Serat kain yang bereaksi terhadap kondisi lembap, BUKAN Cacing, Ulat, atau yang lainnya. Tampilan Cacing yang sesungguhnya terlihat berbeda di bawah Mikroskop, lebih tebal tidak setipis serat kain dan terlihat organ dalamnya.

Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut merupakan video lama yang beredar pada tahun 2017 dan pihak PKS telah memberikan bantahan atas hal tersebut pada Juli 2019 silam. Melansir dari harianjogja.com, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY memberikan jawaban atas tudingan seringnya PKS dikaitkan dengan khilafah atau Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ketua DWP PKS DIY, Darul Falah, menegaskan bahwa kader PKS yang duduk di parlemen berkomitmen memperjuangkan kepentingan umum sebagai wujud rasa nasionalisme. Selama ini, tidak ada bukti yang kuat yang menyatakan bahwa PKS memiliki paham khilafah.

Melansir dari detik.com, pada 2019, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menyatakan ideologi HTI yang menganut khilafah berbeda dengan PKS dan partai politik lainnya, menurutnya PKS jelas mengakui Pancasila dan eksistensi Indonesia sebagai negara.

Dengan demikian, klaim bahwa PKS berupaya menegakkan islam tidak sesuai dengan fakta dan masuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Faktanya klaim bahwa PKS berupaya menegakkan negara islam/khilafah salah. Video tersebut merupakan video lama yang beredar pada tahun 2017. Pihak PKS telah memberikan bantahan atas hal tersebut pada Juli 2019 silam.

Setelah melakukan penelusuran, hal tersebut tidaklah benar. Faktanya, pihak yang memberikan arahan tersebut bukanlah dari pihak Muhammadiyah. Melansir dari portal berita Kompas, Muhammadiyah bukanlah pihak penyelenggara vaksinasi, melainkan hanya sebagai mitra layanan vaksinasi. Penyelenggara dari program vaksinasi tersebut adalah Kementerian BUMN. Sehingga segala arahan terkait kegiatan vaksinasi datang dari panitia penyelenggara vaksinasi.

Sebagai mitra layanan vaksinasi, Muhammadiyah diminta untuk mengkoordinir jalannya kegiatan vaksinasi. Melansir dari CNN Indonesia, Muhammadiyah Covid-19 Command Centre (MCCC) menyatakan bahwa Kementerian BUMN menggandeng Muhammadiyah sebagai mitra layanan vaksinasi bertujuan untuk mengkoordinir jalannya kegiatan vaksinasi. Yang mana, kegiatan vaksinasi tersebut ditujukan untuk kalangan lanjut usia dan Pelayan Publik Muhammadiyah, sehingga kuota yang disediakan dalam vaksinasi memang terbatas. Namun, jumlah masyarakat yang hendak mendapatkan vaksin melebihi kapasitas, yang mengakibatkan tidak semua masyarakat yang datang berhasil mendapatkan vaksin.
Dengan demikian, pihak yang tidak mendapatkan vaksin bukanlah masyarakat dengan KTP Non-Islam, namun masyarakat yang berada di luar target.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa narasi yang diunggah oleh akun Putri Sulung dalam grup Facebook Regenerasi Muda Pecinta NKRI tidak sesuai fakta dan masuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Nadine Salsabila Naura Marhaeni (Universitas Diponegoro)

Muhammadiyah Covid-19 Command Centre (MCCC) menyatakan bahwa kuota pemberian vaksin memang terbatas. Namun, masyarakat yang tidak mendapatkan vaksin BUKAN masyarakat dengan KTP Non-Islam. MCCC melalui CNN Indonesia menyatakan bahwa masyarakat yang tidak mendapatkan vaksin merupakan masyarakat yang berada di luar target sasaran.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri informasi vaksin Covid-19 Pfizer dijual online di Malaysia menggunakan Google Search dengan kata kunci 'iklan jualan vaksin covid-19 pfizer malaysia'

Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Iklan jualan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech secara dalam talian, palsu" yang dimuat situs berita.rtm.gov.my, pada 4 Maret 2021.

Dalam artikel situs berita.rtm.gov.my, Direktur Jenderal Kesehatan Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah menyatakan, penjualan online iklan vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19 yang kini menyebardi media sosial adalah palsu.

Ia menegaskan bahwa Divisi Penegakan Farmasi Kementerian Kesehatan Malaysia (MOH) melalui Unit Cyber ​​Forensic bekerja sama dengan otoritas lokal dan internasional, terus memantau situasi terkini dan penjualan vaksin secara online.

Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Iklan jual vaksin palsu" yang dimuat situs kosmo.com.my, pada 4 Maret 2021.

Artikel situs situs kosmo.com.my menyebutkan, Kementerian Kesehatan Malaysia (MOH) telah mengkonfirmasi bahwa iklan penjualan online yang melibatkan vaksin Covid-19 Pfizer di media sosial adalah palsu.

Direktur Jenderal Kesehatan, Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah menegaskan, pihaknya mencatat iklan tersebut dan Divisi Penegakan Farmasi menemukan bahwa iklan tersebut palsu.

“Divisi melalui Cyber ​​Forensic Unit bekerja sama dengan otoritas lokal dan internasional, Interpol terus memantau situasi terkini serta penjualan vaksin Pfizer secara online.

Vaksin Covid-19 sudah diberikan registrasi bersyarat sehingga hanya bisa disuplai ke pemerintah dan pihak yang berwenang oleh pemerintah. Sebab, vaksin ini tidak dijual di negara ini, ”ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, hari ini.

Hal tersebut diungkapkan Noor Hisham ketika ditanya tentang iklan menular di media sosial yang diduga menjual vaksin Covid-19 Pfizer dengan harga RM63,88.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, menelusuri informasi vaksin Covid-19 Pfizer dijual online di Malaysia tidak benar.

Kementerian Kesehatan Malaysia (MOH) telah mengkonfirmasi bahwa iklan penjualan online yang melibatkan vaksin Covid-19 Pfizer di media sosial adalah palsu.