Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan meminta penjelasan dari dr. Adam Prabata. Ia menyebut studi yang dicantumkan dalam pesan berantai tidak berhubungan dengan anak-anak.

"Penyakit dalam studi tersebut adalah hepatitis autoimun dan itu sangat jarang. Studi menjelaskan bahwa hal itu terjadi pada laki-laki berusia 52 tahun dan bukan anak-anak," ujar dr. Adam saat dihubungi Selasa (10/5/2022).

"Sementara mayoritas anak-anak yang terkena hepatitis akut misterius belum divaksinasi. Jadi tidak ada bukti bahwa vaksin covid-19 menyebabkan hepatitis akut misterius pada anak," katanya menambahkan.

Selain itu Cek Fakta Liputan6.com juga menemukan artikel dari AFP Fact Check berjudul "Hepatitis outbreak in children misleadingly linked to Covid-19 vaccination" yang tayang pada 6 Mei 2022.

Dalam artikel tersebut terdapat sejumlah penjelasan seperti dari Juru Bicara Kesehatan Masyarakat Inggris, "Tidak ada hubungannya dengan vaksin covid-19. Semua pasien konfirmasi hepatitis akut usianya di bawah 10 tahun dan belum divaksin covid-19."

Selain itu terdapat juga penjelasan dari Sara Hassan, ahli hepatologi transplantasi pediatrik di Mayo Clinic Children's Center.

"Studi yang dicantumkan dalam pesan berantai dilakukan pada orang dewasa yang mencoba menghubungkan vaksin covid-19 dan hepatitis autoimun. Dan itu adalah entitas terpisah dan berbeda dari hepatitis yang menyerang anak," kata Sara.

Sementara itu Rima Fawaz, Direktur Medis Hepatologi Pediatrik di Yale University School of Medicine, mengatakan hepatitis parah akut yang dilaporkan pada anak-anak dianggap menular, sedangkan hepatitis autoimun yang dialami oleh pria dalam penelitian tersebut, tidak.

"Hepatitis autoimun adalah 'disregulasi' kekebalan, di mana tubuh Anda memiliki respons abnormal dan justru menyerang hati Anda. Ini diobati dengan menekan sistem kekebalan" ujar Fawaz.

"Sebaliknya, anak-anak yang sakit menunjukkan gejala menular seperti demam, dan menerima perawatan yang berbeda," kata Fawaz.

Dia menyimpulkan bahwa bukti tidak mendukung gagasan bahwa lonjakan kasus hepatitis pediatrik terkait dengan vaksin Covid-19. "Untuk mengatakan ini terkait dengan vaksinasi Covid tidak masuk akal," kata Fawaz.

Selain itu Daily Expose yang dicantumkan dalam pesan berantai sendiri juga website yang kerap memberikan informasi tidak akurat. Cek Fakta Liputan6.com belum lama ini juga membuat bantahan artikel dari Daily Expose yang menyebut Moderna sebagai pembuat virus Corona covid-19.

Kementerian Kesehatan RI juga telah membantah adanya hubungan vaksinasi Covid-19 dengan Hepatitis akut pada anak-anak.

"Kejadian ini dihubungkan dengan vaksinasi COVID-19 itu tidak benar, karena kejadian saat ini tidak ada bukti bahwa itu berhubungan dengan vaksinasi COVID-19," ujar Dr dr Hanifah Oswari, spesialis anak konsultan gastrohepatologi RS Cipto Mangunkusumo - Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (RSCM-FKUI).

Pesan berantai yang mengklaim vaksin covid-19 sebagai penyebab hepatitis akut pada anak-anak adalah tidak benar.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan mendapatkan sumber asli dari artikel tersebut. Artikel itu berjudul "VP of Pfizer arrested after #pfizerdocuments get released" yang tayang di vancouvertimes.org pada 6 Mei 2022.

Dalam artikel asli terdapat penjelasan bahwa itu merupakan artikel satir atau komedi. Vancouvertimes juga menjelaskan bahwa pejabat kesehatan di Kanada telah menyebut vaksin aman dan efektif.

Vancouvernews sendiri dalam kolom 'Tentang Kami" di websitenya telah menyebutkan bahwa mereka adalah sumber paling terpercaya untuk artikel satir di West Coast.

