Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) yang tewas dalam demonstrasi menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di Gedung DPRD Lampung pada 7 Oktober 2020 adalah klaim yang salah.

Faktanya, Polda Lampung dan Humas UIN Raden Intan Lampung menyatakan tidak ada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang meninggal dunia saat aksi demonstrasi UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Lampung pada 7 Oktober 2020.

Dilansir dari Kompas, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad (Pandra) mengklarifikasi hoaks yang menyebutkan ada mahasiswa yang meninggal dunia pasca-bentrok saat demonstrasi menolak omnibus law. Pandra menyayangkan ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dengan menyebar hoaks tentang salah satu demonstran meninggal dunia, sehingga kabar itu membuat kisruh suasana.

“Tidak ada yang meninggal, tapi 26 mahasiswa terluka dan sudah dirawat di beberapa rumah sakit di Bandar Lampung,” kata Pandra dikutip Kompas.com, Rabu (7/10/2020) malam. Berdasarkan data kepolisian, jumlah mahasiswa yang terluka setelah bentrok dengan polisi mencapai 26 orang.

“Sebanyak 20 orang sudah diperbolehkan pulang, sedangkan enam orang masih dalam perawatan,” kata Pandra. Kepolisian juga menahan sekitar 11 orang yang diduga menjadi provokator sehingga menyebabkan demonstrasi berakhir rusuh.

Sementara itu, dikutip dari Konkrit News, humas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), Hayatul, membenarkan mahasiswa dalam foto itu merupakan mahasiswa UIN RIL, bernama Fahrian Aji Wibisono atau kerap disapa Bembi.

“Ya, memang benar itu mahasiswa UIN Lampung,” kata Hayatul saat dikonfirmasi Konkrit News pada 8 Oktober 2020. Namun, Hayatul menjelaskan bahwa kondisi mahasiswa tersebut sudah mulai membaik dan telah diperbolehkan pulang ke rumah setelah sebelumnya dirawat di rumah sakit.

Dalam laman Facebook resminya pun, UIN RIL menjelaskan hal yang sama. “Bembi dan beberapa mahasiswa lainnya sudah diperbolehkan pulang ke rumah orang tua masing-masing. Demikian info ini kami berikan agar tidak terjadi kesimpangsiuran berita. Semoga semua baik-baik saja demi Indonesia Jaya,” demikian narasi yang diunggah oleh laman Facebook resmi UIN RIL pada 7 Oktober 2020.

Narasi ini dibagikan bersama foto saat Wakil Rektor UIN RIL Wan Jamaluddin, Dekan Fakultas Syariah UIN RIL Khairuddin Tahmid, serta Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN RIL Safari Daud menjenguk Uswatun Hasanah, mahasiswi Prodi Psikologi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN RIL yang sedang menjalani perawatan di RSUD Dadi Tjokrodipo akibat terkena gas air mata.

TIDAK ada yang meninggal, 26 mahasiswa terluka sudah dirawat di beberapa rumah sakit di Bandar Lampung. 20 orang sudah diperbolehkan pulang, enam orang masih dalam perawatan

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa rumah Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dibakar oleh demonstran adalah klaim yang salah.

Faktanya, bukan rumah Puan Maharani. Gedung yang dirusak di video itu adalah gedung DPRD Kota Malang. Sebelumnya, unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Malang berlangsung rusuh, Kamis (8/10/2020).

Aksi massa yang semula berlangsung damai berlanjut lempar bebatuan, mercon dan flare. Kericuhan bermula dari depan gedung DPRD Kota Malang. Massa awalnya melemparkan gelas dan botol minuman air mineral, berkembang melemparkan bebatuan.

Massa yang tidak terkendali kemudian berhasil membobol pintu utara Gedung DPRD. Massa masuk Kompleks Gedung Dewan sambil melakukan perusakan. Tampak beberapa kali ledakan dan flare diarahkan ke Gedung DPRD. Asap warna-warni terlihat mengepul dari flare yang dilempar ke lantai 2 DPRD.

Tidak hanya itu, bangunan DPRD juga jadi sasaran demonstran. Papan gedung DPRD di pinggir jalan dicoreti. Pos pengamanan Satpol PP dekat gerbang luar juga dirusak. Demonstran pun mencoret-coret dinding pos Satpol PP. Kata-kata kotor dituliskan di dinding pos tersebut. Seluruh kaca jendela sudah pecah.

