Cek Fakta Liputan6.com menelusuri Ketua PGI Gomar Gultom punya adik bernama Patar Gultom yang tidak lolos TWK di KPK.

Penelusuran dilakukan dengan menghubungi Ketua PGI Gomar Gultom. Ia menyebut bahwa kabar tersebut adalah hoaks.

"Itu hoaks. Saya bahkan tidak mengenal nama itu sama sekali, dan baru dengar namanya sejak kemarin," ungkap Gomar Gultom kepada Liputan6.com, Rabu (2/6/2021).

PGI telah menyatakan sikap membela 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK sehingga diberhentikan dari lembaga antirasuah. Namun, PGI malah disudutkan dan menerima tuduhan sebagai pendukung kadrun.

Informasi ini dikutip dari artikel berjudul "Bela 75 Pegawai KPK, PGI Mengaku Dituduh Jadi Pendukung Kadrun" yang dimuat situs Liputan6.com pada 30 Mei 2021.

Liputan6.com, Jakarta - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menjadi salah satu organisasi yang angkat bicara terkait polemik 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Puluhan pegawai KPK ini tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) sehingga terancam diberhentikan dari lembaga antirasuah.

Atas suara yang disampaikan ke masyarakat, PGI mengaku malah disudutkan dan menerima tuduhan sebagai pendukung kadrun.

Kondisi tersebut dibagikan PGI lewat website resmi pgi.or.id yang dikutip Liputan6.com, Minggu (30/5/2021). Pada Jumat 28 Mei 2021, PGI menerima sembilan perwakilan dari pegawai KPK bersama tim hukum di GRHA Oikoumene, Salemba, Jakarta Pusat.

Pada konferensi pers yang dilakukan, Ketum PGI Gomar Gultom menyampaikan kekhawatiranya, tes wawasan kebangsaan (TWK) di masa yang akan datang dijadikan sebagai alat menyingkirkan dengan pelabelan intoleran dan radikalisme.

PGI pun mengambil sikap dengan menyurati Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk turut andil menangani permasalahan di KPK itu.

Hanya saja, sikap PGI tidak disambut baik sejumlah pihak. Malahan, organisasi itu menerima narasi dan tuduhan sebagai pendukung kadrun hingga taliban.

Adapun pengakuan PGI secara lengkap adalah sebagai berikut:

Kita tidak bisa mengambil sikap yang memuaskan semua orang. Sebaliknya kita tak akan pernah mengambil sikap kalau harus memuaskan semua orang. Sikap PGI untuk menanggapi polemic penonaktifkan 75 pegawai KPK dalam press conference Jumaat, 28 Mei 2021, diambil dengan kesadaran penuh bahwa sikap ini bisa memunculkan polemic, terutama di kalangan komunitas Kristen. Apa yang diduga ternyata benar terjadi. Setelah ‘press conference’ terpublikasi, PGI menerima kecaman dari banyak warga Kristen. Mayoritas kecaman ini mengerucut pada narasi dominan, ‘kadrun’, ‘Taliban’, dan sejenisnya. PGI dianggap mendukung kelompok kadrun, serta mencampuri urusan yang bukan menjadi ‘core issue’ gereja. Melalui tulisan pendek ini saya ingin menjelaskan beberapa pertimbangan di balik sikap PGI terhadap kasus ini.

1. Pertanyaan pokok yang sering mengemuka, apakah PGI harus terlibat dalam isu ini? Tentu pertanyaan ini tak perlu diajukan bila dipahami sejarah panggilan dan kiprah PGI di Indonesia. Cara pandang PGI terhadap relasi, hubungan atau hubungan Gereja dan masyarakat/negara sudah jelas dimuat dalam dokumen PGI (DKG). Terkait KPK perlulah diingat bahwa pembentukan lembaga anti korupsi ini sepenuhnya di dukung oleh PGI. Dalam perjalanannya selama ini PGI bekerjasama dengan KPK untuk mengarus-utamakan sikap melawan korupsi. Beberapa panduan dan buku saku melawan korupsi untuk gereja-gereja diterbitkan dalam kerjasama dimaksud. Sikap PGI jelas, KPK sebagai lembaga anti korupsi harus sepenuhnya didukung. KPK tentunya bukan lembaga ‘super body’ yang sempurna, tetapi ini lembaga terbaik dalam upaya penanggulangan korupsi di Indonesia.