"Kami menulis cerita satir tentang isu-isu yang mempengaruhi kaum konservatif. Kami tidak berafiliasi dengan media arus utama (CBC, CTV, dll.) dengan cara apa pun, dan kesamaan apa pun antara konten kami dan karya MSM adalah murni kebetulan."

Selain itu terdapat artikel dari Reuters Fact Check berjudul "Fact Check-Article claiming Pfizer’s vice president was arrested is satirical" yang tayang 11 Mei 2022.

Dalam artikel itu terdapat penjelasan dari Juru Bicara Pfizer. "Klaim bahwa Rady Johnson telah ditahan adalah tidak benar."

Postingan artikel berita yang menyebut Wakil Presiden Eksekutif Pfizer, Rady Johnson ditangkap agen federal karena vaksin eksperimental adalah tidak benar.

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo menelusuri jejak digital foto tersebut dengan menggunakan tool Reverse Image Google. Hasilnya, foto tersebut merupakan hasil suntingan dari sebuah foto dokumentasi kegiatan komunitas motor sport Ducati saat menggelar parade di Jakarta pada 24 Agustus 2008.
Foto yang identik pernah dimuat blog  stephenlangitan.wordpress.com  pada 25 Agustus 2008 dengan judul, “Hot Event: Fast Forward fX lifestyle X’nter”. Kaos para pemotor dalam foto yang dimuat blog tersebut nampak polos. Tidak ada sama sekali tulisan “Haram Dukung Anies Baswedan”.
Menurut blog tersebut, sebanyak 27 pemotor yang tergabung dalam komunitas  Ducati Desmo Owners Club Indonesia (DDOCI)  datang dan berkumpul di Automall SCBD dalam rangka menghadiri undangan di sebuah gedung baru di Jl. Jend. Sudirman. Tepatnya di sebelah Pintu Satu Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat.
Parade dipimpin sebuah mobil patroli Patwal dari satuan Polda Metro Jaya, dipandu dengan dua unit motor BM. Rute yang dilewati dari Pintu Satu Senayan, belok kanan Jl. Asia Afrika Senaya, belok kanan TVRI Senayan, naik fly-over Pejompongan, Jl. Gatot Subroto, belok kiri jembatan Semanggi ke arah Bundaran HI.
Berhenti sebentar di Bunderan HI. Kemudian parade dilanjutkan lagi berputar Air Mancur Selamat Datang, ke arah ke Jl. Jend. Sudirman dan Kebayoran. Menyusuri jalan utama Jend. Sudirman dan berputar di bunderan Patung Pemuda Senaya. Parade ini tidak lebih dari 30 menit.
Foto identik lainnya juga pernah diunggah blog  motor-rakyat.blogspot.com  pada 15 November 2010.
Pada 25 Januari 2014, foto yang identik juga dimuat situs  enoanderson.com  dengan judul, “Motor Keren Solusi Jitu Cowok Gaet Cewek Cantik, Opini Atau Realita?”

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, foto rombongan pemotor menggunakan kaos bertuliskan “Haram Dukung Anies Baswedan”,KELIRU. Foto tersebut merupakan hasil suntingan dari sebuah foto dokumentasi kegiatan komunitas motor sport Ducati saat menggelar parade di Jakarta pada 24 Agustus 2008.
TIM CEK FAKTA TEMPO
** Punya informasi atau klaim yang ingin anda cek faktanya? Hubungi  ChatBot  kami.

