Berdasarkan hasil penelurusan lebih lanjut, dilansir dari portal berita FOX news, pesawat “darurat bencana” tersebut adalah bagian dari Operation Looking Glass – yang sekarang dikenal sebagai Airborne Command Post (ABNCP). Operasi ini digunakan untuk memberikan komando dan kendali pasukan nuklir AS jika pusat komando darat tidak dapat dioperasikan. Hal ini tidak mengindikasikan bahwa AS sedang terlibat dalam peperangan, karena penerbangan pesawat E-6B ini tercatat sebagai penerbangan yang teratur dilakukan setiap tahun.

“Ini sangat mungkin menjadi penerbangan rutin, E-6B mengudara secara teratur, juga pada skala waktu yang lebih besar, bukan hanya sesekali” ujar Christiaan Triebert, salah satu reporter New York Times, di akun Twitter pribadinya pada 2 Oktober 2020.

Selain itu, penerbangan pesawat E-6B ini juga sudah direncanakan jauh sebelum Donald Trump positif terkena COVID-19. Menurut artikel berita dari Washingtonian, jadwal penerbangan yang bersamaan dengan positifnya Donald Trump hanyalah “purely coincidental” atau murni kebetulan.

Dengan demikian, pernyataan yang ditulis oleh @TimInHonolulu tersebut dapat dikategorikan sebagai konteks yang salah, sebab akun tersebut telah memberikan narasi yang salah terhadap alasan peluncuran pesawat E-6B Mercury di lepas pantai timur dekat Washington DC

Berdasarkan hasil penelurusan lebih lanjut, dilansir dari portal berita Allmanaque, tumpukan uang 4 miliar dolar di Kota Curitiba tersebut digunakan dalam salah satu adegan film dan promosi film berjudul “Federal Police – The Law Is for Everyone” yang launching pada tanggal 7 September 2017. Fakta ini didukung dengan klaim serupa dari portal berita Click Parana yang menyatakan bahwa siapapun yang melewati pusat Kota Curitiba pada tanggal 28 Agustus hingga 7 September 2017 akan melihat tumpukan uang yang tingginya lebih dari empat meter, sebagai bagian dari usaha promosi film.

“Kami ingin menarik perhatian semua masyarakat tentang seberapa banyak uang yang telah dicuri dan menyebabkan begitu banyak kerusakan di negara ini. Film ini ingin memperlihatkan cerita di balik layar dengan Kota Curitiba sebagai tempat utamanya” ujar Tomislav Blazic, produser film Federal Police – The Law Is for Everyone pada wawancara dengan Banda B, 28 Agustus 2017 yang lalu.

Dengan demikian, pernyataan yang ditulis oleh @mini_razdan10 tersebut dapat dikategorikan sebagai konteks yang salah, sebab akun tersebut telah memberikan narasi yang salah terhadap video tumpukan uang di Brazil.

Berdasarkan hasil penelurusan lebih lanjut, dilansir dari jurnal African Health Sciences yang berjudul “Prescribing pratices for malaria in a rural Ugandan hospital: evaluation of a new malaria treatment policy” yang diterbitkan pada 11 Agustus 2011, Uganda, negara yang masyarakatnya banyak terjangkit Malaria, menggunakan kebijakan pengobatan terapi berbasis artemisin (obat yang mengandung kina). Fakta ini juga dimuat dalam portal berita Unica News, yang menjelaskan bahwa kina merupakan obat yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit malaria dan babesiosis.

Lebih lanjut, kandungan obat kina sendiri berbeda dengan hydroxychloroquine. Menurut portal berita Reuters, Hydroxychloroquine adalah obat sintetis, sementara kina merupakan senyawa yang terbentuk secara alami.

Dengan demikian, pernyataan yang ditulis oleh @sallyKP tersebut dapat dikategorikan sebagai konten yang menyesatkan, sebab akun tersebut telah memberikan kesimpulan yang salah mengenai obat malaria yang digunakan di Uganda.

erdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Tempo, klaim bahwa Gatot Nurmantyo sudah kabur ke luar negeri setelah penangkapan pengurus KAMI oleh polisi adalah klaim yang salah.

Faktanya, hingga 15 Oktober 2020, Gatot Nurmantyo masih berada di Indonesia. Ia bersama pimpinan KAMI lainnya mendatangi Bareskrim Polri untuk menemui para petinggi KAMI yang ditahan.

Dilansir dari berita di Kompas.com pada 16 Oktober 2020, polisi menetapkan sembilan tersangka terkait demonstrasi yang menolak UU Cipta Kerja yang berujung ricuh. Sebagian dari para tersangka itu merupakan petinggi KAMI. Sebanyak empat tersangka ditangkap terkait aksi menolak UU Cipta Kerja yang berujung rusuh di Medan, Sumatera Utara. Dari empat tersangka itu, satu di antaranya adalah Khairi Amri, Ketua KAMI Medan. Sementara dari lima tersangka yang ditangkap di Jabodetabek, tiga di antaranya merupakan petinggi KAMI, yakni Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat.

Dikutip dari berita di Detik.com pada 13 Oktober 2020, Khairi Amri ditangkap oleh Polda Sumatera Utara pada 9 Oktober 2020. Anton Permana ditangkap oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada 12 Oktober 2020. Sementara Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat ditangkap oleh Bareskrim Polri pada 13 Oktober 2020.

Pada 14 Oktober 2020, dalam pernyataan tertulisnya, pimpinan KAMI Gatot Nurmantyo menyesalkan penangkapan terhadap sejumlah anggota KAMI tersebut. “KAMI menyesalkan dan memprotes penangkapan tersebut sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat,” katanya seperti dilansir dari Suara.com.

Pada 15 Oktober 2020, Gatot Nurmantyo bersama pimpinan KAMI lainnya, Din Syamsuddin, pun mendatangi para petinggi KAMI yang ditahan di Bareskrim Polrim. Namun, upaya tersebut gagal. Keduanya tiba sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah satu jam berlalu, keduanya menyatakan bahwa permohonan izin mereka untuk menemui para petinggi KAMI yang ditahan itu ditolak.

“Ya gini, kami kan bertamu, meminta izin untuk menengok. Kami menunggu sampai ada jawaban. Ya, terima kasih, enggak ada masalah,” ujar Gatot pada 15 Oktober 2020. Namun, Gatot tidak mengetahui alasan polisi melarangnya menjenguk para petinggi KAMI tersebut. “Enggak tahu, ya pokoknya enggak dapat izin, ya enggak masalah,” kata Gatot.