yang terdepan dalam menjamin kebebasan berekspresi, tanpa ketakutan akan dikriminalisasi.

Foto Usman tersebut sesungguhnya tidak berkaitan dengan isu pengungsi Rohingya di Indonesia. Namun foto telah direkayasa sehingga seakan-akan dia meminta Pulau Galang untuk dijadikan tempat tinggal pengungsi Rohingya.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membantah adanya kesepakatan antara pihaknya dengan UNHCR untuk menempatkan pengungsi Rohingya di Pulau Galang, sebagaimana diberitakan Antara, 2 Januari 2024.

"Rumor itu tidak benar dan disebarkan oleh akun-akun media sosial yang tidak bertanggung jawab. Saya tegaskan belum ada kesepakatan apapun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang," kata Ansar.

Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya dan terprovokasi informasi yang belum jelas sumbernya. Dikatakannya kabar bohong tersebut bisa menyebabkan kegaduhan, sehingga perlu diwaspadai.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan UNHCR meminta Pulau Galang untuk tempat tinggal pengungsi Rohingya merupakan klaim keliru.

Gambar-gambar yang ada dalam video yang beredar tersebut telah dipalsukan sehingga seakan-akan menunjukkan UNHCR meminta Pulau Galang untuk tempat tinggal pengungsi Rohingya. Padahal kabar itu hoaks.

Berdasarkan penelusuran, potongan video tersebut bersumber dari YouTube Metro TV yang berjudul “Mahfud MD Pertanyakan DPR yang Hanya Diam atas Kasus Ferdy Sambo #KICKANDY” yang diunggah pada 19 Februari 2023.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md mengomentari kasus Ferdy Sambo yang menurutnya tidak akan dieksekusi mati. Ia menduga, Sambo akan meninggal di penjara dengan vonis penjara seumur hidup.

Keyakinan Mahfud itu didasarkan pada akan diberlakukannya KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 2026 mendatang.

Dalam KUHP baru tersebut, termuat pasal yang memungkinkan vonis mati yang telah dijatuhkan turun menjadi hukuman seumur hidup apabila seorang terpidana mati dianggap berkelakuan baik.

Jadi, video tersebut bukan Mahfud Md membicarakan Presiden Jokowi, tapi mengomentari kasus Ferdy Sambo.

Klaim: Mahfud Md katakan Jokowi 10 tahun merusak negara, akan dihukum penjara seumur hidup atau hukuman gantung

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024