Beberapa waktu lalu sempat beredar informasi terkait lowongan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat untuk posisi staff vaksinasi booster, staff kantor pelayanan, dan tata usaha umum.

Namun melansir dari akun Instagram @jabarsaberhoaks, Humas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan penipuan dengan mengatasnamakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, melansir dari akun Instagram resmi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat @dinkesjabar, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati atas segala bentuk informasi yang mengatasnakaman Kepala Dinas/Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Karena berbagai informasi resmi hanya disampaikan melalui website/media social Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pada seluruh referensi, informasi terkait lowongan pekerjaan staff vaksinasi booster Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ialah informasi salah dan masuk ke dalam kategori konten tiruan.

Hasil Periksa Fakta Novita Kusuma Wardhani (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta). Informasi tersebut salah. Faktanya, Humas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan penipuan yang mengatasnamakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelusuran, adanya gambar tangkapan layar yang memperlihatkan artikel berita berjudul “Jokowi: saya tidak berminat tiga periode kecuali dipaksa rakyat” merupakan konten yang dimanipulasi.

Faktanya judul artikel tersebut merupakan judul hasil suntingan. Judul asli artikel itu adalah “Jokowi Sebut Dirinya Tidak Berminat Jadi Presiden Tiga Periode”. Artikel ini terbit di situs JawaPos.com pada 15 Maret 2021.

Dilansir dari artikel tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sikapnya bahwa dirinya adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, pemerintahannya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut. Dalam kesempatan tersebut, kepala negara juga menegaskan sama sekali tak memiliki niat untuk menjadi presiden tiga periode. UUD tahun 1945 telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode yang tentunya harus dipatuhi bersama.

Sebelumnya klaim yang sama dengan gambar yang berbeda pernah diperiksa faktanya melalui artikel berjudul [SALAH] Foto Tangkapan Layar Berita Detikcom “Jokowi: saya tidak berminat tiga periode kecuali dipaksa rakyat” yang terbit di turnbackhoax.id pada 27 Februari 2022. Dilansir dari artikel ini, judul sebenarnya dari berita Detikcom yang diunggah sumber klaim itu adalah “Suara Sanggahan Saat Foto Jokowi dan Soeharto Disandingkan” yang terbit pada 15 Februari 2022.

Judul hasil suntingan atau EDITAN. Judul asli artikel itu adalah “Jokowi Sebut Dirinya Tidak Berminat Jadi Presiden Tiga Periode”. Artikel ini terbit di situs JawaPos.com pada 15 Maret 2021.

Berdasarkan hasil penelusuran, adanya video yang diklaim sebagai Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang diusir di kampung Muslim merupakan klaim yang menyesatkan.

Faktanya, bukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pria di video itu adalah Ketua GP Ansor Riau, Purwaji. Video itu direkam di depan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMRR), Rabu 19 September 2018 sebelum Yaqut ditunjuk menjadi Menteri Agama.

Video yang identik dengan video yang diunggah oleh sumber klaim, diunggah oleh kanal Youtube Amil Islam Channel pada 19 September 2018 dengan judul “JANGAN AJARI ORANG MELAYU | ACARA GP ANSOR DAN BANSER DI BATALKAN”

Sebelumnya, klaim yang mirip pernah diperiksa faktanya di artikel berjudul [SALAH] Video “Mentri agama Yaqut di usir ketika hadir di tanah melayu” yang terbit di turnbackhoax.id pada 6 Januari 2021. Dilansir dari artikel ini saat itu Ketua GP Ansor Riau, Purwaji bertemu dengan Ketua DPH LAMR, Datuk Seri Syahril Abu Bakar.

“Ada pun pokok pembahasan antara Purwaji dan LAMR yakni terkait rencana kedatangan Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas dalam acara Kirab Satu Negeri, Zikir Kebangsaan di Kabpaten Siak,” tulis GoRiau dalam laporannya, Rabu 19 September 2018.

Namun setelah pertemuan itu berlangsung, sejumlah orang di lokasi, mendekati Purwaji. Mereka menolak acara GP Ansor di Riau dan mengusir Purwaji. Puluhan masyarakat ini juga berbondong-bondong mengiringi Purwaji hingga keluar dari halaman Balai Adat LAMR setelah melihat Purwaji keluar dari ruang Ketua DPH LAMR.

Namun, hal ini diklarifikasi Purwaji melalui akun Facebooknya pada 20 September 2018. Purwaji membantah bahwa ada isu yang menyebutkan bahwa kehadirannya ditolak oleh Lembaga Ada Melayu (LAM) Riau.

Ia menjelaskan, setelah bertemu LAM Riau dan LAM Siak bahwa tidak benar lembaga adat terhormat itu mengusirnya sebagaimana judul-judul provokatif itu. “Saya disambut hangat selayaknya keluarga oleh Kerabat Kesultanan Siak, Datuk datuk LAM Riau dan malamnya diterima LAM Siak,” kata Purwaji.

Sementara itu, pelaksanaan Zikir Kebangsaan di kota Siak Sri Indrapura berjalan aman di bawah pengamanan aparat kepolisian. Zikir ini dilaksanakan Sabtu (22/9/2018) malam hari di Masjid Islamic Center di Kota Siak. Setidaknya seribuan massa menghadiri acara yang digelar GP Ansor dan Banser di Riau.

BUKAN Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pria di video itu adalah Ketua GP Ansor Riau, Purwaji. Video itu direkam di depan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMRR), Rabu 19 September 2018 sebelum Yaqut ditunjuk menjadi Menteri Agama.

Beredar sebuah informasi melalui Facebook dalam bahasa Korea yang mengklaim bahwa penelitian di Universitas Johns Hopkins mengembangkan tes PCR dan hasilnya sama seperti mendapatkan vaksinasi. Dalam unggahan tersebut juga disebut untuk menolak semua tes PCR Universitas Johns Hopkins karena hal tersebut dapat membahayakan pasien yang terus-terusan mendapatkan vaksinasi jika melakukan tes PCR berulang kali.

Setelah ditelusuri, klaim tersebut salah. Faktanya, dalam penelitian yang dirujuk pada unggahan tersebut tidak ditemukan penyebutan tes PCR, unggahan tersebut telah menyalah artikan (misrepresented) penelitian yang dilakukan Universitas Johns Hopkins pada tahun 2020. Melalui AFP, juru bicara Universitas Johns Hopkins mengklarifikasi bahwa informasi tersebut merupakan salah dan tidak akurat karena sama sekali tidak ada kaitannya dengan tes PCR dan vaksinasi

Dengan demikian klaim Melakukan Tes PCR Sama Dengan Mendapatkan Vaksinasi merupakan informasi yang salah dan termasuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Fathia IS.

Beredar informasi yang mengklaim terdapat penelitian pada tahun 2020 yang mengembangkan tes PCR sama seperti mendapatkan vaksinasi. Klaim tersebut salah, faktanya belum ada jenis vaksinasi yang diberikan dengan metode swab melalui hidung atau mulut. Pengunggah informasi tersebut telah menyalah artikan (misrepresented) hasil penelitian yang menjadi rujukannya.