Sebuah akun Facebook bernama Erno Viati membagikan unggahan mengenai ramuan yang diklaim dapat membersihkan paru-paru yang kotor akibat rokok menggunakan campuran bawang putih, kunyit, jahe, dan madu. Dalam unggahan yang ia bagikan terdapat langkah-langkah untuk mengolah bahan-bahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran, Dokter spesialis paru yang juga Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Agus Dwi Susanto, mengatakan, klaim ramuan bawang putih dan bahan-bahan rempah lain dapat membersihkan paru-paru dari nikotin dan tar akibat merokok adalah tidak benar. Ia mengungkapkan belum ada bukti ilmiah mengenai ramuan tersebut dapat membersihkan tar dan nikotin yang ada pada rokok.
Selain itu Agus mengatakan, kunci membersihkan paru-paru dari nikotin dan tar bagi perokok adalah dengan menghentikan kebiasaan merokok.
“Kunci membersihkan nikotin dan tar bagi perokok adalah berhenti merokok,” ujar dia.

Berdasarkan dari penelusuran tesebut, dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai ramuan bawang putih, kunyit, jahe, dan madu dapat membersihkan nikotin dan tar di paru-paru adalah informasi yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Ari Dwi Prasetyo.

Informasi menyesatkan. Ahli paru dari RS Persahabatan, Jakarta dr Agus Dwi Susanto mengatakan bahwa belum ada cara yang sudah teruji ilmiah bisa membersihkan paru-paru dari bahan kimia yang berasal dari rokok.

Akun Twitter @gratis_terbaik mengunggah sebuah foto tangkapan layar Whatsapp yang memuat informasi bahwa peserta BPJS Kesehatan wajib melakukan skrining kesehatan sebelum memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan. Selain itu @gratis_terbaik juga menulis cuitan yang mengatakan bahwa BPJS sedang membantu produsen vaksin untuk meneliti efek vaksi Covid-19.

Setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut menyesatkan. Melansir Liputan6.com, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati mengatakan bahwa skrining kesehatan tidak bersifat wajib melainkan hanya imbauan. Skrining ini juga bisa dilakukan langsung saat peserta berkunjung langsung ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Selain itu Lily menambahkan bahwa skrining ini berfungsi untuk membantu peserta BPJS mengontrol kondisi kesehatan mereka.

“Tidak perlu khawatir, BPJS Kesehatan memudahkan peserta melakukan skrining riwayat kesehatan melalui berbagai kanal. Skrining ini pun hanya dilakukan minimal sekali setiap tahun dan dapat diikuti oleh seluruh peserta JKN khususnya yang berusia lebih dari 15 tahun. Nanti setiap tahun, peserta dapat melakukan skrining ulang sehingga kondisi kesehatan peserta dapat terus kami pantau,” ujar Lily.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan @gratis_terbaik merupakan konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Ari Dwi Prasetyo.

Informasi yang menyesatkan. Faktanya Skrining BPJS tidak bersifat wajib melainkan hanya imbauan.

Beredar flyer penggalangan donasi untuk Siti Syifa Salsabil yang menderita penyumbatan usus besar sejak lahir dengan mencantumkan nomor rekening 123-4492-283 BNI atas nama Richard Sulaeman.

Setelah ditelusuri, informasi dalam flyer tersebut adalah hoaks. LAZISNU melalui akun Twitter resminya @nucare_lazisnu mengklarifikasi bahwa flyer yang beredar adalah tidak benar adanya, “LAZISNU PBNU maupun LAZISNU cabang tidak pernah menggunakan No Rekening pribadi untuk penggalangan dana. Jika #SahabatPeduli menemukan penggalangan dana yang menggunakan rekening pribadi mohon segera melapor.”.

Dengan demikian flyer penggalangan donasi untuk Siti Syifa Salsabil yang menderita penyumbatan usus besar adalah hoaks dan masuk kategori konten palsu.

hasil periksa fakta Rahmah an.

Informasi palsu. LAZISNU PBNU maupun LAZISNU cabang tidak pernah menggunakan nomor rekening pribadi untuk penggalangan dana.

Beredar surat penyampaian persetujuan nomor identitas PPPK dengan nomor surat 006920/II/PB/22. Dalam surat tersebut tertulis persetujuan penetapan nomor identitas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja / PPPK yang ditujukan kepada Bupati Kaur Provinsi Bengkulu dan Kepala BKN Baur.

Setelah ditelusuri, surat penyampaian persetujuan nomor identitas PPPK adalah hoaks. BKN melalui akun media sosial resminya seperti Instagram dan Twitter menginformasikan bahwa penyampaian surat penetapan NIP ASN (CPNS & PPPK) yang dilakukan BKN kepada instansi pemerintah lainnya sudah melalui proses elektronik.

Berdasarkan pada seluruh referensi, surat penyampaian persetujuan nomor identitas PPPK ialah palsu dan masuk ke dalam kategori konten tiruan.

hasil periksa fakta Rahmah an.

Informasi palsu. Melalui akun media sosial resmi BKN menyampaikan bahwa surat tersebut adalah hoaks. Penyampaian Surat Penetapan NIP ASN (CPNS & PPPK) yang dilakukan BKN kepada instansi pemerintah lainnya sudah melalui proses elektronik.