SUMBER membagikan konten yang isinya menimbulkan kesimpulan yang MENYESATKAN. FAKTA: selain berisi gambar pratinjau (thumbnail) hasil SUNTINGAN dan potongan-potongan video dari peristiwa yang TIDAK berkaitan, video sebenarnya berisi pembacaan artikel dari situs yang memuat tulisan opini.

Gambar pratinjau yang digunakan adalah hasil SUNTINGAN, salah satu sumber foto ASLI oleh Kaltim Today: “Bupati Kutim nonaktif Ismunandar saat berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. (Istimewa)” (deskripsi foto)

Artikel yang dibaca di video, SEWORD: “Baru partai solidaritas Indonesia yang ngegas soal dugaan korupsi yang dilakukan oleh Yohanes Baswedan yang sampai membuat jatah beras bagi para rakyat DKI yang sulit membusuk.”

Salah satu potongan video yang digunakan di video, TIDAK berkaitan dengan Anies Baswedan. Salah satu video yang identik dengan konteks yang BENAR, Sekretariat Presiden di YouTube: “Presiden Joko Widodo mengatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikannya di Istana Kepresidenan Bogor, 6 Desember 2020.”

MENYESATKAN. FAKTA: selain berisi gambar pratinjau (thumbnail) hasil SUNTINGAN dan potongan-potongan video dari peristiwa yang TIDAK berkaitan, video sebenarnya berisi pembacaan artikel dari situs yang memuat tulisan opini.

Namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui jika narasi yang dikirimkan bersamaan dengan video tersebut tidak sesuai fakta. Melansir dari dailynews.co.th dalam artikelnya yang berjudul “Order to punish the company. Brutal loan. Kicking the neck – beating his subordinates to the point of death” yang terbit pada 2 Desember 2020, dijelaskan jika video yang beredar merupakan kejadian di kantor cabang perusahaan pinjaman wilayah Muang Samut Sakhon, Thailand.

Berdasar pada keterangan yang diberikan oleh kepolisian Bang Sai, Provinsi Nonthaburi, dijelaskan jika kejadian tersebut merupakan peristiwa lama yang terjadi sekitar empat tahun lalu. Kejadian tersebut merupakan peristiwa di mana perusahaan geng penagih hutang tengah menendang dan memukuli bawahannya lantaran gagal dalam menagih hutang dari perusahaan lain.

Berdasar pada seluruh referensi, klaim pada video terkait dengan TKA Cina menghajar pekerja lokal tidak benar adanya lantaran bukan terjadi di Indonesia melainkan di Thailand, sehingga masuk ke dalam hoaks dengan kategori false context atau konteks yang salah.

Bukan terjadi di Indonesia, melainkan di Muang Samut Sakhon, Thailand. Kejadian tersebut merupakan peristiwa di mana perusahaan geng penagih hutang tengah menendang dan memukuli bawahannya lantaran gagal dalam menagih hutang dari perusahaan lain.

Melansir dari akun media sosial resmi Instagram Bank Indonesia, dengan tegas dinyatakan jika surat perjanjian verifikasi saldo tersebut adalah tidak benar alias hoaks. BI menyatakan jika sebagai bank sentral, pihaknya tidak melakukan kegiatan komersial seperti bank umum, termasuk menerbitkan surat verifikasi saldo seperti yang beredar.

“#SobatRupiah, ada informasi #Hoaks mengenai pengecekan atau verifikasi saldo mengatasnamakan Bank Indonesia yang patut diwaspadai.
Melalui #BIWaspadaHoaks kali ini, kami ingin menyampaikan bahwa Bank Indonesia tidak pernah mengeluarkan surat perjanjian verifikasi saldo seperti tampak pada visual.
Perlu Sobat ketahui, untuk melakukan pengecekan atau verifikasi saldo tidak dapat dilakukan melalui Bank Indonesia karena Bank Indonesia merupakan bank sentral yang tidak melakukan kegiatan komersial perbankan. Sobat dapat melakukan pengecekan dengan menghubungi Bank Umum Konvensional (BUK)/ Bank Umum Syariah (BUS) yang terkait. Selain itu, mohon juga berhati-hati karena dalam pengecekan atau verifikasi saldo tidak dimintai komisi/dana.

Mari, #BeriMakna dengan menghubungi #BICARA131 untuk mengetahui informasi akurat terkait Bank Indonesia.” tegas Bank Indonesia pada laman Instagram.

Berdasar pada seluruh referensi, surat perjanjian verifikasi saldo oleh Bank Indonesia adalah palsu. Surat tersebut masuk ke dalam hoaks dengan kategori fabricated content atau konten palsu.

Bank Indonesia dengan tegas menyatakan surat tersebut bukan dibuat oleh pihaknya, dan patut diwaspadai.

Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui jika bantuan tersebut adalah palsu alias hoaks. Melansir dari Kompas.com, pihak DANA Indonesia menyatakan jika link yang disematkan pada narasi tersebut berpotensi adanya percobaan phishing.

Corporate Communications DANA Indonesia, Fransisca K Widyasari mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang mencatut DANA Indonesia, dan mencari segala bentuk informasi terkait DANA Indonesia melalui platform-platform resmi atau terverifikasi.

“Sehubungan dengan adanya percobaan phishing dan berita hoaks yang mengatasnamakan DANA Indonesia melalui platform WhatsApp, Facebook Group maupun platform lainnya, DANA mengimbau para pengguna untuk mengabaikan seluruh informasi yang bukan berasal dari platform resmi DANA,” ujar Fransisca.

Berdasar pada seluruh referensi, bantuan pemerintah senilai Rp2 juta yang disalurkan melalui DANA Indonesia tidak benar adanya. Unggahan yang beredar di Facebook tersebut masuk ke dalam hoaks dengan kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Pihak DANA menyatakan jika hal tersebut tidak benar dan berpotensi adanya percobaan phishing. DANA Indonesia mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap segala hal yang mencatut pihaknya.