2. Sejak dulu PGI telah menyikapi secara kritis kecenderungan pelemahan KPK yang mengemuka lewat konflik berjilid-jilid di KPK. Dukungan terhadap KPK ini bahkan dilakukan dalam kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan berbagai tokoh bangsa yang menginginkan KPK tetap teguh sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan seksama kita mencermati adanya terpaan isu ‘kadrun’, ‘Taliban’, dan sejenisnya yang disematkan kepada KPK, dengan personifikasi pada NB, salah seorang penyidik senior KPK. Kita tentunya tak dapat menakar kebenaran stigma ini namun kekuatan diksinya seketika menyalakan alarm di kepala banyak orang, mengingat dalam polarisasi konflik identitas di Indonesia selama dua decade terakhir, diksi-diksi seperti ini sangat ampuh untuk membenturkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Tidaklah mengherankan saat PGI bersentuhan dengan polemic KPK saat ini maka secara otomatis ia terhisap dalam jebakan stigma kadrun atau Taliban. Persentuhan ini tak bisa dihindari karena kebertindihan isu dan kepentingan yang menyertai masalah ini.

4. Dalam dukungan terhadap KPK, tentu kita tak bisa menutup mata terhadap kemerosotan KPK dalam beberapa tahun terakhir. Isu-isu bajakan kasus, penjualan barang bukti, tindakan tebang pilih dan lainnya telah berkembang luas menjadi cerita public. Narasi dan kontra narasi kebobrokan KPK seketika memenuhi semua ‘platform’ media sosial yang kita pakai. Dua kluster narasi dominan segera terbentuk dan disematkan kepada KPK, ‘taliban’ dan ‘pembajakan kasus’. Tentunya ini ancaman serius terhadap keberlangsungan KPK. Perlu pembenahan serius dan menyeluruh terhadap KPK bila kondisi ini bisa diurai secara transparan. PGI tentunya mendukung sepenuhnya upaya pembenahan ini.

5. Test Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan terhadap pegawai KPK patut didukung karena itu merupakan perintah undang-undang. Sekalipun begitu, menempelkan pelabelan intoleran dan radikalisme dengan TWK haruslah dikritisi. Tujuh dari Sembilan orang pegawai KPK yang berkunjung ke Grha Oikoumene PGI pada hari Jumaat kemarin jelas-jelas tak bisa dikategorikan ‘kadrun’, ‘Taliban’ dan diksi-diksi serupa yang sangat bias identitas (agama), karena mereka merupakan warga gereja (dan tentunya bukan hanya terhadap mereka PGI mengkritisi tautan TWK dengan stigma Taliban maupun kadrun). Pada pokok inilah Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, menyampaikan sikap dalam konperensi pers yang digelar selepas berlangsungnya pertemuan antara PGI dengan perwakilan pegawai KPK yang dinonaktifkan. Disadari sungguh bahwa stigmatisasi ini sangat berbahaya karena menyangkut masa depan pegawai bersangkutan, sekaligus menjadi beban bagi keluarganya. Apakah dengan demikian maka mereka tak layak dinonaktifkan? Tentu saja bisa bila memenuhi parameter lainnya dari TWK. Sayangnya informasi itu tak kita peroleh, sementara Sebagian besar masyarakat terlanjur dikendalikan oleh pembesaran narasi tunggal, tautan antara TWK dengan radikalisme di KPK. Terhadap kecenderungan berbahaya ini, PGI meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan parameter TWK yang digunakan sehingga masyarakat tidak dengan mudah menautkan TWK dengan stigma intoleran, radikalisme, kadrun, Taliban, dan sejenisnya.

6. Permintaan PGI kepada pemerintah patutlah dimaknai sebagai control public terhadap kebijakan yang diambil, hal mana harus dilakukan sebagai bentuk partisipasi gereja dalam gerak kebangsaan. Presiden Jokowi telah bicara dan meminta hasil TWK tidak dijadikan alasan pemberhentian 75 orang pegawai KPK, namun proses pemberhentian terus berlangsung terhadap 51 pegawai dari antara mereka. Dalam kondisi ini baiknya pemerintah secara transparan menyampaikan alasan pemberhentian mereka melalui instrument TWK yang dipakai. Dengan begitu, narasi dominan menyangkut stigma kadrun yang terlanjur ditelan mayoritas masyarakat tidak menjadi beban bagi langkah mereka ke depan. Kalaupun ada parameter lain semisal jual beli kasus dan sebagainya, baiknya itupun dibuka secara transparan supaya kita bisa bersepakat bahwa bahwa lembaga terdepan anti korupsi di negeri ini telah menghancurkan dirinya sendiri, dan karenanya harus diselamatkan.

Semoga catatan ini menambah penjelasan yang telah diberikan sebelumnya. Di atas semua itu, terima kasih untuk semua masukan bernas yang diberikan untuk membantu PGI merumuskan pandangannya dalam menyikapi isu-isu kebangsaan lainnya. Terima kasih & Tuhan berkati kita semua.

