Setelah dilakukan penelusuran, pernyataan Paul Pogba mundur dari Timnas Perancis adalah HOAX. Hal ini sudah dibantah oleh Paul Pogba dalam akun Instagram pribadinya, bahwa ia tidak mundur dari Timnas, dan ia menilai media telah memanfaatkan situasi panas yang sedang terjadi di Perancis pasca pernyataan Presiden Macron yang kontroversial mengenai Islam. Atas pemberitaan menyesatkan yang mencatutkan namanya, Paul Pogba dikabarkan akan mengambil jalur hukum.

Sebagaimana berita yang kami kutip langsung dari kumparan.com, Paul Pogba menyatakan :

“The Sun melakukan kesalahan lagi. Berita tersebut 100 persen tidak benar dan tidak berdasar. Saya marah karena beberapa media mencatut nama saya untuk membuat berita palsu, memanfaatkan situasi di Prancis dan mengaitkan tentang Timnas Prancis.

Mereka tidak memverifikasi apa yang mereka tulis dan telah menciptakan gosip tanpa mementingkan dampak terhadap kehidupan saya dan lainnya. Saya akan mengambil jalur hukum kepada media yang menyebarkan berita bohong ini.

Untuk The Sun, kalian tentu sudah belajar bagaimana menulis berita dan memverifikasi sumber. Namun, kalian sekarang melakukan kesalahan lagi dengan topik yang sangat serius.”

Sehingga berdasarkan data-data yang kami temukan, klaim yang menyatakan bahwa Paul Pogba mundur dari Timnas Perancis lantaran agamanya dihina adalah HOAX dan termasuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

Setelah ditelusuri Founder Quran Chat Me, Dedi Rudianto dilansir dari prfmsnews.pikiran-rakyat.com membantah tuduhan tersebut. Ia menjelaskan Quran Chat Me hanya sekedar mesin penjawab atau Chatbot dan juga bersifat seperti nomor telepon biasa, bukan aplikasi digital yang meminta user mencantumkan identitas pribadi. Isu seperti ini pernah terjadi 2018 silam.

“Quran Chat Me hanya sekadar mesin penjawab atau chatterbot. Ketika kita misalnya memasukan kata Al-Fatihah, maka Quran Chat Me akan memberikan jawaban berupa surat Al-Fatihah. Dan cara kerjanya Quran Chat Me hanya seperti itu saja, tidak bisa sampai hack data user,” ungkap Dedi saat di wawancarai di radio prfms Minggu (25/10/20).

Quran Chat Me hanya sekedar mesin penjawab chatbot, yang tidak akan meminta user mencantumkan identitas pribadi. Dengan demikian akun Chatbot Whatsapp Quran Chat Me dengan isu pencurian data adalah tidak benar sehingga hal ini masuk dalam kategori konten palsu.

Akun Facebook Zulfansyah mengunggah gambar dengan judul “Ngabalin Sindir Refly Harun: Katanya Ahli Hukum Ko Jadi Provokator Kasihan Sekali Kamu Apa Tak Ada Kerjaan Lain?” pada Senin (26/10/20).

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa gambar tersebut merupakan hasil suntingan/editan dari salah satu artikel milik sulselekspres.com yang berjudul “Ngabalin Sindir Refly Harun: Katanya Ahli Hukum Ko Jadi Provokator” yang tayang pada Minggu (25/10/20).

Berdasarkan hasil penelusuran, konten tersebut masuk ke dalam kategori Manipulated Content atau konten yang dimanipulasi.

Hasil Periksa Fakta Rizky Maulana (Universitas Bina Sarana Informatika).

Tangkapan layar tersebut merupakan hasil suntingan berita milik sulseslekspres.com yang berjudul “Ngabalin Sindir Refly Harun: Katanya Ahli Hukum Ko Jadi Provokator” yang tayang pada Minggu (25/10/20).

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya video kerusuhan dalam aksi demonstrasi di Thailand pada 17 Oktober 2020 adalah klaim yang salah.

Fakta, bukan di Thailand. Aksi unjuk rasa di video tersebut terjadi di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia pada 8 Oktober 2020.

Video yang identik, diunggah di kanal Youtube ilove borneo pada 8 Oktober 2020 dengan judul “detik detik demo mahasiswa di pontianak part 3”

Selain itu, foto bagian gedung DPRD Kalimatan Barat yang identik dengan gedung di video itu diunggah oleh situs media online lokal Pontianak, Post Kota Pontianak dengan judul “PECAH BENTROK MAHASISWA DAN POLISI DI KONTOR DPRD PROVINSI” pada 9 Oktober 2020.

Dilansir dari news.okezone.com, aksi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) pada Kamis (8/10/2020) berakhir ricuh. Setidaknya, sudah ada 32 diduga perusuh yang diamankan.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go menerangkan, ada yang memprovokasi sehingga terjadinya bentrok antara massa pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian.

“Kelompok mahasiswa diprovokasi. Sehingga awalnya berlangsung aman, namun terjadi sedikit bentrokan. Karena ada kelompok anak-anak di bawah umur di luar kelompok mahasiswa yang selalu memulai aksi lempar dan tidak berkenan melakukan dialog,” terangnya.

Ia menjelaskan, ada yang melempar batu saat anggota DPRD Kalbar hendak turun ke lapangan menemui pengunjuk rasa untuk berdialog. Terpaksa anggota DPRD kembali ke gedung. “Karena anggota dewan dilempar dan diserang sehingga petugas pengamanan berupaya memisahkan dan menghalau pengunjuk rasa meninggalkan lokasi unjuk rasa,” jelasnya.

Menurutnya, hampir 1.000 personel gabungan Polri dan TNI yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi penolakan Omnibus Law ini. “Untuk yang diamankan, ada 32 orang pengunjuk rasa. Masih didalami keterlibatannya dalam aksi anarkis,” tegas Donny.

Saat ini, situasi di Kota Pontianak sudah kondusif. Sama dengan yang disampaikan Kabag Ops Polresta Pontianak, AKP Rizal Ferdianto. Ia mengatakan, dalam aksi penyampaian aspirasi mahasiswa ini disusupi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, perwakilan Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Angga Marta menegaskan, ada 19 OKP dan BEM tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ampera yang melaksanakan aksi penolakan Omnibus Law ini.

“Kami menolak secara gamblang dengan menggandeng DPRD Kalbar untuk satu suara menolak Omnibus Law. Kami hanya ini ditegakkannya demokrasi. Hak bersuara jangan dipenjara,” jelasnya usai berorasi.

Dia menyesalkan terjadinya rusuh antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Menurutnya, rusuh ini ada yang provokasi. “Ternyata ada penyusup dan tak diundang. Mereka menjadi percikan-percikan chaos ini. Saya pastikan, kami dari koalisi aksi ini tidak ada melakukan tindakan anarkisme. Itu bukan mahasiswa. Tapi dari luar,” tegasnya.

Bukan di Thailand. Aksi unjuk rasa di video tersebut terjadi di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia pada 8 Oktober 2020.