Akun Facebook bernama Agok membagikan postingan yang mengklaim bahwa air kelapa dapat digunakan sebagai penangkal racun vaksin COVID-19. Narasi serupa juga beredar di WAG (Whatsapp Group). Postingan mengenai air kelapa sebagai penangkal racun vaksin COVID-19 beredar bersamaan dengan program vaksinasi yang sedang digalakan pemerintah RI pada awal bulan Januari 2021 lalu.

Salah satu klaim para penolak vaksin adalah vaksin untuk COVID-19 mengandung racun sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Maka dari itu, dianjurkan untuk meminum air kelapa untuk menetralisir racun yang ada setelah divaksin.

Melansir dari health.detik.com, juru bicara program vaksinasi COVID-19 dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Lucia Rizka Andalusia, mengungkapkan vaksin COVID-19 tidak mengandung racun. Hal ini dikarenakan, virus yang ada dalam vaksin sudah dimatikan dan dapat merangsang pembentukan antibodi.

“Hal tersebut tidak benar, karena vaksin ini bukan racun. Vaksin ini dari virus yang sudah dimatikan yang dapat merangsang pembentukan antibodi setelah disuntikkan,” ungkapnya kepada detikcom, Kamis (21/1/2021).

Selain itu, Lucia mengungkapkan bahwa antara vaksin dan air kelapa tidak akan berhubungan, hal ini dikarenakan vaksin disuntikkan sehingga masuk ke otot lengan sedangkan air kelapa akan masuk ke lambung.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Ahli Gizi KONI DKI Jakarta sekaligus APKI Approved Educator, Irtya Qiyamulail, memberikan penjelasan bahwa vaksin COVID-19 tidak mengandung racun sehingga tidak perlu dinetralisir.

“Belum ada penelitian apapun yang menyatakan bahwa air kelapa hijau bisa menetralkan atau mengganggu fungsi dari vaksin. Selain itu, isi dari vaksin covid-19 adalah virus yang sudah dimatikan, aluminium hidroksida untuk meningkatkan kemampuan vaksin, fosfat sebagai stabilizer, dan natrium klorida sebagai isotonis.”

“Dari sini bisa dilihat bahwa tidak ada kandungan racun yang perlu dinetralisir ataupun dikhawatirkan seperti apa yang disampaikan pada berita tersebut,” ucap Irtya, dalam artikel liputan6.com, Kamis (21/1/2021).

Bersumber dari Tim Cek Fakta liputan6.com saat menghubungi Juru Bicara PT Kimia Farma, Bambang Heriyanto, menegaskan bahwa vaksin Sinovac aman digunakan, karena telah lulus uji standart dari BPOM, WHO, dan syarat kehalalan dari MUI.

Adapun fungsi dari air kelapa sendiri, menurut Medical Manager Consumer Health Division PT Kalbe Farma, dr. Helmin Agustina Silalahi, mengungkapkan tidak ada bukti penelitian yang membuktikan air kelapa dapat menetralkan racun. Lebih lanjut, dilansir dari halodoc.com, dr. Fadhli Rizal Makarim menjelaskan air kelapa hanya dapat meringankan gejala keracunan makanan, bukan menetralkan racun. Seseorang yang keracunan perlu perawatan medis lebih lanjut.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa, vaksin COVID-19 Sinovac tidak mengandung racun sehingga tidak perlu dinetralisir dengan air kelapa, selain itu tidak ada bukti ilmiah yang menjelaskan air kelapa dapat menetralisir racun. Sehingga klaim dari Agok adalah HOAX dan termasuk kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

Klaim yang salah. Vaksin tidak mengandung racun. Menurut juru bicara program vaksinasi COVID-19 dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kedua hal tersebut tidak berhubungan. Vaksin COVID-19 Sinovac tidak mengandung racun sehingga tidak perlu dinetralkan dengan air kelapa. Adapun air kelapa sendiri juga tidak dapat menetralkan racun.

SUMBER membagikan foto hasil MANIPULASI. POLITIFACT: “Tidak ada bukti bahwa Obama adalah wanita transgender atau diberi nama “Michael” saat lahir.”

indy100: “Seorang mantan kandidat Kongres Republik adalah orang terbaru yang memicu munculnya kembali teori konspirasi internet yang menegaskan Michelle Obama adalah seorang wanita trans.”

ELLE: “Hari ini adalah ulang tahun ke-55 Michelle Obama, sebuah kesempatan yang ditandai oleh Barack Obama dengan membagikan penghargaan Twitter dan Instagram yang lucu kepada istrinya.”

Foto hasil MANIPULASI. FAKTANYA, foto yang asli diunggah oleh Barack Obama di akun Instagramnya pada 17 Januari 2019.

Akun Facebook bernama Muhammad Saisal pada 19 Januari 2021 memposting sebuah gambar yang terdapat narasi bahwa sanksi pidana jika menolak divaksin telah dihapus oleh Kumham setelah anak buah Megawati menolak divaksin.

Setelah ditelusuri, melansir dari wartakota.tribunnews.com Menteri Hukum dan HAM membantah terkait informasi sanksi pidana bagi warga masyarakat yang menolak vaksin. Yasonna Laoly juga menghimbau masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19. Bagi mereka yang tidak mengikuti Vaksin Covid-19 tetap akan diberi sanksi berupa sanksi administratif agar dapat mendorong masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan terkait sanksi akan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria vaksinasi, tetapi menolak disuntik vaksin.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.