Untuk memeriksa klaim tersebut, Tempo mengakses putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Sisilia, Italia, Administrative Justice Council for the Region of Sicily, 16 March 2022, Order no. ‎351/2022‎. Putusan yang telah dialih ke bahasa Inggris itu dipublikasikan di situs Covid19litigation.org, situs database putusan hukum terkait dengan Covid-19 yang dikelola University of Trento. 
Dalam amar putusan tersebut, hakim tidak memutuskan bahwa undang-undang yang mengatur vaksinasi wajib adalah inkonstitusional. Fakta yang tertulis, hakim menangguhkan persidangan hingga ada keputusan Mahkamah Konstitusi setelah mengirimkan dokumen ke Mahkamah. 
“Karena hakim telah mengirimkan dokumen ke Mahkamah Konstitusi yang meragukan ketidakabsahan ketentuan yang memberlakukan persyaratan vaksinasi, persidangan ditangguhkan hingga ada keputusan Mahkamah,” demikian petikan yang tertulis dalam kesimpulan umum amar putusan hakim Pengadilan Administratif Campania, Naples, Italia Maria Abbruzzese.
Sidang tersebut bermula dari gugatan seorang mahasiswa Ilmu Keperawatan di Universitas Palermo yang dilarang mengikuti pelatihan magang karena tidak divaksin COVID-19. Dia menolak divaksin karena pernah terinfeksi Covid-19 dan dapat menimbulkan risiko kematian yang serius. Sementara Aturan wajib vaksin bagi pekerja di bidang medis dan kesehatan telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang n. 44/2021. Aturan tersebut bertujuan untuk melindungi individu di tempat kerja, pasien serta layanan kesehatan.  
Dijelaskan lebih rinci dalam situs Covid19litigation.org pada 30 Maret 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Sisilia mengajukan pertanyaan konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi tentang vaksinasi wajib bagi profesional perawatan kesehatan yang ditetapkan oleh undang-undang Italia pada tahun 2021. 
Pengadilan tata usaha negara bertanya kepada Mahkamah Konstitusi apakah undang-undang tersebut sesuai dengan persyaratan konstitusional tentang undang-undang terkait vaksin yang memaksakan keseimbangan antara manfaat kolektif yang berasal dari vaksinasi wajib dan individu. Pembatasan hak untuk menentukan nasib sendiri harus sepenuhnya dibenarkan oleh perlindungan kesehatan kolektif sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Italia (Putusan 5/2018). 
Pengadilan bagaimanapun menyoroti perbedaan antara prinsip-prinsip yang terkait dengan vaksinasi wajib di waktu biasa dan mereka dalam keadaan darurat pandemi. Hakim PTUN Sisilia meminta Mahkamah Konstitusi untuk merevisi kriteria vaksinasi wajib di masa pandemi terutama terkait dengan farmakovigilans dan pemantauan terkait vaksin yang tunduk pada otorisasi bersyarat.
Klaim pernyataan Efek Samping Fatal Terlalu Berisiko
Tempo tidak menemukan dalam amar putusan hakim yang menyebut efek samping fatal terlalu berisiko atau fatal side effects' too risky. Dalam amar putusan yang tertulis menyebutkan bahwa pengadilan berpendapat dengan mempertimbangkan ketidakpastian umum tentang efek samping, pihak administratif harus diminta untuk memantau agar memastikan efek negatif yang terkait dengan vaksinasi terdeteksi dengan cepat dan efektif. Kurangnya koleksi (data) semacam itu mengarah pada profil otonom atas ketidakwajaran dan membuat orang meragukan administrasi yang baik dan benar.
“The Court holds in this respect that, in consideration of the general ‎uncertainty about the side-effects, an appropriate monitoring regime ‎should be required of the administration to ensure that collateral ‎negative effects related to vaccination are promptly and effectively ‎detected. The lack of such collection leads to an autonomous profile ‎of unreasonableness and makes one doubt good and correct ‎administration.‎”
Pengadilan Tata Usaha Negara Sisilia mempertanyakan kepada Mahkamah Konstitusi apakah vaksinasi wajib didasarkan pada bukti ilmiah yang cukup, apakah kewajiban untuk menginformasikan mereka yang tunduk pada vaksinasi wajib didefinisikan secara memadai dan, apakah rezim pemantauan yang tepat diperlukan untuk administrasi agar memastikan bahwa efek negatif kolateral vaksinasi segera dan terdeteksi secara efektif. 
Menurut pengadilan, aturan tentang vaksinasi wajib harus ditinjau secara terus menerus mengingat evolusi pengetahuan medis dan ilmiah serta undang-undang harus mengatur tindakan pencegahan dan mitigasi terkait dengan efek vaksin.

Dari pemeriksaan fakta di atas, klaim bahwa Pengadilan Italia memutuskan aturan vaksinasi wajib inkonstitusional adalah menyesatkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Sisilia pada 16 Maret lalu memutuskan untuk menunda sidang hingga ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Tata Usaha Negara Sisilia sebelumnya telah mengajukan pertanyaan konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi tentang vaksinasi wajib bagi profesional perawatan kesehatan yang ditetapkan oleh undang-undang Italia pada tahun 2021. 
Tim Cek Fakta Tempo
** Punya informasi atau klaim yang ingin anda cek faktanya? Hubungi  ChatBot  kami.