Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Anna Hasbie menegaskan bahwa edaran pedoman penggunaan pengeras suara tidak melarang penggunaannya dan membatasi syiar Ramadhan.

Edaran itu sendiri mengatur tentang penggunaan pengeras suara dalam dan pengeras suara luar. Salah satu poin edaran tersebut mengatur agar penggunaan pengeras suara di bulan Ramadhan, baik dalam pelaksanaan salat tarawih, ceramah/kajian Ramadhan, dan tadarus Al Quran menggunakan pengeras suara mengarah ke dalam.

Edaran itu dibuat tidak untuk membatasi syiar Ramadhan dengan giat tadarus, tarawih, dan qiyamul-lail selama Ramadhan sangat dianjurkan. Penggunaan pengeras suaranya saja diatur, justru agar suasana Ramadhan menjadi lebih syahdu.

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas meminta pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid tidak menjadi polemik, karena Surat Edaran Menteri Agama itu bertujuan agar suara yang keluar enak didengar.

Buya Anwar mengatakan mensyiarkan bulan Ramadhan itu penting. Salah satu hal yang dibutuhkan oleh jamaah dan umat Islam untuk itu adalah alat pengeras suara yang posisinya ada yang diarahkan ke dalam dan juga keluar masjid.

Suara yang dikeluarkan haruslah merdu dan enak didengar, bukan malah saling 'balap-balapan' suara antara pengeras dalam dan luar. Dengan begitu syiar akan tersampaikan kepada umat, dilansir dari ANTARA.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Berdasarkan penelusuran, foto tersebut merupakan saat Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menghadiri peresmian gedung baru Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila di Jalan Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/10/2022).

Selain itu, Anies juga resmi menjadi anggota organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP). Acara tersebut dihadiri juga oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua MPR RI Bambang Susatyo.

Namun, tidak ada informasi resmi mengenai Anies menjadi Ketua Umum PP. Foto dokumentasi yang beredar juga diambil pada Oktober 2022, bukan baru-baru ini seusai pemilu.

Klaim: Kalah Pilpres, Anies jadi ketua umum pemuda Pancasila pada akhir Maret

Rating: Misinformasi

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Berdasarkan penelusuran, video Prabowo bantah naikkan gaji guru serupa dengan unggahan YouTube KompasTV berjudul “Prabowo Bantah Akan Naikan Gaji Guru Hingga Rp 20 juta”. Dalam keterangannya dituliskan Calon Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika terpilih dalam Pilpres 2019.

Prabowo menjelaskan tidak ingin membohongi rakyat dengan umbar janji politik dan mau mengumbar janji soal gaji guru. Prabowo juga mempertanyakan sumber uang jika kenaikan gaji tersebut benar-benar terlaksana. Padahal, ia menuturkan, Indonesia berutang sebesar Rp 1 triliun per hari.

Namun, pada debat terakhir Pilpres 2024 (04/02), Calon Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memperbaiki gaji guru, termasuk yang masih berstatus honorer, karena meyakini bahwa pendidikan merupakan isu strategis untuk pembangunan bangsa.

Selain itu, pasangan dari Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu juga berjanji akan meningkatkan kompetensi guru. Hal ini akan dia lakukan melalui pelatihan dan penataran bagi para pendidik.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk untuk menanyakan kebenaran pesan yang beredar.

Pesan tersebut dipastikan bukan bersumber dari pihak Gojek Indonesia.

Pesan tersebut beredar setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-JSK) Kemenaker Indah Anggoro Putri mengimbau perusahaan memberikan THR kepada mitra ojol.

"Ojek online termasuk yang kami imbau untuk dibayarkan. Walaupun hubungan kerjanya adalah kemitraan tapi masuk dalam kategori pekerja waktu tertentu PKWT. Jadi ikut dalam coverage SE THR ini," kata Indah dikutip dari pemberitaan Kompas.com sebelumnya.

Di sisi lain, SVP Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo menghormati imbauan Kemnaker dan menghormati peraturan dan regulasi yang berlaku.

Rubi mengatakan, mitra Gojek tidak termasuk dalam PKWT atau PKWTT.

"Hubungan perusahaan aplikator dan pengemudi adalah hubungan kemitraan, bukan termasuk dalam bentuk hubungan kerja seperti perjanjian kerja dengan waktu tertentu (PKWT), perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), dan hubungan kerja lainnya," kata Rubi dikutip dari Harian Kompas.

Soal hubungan kerja berbasis kemitraan tersebut, Gojek mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, serta Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Gojek tidak memberikan THR kepada mitra pengemudinya.

Kendati demikian, sebagai pengganti THR, Gojek mengadakan Program Swadaya Mudik atau potongan harga untuk barang persiapan Lebaran, Bazar Swadaya yang menyediakan sembako murah, serta Mega Kopdar atau halalbihalal dengan hadiah menarik bagi mitra pengemudi.

Program swadaya pengganti THR ini telah dilakukan sejak 2016, sebagai insentif selama Ramadhan berlangsung.

Pesan berantai berisi nominal THR ojol bukan bersumber dari Gojek Indonesia.

Mitra Gojek tidak termasuk dalam PKWT atau PKWTT, sehingga perusahaan tidak memiliki kewajiban memberikan THR sesuai SE Kemnaker.

Sebagai pengganti THR, Gojek menawarkan program swadaya mudik, bazar, dan kegiatan halalbihalal selama Ramadhan.