Namun, Pemprov DKI Jakarta memberikan pengecualian bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria vaksinasi. Berdasarkan Pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020, penolak vaksin Covid-19 akan didenda Rp5 juta. Pasal 30 berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000. Pasal 30 perda tersebut diketahui digugat ke Mahkamah Agung (MA). Sedangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak menerapkan sanksi kepada masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19.

Dengan demikian, klaim bahwa Kumham menghapus sanksi pidana setelah anak buah megawati tolak vaksin tidak benar. Informasi tersebut sudah dibantah oleh Menteri Hukum dan HAM dan sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif, sehingga masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah Oktari Jasmien (Institut Agama Islam Negeri Surakarta).

Informasi tersebut tidak benar. Faktanya, hal tersebut sudah dibantah oleh Menteri Hukum dan HAM dan sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif bukan sanksi pidana.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim bahwa Joe Biden menggunakan Massonic Illuminaty Bible ketika disumpah menjadi Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS) adalah klaim yang keliru.

Faktanya, bukan Kitab Illuminati Masonik. Kitab yang digunakan Joe Biden saat dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2021 lalu adalah Alkitab dengan sampul bergambar salib Celtic. Alkitab tersebut telah menjadi bagian dari keluarga Biden sejak 1893.

Dilansir dari Tempo, foto pertama, yang memperlihatkan alkitab tersebut saat Biden dilantik sebagai Wakil Presiden AS pada 2009, merupakan potongan dari foto yang pernah dimuat oleh Voice of America pada 10 Januari 2021. Foto ini diberi keterangan: “FILE – U.S. Vice President Joe Biden is sworn in as his wife Jill Biden watches during the inauguration of President Barack Obama in Washington, Jan. 20, 2009.”

Sementara foto kedua, yang memperlihatkan alkitab tersebut saat Biden dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2021, merupakan potongan dari foto yang pernah dimuat oleh The Guardian pada 21 Januari 2021. Foto ini diberi keterangan: “Joe Biden, the new president of the United States, with his wife Jill Biden at his swearing-in. At 78, Biden is the oldest president ever to take the oath of office. Photograph: Kevin Lamarque/Reuters.”

Dilansir dari CNN, Alkitab setebal lima inci yang pada sampulnya terdapat salib Celtic ini telah menjadi bagian dari keluarga Joe Biden sejak 1893. Biden memakai Alkitab ini setiap dia mengambil sumpah, termasuk saat dilantik sebagai anggota Senat AS untuk pertama kalinya pada 1973 dan sebagai Wakil Presiden AS pada 2009 dan 2013. Alkitab ini juga dipakai oleh mendiang putra Biden, Beau Biden, saat dilantik sebagai Jaksa Agung Delaware pada 2007.

Dikutip dari organisasi cek fakta AS Politifact, dalam sebuah wawancara di acara televisi The Late Show with Stephen Colbert pada Desember 2020, Joe Biden juga menuturkan bahwa Alkitab itu hanyalah pusaka keluarga yang telah digunakan sejak 1893. “Setiap tanggal penting ada di sana. Misalnya, setiap kali saya disumpah untuk apa pun, tanggalnya akan tercatat di sana,” kata politikus dari Partai Demokrat tersebut.

Menurut Politifact, istilah “Illuminati” mengacu pada sebuah masyarakat rahasia yang disebut Illuminati Bavaria yang berusaha menyusup ke institusi yang kuat, seperti monarki, untuk mempromosikan cita-cita “pencerahan”. Sementara istilah “Masonik” mengacu pada freemasonry, praktik organisasi persaudaraan tertua dan terbesar di dunia. Illuminati Bavaria menyusup ke kelompok-kelompok Masonik sebelum bubar pada abad ke-18.

“Alkitab yang digunakan Biden untuk mengambil sumpah tidak ada hubungannya dengan kedua organisasi tersebut, yang telah menjadi subyek dari banyak teori konspirasi. Kami tidak dapat menemukan bukti yang kredibel bahwa Alkitab milik Biden itu terkait dengan Illuminati. Meskipun banyak mantan Presiden AS seorang Freemason, kami tidak menemukan bukti bahwa Biden adalah anggota persaudaraan tersebut,” demikian penjelasan Politifact.

Terdapat foto lain yang diunggah oleh akun Shekinah Adina Eliseva sebagai bukti bahwa Alkitab Biden terkait dengan Illuminati. Foto ini menunjukkan sebuah kitab dengan sampul yang mirip dengan sampul Alkitab Biden. Kitab itu disebut sebagai Haydock Douay Rheims Bible, yang diklaim berisi informasi tentang bagaimana Illuminati “mengubah nama Putra Allah dalam Tritunggal Katolik”, sebuah “trik Masonik” yang juga disebut “Da Vinci Code”.

Menurut Politifact, Alkitab Biden memang merupakan edisi Haydock Douay Rheims. Namun, Alkitab ini umum digunakan oleh umat Katolik berbahasa Inggris di AS hingga 1940-an. Klaim bahwa edisi Alkitab ini terkait dengan Illuminati pun berhubungan dengan sejarah panjang teori konspirasi tentang Illuminati, yang hanya beroperasi selama satu dekade di tahun 1700-an dan berusaha untuk menggantikan agama Kristen dengan “agama akal”.

BUKAN Kitab Illuminati Masonik. Kitab yang digunakan Joe Biden saat dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2021 lalu adalah Alkitab dengan sampul bergambar salib Celtic. Alkitab tersebut telah menjadi bagian dari keluarga Biden sejak 1893.