Kabar tentang Ketua PGI Gomar Gultom punya adik bernama Patar Gultom yang tidak lolos TWK di KPK ternyata hoaks. Narasi yang disebarkan akun Facebook Maulana Cokro tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Beredar postingan di Twitter berupa gambar oleh akun @geetracker, dalam postingannya disertai foto Mark Zuckerberg dengan membawa plakat bertuliskan “I Stand With Israel”. Postingan yang diupload pada 18 Mei 2021 tersebut beredar di tengah pemberitaan mengenai konflik antara Israel-Palestina yang terjadi sejak 10 Mei lalu.

Setelah dilakukan penelusuran fakta terkait, foto Mark Zuckerberg yang membawa plakat bertulisakan “I Stand With Israel” adalah HASIL EDITAN. Tulisan aslinya adalah “THANKS!”. Foto yang asli beredar di internet sejak tahun 2010. Dilansir dari techcrunch.com, CEO Facebook tersebut sedang merayakan pencapaian 500 juta pengguna Facebook pada tahun 2010. Mark membawa plakat bertuliskan “THANKS!” untuk mengucapkan terima kasih kepada para pengguna media sosial dari seluruh dunia yang sudah bergabung dengan Facebook.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa, klaim akun @geetracker adalah hoaks dan termasuk kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

Foto hasil editan. Tulisan sebenarnya yang ada di plakat adalah “THANKS!”.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Munarman lumpuh permanen karena mengalami penyiksaan sejak ditangkap dan hanya diberi makan seminggu dua kali oleh polisi merupakan klaim palsu.

Faktanya, klaim itu merupakan informasi palsu atau hoaks. Pengacara Munarman, Azis Yanuar dan Sugito Atmo Prawiro menyatakan bahwa Munarman dalam keadaan sehat dan tak kekurangan satu apapun. Karopenmas Divisi Humas Polri juga menyatakan Munarman dalam kondisi sehat.

Diketahui, saat ini Munarman sedang mendekam di Rutan Polda Metro Jaya lantaran telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana terorisme.

Dilansir CNN Indonesia, pengacara eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman, Sugito Atmo Prawiro, menegaskan isu bahwa kliennya tak bisa berjalan dan lumpuh akibat penyiksaan usai ditangkap polisi terkait kasus terorisme merupakan kabar bohong alias hoaks.

“Setahu saya hoaks itu. Kondisinya baik-baik saja, kemarin tim juga sudah menjenguk baik-baik saja. Enggak ada masalah. Enggak ada yang seperti dicantumkan dalam postingan Facebook tersebut. Masih berjalan biasa. Setahu saya sebentar lagi mau disidangkan” kata dia, kepada CNN Indonesia, Senin (31/5/2021).

Selain itu, Sugito juga mengatakan Munarman saat ini masih diperiksa untuk dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Munarman, kata dia, juga meminta agar proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian untuk dipercepat.

Klaim ini juga dibantah pengacara Munarman, Azis Yanuar. Azis menyatakan, kondisi Munarman sampai saat ini sehat dan baik-baik saja. “Abang kita, saudara kita Munarman kondisinya sehat, baik-baik saja,” kata Azis saat dikonfirmasi Kumparan, Selasa (1/6/2021).

Laporan kondisi Munarman juga ia dapat dari Densus 88 Antiteror. Azis menyebut, pihak Kepolisian memperlakukan Munarman secara baik selama dalam tahanan. “Alhamdulillah sangat diperhatikan dan jadi perhatian oleh pihak Kepolisian dan Densus 88,” ujarnya.

Selain itu, klaim tersebut juga dibantah oleh Mabes Polri. Munarman dipastikan dalam kondisi sehat, meskipun berstatus sebagai tahanan teroris Polri. “Munarman dalam kondisi sehat,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono saat dikonfirmasi JawaPos, Selasa (1/6/2021).

Informasi palsu atau hoaks. Pengacara Munarman, Azis Yanuar dan Sugito Atmo Prawiro menyatakan bahwa Munarman dalam keadaan sehat dan tak kekurangan satu apapun. Karopenmas Divisi Humas Polri juga menyatakan Munarman dalam kondisi sehat.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, adanya foto Najwa Shihab yang memegang kertas beirisi tulisan “Negeri ini dalam Bahaya Jangan diam, ayo #MulaiBicara Gunakan Medsos Mu Untuk Berisik” merupakan konten yang dimanipulasi.

Dilansir dari Medcom, foto yang identik salah satunya diunggah di akun Twitter Yayasan Pulih pada 4 Oktober 2017 dengan narasi: “Jgn diam! Jgn menyalahkan korban! Simak lebih lanjut apa kata @najwashihab ttg isu kekerasan seksual di Indonesia di http://bit.ly/GerakBersamaNajwaShihab“

Kampanye Jangan diam ayo #MulaiBicara, adalah kampanye perlawanan terhadap maraknya kekerasan perempuan.

Foto EDITAN. Di foto asli, kertas yang dipegang Najwa Shihab tersebut hanya berisi tulisan “Jangan diam, ayo #MulaiBicara”.