Sementara itu, Sebanyak 80 orang diamankan saat demonstrasi yang berujung kericuhan di depan gedung DPRD Kota Malang pada Kamis (8/10/2020). Mereka dibawa ke markas Polresta Malang Kota untuk dimintai keterangan.

“Sekitar 80 orang. Saat ini kami lakukan pemeriksaan dulu. Kami cek perannya pada saat demo. Akan kami lihat kalau memang tidak terkait dengan pengrusakan dan pembakaran nanti kami kembalikan,” kata Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata di Jalan Kahuripan, Malang, Kamis.

Leonardus mengatakan, pemicu kericuhan bukan berasal dari massa mahasiswa dan buruh. Menurutnya, ketika kericuhan terjadi massa mahasiswa dan buruh langsung mundur ke belakang. Pihaknya masih mengidentifikasi kelompok massa yang menyebabkan kericuhan di depan gedung DPRD Kota Malang.

“Ketika massa yang rusuh tadi mulai bermain. Teman-teman mahasiswa sama buruh langsung mundur ke belakang. Ini yang bermain kelompok mana ini. Karena bukan mahasiswa, bukan buruh. Masih kami identifikasi karena ada anak-anak kecil berpakaian hitam-hitam,” jelasnya.

Bukan rumah Puan Maharani. Gedung yang dirusak di video itu adalah gedung DPRD Kota Malang. Sebelumnya, unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Malang berlangsung rusuh, Kamis (8/10/2020).

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim adanya video aksi unjuk rasa masyarakat Bandung yang bersorak “DPR GOBLOK” pada 6 Oktober 2020 adalah klaim yang salah.

Faktanya, bukan demo pada 6 Oktober 2020. Video itu adalah video aksi unjuk rasa pada September 2019. Tidak ada berkaitan dengan penolakan UU Cipta Kerja.

Dilansir dari Medcom, video serupa ditemukan pada kanal Youtube Gaga Teeel melalui video berjudul “Mahasiswa yang orasi STM yg EKSEKUSI!”. Video itu dimuat pada pada 25 September 2019.

Dikutip dari detikcom, di tengah aksi buruh menolak omnibus law UU Cipta Tenaga Kerja, video lama terkait demo bermunculan kembali. Polisi mengimbau masyarakat tidak terprovokasi oleh viralnya video lama tersebut.

“Banyak beredar video-video hoax, salah satunya video yang beredar padahal itu beberapa tahun lalu demo di depan gedung DPR,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus ketika dihubungi wartawan, Selasa (6/10/2020).

Bukan demo pada 6 Oktober 2020. Video itu adalah video aksi unjuk rasa pada September 2019. Tidak ada berkaitan dengan penolakan UU Cipta Kerja.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim bahwa Luhut Binsar Pandjaitan siap-siap untuk melarikan diri ke luar negeri adalah klaim yang menyesatkan.

Faktanya, bukan melarikan diri. Rencana keberangkatan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai bagian dari Tim dari pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijadwalkan berkunjung ke Tiongkok pada pertengahan Oktober 2020 untuk meninjau vaksin Covid-19.

Dilansir dari Okezone.com, Tim dari pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijadwalkan berkunjung ke Tiongkok pada pertengahan Oktober 2020 untuk meninjau vaksin Covid-19. Adapun tim dari pemerintah terdiri dari Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir.

Sedangkan dari MUI terdiri dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Komisi Fatwa. Mereka akan mengecek keamanan dari segi kesehatan dan kehalalan vaksin Covid-19.

Dilansir dari Sindonews.com, Kunjungan Luhut dan tim ini, dalam rangka memastikan keamanan vaksin. Luhut dan tim ingin memastikan vaksin tersebut dijamin aman dari segala hal untuk rakyat Indonesia.

Hal ini diungkapkan Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi. Pasalnya Luhut dan sejumlah pihak melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Jumat 2 Oktober 2020 lalu. Luhut melaporkan perkembangan terkait pengadaan vaksin.

Masduki menegaskan kunjungan Luhut dan tim, termasuk pihak MUI untuk memverifikasi lebih lanjut. Dari proses verifikasi itu akan diketahui hal-hal yang menjadi keraguan atau pertanyaan sebelumnya. Antara lain soal halal atau tidak.

Bukan melarikan diri. Rencana keberangkatan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai bagian dari Tim dari pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijadwalkan berkunjung ke Tiongkok pada pertengahan Oktober 2020 untuk meninjau vaksin Covid-19.